 | |||
| DITAHAN KPK: Anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 Suliyanti (kedua kiri) berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/6/2025). KPK resmi menahan Suliyanti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. (ANT) |
Jambipos Online, Jambi-Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Suliyanti yang juga istri mantan Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir ditahan oleh penyidik KPK di Jakarta.
Dikutip dari galeri foto wesbite antarafoto.com, terlihat mantan anggota DPRD Jambi itu berjalan keluar mengenakan rompi tahanan untuk dilakukan penahanan di Gedung Merah Putih.
Suliyanti terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2017 dan 2018.
Namun sayangnya, Jubir KPK Budi Prasetyo sejauh ini belum berhasil dikonfirmasi. Nomor ponselnya aktiv akan tetapi tidak diangkat.
Hanya saja, sebelum ditahan, KPK memeriksa mantan anggota DPRD Jambi Suliyanti (SL) untuk mengusut kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jambi.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dugaan tindak pidana korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama SL sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan di Jambi dan Jakarta pada 28 November 2017. Saat itu, sebanyak 12 orang ditangkap di Jambi, dan empat lainnya diamankan di Jakarta.
Dalam konstruksi perkara, KPK mengungkapkan bahwa para unsur pimpinan DPRD Jambi 2014-2019 diduga meminta uang “ketok palu” RAPBD tahun anggaran 2017 dan 2018 kepada Zumi Zola yang saat itu menjabat Gubernur Jambi periode 2016-2021.
Untuk memenuhi permintaan tersebut, Zumi Zola melalui orang kepercayaannya, sekaligus pengusaha Paut Syakarin menyiapkan dana sekitar Rp2,3 miliar.
Uang tersebut diterima anggota DPRD Jambi dalam nominal berbeda yang disesuaikan dengan posisi mereka, yakni mulai dari Rp100 juta hingga Rp600 juta per orang.
Sementara Paut disebut diberikan sejumlah proyek pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Provinsi Jambi oleh Zumi Zola. Adapun KPK telah menetapkan 52 orang sebagai tersangka kasus tersebut.(JPO-Red/ANT)
Berita Terkait
30. KPK Juga Periksa CB, ZM dan Ali Tonang
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE