Berita Terbaru

Daniel Sijan Pendiri Jambipos Online

Daniel Sijan Pendiri Jambipos Online
Tokoh Pers Jambi

DCT DPRD Kota Jambi Pemilu 17 April 2019

DCT DPRD Kota Jambi Pemilu 17 April 2019
KLIK Benner Untuk Daftar Selengkapnya

Menerima Penulisan Profile dan Visi Misi Caleg Pemilu 2019

Menerima Penulisan Profile dan Visi Misi Caleg Pemilu 2019
Hubungi WA 08117407587-Emai: redaksijambipos@gmail.com

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022
KLIK Benner Daftar Pengurusnya
INDEKS BERITA TERBARU

Pintu Masuk Kasus Pipanisasi Tanjabar Dimulai Dari Hendri Sastra (Mantan Kadis PU Tanjabar)

Written By jambipos-online on Senin, 24 September 2018 | 20:45

Pintu Masuk Kasus Pipanisasi Tanjabar Dimulai Dari Hendri Sastra (Mantan Kadis PU Tanjabar).IST
Jambipos Online, Jambi-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mulai menunjukkan keseriusan dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2009-2010. Kasus dugaan korupsi tersebut terlunta-lunta hingga 6 kali pergantian Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi. 

Namun penyidik Kejati Jambi mulai menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Tanjab Barat, Ir Hendri Sastra, Senin (24/9/2018). Hendri merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih di Kabupaten Tanjab Barat Tahun 2009-2010.

Hendri Sastra ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi Klas IIA Jambi untuk 20 hari ke depan. Terhitung sejak senin (24/9/2018). Hendri ditahan setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka yang merugikan keuangan negara hingga Rp 40 Miliar tersebut.

Hendri Sastra digelandang ke Lapas Klas II A Kota Jambi sekira Pukul 17. 00 WIB. Kasi Penyidikan Kejati Jambi, Imran Yusuf mengatakan, penahanan itu dilakukan penyidik untuk memaksimalkan penyidikan, karena tersangka lebih banyak beraktifitas di luar Provinsi Jambi. “Pemeriksaan sudah hampir 90 persen, dan tersangka sendiri akan kita periksa satu kali lagi,” ujarnya.

Kilas Balik Kasus Pipanisasi
PIPANISASI: Pemkab Tanjab Barat menggelontorkan proyek air bersih jilid II senilai Rp 40 miliar bersumber dari APBD 2013. Proyek ini tertunda sementara waktu sampai proses ganti rugi selesai. Dok Jampos
Pembangunan proyek air bersih jilid II, menelan anggaran Rp 40 miliar terhenti. Pasalnya, sekitar 22 rumah warga yang berada di pinggiran Jembatan Parit IV, Desa Bram Itam, Kecamatan Bram Itam menuntut ganti rugi. 

Pipa air bersih tersebut teronggok di tepi jalan lintas Kualatungkal – Jambi, tak jauh dari pemukiman warga. Proyek senilai Rp 40 miliar ini terhenti sementara waktu. Per kepala keluarga (KK) meminta ganti rugi dari pemkab sebesar Rp 30 juta. Pasalnya, rumah yang mereka diami untuk membuka usaha harus dibongkar habis.

Salah satu warga mengaku keberatan jika rumahnya dibongkar begitu saja untuk penanaman pipa air bersih. Dia akan merelakan rumahnya dibongkar jika ganti rugi yang diberikan sesuai. Wanita yang sehari-hari berjualan di pinggir jalan ini mengaku sudah ada perundingan dengan pemkab, hanya saja belum ada kejelasan.

“Belum tahu, memang katanya mau dibongkar habis,” ujar wanita berkerudung ini beberapa waktu lalu.

Amin (43) warga yang tinggal di Desa Bram Itam membenarkan sebanyak 22 rumah yang akan dibongkar menginginkan ganti rugi yang setimpal. 

Katanya, ada dua proyek yang mengharuskan rumah warga dibongkar. Pertama proyek pipanisasi air bersih, dan pelebaran anak sungai (pengairan). “Saya dengar sudah ada musyawarah, tapi kayaknya belum kelar,” ungkapnya.

Amin juga membenarkan, ganti rugi yang diinginkan warga sekitar Rp 30 juta per KK. “Kalau di bawah itu, kayaknya warga tidak mau,” ujar Amin.

Saat itu, Peltu Kepala Dinas PU Tanjab Barat Ir Zulkifli mengatakan biaya ganti rugi rumah warga yang akan dibongkar di sekitar proyek pipanisasi sudah dianggarkan pada tahun ini juga sebesar Rp 400 juta. Dari catatan Dinas PU sebanyak 22 warga yang akan mendapatkan ganti rugi.

Proyek air bersih jilid II ini dimulai dari Parit Panting hingga Parit IV Bram Itam sepanjang 4,2 kilometer. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 40 miliar bersumber dari APBD 2013.

Zulkifli menjelaskan, proyek air bersih ini terpaksa dihentikan sampai ganti rugi diberikan kepada warga. Dia mengatakan, pemberian biaya ganti rugi akan dilakukan pada bulan ini juga.

Mengenai tuntutan warga sebesar Rp 30 juta per KK, Zulkifli tidak mengetahui. Menurutnya, besaran ganti rugi per KK hanya diketahui oleh Kabid Pemukiman dan Perumahan Dinas PU Tanjab Barat Farti Suandri. Lagi pula, ganti rugi yang diterima warga tidak sama, disesuaikan dengan luas tanah dan nilai bangunan.

"Untuk  nominalnya langsung saja dengan Kepala Bidangnya Farti Suandri. Karena ini Bidang Permukiman dan Perumahan. Soalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Farti. Sementara saya hanya selaku manajerial," sebutnya.

Zulkifli menambahkan, pembayaran ganti rugi dilakukan melalui rekening. Saat ini pihaknya melalui kepala desa sudah mengintruksikan ke warga untuk membuka rekening.

Jadi Polemik
PIPANISASI: Pemkab Tanjab Barat menggelontorkan proyek air bersih jilid II senilai Rp 40 miliar bersumber dari APBD 2013. Proyek ini tertunda sementara waktu sampai proses ganti rugi selesai. Dok Jampos
Proyek air bersih jilid II mendapat tanggapan dari sejumlah elemen. Ketua Komisi III DPRD Tanjab Barat menyarankan, penyelesaian ganti rugi lahan sebaiknya diselesaikan lebih awal, sehingga penanaman pipa tidak terbengkalai.

Ahmad Jakfar menuturkan, sebelum ada pekerjaan, pemkab melalui perangkat camat dan desa harus mensosialisasikan ke masyarakat soal ganti rugi lahan.

“Jadi proyek penanaman pipa ini tidak terbengkalai, kita khawatir ini terjadi seperti proyek sebelumnya,” ujar Jakfar.

Jakfar menuturkan, proyek air bersih jilid II ini nantinya tetap terkoneksi dengan proyek air bersih jilid I (era Safrial). Hal itu bisa digambarkan pada saat presentase Dinas PU di hadapan dewan beberapa waktu lalu.

“Ya menurut orang PU begitu. Karena perencanaan lama mengenai pipanisasi memang sampai ke Kota Kualatungkal ,”ungkap politisi dari Partai Golkar ini.

Diakui dia, sebelumnya banyak dewan menolak proyek air bersih jilid II ini. Tapi akhirnya disepakati bersama, karena untuk menghindari mubazirnya anggaran proyek air bersih jilid I.

“Penolakan itu ada, itulah dinamika di DPRD. Tapi hasilnya sepakat,” tandasnya.

Jakfar berharap, proyek air bersih bisa selesai sehingga permasalahan air bersih di Tanjab Barat bisa tuntas. 

Ditambahkan, setelah pembayaran ganti rugi, proyek tersebut akan dilanjutkan kembali. Batas akhir pengerjaan proyek sampai 27 Desember 2013. Di saat itu pula, pembayaran pekerjaan dilakukan kepada pihak ketiga (rekanan). Namun hingga September 2018, proyek tersebut terbengkalai.

Warga juga saat itu menolak kompensasi air bersih dengan harga bangunan Rp 275 ribu per meter persegi. Harga yang ditawarkan warga sebesar Rp 5 juta per meter, termasuk tanah dan bangunan.

Anggaran ganti rugi bangunan warga yang terkena lintasan penanaman pipa sebesar Rp 400 juta. Sementara batas pekerjaan pipanisasi ini paling lambat 27 Desember 2013. Sekitar puluhan pipa masih teronggok di tepi jalan, dekat Jembatan Bram Itam.

Proyek air bersih jilid II menelan dana Rp 40 miliar harus tertunda, karena belum selesainya proses ganti rugi rumah warga. Diperkirakan, 23 warga terkena lintasan pipa air bersih. Sementara itu anggaran ganti rugi yang disiapkan Pemkab Tanjab Barat sebesar Rp 400 juta. (JP-Lee)
Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.


Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.


Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.


Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.


Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.


Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.


Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.

Material Proyek Pipanisasi Air Bersih di Tanjabar yang Teronggok jadi Rongsokan. Dok Jampos.

Fraksi Bintang Keadilan Sebut PT JII Benalu APBD Provinsi Jambi

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di ruang Utama DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/09/2018). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum hadir pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Chumaidi serta 35 Anggota DPRD Provinsi Jambi. Foto Asenk Lee Saragih
Jambipos Online, Jambi-Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi menyoroti kerugian APBD Provinsi Jambi yang dilakukan oleh PT Jambi Indoguna Internasional (JII). Fraksi Bintang Keadilan juga menyebut PT JII sebagai benalu APBD Provinsi Jambi yang harus dibekukan.

Demikian padangan Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi di ruang Utama DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/09/2018). Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum hadir pada Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston didampingi Wakil Ketua Chumaidi serta 35 Anggota DPRD Provinsi Jambi.

Pandangan Umum dari Fraksi Bintang Keadilan disampaikan oleh Arrahmat Eka Putra, SE. Fraksi Bintang Keadilan meminta Plt Gubernur Jambi untuk mempertimbangkan keberadaan PT JII yang telah merugikan APBD Provinsi Jambi. 

“Fraksi Bintang Keadilan juga menanyakan sekaligus menagih janji Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar sejauh mana mengatasi kerugian APBD yang disebabkan PT JII. Hal ini penting kami sampaikan agar PT JII tidak terus menerus menjadi benalu APBD Provinsi Jambi. Dan menjali salah satu factor lambannya pertumbuhan PAD Provinsi Jambi,” kata Arrahmat Eka Putra.

Juru Bicara Fraksi Bintang Keadilan, Arrahmat Eka Putra juga menambahkan, dalam nota pengantar APBD P Provinsi Jambi 2018 Plt Gubernur Jambi menyebutkan, ditengah kondisi keuangan yang tidak menguntungkan saat ini, maka dibutuhkan grand strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Fraksi Bintang Keadilan mempertayakan strategi apa yang dilakukan Pemprov Jambi dalam mendongkrak PAD tersebut. Secara keseluruhan dalam nota pengantar APBD P Pemprov Jambi 2018, target PAD berkurang Rp 4, 3 Miliar rupiah atau turun 0,1 persen dari target PAD Pemprov Jambi 2018 sejumlah, Rp 4, 300 Triliun,” katanya.

Disebutkan, Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi juga menyoroti rendahnya serapan anggaran APBD Provinsi Jambi 2018 yang terhitung pada bulan September 2019 masih dibawah 50 persen. Serapan ini sangat jauh dari serapan nasional. 

“Penyerapan APBD 2018 saat ini harus diatas 70 persen, namun pada faktanya penyerapan anggaran masih dibawah 50 persen. Hal ini diperparah lagi para rapat anggaran baru 17 persen. Sehingga tidak dapat dipungkiri hal demikian menyebabkan perputaran ekonomi provinsi Jambi tidak berjalan baik. Sekarang banyak usaha di Jambi macet karena daya beli masyarakat rendah,” katanya.

Disebutkan, hal itu terjadi karena proyek pemerintah tidak berjalan dan dana APBD Provinsi Jambi mengendab di Kas Daerah. Fraksi Bintang Keadilan berpendapat, jika kondisi ini terjadi terus maka Provinsi Jambi akan sulit untuk maju. Dan untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jambi akan sulit terwujud. 

Fraksi Bintang Keadilan juga meminta Plt Gubernur Jambi dan para Oragisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak sekedar kerja-kerja tetapi kerja dibarengi dengan inovasi-inovasi berlian sehingga dapat kerja yang cerdas demi tercapainya Jambi Tuntas 2021.

Kasus PT JII

Sementara itu, kasus dugaan penggelapan dana investasi senilai Rp 13,3 miliar yang didera PT JII hingga saat ini masih belum banyak perkembangan. Kasus itu mencuat sejak September 2017, ketika sejumlah direktur dan mantan direktur serta mantan komisaris perusahaan pelat merah tersebut diperiksa satu per satu oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, namun hingga September 2018 kasus ini mengendap.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jambi, Imran Yusuf mengatakan, pengusutan kasus itu masih jalan di tempat, disebabkan pihaknya masih fokus pada penanganan kasus lainnya yang telah memiliki status.

"Untuk PT JII, belum ada progres singinifikan. Kita masih fokus menyelesaikan tiga progres penyidikkan saat ini," kata Kasi Penyidikan Imran Yusuf, belum lama ini.

Imran melanjutkan, dalam kasus PT JII, pihaknya akan memilah orang-orang yang dimintai keterangan. Hal itu, menurutnya, untuk mempermudah pengungkapan kasus yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu.

“Progres dari yang kemarin, kita memilah. Periodenya terlalu luas dan terlalu panjang, sehingga BPKP juga menyarankan jangan terlalu luas, karena itu akan mempersulit pencarian bukti-bukti. Perkara ini sudah lama. Kita coba pelan-pelan dulu. Kita fokus pada kasus yang sudah tahap penyelidikan dulu yang sudah hampir selesai ini,” katanya.

Ditambahkannya, pihaknya akan kembali mengerjakan dugaan korupsi di PT JII setelah tiga kasus yang hampir selesai diproses penyidikan tersebut selesai di tanganinya.

“Setelah itu (penyelesaian tiga kasus yang hampir selesai), baru akan kita kerjakan lagi. Hingga saat ini, belum ada penetapan tersangka, namun telah memanggil sekitar 11 orang. Kasus tersebut masih penyelidikan, belum penyidikan,” sebutnya.

Seperti diketahui, dalam kasus dugaan korupsi PT JII ini, telah dilakukan pemanggilan beberapa orang untuk diminta keterangan. Kasus itu pertama kali mencuat sejak dipanggilnya Direksi dan Komisaris perusahan itu untuk dimintai keterangan pada, Selasa (5/9/2017) lalu.

Pemeriksaan yang dilakukan Kejati Jambi, antara lain mengenai dugaan penggelapan dana investasi senilai Rp 13,3 miliar yang menyeret PT Jambi Indoguna Internasional.

Selain Kejati Jambi, DPRD Provinsi Jambi sempat memberikan reaksi keras terhadap kinerja PT JII itu. Dewan pun turut mempertanyakan ke mana uang yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya.

Menanggapi pandangan umum Fraksi Bintang Keadilan DPRD Provinsi Jambi, Plt Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi siap menerima kritikan, saran dan masukan dari semua pihak agar pembangunan dapat tercapai.

Dalam paparannya, Fachrori menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi menerima kritikan, saran dan masukan dari semua fraksi-fraksi yang berada di DPRD Provinsi Jambi. (JP-Lee) 

Sekda M Dianto Nyatakan Kesiapan Pemerintah Sukseskan Pemilu Serentak 2019

Sekda M Dianto Nyatakan Kesiapan Pemerintah Sukseskan Pemilu Serentak 2019.
Jambipos Online, Jambi- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Drs.H.M.Dianto,MSi menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi siap bersinergi bersama TNI/Polri dan penyelenggara Pemilu untuk mensukseskan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019.

Pernyataan ini disampaikan usai mendengarkan teleconference Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 dari Jakarta yang dipimpin oleh Menkopolhukam Wiranto ,acara ini dihadiri oleh Kapolda Jambi Irjen Pol.Muchlis AS, Danrem 042/Gapu Kol Inf. Dany Budianto,pimpinan Kepala Daerah tk II,Senin (24/9/2018) bertempat di Polda Jambi.

Sekda M Dianto menjelaskan bahwa diamanatkan oleh Mendagri bahwa tugas pemerintah daerah adalah untuk menyediakan anggaran dan fasilitas penyelenggaraan Pemilu.

"Kalau melihat dari apa yang diamanatkan oleh Mendagri tadi bahwa pemerintah daerah itu harus memberikan support dan dukungan terhadap pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini. Artinya pemerintah daerah yaitu di bidang anggaran dan juga dengan fasilitas untuk pengamanan untuk mewaspadai politik anggaran dan penyalahgunaan fasilitas negara dan juga untuk menjaga netralitas ASN. Jadi  sama dengan TNI /Polri bahwa pemerintah daerah juga harus menjaga para ASN jangan ikut berpolitik praktis dan tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itulah pemerintah daerah pimpinan daerah harus bisa menjaga netralitas ASN dalam rangka  Pileg dan Pilpres," katanya.

Sementara itu Kapolda Jambi Irjen Pol.Muchlis AS menyatakan bahwa pertemuan ini dihadiri  adalah rapat kerja yang dipimpin oleh Menkopolhukam dihadiri oleh panglima TNI ,Kapolri ,Mendagri,KPU, Bawaslu Pusat.

"Pertemuan ini adalah mensinergikan pola tindak dan cara pencegahan menghadapi Pemilu tahun 2019, yang pertama adalah  sinergitas seluruh aparat pengamanan ataupun penyelenggaraan pemilu. Kita bersama-sama bersinergi, yang kedua adalah untuk aparat keamanan aparatur sipil negara TNI Polri dan ASN untuk menjamin netralitas dalam menghadapi pemilu dan yang ketiga adalah profesionalitas daripada seluruh penyelenggara Pemilu khususnya KPU dan Bawaslu sampai ke tingkat KPPS itu penting dalam rangka mengurangi konflik, konflik nantinya sampai ke perhitungan dan penetapan hasil perhitungan suara Pileg maupun Pilpres yang terakhir adalah untuk peran serta seluruh pemangku kepentingan elemen masyarakat tokoh agama, tokoh pemuda, LSM termasuk juga media untuk bisa menyejukkan suasana agar Pemilu ini bisa berjalan sejuk aman dan damai itu yang paling penting," katanya.

Sementara itu Danrem 042/GAPU juga menegaskan bahwa TNI akan mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2019.

Kol Inf. Dany Budianto menyatakan bahwa TNI akan menjaga  netralitas tidak terlibat dalam politik praktis. TNI akan menyiapkan pasukan untuk membackup tugas kepolisian dari tahap awal ini sampai dengan hari akhir untuk perhitungan-perhitungan sudah dikoordinasikan dengan pihak Polda.

"Ketiga TNI dan keluarga besar TNI turut serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan damai sejuk dan aman," katanya. (JP-Hms-Maria/Lee)


Fachrori : Pemrov Terima Kritik, Saran dan Masukan Agar Pembangunan Dapat Tercapai

Plt Gubernur jambi H Fachrori Umar. Humas
Jambipos Online, Jambi-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi Siap menerima Kritikan, saran dan masukan dari semua pihak agar pembangunan dapat tercapai. Demikian disampaikannya, saat Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Farksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018, Penyampaian Tangapan Pemerintah Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Ranperda APBD Provinsi Jambi Tahun 2019 oleh Gubernur, bertempat diruang Utama DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/09/2018).

Pada kesempatan ini Plt Gubernur menjawab atas pertanyaan dan Tangapan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2019 yang di tanggapi  pada tanggal 19 September 2018 yang lalu.

Dalam paparannya, Fachrori menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi menerima kritikan, saran dan masukan dari semua fraksi-fraksi yang berada di DPRD Provinsi Jambi, dari Fraksi Gerindra menyoroti masalah Silpa tahun 2018.

“Mengenai Silpa tahun 2018 untuk menutupi defisit belanja tahun 2019 yang dinilai masih sangat tinggi. Perhitungan Silpa telah mempertimbangkan realisasi Silpa tahun 2017 yang berjumlah Rp457,07 miliar dari proyeksi sejumlah Rp297,12 miliar. Mengacu pada Silpa tersebut, maka proyeksi Silpa tahun 2019 diproyeksi lebih rendah yaitu sebesar Rp310, 854 miliar dan ada kegiatan yang tak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah. Jawaban ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi PKB, fraksi Restorasi Nurani dan fraksi PDIP." ungkap Fachrori.

“Pertanyaan terkait program bantuan alat berat/alat pendukung lainnya. Pemrov jambi masih menyusun pedoman umum yang mengatur tatalaksana bantuan alat berat melalui Badan Keuangan Daerah, agar mengundang Kabupaten/kota untuk mengkomonikasikan penundaan penyaluran bantuan keuangan untuk alat berat di tahun 2018, untuk ditahun 2019 Kabupaten/kota agar mengikuti petunjuk teknis operasionalisasi, sehingga bantuan yang telah disalurkan pada tahun 2017 lalu dapat segera dimanfaatkan," sambungnya.

Dikatakan Fachrori, Pemrov jambi telah mendapatkan dana peremajaan kelapa sawit sebanyak Rp22,2 miliar yang disalurkan di Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Merangin.

“Terkait laporan masyarakat mengenai pembangunan jalan padang lamo tepatnya simpang Logpon Kabupaten Tebo yang disampaikan oleh fraksi juga, jalan ini akan terus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat dan ditargetkan dapat diselesaikan pada bulan desember 2018 ini," ucap Fachrori.

Lebih lanjut Fachrori juga menjelaskan terkait program dibidang ekonomi kesejahteraan masyarakat," Peningkatan pembangunan pertanian dan perkebunan serta UMKM, merupakan salah satu program prioritas pembangunan di tahun 2019,” kata Fachrori.

“Pada sektor pendidikan dan kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi akan memprioritaskan pemerataan kelengkapan sarana prasarana sekolah serta kualitasnya, juga kualitas guru-guru perlu ditingkatkan," tutur Fachrori.

Lebih lanjut Fachrori menerima saran dewan agar RSUD Raden Mattaher dapat mengoptimalkan status BLUD dan semakin mandiri dan tidak bergantungan pada APBD Provinsi Jambi.

“Kami sangat sependapat dengan anggota dewan, pada kesempatan ini, Saya perintahkan kepada Direktur RSUD Raden Mattaher agar segera menyusun langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya," lanjut Fachrori.

“Saat ini pengembangan populasi ternak sapi dan kerbau difokuskan melalui program upaya khusu sapi/kerbau indukan wajib bunting atau Upsus SIWAB yang di danai oleh APBN. Percepatan pengembangan populasi dilakukan dengan Optimalisasi Inseminasi Buatan yang lebih efektif dan efisien, dimana pada tahun 2018 Pemrov Jambi mendapat target akseptor sebanyak 15,75 ribu ekor dengan jumlah kelahiran 9,9 ribu ekor," sambung Fachrori.

Sebelumnya anggota DPRD Provinsi Jambi yang di wakili oleh utusan Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018 yang diawali oleh Pandangan Umum dari Fraksi PKB terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun 2018, yang disampaikan Eka Marlina, melalui proses penyesuaian perubahan dan sisa waktu tahun anggaran 2018 yang singkat ini, diharapkan Pemrov Jambi dapat melaksanakan program kerja yang terukur, efisien dan trasparan agar sasaran pembangunan tahun 2018 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan Umum dari Fraksi PAN yang disampaikan Wiwid Iswara menyampaikan, dengan anjloknya harga komoditi karet dan sawit di provinsi jambi diharapkan pemerintah daerah mencarikan solusi ketika harga komoditi tersebut rendah dengan alternatif lainya seperti program penggantian usaha kecil mikro dan lainya.

Pandangan Umum dari Fraksi PPP yang disampaikan Syopian, terkait ada beberapa program dokumen nota keuangan RAPBD mengenai bantuan sosial yang terdapat diuraian belanja daerah tidak langsung sebesar Rp 1 Miliar, menurut hemat kami masih belum senifikan mengigat masih banyak terdapat masyarakat miskin yang masih kurang mampu.

“Kami mengharapkan kepada Pemrov Jambi agar dapat mengalokasikan jumlah dana yang dianggarkan bertambah pada tahun berikutnya," pintanya.

Pandangan Umum dari Fraksi Restorasi Hati Nurani yang disampaikan Kusnindar mempertanyakan, terkait belanja langsung terjadi penambahan belanja pegawai sebesar Rp15,826 miliar atau meningkat 8,38 persen dan belanja barang dan jasa bertambah Rp14,547 miliar atau meningkat 1,63 persen serta belanja modal bertambah Rp4,44 miliar bertambah 0,45 persen.

Pandangan Umum dari Fraksi Bintang Keadilan yang disampaikan Arrahmat Eka Putra, SE Meminta Plt Gubernur dan para OPD agar tidak sekedar kerja-kerja tetapi kerja dibarengi dengan inovasi-inovasi berlian sehingga dapat kerja yang cerdas demi tercapainya Jambi tuntas 2021.

Pandangan Umum dari Fraksi Golongan Karya terhadap perubahan ranperda APBD Provinsi Jambi yang disampaikan oleh M Juber meminta Plt Gubernur berserta jajarannya untuk segera memulai proses tender untuk paket-paket kegiatan yang belum dimulai, sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan maksimal dan selesai tepat waktu.

Pandangan Umum dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Hj. Nurhayati menyampaikan, Plt Gubernur agar mencarikan jalan terbaik dalam peningkatan pendapatan daerah dan menjelaskan kepada dewan terjadinya penurunan PAD di Provinsi Jambi.

Pandangan Umum dari Fraksi PDIP terhadap perubahan APBD Provinsi Jambi yang disampaikan Mely Hairiya menyampaikan, Pemerintah Provinsi Jambi harus segera melaksanakan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat berkerja secara maksimal, tepat waktu dan tepat sasaran.

Pandangan Umum dari Fraksi Gerindra terhadap rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Bustami Yahya mempertanyakan Terobosan apa yang dilakukan pada penyusunan APBD-P 2018 untuk meningkatkan perolehan retribusi daerah maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk penyampaian tangapan pandangan umum fraksi fraksi terhadap ranperda APBD Provinsi Tahun 2019 akan dilaksanakan Tanggal 25 Sep 2018. (JP-Hms-Sapra Wintani/Lee)

Sekretaris PUPR Provinsi Jambi Minta Rekanan Profesional Kerjakan Proyek

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nasirwan Azri ST MA (ketiga dari kiri) bersama Jajaran Pejabat PUPR Provinsi Jambi dan mantan Kadis PUPR Provinsi Jambi H Ivan Wirata dan Dodi Irawan pada HUT PUPR Ke 72 Desember 2017 lalu. Dok Jampos.
Jambipos Online, Jambi-Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nasirwan Azri ST MA meminta para rekanan pelaksana proyek Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk bekerja profesional. Pasalnya Dinas PUPR Provinsi Jambi banyak menemukan perusahaan yang menang tender proyek tapi tak mampu mengerjakan proyek dengan baik.

Demikian rangkuman pendapat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Nasirwan Azri ST MA saat berbincang-bincang dengan Jambipos Online di Ruang Gedung DPRD Provinsi Jambi disela-sela Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Farksi Terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018, Senin (24/09/2018).

Menurut Nasirwan, pihaknya juga meminta pers atau LSM untuk melaporkan proyek-proyek yang bermasalah di lapangan, khususnya yang menjadi tanggungjawab PUPR Provinsi Jambi. 

“Kami tidak anti kritik. Saya senang jika ada media atau LSM yang menemukan penyimpangan pelaksanaan proyek di lapangan. Kami siap menindak lanjuti temuan itu, karena pers dan LSM membantu kami dalam mengawasi pelaksanaan proyek di lapangan,” ujar Nasirwan.

Dia juga berharap, agar pers juga memberitakan program-program yang telah dan akan dilaksanakan agar masyarakat mengetahui kinerja dari PUPR Provinsi Jambi dalam menangani persoalan infrastruktur di Provinsi Jambi. 

“Saya juga melakukan evaluasi ke dalam, khususnya para staf atau pejabat di PUPR Provinsi Jambi yang tak loyal sama pekerjaan. Karena ada juga staf atau pejabat internal yang mengaku-ngaku dekat dengan kepala daerah sehingga sesuka hatinya dalam melakukan kinerja, ini langsung kami tegur agar berubah,” katanya. 

Menyinggung soal lambatnya proyek Flayover Tugu Juang Simpang Mayang Kota Jambi, menurut Nasirwan hal itu karena Ijin Andalin (Ijin Lalulintas) dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi belum juga keluar. Hal ini yang membuat proyek flayover itu tak kunjung ditenderkan. (JL-Lee)

Pemprov Jambi Dukung Program Strategis Kementerian ATR/BPN

Fachrori (kanan) saat bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Ke 58 Tahun 2018, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Senin (24/9/2018) pagi.Humas
Jambipos Online, Jambi-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrorri Umar,M.Hum mengemukakan, Pemerintah Provinsi Jambi turut mendukung dan mensukseskan program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia. 

Hal tersebut dikemukakan Fachrori saat bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Ke 58 Tahun 2018, bertempat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Senin (24/9/2018) pagi.

Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018 kali ini, mengusung tema “Tanah dan Ruang Untuk Keadilan dan Kemakmuran”, yang mengandung makna, tanah dan ruang sebagai satu kesatuan utuh yang dapat memberikan keadlian dan kemakmuran dalam penggunaan, pemanfaatan, pemilikan untuk seluruh masyarakat, pelaku usaha maupun negara.

Dalam amanatnya, Fachrori membacakan sambutan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dr.Sofyan A.Djalil,S.H,M.A,M.ALD

Sofyan menerangkan, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan sistem informasi Geografis Tata Ruang (Gistaru), dalam upaya meningkatkan kualitas rencana tata ruang di Indonesia. Melalui Gistaru, memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang berlaku secara nasional maupun berlaku di setiap daerah.

“Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang, kita mengharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat dan masyarakat bisa berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan pengawasan sesuai dengan implementasinya,” terang Sofyan.

Sofyan menyampaikan, dalam melaksanakan percepatan terkait dengan legalisasi aset melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sangat memerlukan optimalisasi penggunaan teknologi terkini, sejalan dengan modernisasi pelayanan pada Kementerian ATR/BPN.

“Kita sudah mulai melakukan penerapan layanan terintegrasi ke dalam online single submission untuk layanan izin lokasi, pertimbangan teknis pertanahan, informasi rencana detail tata ruang dan pengaturan zonasi. Kita mengharapkan semua jenis layanan nantinya dapat dilaksanakan secara elektronik,” ujar Sofyan.

Lebih lanjut, Sofyan mengungkapkan, Pemerintah Pusat telah mencanangkan program reforma agraria, dalam rangka mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan tanah, pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan aset tanah dan penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat.

“Saya mengharapkan dengan terdaftarnya seluruh bidang tanah melalui PTSL, dapat mencegah terjadinya permasalahan sengketa pertanahan dikemudian hari, karena banyak kasus sengketa pertanahan ini terus berlarut larut dan sangat menyita waktu kita semua,” ungkap Sofyan.

Pada acara tersebut, Fachrori didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, langsung menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada masyarakat.(JP-Hms-Richi/Lee)






Hari Tani Nasional, Petani di Jambi Belum Berdaulat

Lahan Petani Jambi Semakin Dijarah Industri
Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN), “Aliansi Petani Jambi Berdaulat” yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup melakukan unjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/9/2018). Aksi unjukrasa itu juga dihiasi  dengan aksi musik akustik dan lagu suara lingkungan. Foto Asenk Lee Saragih
Jambipos Online, Jambi-Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN), “Aliansi Petani Jambi Berdaulat” yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup melakukan unjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (24/9/2018). Aksi unjukrasa itu juga dihiasi  dengan aksi musik akustik dan lagu suara lingkungan. Aksi unjukrasa itu juga bertepatan dengan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi terhadap pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi soal Nota Pengantar APBd Perubahan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Massa Aliansi Petani Jambi Berdaulat ini terdiri dari Walhi Jambi, Persatuan Petani Jambi (PPJ), Serikat Tani Tebo (STT), Perkumpulan Hijau (PH), Jaringan Masyarakat Gambut Jambi (JMGJ), Serikat Petani Batanghari (SPB), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA Jambi), Serikat Tani Bersatu (STB) Tanjabar, Yayasan Keadilan Rakyat (YKR), Grisdsick, Beranda Perempuan, AGRA Jambi, INSPERA, BEM Unja, FMN Jambi, Mapala UIN Jambi dan Mapala Caldera UNJA. 

Koordinator Umum “Aliansi Petani Jambi Berdaulat” , Irmansyah dalam orasinya meminta dihentikannya eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Jambi dan menuntut diwujudkannya keadilan agrarian dan ekonomi rakyat. 

“Bulan September merupakan bulan bersejarah bagi gerakan perlawanan kaum tani di Indonesia. Pasalnya, terhitung 58 tahun silam, pemerintah Soekarno menetapkan tanggal 24 September sebagai peringatan Hari Tani Nasional. Pilihan bulan dan tanggal itu disesuaikan dengan momentum lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960. Sebuah undang undang yang mengusung semangat tanah untuk rakyat, sekaligus diproyeksikan untuk menghapuskan system agrarian colonial,” ujar Irmansyah. 

Koordinator Lapangan  “Aliansi Petani Jambi Berdaulat” Abdullah menambahkan, perampasan tanah di wilayah produktif rakyat yang dilakukan oleh kelompok industry juga menjadi salah satu penyebab semakin menurunnya jumlah petani. 

“Dalam data sensus pertanian Indonesia di tahun 2013 menunjukkan rumah tangga pertanian di Indonesia mencapai 26,13 Juta yang berarti telah terjadi penurunan sebesar 5 juta rumah tangga pertanian dibandingkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2003,” kata Abdullah.

Disebutkan, di Jambi sendiri penguasaan tanah oleh kelompok industri diwujudkan dengan merebaknya ijin-ijin konsesi industry, baik industry perkebunan kelapa sawit, industry pertambangan, maupun hutan tanaman industry (HTI). 

“Dimana 884 Ribu hektar lebih sudah menjadi ijin HTI, untuk perkebunan sawit mencapai 1.2 Juta hektar dan ijin pertambangan mencapau luas 735 Ribu hektar lebih. Peristiwa penguasaan tanah di Provinsi Jambi oleh kelompok industri juga menyebabkan jumlah angka yang panjang. Baik itu konflik agrarian maupun kerusakan lingkungan akibat efek sampingnya,” katanya.

Selain dua hal itu, lanjut Abdullah, penguasaan tanah oleh industry juga bersamaan dengan situasi dimana harga-harga komuditi pertanian rakyat semakin turun. Sehingga hal itu menambah daftar penderitaan petani yang masih ada semakin tinggi.

“Atas kondisi itu, berbagai organisasi,  petani, mahasiswa, kelompok seni yang tergabung dalam “Aliansi Petani Jambi Berdaulat” akan menyambut Hari Tani Nasional Tahun 2018 dengan melakukan aksi massa di DPRD Provinsi Jambi hari ini,” ujarnya.

Aksi massa melibatkan 500 orang yang terdiri dari sejumlah organisasi mahasiswa, kelompok seni dan petani dari 30 desa di lima kabupaten (Kabupaten Tebo, Batanghari, Muarojambi, Tanjung Jabung Barat dan Timur). 

Disebutkan, massa yang hadir merupakan perwakilan dari desa-desa yang sedang mengalami konflik agrarian. Tentunya masalahnya sama yakni mengalami ketidak adilan atas sumber-sumber agrarian. Sehingga penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera melaksanakan reforma agrarian sejati sebagai jalan benar dalam menyelesaikan konflik agrarian di Jambi. 

“Namun secara spesifik, aksi massa dalam momentum HTN 2018 menuntut agar secepatnya Pemprov Jambi membentuk Pokja yang langsung diketuai oleh Gubernur Jambi serta melibatkan Serikat Tani, NGO, Mahasiswa dan Petani dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agrarian di Jambi, khususnya di lokasi-lokasi yang berkonflik,” ujar Abdullah didampingi Hajrin Febrianto sekalu Humas “Aliansi Petani Jambi Berdaulat”. 

Tuntutan tersebut dimaksudkan dalam rangka untuk mendesak Pemprov Jambi segera melaksanakan agenda penyelesaian konflik agrarian, pemulihan harga jual komuditi petani dan pemulihan kembali lingkungan yang sudah rusak akibat eksploitasi yang dilakukan industry ekstraktif di Provinsi Jambi. (JP-Asenk Lee)
      

Elviana Kundapil, Dari Santuni Anak Yatim Hingga Bebaskan IRT Dari Rentenir

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di bulan Muharram 1440 H. Dalam kunjungan itu Elviana menyapa anak Pondok Pesantren Almakiyah di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (22/9/2018). IST
Jambipos Online, Jambi-Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di bulan Muharram 1440 H. Dalam kunjungan itu Elviana menyapa anak Pondok Pesantren Almakiyah di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (22/9/2018).

Pada kesempatan itu Elviana menyantuni anak yatim dan juga melakukan dialog dengan masyarakat yang juga dihadiri tokoh masyarakat serta tokoh agama desa setempat. Pada kesempatan itu Elviana juga meberikan pencerahan soal program UMI (Ultra Mikro) atau pinjaman Rp 2 juta tanpa agunan untuk modal usaha yang diperjuangkan Elviana selama ini.

Sebelumnya yakni pada 18 September 2018 lalu, Hj Elviana bersama pejabat jajaran Kenterian Keuangan dan Direktur Utama PNM melakukan sosialisasi bantuan program UMI modal usaha dari pemerintah tanpa anggunan/poros di Kabupaten Kerinci.

Elviana memaparkan manfaat program UMI yang bisa melepaskan para ibu rumah tangga dari rentenir. Pada kesempatan itu sekitar 1.280 ibu-ibu penerima program UMI di Kabupaten Kerinci hadir di Gedung Nasional Kerinci tersebut.

Salah satu peserta program UMI, Rafdani mengatakan, mereka mengucapakan terimakasih kepada  Elviana yang telah memperjuangkan program UMI di Provinsi Jambi. 

“Walaupun jumlahnya kecil untuk tahap pertama hanya Rp 2 juta dan seterusnya bisa sampai Rp 10 juta. Program ini sudah bisa membantu kami dalam berusaha. Saya sekarang jualan lontong di kampung saya  dari modal pinjaman UMI ini. Ini program yang bisa membantu kami ibu -ibu untuk mendukung ekonomi keluarga,” ujar Rafdani.

Elviana menegaskan bahwa, Kerinci adalah salah satu daerah yang menyambut baik program UMI. Hal ini dibuktikan yang sudah cair saja ada 1.280 ibu-ibu.

“Saya juga dapat kabar ada 600 ibu-ibu lagi dalam proses pencairan. Saya akan terus membawa program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Jambi. Terimakasih juga kepada pak dirut PNM dan pak Dirut Pembiayayaan PIP yang telah hadir di Kerinci, jauh- jauh dari Jakarta,” kata Elviana.

Menurut Elviana, sebanyak 1.280 ibu-ibu rumah tangga di Kerinci penerima program UMI pinjaman Rp 2 juta tanpa agunan untuk modal usaha berjalan dengan baik. 

“Ada yang digunakan untuk jualan bibit cabe, buka kebun kentang, buka salon, jual lontong sayur, dll. Semoga 1500 orang lagi yang sudah lolos berkas segera cair pinjamannya. Daripada minjam modal usaha ke rentenir ?,” kata Elviana. 

Diketahui dari KPU Provinsi Jambi, Elviana kini calon DPD RI Dapil Provinsi Jambi nomor urut 28 dari 41 calon. (JP-Asenk Lee)
Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi pada 18 September 2018 lalu, bersama pejabat jajaran Kenterian Keuangan dan Direktur Utama PNM melakukan sosialisasi bantuan program UMI modal usaha dari pemerintah tanpa anggunan/poros di Kabupaten Kerinci. IST


Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi pada 18 September 2018 lalu, bersama pejabat jajaran Kenterian Keuangan dan Direktur Utama PNM melakukan sosialisasi bantuan program UMI modal usaha dari pemerintah tanpa anggunan/poros di Kabupaten Kerinci. IST


Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi pada 18 September 2018 lalu, bersama pejabat jajaran Kenterian Keuangan dan Direktur Utama PNM melakukan sosialisasi bantuan program UMI modal usaha dari pemerintah tanpa anggunan/poros di Kabupaten Kerinci. IST


Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi pada 18 September 2018 lalu, bersama pejabat jajaran Kenterian Keuangan dan Direktur Utama PNM melakukan sosialisasi bantuan program UMI modal usaha dari pemerintah tanpa anggunan/poros di Kabupaten Kerinci. IST

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di bulan Muharram 1440 H. Dalam kunjungan itu Elviana menyapa anak Pondok Pesantren Almakiyah di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (22/9/2018). IST

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di bulan Muharram 1440 H. Dalam kunjungan itu Elviana menyapa anak Pondok Pesantren Almakiyah di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (22/9/2018). IST

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di bulan Muharram 1440 H. Dalam kunjungan itu Elviana menyapa anak Pondok Pesantren Almakiyah di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (22/9/2018). IST

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi melakukan kunjungan daerah pemilihan (Kundapil) di bulan Muharram 1440 H. Dalam kunjungan itu Elviana menyapa anak Pondok Pesantren Almakiyah di Desa Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Sabtu (22/9/2018). IST




Anthony Sinisuka Ginting Raih Gelar Juara China Open 2018

Written By jambipos-online on Minggu, 23 September 2018 | 22:24

Anthony Sinisuka Ginting merayakan keberhasilan ke final China Open 2018, 22 September 2018.(PBSI/Nafielah) 
Jambipos Online, CHANGZHOU-Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil meraih gelar juara China Open 2018 yang digelar di Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium, Changzhou, China, Minggu (23/9/2018). 

Anthony Sinisuka Ginting berhasil menang atas Kento Momota (Jepang) pada babak final China Open 2018 dengan skor akhir 23-21 dan 21-19. Pada awal gim pertama, Anthony dan Momota saling kejar-kejaran skor. 

Hingga jeda interval, Momota unggul dari Anthony dengan skor 10-11. Setelah jeda, Momota mulai memimpin hingga skor menjadi 14-19. 

Namun, Anthony berhasil mengatasi ketertinggalan hingga menyamakan kedudukan menjadi 19-19. Pada gim pertama ini, Anthony berhasil menang dengan skor 23-21. Pada gim kedua, Momota mulai bermain lebih agresif.

Hal itu ditunjukkan skor yang didapat hingga jeda interval menjadi 8-11 untuk keunggulan pebulu tangkis asal Jepang itu. Sempat tertinggal hingga skor 12-16, Anthony mengejar dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16. 

Hingga gim kedua berakhir, skor menjadi 21-19 untuk keunggulan Anthony. Dengan hasil ini, Anthony Sinisuka Ginting berhasil meraih gelar juara China Open 2018. (*)

Sumber: Kompas.com


Berita Lainnya

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada
Klik Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar
Sebanyak 75 persen pendiri dan pemilik media siber di Indonesia merupakan bekas wartawan surat kabar. Saat ini tercatat sebanyak 43.300 media siber di seluruh Indonesia. Klik Gambar Untuk Selengkapnya

Ragam Berita

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima
KLIK Gambar Untuk Beritanya

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik
Pahami dan Taati. KLIK Gambar Selengkapnya

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT
KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

RAGAM BERITA LAINNYA

Portal Berita Polda Jambi (TribrataNews)

Portal Berita Polda Jambi (TribrataNews)
Klik Benner Untuk Mengunjunginya