Berita Terbaru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru
KLIK Benner Versi Baru di www.jambipos.id (BETA)

Daniel Sijan Pendiri Jambipos

Daniel Sijan Pendiri Jambipos
Tokoh Pers Jambi
INDEKS BERITA TERBARU

Dewan Pers Minta Polisi Jangan “Asal” Pidanakan Jurnalis Dalam Kasus Delik Pers

Written By jambipos-online on Jumat, 02 Agustus 2019 | 07:14

Hendry Chairudin Bangun pada acara Workshop (diskusi-red) Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, di Aston Hotel Jambi, Kamis (1/8/2019). Nara sumber pada Workshop ini adalah Hendry Chairudin Bangun, Hassanein Rais (Anggota Dewan Pers), Asnawi R MPd (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Moderator Saman SPt. Sementara peserta Workshop para Jurnalis Cetak, Televisi, Radio, Siber dari berbagai organisasi Pers di Jambi. Foto Asenk Lee Saragih
Pahamani Mou Denwan Pers dengan Polri  

Jambipos, Jambi-Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun meminta Polisi di daerah untuk memahami  Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding-MoU) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia yang membedakan penanganan perkara pers dengan perkara lain. 

Polisi juga diminta tidak asal memperkarakan wartawan terkait dengan delik pers (hasil karya Jurnalistik) dengan undang-undang Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

MoU Dewan Pers dengan Polri dalam upaya memperkuat jalinan kerjasama antara Pers dengan Polri ini ditandatangani pada hari Kamis 9 Februari 2012 bertepatan dengan Hari Pers Nasional Tahun 2012 di Jambi, antara pihak Dewan Pers diwakili oleh Ketua Dewan Pers, Prof Dr Bagir Manan SH MCL  sedangkan dari Polri oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo. 

Hal itu diungkapkan Hendry Chairudin Bangun pada acara Workshop (diskusi-red) Peliputan Pasca Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019, di Aston Hotel Jambi, Kamis (1/8/2019). 

Nara sumber pada Workshop ini adalah Hendry Chairudin Bangun, Hassanein Rais (Anggota Dewan Pers), Asnawi R MPd (Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Moderator Saman SPt. Sementara peserta Workshop para Jurnalis Cetak, Televisi, Radio, Siber dari berbagai organisasi Pers di Jambi. 



Menurut Hendry Chairudin Bangun, banyak wartawan di daerah diadukan ke polisi karena karya jurnalistik oleh yang merasa dirugikan berita tersebut. Sehingga polisi mem-BAP wartawan dengan membawa UU ITE. 

“Jika penyidik Polisi paham dengan MoU Dewan Pers dengan Polri tersebut, polisi sebelumnya menayakan delik pers ini ke Dewan Pers, tidak main BAP dengan menyeret wartawan ke UU ITE. Hal inilah yang banyak terjadi di daerah,” kata Hendry Chairudin Bangun. 

Disebutkan, sebagai perpanjangan tangan Dewan Pers di daerah, Dewan Pers telah mengangkat satu orang Ahli Pers sebagai konsultan pihak yang bersengketa dengan delik pers di daerah. 

Untuk di Provinsi Jambi, Dewan Pers telah menunjuk Saman SPt sebagai Ahli Pers sebagai konsultan bagi pihak yang bersengketa dengan delik pers di daerah. “Ahli Pers ini merupakan konsultan Dewan Pers di daerah bagi yang bersengketa dengan pemberitaan media,” kata Hendry Chairudin Bangun.
   

MoU Dewan Pers dengan Polri 

Seperti dilansir dari Facebook Divisi Humas Mabes Polri, MoU ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelidikan, penyidikan dan penyelesaian dugaan terjadi tindak pidana akibat pemberitaan pers, serta memperjelas mekanisme pemberian bantuan Dewan Pers kepada Polri terkait dengan memberikan keterangan sebagai ahli.  

Adapun substansi MoU Polri dengan Dewan Pers, diantaranya sebagai berikut : Apabila ada dugaan terjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka penyelesainnya mendahulukan UU RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundang-undangan lain. 

Apabila Polri menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pemberitaan pers, dalam proses penyelidikan dan penyidikan berkonsultasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers memberikan kajian dan saran pendapat secara tertulis kepada Polri bahwa pemberitaan semata-mata melanggar Kode Etik Jurnalistik atau tidak. 

Untuk melaksanakan MoU tersebut akan dibentuk forum koordinasi antara Polri dengan Dewan Pers yang akan bertemu secara berkala  sesuai dengan kebutuhan. Maka dengan telah ditandatanganinya MoU Polri dengan Pers, penyelesaian kasus yang melibatkan pers menjadi lebih jelas. 

Polisi di Daerah Belum Paham 

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Republik Indonesia yang membedakan penanganan perkara pers dengan perkara lain dianggap belum banyak diketahui polisi di berbagai daerah. 

Mengutip dari https://www.cnnindonesia.com, ketidaktahuan aparat kepolisian terhadap MoU tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kegiatan wartawan. LBH Pers menilai, hal itu menjadi penyebab banyaknya perkara bidang jurnalisme yang justru ditangani berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Kepolisian tidak terlalu menepati MoU antara Dewan Pers dengan Polri. Beberapa kasus ada yang ditangani Polri walaupun berkaitan dengan ranah pers. Bahkan banyak polisi di daerah itu sebenarnya tidak tahu keberadaan MoU itu sampai sekarang," ujar Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin di Cikini, Jakarta, Selasa (22/12/2018) lalu. 

MoU antara Dewan Pers dengan Polri telah disepakati sejak Februari 2012. Dalam MoU itu disebutkan, penanganan perkara berkaitan dengan dunia jurnalisme akan dilakukan oleh Dewan Pers mengacu pada kode etik jurnalisme yang berlaku. 

Lembaga kepolisian dapat membantu penanganan perkara jurnalisme jika dibutuhkan. Namun, jika terdapat dugaan perkara di bidang pers, maka proses penyidikan harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 

Sepanjang tahun ini tercatat ada beberapa perkara terkait dunia jurnalisme yang diadukan masyarakat kepada lembaga kepolisian. Beberapa minggu lalu contohnya, saat televisi berita nasional Metro TV diadukan karena konten tayangan yang dianggap tak seimbang oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto. 

Sebelumnya, aparat kepolisian juga melakukan penarikan terhadap majalah pers mahasiswa di Salatiga, Jawa Tengah. Majalah Lentera edisi "Salatiga Kota Merah" yang diterbitkan Universitas Kristen Satya Wacana pada 9 Oktober itu ditarik dari peredaran karena mempublikasikan karya jurnalistik terkait dampak peristiwa Gerakan 30 September 1965 bagi Kota Salatiga. 

"Karena mungkin di level bawah, tidak semua bisa menerima (majalah ini). Ada pro dan kontra," kata Staf Humas Mabes Polri Ajun Komisaris Besar Achmad Sabri memberikan penjelasan terkait penarikan majalah tersebut, pada 25 Oktober lalu.  

Biodata Hendry Chairudin (CH) Bangun 

Dikutip dari https://dewanpers.or.id, Hendry Chairudin (CH) Bangun menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2019-2022. 

Hendry CH Bangun, Anggota Dewan Pers dari unsur wartawan ini mengawali karirnya sebagai wartawan  Majalah Sportif Jakarta pada tahun 1982 sampai tahun 1984. Berkarir di Harian Kompas mulai tahun 1984 sampai sekarang. 

Menjadi Wakil Pemimpin Redaksi Harian Warta Kota mulai tahun 1999 sampai dengan 2013. Selain itu, ia juga aktif di organisasi kewartawanan, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), mulai tahun 1987 sampai dengan 2018 sebagai Sekjen PWI Pusat (Periode tahun 2008 sampai dengan 2018). 

Aktif mengajar bidang Manajemen Media di Sekolah Jurnalisme Indonesia PWI Pusat (sejak 2010) dan menjadi  penguji di Lembaga Penguji UKW PWI Pusat sejak 2012. 

Selain penulisan berita, ia juga menerbitkan beberapa buku antara lain, “Wajah Bangsa Dalam Olahraga: 100 tahun Berita Olahraga Indonesia” (2007), “Meliput dan Menulis Olahraga” (2007), “Kumpulan Esai Olahraga Hendry Ch Bangun” (2012). Surel: bangunh@yahoo.com. (JP-Asenk Lee Saragih)


























KPK Tahan Effendi Hatta, Zainal Abidin, Muhammadiyah dan Asiang

Written By jambipos-online on Jumat, 19 Juli 2019 | 15:28

Angggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Effendi Hatta usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Antara/Benardy Ferdiansyah
Mereka Tersangka Suap Anggota DPRD Jambi
Jambipos, Jambi- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan 4 orang tersangka kasus dugaan suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2018. Mereka adalah Effendi Hatta, Zainal Abidin, Muhammadiyah (Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019) dan Asiang (Rekanan).
“Hari ini KPK melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap empat orang tersangka dalam kasus Suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Kamis (18/7/2019), seperti dikutip dari Tribunnews.com .
Mereka ditahan selama 20 hari pertama. Empat tersangka itu ditahan di rutan yang berbeda. Tersangka Muhammadiyah, yang merupakan Anggota DPRD Jambi, dan Joe Fandy Yoesman atau Asiang selaku pihak swasta ditahan di Rutan K4 belakang gedung KPK merah putih.
Sementara itu, tersangka Effendi Hatta dan Zainal Abidin yang merupakan Anggota DPRD Jambi ditahan di Rutan Guntur. Keempatnya hanya bungkam saat dibawa ke mobil tahanan.
Seperti diketahui 12 anggota DPRD Jambi dan seorang swasta yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Kedua belas anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka itu diduga mengumpulkan para anggota fraksi di DPRD Jambi terkait pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.
KPK menduga para anggota DPRD Jambi yang menjadi tersangka itu menerima Rp 400-700 juta per fraksi atau Rp 100-200 juta per orang. Uang itu diduga merupakan suap untuk memuluskan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 senilai total Rp 12,9 miliar dan untuk RAPBD 2018 senilai Rp 3,4 miliar. Sebagian suap itu diduga berasal dari Asiang.
Berikut ini daftar 12 anggota DPRD Provinsi Jambi yang menjadi tersangka:
  1. Cornelis Buston (CB), Ketua DPRD
  2. AR Syahbandar (ARS), Wakil Ketua DPRD
  3. Chumaidi Zaidi (CZ), Wakil Ketua DPRD
  4. Sufardi Nurzain (SNZ), pimpinan Fraksi Golkar
  5. Cekman (C), pimpinan Fraksi Restorasi Nurani
  6. Tadjudin Hasan (TH), pimpinan Fraksi PKB
  7. Parlagutan Nasution (PN), pimpinan Fraksi PPP
  8. Muhammadiyah (M), pimpinan Fraksi Gerindra
  9. Zainal Abidin (ZA), Ketua Komisi III
  10. Elhelwi (E), anggota DPRD
  11. Gusrizal (G), anggota DPRD
  12. Effendi Hatta (EH), anggota DPRD.
(JP-Lee)

Berita Terkait Persidangan



Berita Terkait OTT KPK


Penanganan Sampah di Kota Jambi Seperti “Panas Tahi Ayam”

Written By jambipos-online on Kamis, 11 Juli 2019 | 18:20

Tumpukan sampah di jalan baru Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Rabu (10/7/2019). Lokasi pembuangan sampah tampak sepanjang 50 meter di pinggir jalan dan sudah setengah permanen tanpa adanya penertiban dari sat Pol PP Kota Jambi. Foto Asenk Lee Saragih
Jambipos, Jambi-Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan hanya “Panas Tahi Ayam”. Penindakan Perda ini sempat heboh hingga jadi berita nasional awal januari 2019 lalu.

Dari persidangan di PN Jambi Januari 2019 lalu, pasalnya Pemerintah Kota Jambi menyerat Ali Johan Slamet, seorang pelaku yang membuang sampah sebanyak satu kubik pada siang hari hingga ke sidang di Pengadilan Negeri Jambi, Selasa (8/1/2019) lalu. 

Ali Johan kedapatan membuang sampah tidak sesuai aturan di RT 21 Jalan Bangka, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung kala itu.

Selain itu, waktu buang sampah sudah diatur, yakni mulai Pukul 18.00 WIB hingga Pukul 06.00 WIB di tempat pembuangan sampah (TPS) yang telah disediakan. Ia ditangkap warga dan dilaporkan ke Lurah, lalu diamankan Satpol PP Kota Jambi pada Sabtu Januari 2019 lalu. 

Di persidangan, pelaku divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jambi. Terdakwa dikenakan denda Rp20 juta subsider kurungan 1 bulan 15 hari.

Kepala Bidang Penegak Peraturan Daerah Satpol PP Kota Jambi, Said Faisal, mengatakan, berdasarakan hasil sidang tindak pidana miring (Tipiring) di Pengadilan Negri Jambi, terdakwa dikenakan denda Rp20 juta subsider kurungan 1 bulan 15 hari. “Tapi, tadi sudah langsung dibayar dendanya Rp 20 juta. Itu masuk ke KAS daerah,” kata Said.

Namun kini, praktek pembungan sampah secara besar-besaran tetap saja terjadi di Jalan baru, Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Dari pantauan Jambipos, Rabu (10/7/2019) areal pembuagan sampah itu ada sepanjang 50 meter di sebelah kiri jalan dari simpang lampu merah Jembatan Batanghari II menuju Payo Silincah. 

Tampah sampah berserakan di pinggir jalan dan dibiarkan begitu saja. Bahkan Satpol PP Kota Jambi sebagai pendindak Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, terkesan tutup mata atas keberadaan sampah di jalan baru tersebut.

Bahkan pihak Kecamatan Jambi Timur juga tidak melakukan pengintaian oknum-oknum yang membuang sampah secara rutin di lokasi terlarang tersebut. 

Sementara kini Pemerintah Kota Jambi membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan menggunakan sistem Sanitary Landfill, yang berada tepat bersebelahan dengan lokasi TPA, Talang Gulo, Jambi.

Proyek yang digagas Wali Kota Jambi sebelumnya yakni dr Bambang Priyantoo ini berasal dari dana bantuan hibah KFW Jerman (Bank Pembangunan Jerman) tersebut, setiap selnya, mampu menampung sebanyak 620.000 ton kubik sampah selama 5 tahun.

Sistem sanitary landfill memiliki keunggulan, yaitu sampah yang masuk ke TPA sudah melalui tahapan pemilahan, sehingga yang diprioritaskan masuk adalah sampah organik. Sampah yang berasal dari sumber, terlebih dahulu akan melalui tahap pemilahan, daur ulang, dan sebagian akan menjadi bahan baku energi dalam pengolahan Waste to Energy (WTE).

Komitmen ini merupakan bagian dari kampanye “Go Green” yang gencar di kampanyekan Pemerintah Kota Jambi, sebagai langkah untuk menyelamatkan lingkungan di Kota Jambi dan Indonesia.(JP-Asenk Lee)
Tumpukan sampah di jalan baru Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Rabu (10/7/2019). Lokasi pembuangan sampah tampak sepanjang 50 meter di pinggir jalan dan sudah setengah permanen tanpa adanya penertiban dari sat Pol PP Kota Jambi. Foto Asenk Lee Saragih

Tumpukan sampah di jalan baru Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Rabu (10/7/2019). Lokasi pembuangan sampah tampak sepanjang 50 meter di pinggir jalan dan sudah setengah permanen tanpa adanya penertiban dari sat Pol PP Kota Jambi. Foto Asenk Lee Saragih
 

Penangkapan Gubernur Kepri Diduga Terkait Izin Reklamasi

Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani (kiri) dan Wakil Gubernur Nurdin Basirun di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 12 Februari 2016. ( Foto: Antara )

Jakarta-Tim satuan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut menangkap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun dan lima orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (10/7/2019).

Selain kepala daerah, lima orang lainnya yang ditangkap terdiri dari unsur Kepala Dinas, Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta.

Para pihak itu diringkus lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepri.

"Diduga transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepri," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Tak hanya membekuk para pihak yang diduga terlibat praktik rasuah, dalam OTT ini tim Satgas KPK juga menyita uang tunai yang diduga barang bukti suap. Sejauh ini, uang tunai yang disita tim Satgas berjumlah sekitar Sin$ 6.000 (Rp 62,3 juta).

"Diamankan uang Sin$ 6.000," kata Febri.

Para pihak yang diamankan saat ini sedang diperiksa di Mapolres setempat. Setelah pemeriksaan awal, para pihak yang diringkus akan dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk diperiksa intensif. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

"Ada enam orang yang diamankan tim dan dibawa ke Polres setempat," katanya.

KPK Amankan 6 Orang

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (10/7/2019). Berdasar informasi, salah satu pihak yang turut diamankan merupakan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.

Saat dikonfirmasi, Jubir KPK, Febri Diansyah tak membantah adanya kepala daerah yang turut dibekuk. Namun, Febri masih enggam mengungkap identitas kepala daerah tersebut. Selain unsur kepala daerah, lima orang lainnya yang turut diringkus dalam OTT ini terdiri dari unsur pejabat daerah di Kepri dan pihak swasta.

"Kepala daerah, kadis, kabid, PNS dan swasta," kata Febri.

Para pihak yang diamankan saat ini sedang diperiksa intensif di Mapolres setempat. Lembaga Antikorupsi memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. 

"Ada 6 orang yang diamankan tim dan dibawa ke Polres setempat," katanya.(*)


Sumber: Suara Pembaruan
 

Laporan Akhir Tahun 2018 Polda Jambi

Laporan Akhir Tahun 2018 Polda Jambi
KLIK Benner Untuk Selengkapnya


Berita Lainnya

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada
Klik Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar
Sebanyak 75 persen pendiri dan pemilik media siber di Indonesia merupakan bekas wartawan surat kabar. Saat ini tercatat sebanyak 43.300 media siber di seluruh Indonesia. Klik Gambar Untuk Selengkapnya

Ragam Berita

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima
KLIK Gambar Untuk Beritanya

Raker PWI Pusat 2019

Raker PWI Pusat 2019
Menjawab Idealisme dan Realita Era Media Digital

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik
Pahami dan Taati. KLIK Gambar Selengkapnya

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT
KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

RAGAM BERITA LAINNYA

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022
KLIK Benner Daftar Pengurusnya