Berita Terbaru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru
KLIK Benner Versi Baru di www.jambipos.id (BETA)

Selamat dan Sukses

INDEKS BERITA TERBARU

Ivan Wirata Hadiri Rakor Pengembangan Infrastruktur Strategis Provinsi Jambi

Written By jambipos-online on Kamis, 12 Desember 2019 | 20:55

Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Strategis Provinsi Jambi Tahun 2019 bersama Kementerian PUPR RI,Kementerian Perhuhungan RI, Bappenas RI, BPKP RI dan beberapa OPD Provinsi Jambi di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (12/12/2019). (Kolase FB)
Penanganan Infrastruktur Prioritas Pembangunan Jambi

Jambipos, Jambi-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi H Ivan Wirata ST MM MT menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Strategis Provinsi Jambi Tahun 2019 bersama Kementerian PUPR RI,Kementerian Perhuhungan RI, Bappenas RI, BPKP RI dan beberapa OPD Provinsi Jambi di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (12/12/2019). 

Menurut Ivan Wirata dari Fraksi Golkar, Pemprov Jambi dengan Pemerintah Pusat bersinergi guna mewujudkan pembangunan Jembatan Batanghari III yang letaknya akan dibangun di Desa Sungai Duren, Kabupaten Muarojambi. Dia berharap program pembangunan seperti Pelabuhan Ujung Jabung juga dapat diwujudkan.

Kedepan, bahwa Jembatan Batanghari-III itu akan disatukan dengan jalur lintas kereta api Trans-Sumatera dan rencana jalan tol, namun itu masih dalam usulan. 

Disebutkan, Pemprov Jambi akan mengusulkan rencana pembangunan Jembatan Batanghari III yang diusulkan oleh Pemkab Muarojambi ke pusat bisa diintegrasikan dengan pembangunan jalur kereta api trans sumatera yang menghubungkan Sumatera Selatan dengan Provinsi Riau. 

Kata IW, dulu usulan pembangunan Jembatan Batanghari III tersebut telah diterima oleh Pemprov Jambi lewat PU Provinsi Jambi. Usulan pembangunan Jembatan Batanghari III terpikir untuk bisa mengintegrasikan dengan jalur kereta api Trans Sumatera dan menurutnya usulan tersebut sedang dikonsultasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Bappenas.

Menurut Ivan Wirata, dana pembangunan yang dikucurkan Pemerintah Pusat untuk Provinsi Jambi melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2020 diprioritaskan pada penanganan kerusakan jalan lintas timur (Jalintim) Sumatera dan Bandara Depati Parbo, Kerinci, Jambi.

Jalintim Sumatera dan ruas jalan penghubung ke kabupaten-kabupaten di daerah itu mendapat prioritas karena seluruh ruas jalan negara tersebut menjadi jalur pengiriman logisti dan urat nadi perekonomian daerah. Sedangkan Bandara Depati Parbo, Kabupaten Kerinci mendapat prioritas karena bandara tersebut menjadi pintu gerbang utama wisata ke Kabupaten Kerinci.

DIPA 2020 yang diserahkan kepada 444 satuan kerja instansi lembaga vertikal di Provinsi Jambi sekitar Rp 6,98 triliun dan TKDD kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, sembilan kabupaten dan dua kota di daerah itu sekitar Rp 15 triliun. DIPA dan TKDD yang diterima Jambi dari Pemerintah Pusat tersebut merupakan dana bagi hasil pajak sekitar Rp 733 miliar.

Kemudian dana bagi hasil sumber daya alam sekitar Rp 893 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp 8,4 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAU) fisik sekitar Rp 1,4 triliun, DAK nonfisik sekitar Rp 2 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sekitar Rp266 miliar dan Dana Desa (DD) sekitar Rp 1,2 triliun.(JP-Asenk Lee)
 

Elviana Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 di Jambi

Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel BW Luxury – Jambi, Kamis (12/12/2019).(Istimewa)
Jambipos, Jambi- Ketua Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana MSi menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel BW Luxury – Jambi, Kamis (12/12/2019). Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 ini mengambil tema ” Sinergi, Transformasi dan Inovasi menuju Indonesia Maju”. Pada pertemuan tahunan ini Hj Elviana cendramata dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi. 

Elviana juga mengapresiasi program hebat dari BI Jambi membina UMKM melalui sekolah WUBI (Wira Usaha Bank Indonesia). Mayoritas peserta UMKM-nya kelompok milenial. “BI Jambi hebat,” ucapnya saat Rapat Tahunan Bank Indonesia kantor Perwakilan Jambi.

Elviana juga meminta lembaga yang sudah disurvey, tapi dana PSBI-nya belum cair, diharap dilaporkan lewat akun sosial media (FB) Elviana, agar segera diurus take over ke anggaran 2020.

Sementara Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum saat membuka acara ini mengharapkan untuk menghadapi tahun 2020, Provinsi Jambi harus melakukan inovasi dalam melakukan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier.

“Transformasi ekonomi menjadi sangat penting, karena dengan adanya perubahan dari sektor primer menjadi sektor sekunder dan sektor tersier, tentunya akan menambah nilai jual dari suatu produk yang akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi,” ujar Fachrori.

Fachrori menjelaskan, struktur perekonomian di Provinsi Jambi masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 28,10 persen, dimana pada sektor sektor tersebut, Provinsi Jambi masih bergantung kepada kelompok primer.

“Masih tingginya kontribusi pada kelompok primer tersebut, tentunya membutuhkan pemikiran kita bersama dalam menumbuhkan hilirisasi industri yang berbasis pertanian. Jika industri hasil pertanian berkembang, maka perekonomian Provinsi Jambi secara bertahap akan bertransformasi dari kelompok primer menjadi kelompok sekunder dan tersier,” jelas Fachrori.

Fachrori memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jambi yang telah menyelenggarakan agenda rutin untuk pertemuan tahunan Bank Indonesia. “Saya mengharapkan melalui pertemuan ini, bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindak lanjuti oleh stakeholder terkait,” kata Fachrori.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bayu Martanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi yang diselenggarakan setiap tahun dan bertujuan untuk mengevaluasi perekonomian tahun berjalan dan prospek perekonomian serta kebijakan untuk tahun selanjutnya.

“Ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati selama tahun 2019, yaitu pertama adalah perekonomian dunia menurun drastis dan kemungkinan tren ini akan berlanjut pada tahun 2020, kedua adalah kebijakan moneter belum tentu selalu efektif dalam menghadapi dampak perang dagang jika bekerja sendiri sendiri,” kata Bayu.

“Ketiga adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat sangat pesat sekali, teknologi digital telah merambah berbagai bidang termasuk keuangan dan yang keempat adalah teknologi digital telah merubah perilaku manusia, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja,” lanjut Bayu.
 

Bayu menuturkan, menghadapai tantangan penurunan globalisasi dan peningkatan digitalisasi yang saat ini sedang terjadi, Bank Indonesia memandang bahwa sinergi, transformasi dan inovasi merupakan 3 kunci penting untuk pertumbuhan ekonomi kedepannya. (JP-Asenk Lee)

Gallery Foto Elviana Saat Hadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 di Jambi
 















Kapolda Jambi Terima Audensi Kepala BPN Provinsi Jambi

Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Muchlis, A.S. M.H menerima audiensi dengan Kepala BPN Provinsi Jambi di Ruang Kerja Kapolda Jambi dalam rangka menjalin silaturahmi, Kamis (12/12/2019) pagi.
Jambipos, Jambi-Kapolda Jambi Irjen Pol Drs Muchlis, A.S. M.H menerima audiensi dengan Kepala BPN Provinsi Jambi di Ruang Kerja Kapolda Jambi dalam rangka menjalin silaturahmi, Kamis (12/12/2019) pagi. 

Dalam Audensi ini Kapolda Jambi didampingi oleh Dir Reskrimum Kombes Pol Edi Faryadi, S.H., S.I.K., M.H., dan Kabidkum Polda Jambi. 

Sedangkan Kepala BPN Provinsi Jambi bersama Pejabat di Lingkungan BPN Provinsi Jambi. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi, S.H. S.I.K., mengatakan acara audiensi Kepala BPN Provinsi Jambi bersama rombongan dalam rangka menjalin silaturahmi dan kerja sama antara Kepolisan Polda Jambi dengan BPN Jambi.(JP-Rel/Lee)

RS Bhayangkara Jambi Berstatus Akreditasi Paripurna Bintang Lima

Jambipos, Jambi-Polda Jambi Terima Sertifikat Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan Status Akreditasi Paripurna Bintang Lima dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). 

Akreditasi Paripurna Bintang Lima dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) yang diberikan ke Rumah Sakit Bhayangkara Jambi menyetakan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sudah diakui, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. 

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi. S.H. S.Ik., mengatakan bahwa Rumah sakit Bhayngkara Jambi itu sudah layak mendapat Akreditasi Paripurna Bintang Lima. 

"Karena setelah dinilai bahwa Rumah Sakit itu memenuhi Standar Pelayanan Rumah Sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan," jelas Kuswahyudi Tresnadi. (JP-Rel/Lee)

Gubernur Jambi Fachrori Harap Adanya Transformasi Ekonomi

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum.
Jambipos, Jambi-Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengharapkan untuk menghadapi tahun 2020, Provinsi Jambi harus melakukan inovasi dalam melakukan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Hal tersebut disampaikan Fachrori saat membuka Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel BW Luxury - Jambi, Kamis (12/12/2019). 

Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019 ini mengambil tema ” Sinergi, Transformasi dan Inovasi menuju Indonesia Maju”. Juga dihadiri Ketua Komite IV DPD RI Hj Dra Elviana MSi.

“Transformasi ekonomi menjadi sangat penting, karena dengan adanya perubahan dari sektor primer menjadi sektor sekunder dan sektor tersier, tentunya akan menambah nilai jual dari suatu produk yang akan berimbas pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi,” ujar Fachrori.

Fachrori menjelaskan, struktur perekonomian di Provinsi Jambi masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB sebesar 28,10 persen, dimana pada sektor sektor tersebut, Provinsi Jambi masih bergantung kepada kelompok primer.
Ketua Komite IV DPD RI Hj Dra Elviana MSi (kanan).
“Masih tingginya kontribusi pada kelompok primer tersebut, tentunya membutuhkan pemikiran kita bersama dalam menumbuhkan hilirisasi industri yang berbasis pertanian. Jika industri hasil pertanian berkembang, maka perekonomian Provinsi Jambi secara bertahap akan bertransformasi dari kelompok primer menjadi kelompok sekunder dan tersier,” jelas Fachrori.

Fachrori memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Jambi yang telah menyelenggarakan agenda rutin untuk pertemuan tahunan Bank Indonesia. “Saya mengharapkan melalui pertemuan ini, bisa menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindak lanjuti oleh stakeholder terkait,” kata Fachrori.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bayu Martanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan agenda rutin dari Bank Indonesia Perwakilan Jambi yang diselenggarakan setiap tahun dan bertujuan untuk mengevaluasi perekonomian tahun berjalan dan prospek perekonomian serta kebijakan untuk tahun selanjutnya.

“Ada beberapa hal penting yang perlu kita cermati selama tahun 2019, yaitu pertama adalah perekonomian dunia menurun drastis dan kemungkinan tren ini akan berlanjut pada tahun 2020, kedua adalah kebijakan moneter belum tentu selalu efektif dalam menghadapi dampak perang dagang jika bekerja sendiri sendiri,” kata Bayu.
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2019, yang berlangsung di Hotel BW Luxury - Jambi, Kamis (12/12/2019).
“Ketiga adalah digitalisasi ekonomi dan keuangan meningkat sangat pesat sekali, teknologi digital telah merambah berbagai bidang termasuk keuangan dan yang keempat adalah teknologi digital telah merubah perilaku manusia, baik sebagai konsumen maupun tenaga kerja,” lanjut Bayu.

Bayu menuturkan, menghadapai tantangan penurunan globalisasi dan peningkatan digitalisasi yang saat ini sedang terjadi, Bank Indonesia memandang bahwa sinergi, transformasi dan inovasi merupakan 3 kunci penting untuk pertumbuhan ekonomi kedepannya.(JP-Hms-Lee)

Jambi Siapkan 637 Angkutan Mudik Natal

Written By jambipos-online on Rabu, 11 Desember 2019 | 19:32

JANGAN TERULANG: Bus INTRA BK 7891 TK Mogok lagi di Perawang Riau Pukul 13.53 WIB Sabtu 5 Januari 2019. Kali Ini Yang Rusak Strirnya. Jangan ada lagi kejadian serupa pada Mudik Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Foto Asenk Lee Saragih.

Bus Tak Laik Jalan Dicabut Izinnya 

Jambipos, Jambi- Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi memperketat pengawasan pengoperasian bus angkutan mudik Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Salah satu pengawasan tersebut dilakukan dengan pengujian kelaikan bus angkutan mudik. Baik kelaikan surat-surat kendaraan maupun uji kelaikan armada bus yang dioperasikan pengusaha angkutan penumpang.

“Kami akan memperketat pengoperasian busa mudik Natal dan Tahun Baru mencegah terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas maupun kerusakan armada bus angkutan mudik Natal dan Tahun Baru dalam perjalanan. Uji kelaikan armada bus angkutan mudik sudah kami lakukan melalui pemeriksaan surat-surat, mesin dan seluruh bagian bus angkutan mudik,”kata Kepala Bidang (Kabud) Perhubungan Darah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Wing Gunariadi kepada SP di Jambi, Selasa (10/12/2019).

Wing Gunariadi mengatakan, uji kelaikan bus angkutan mudik Natal dan Tahun Baru di Jambi tidak hanya dilakukan terhadap bus miliki perusahaan bus angkutan penumpang yang berkantor pusat di Jambi. Uji kelaikan tersebut juga dilakukan terhadap bus angkutan penuimpang yang berkantor pusat di daerah lain tetapi memiliki kantor perwakilan di Jambi.

“Kami juga meminta seluruh pengusaha bus angkutan penumpang yang melayani arus mudi Natal dan Tahun Baru di Jambi tidak sampai mengoperasikan bus yang tidak laik jalan. Bila terbukti ada pengusaha yang mengoperasikan bus yang tak laik jalan pada saat mudik Natal dan Tahun Baru nanti, izinnya akan kami cabut,”tegasnya.

Menurut Wing Gunariadi, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jambi bus yang siap melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru nanti di Provinsi Jambi mencapai 637 unit. Bus angkutan mudik tersebut terdiri dari bus antar kota antar provinsi (AKAP) sekitar 312 unit, bus antar kota dalam provinsi (AKDP) 265 unit, bus antar jemput antar provinsi (AJAP) 57 unit dan bus cadangan 13 unit.

“Selain itu masih banyak bus angkutan pelat hitam atau nonkomersial yang turut melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru di Jambi. Karena itu kami perkirakan tidak aka nada kekurangan bus angkutan mudik Natal dan Tahun Baru di Jambi,”katanya.

Rawan Lakalantas

Wing Gunariadi lebih lanjut mengatakan, untuk menjamin kelancaran arus mudik Natal dan Tahun Baru di Jambi hingga Januari nanti, pihaknya melakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan kecelakaan lalu lintas (lakalantas), banjir dan longsor. Peta lokasi rawan lakalantas, banjir dan longsor tersebut akan diberikan kepada seluruh perusahaan angkutan penumpang yang melayani arus mudik Natal dan Tahun Baru di Jambi.

“Kami sudah memetakan lokasi – lokasi rawan lakalantas, banjir dan longsor pada seluruh jalur utama mudik di Jambi. Jumlah lokasi rawan lakalantas, banjir dan longsor pada jalur mudik di Jambi tersebar di 22 lokasi. Baik itu di ruas Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera, Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera, Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Sumatera, maupun ruas jalan antar kabupaten -kota di Provinsi Jambi,”katanya.

Mengenai antisipasi gangguan angkutan barang pada jalur mudik Natal dan Tahun Baru di Jambi, khususnya gangguan truk batu bara, Wing Gunariadi mengatakan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Kementerian Perhubungan.

“Kami belum bisa mengeluarkan surat edaran mengenai larangan pengoperasian truk batu bara dan truk angkutan barang lainnya selama arus mudik Natal dan Tahun Baru. Petunjuk Kementerian Perhubungan mengenai batas waktu larangan pengoperasian angkutan barang selama arus mudik Natal dan Tahun Baru belum kami terima,”katanya.

Sementara itu pantauan di beberapa loket bus di Kota Jambi, Selasa (10/12), kepadatan arus mudik belum terjadi. Lonjakan penumpang yang hendak berangkat dari Kota Jambi belum tampak di loket-loket bus AKAP dan AKDP di kota itu. Bus yang berangkat dari loket masing-masing di Jalan Pattimura, Kota Jambi belum ada yang dipadati penumpang.

“Belum ada lonjakan penumpang mudik Natal dan Tahun Baru di loket bus kami ini. Bus yang berangkat belum ada yang langsung penuh penumpang. Namun pemesanan tiket mudik Natal dan Tahun Baru tujuan Medan dan daerah lain di Sumatera Utara meningkat drastis. Pemesanan tiket mudik tujuan Medan hampir habis hingga 22 Desember 2019,”kata Yanti (35), petugas loket bus PO Rapi tujuan Medan.(JP-SP)

Inflasi Jambi November 2019 Tetap Rendah dan Terkendali

ILUSTRASI-Petani Karet.Dok JP
Jambipos, Jambi-Pada November 2019, perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Jambi mengalami deflasi 0,16% (mtm). Sejalan dengan Kota Jambi, Kabupaten Bungo tercatat deflasi sebesar 0,51% (mtm). 

Sehingga secara akumulasi, Provinsi Jambi mengalami deflasi sebesar 0,20% (mtm) atau secara tahunan mengalami inflasi 1,94% (yoy). Perkembangan inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan Oktober 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,08% (mtm). Secara tahun kalender (Januari-November), laju inflasi Provinsi Jambi tercatat inflasi sebesar 1,03% (ytd).

Inflasi Provinsi Jambi pada November 2019 terutama disebabkan oleh penurunan harga kelompok bahan makanan seiring dengan terjaganya pasokan beberapa komoditas ikan-ikanan, peternakan, dan pertanian selama satu bulan terakhir. 

Komoditas bahan makanan yang menjadi penyumbang utama deflasi adalah ikan nila, kacang panjang, dan cabai merah. Turunnya harga ikan nila terjadi seiring dengan meningkatnya pasokan akibat membaiknya produksi sejalan dengan memasuki musim hujan. 

Sementara, deflasi kacang panjang disebabkan oleh meningkatnya pasokan seiring melimpahnya produksi di beberapa daerah sentra. Selanjutnya, penurunan harga cabai merah kembali berlanjut di tengah periode panen yang masih berlangsung.

Terkait deflasi di Kota Jambi, komoditas penyumbang deflasi terbesar pada November 2019 adalah: ikan nila (deflasi 5,51% mtm dengan andil -0,08%), kacang panjang (deflasi 39,43% mtm dengan andil -0,07%), dan cabai merah (deflasi 5,39% mtm dengan andil -0,07%). 

Menurunnya harga komoditas ikan nila terutama disebabkan terjaganya pasokan di tengah stabilnya permintaan. Komoditas kacang panjang juga mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya stok memasuki masa panen. 

Sementara, penurunan harga cabai merah terjadi akibat terjaganya stok dan pasokan memasuki masa panen di beberapa daerah sentra produksi sejak September 2019.

Sejalan dengan Kota Jambi, Kabupaten Bungo mengalami deflasi pada November 2019. Komoditas penyumbang deflasi terbesar di Kabupaten Bungo adalah: kentang (deflasi 14,28% mtm dengan andil -0,24%), cabai rawit (deflasi 32,06% mtm dengan andil -0,13%), dan daging ayam ras (deflasi 6,38% mtm dengan andil -0,09%). 

Kondisi ini disebabkan oleh terjaganya pasokan di tengah stabilnya permintaan masyarakat di bulan laporan. Turunnya harga kentang seiring dengan melimpahnya produksi di daerah sentra khususnya Kerinci. 

Sementara, harga cabai rawit kembali mengalami penurunan disebabkan bertambahnya stok di tingkat agen maupun pedagang pengecer seiring dengan masih berlangsungnya periode panen di berbagai daerah sentra. Penurunan harga daging ayam terutama disebabkan oleh membaiknya pasokan selama November 2019.
 
Mempertimbangkan kondisi terkini serta kebijakan pemerintah maupun pelaku usaha, laju inflasi Desember 2019 diperkirakan berada pada kisaran 0,76% - 1,16% (mtm) atau 1,81% - 2,21% (yoy). 

Inflasi utamanya akan didorong oleh peningkatan harga kelompok jasa angkutan dan bahan makanan seiring dengan tingginya permintaan masyarakat menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru sesuai pola musimannya. Dengan demikian, inflasi keseluruhan tahun 2019 diperkirakan masih terkendali pada kisaran 1,81% - 2,21% (yoy).(JP-Rel-BI)

Salah Paham, Dua Aktivis di Jambi Cekcok

Foto Istimewa (FB)
Bung Idris Dengan Yunianto Arif Berdamailah 

Jambipos, Jambi-Muhammad Idris Siregar (Bung Idris-FB) dan Yunianto Arif terlibat kesalahpahaman dalam kementar papa media sosial dalam menanggapi suatu postingan yang terkait dengan salah satu bakal calon (Balon) Pilgub Jambi. Kesalah pahaman itu mengundang reaksi kedua aktivis ini untuk saling jumpa dan terlibat cekcok yang berujung pada pelaporan masing-masing kepada kepolisian.

Bung Idris memberikan keterangan secara terbuka lewat akun facebooknya soal kesalah pahaman itu. “Kami bukan (kalimat kami sensor karena tak pantas karena unsur SARA) seperti yang kau lontarkan di muka umum Yunianto Arif.

Saudaraku dimanapun berada khususnya di wilayah Jambi. Kita semua adalah saudara dalam hubungan antar sesama. Dalam hal ini perlu diketahui awal bermula kejadian kami bersama saudara Yunianto Arif saling berkomentar di Media Sosial di akun jejaring komisi pemberantasan korupsi.

Ketika saya menjawab komentarnya Yunianto Arif lalu dia membalas menyebutkan kata “A….g”. Jelang beberapa kemudian saudara Yunianto meng inbox saya melalui messenger dengan kata " kalau kau sir dimana kau" akhirnya terjadi kontak telepon saya mengatakan saya di Hotel Nusa Wijaya.

Lalu terjadi penyerangan akhirnya adu jotos, saat terjadi keributan saya dikatai dengan kata-kata kotor mengundang SARA kau (Sensor). Saya memang orang Batak, tapi bukan Batak…..(Sensor), tapi kami hidup tau beretika dan punya harga diri.

Mengingat bahasa tersebut yang dilontarkan oleh saudara Yunianto Arif begitu kasar ucapannya kami mendatangi rumah Yunianto Arif agar saudara Yunianto Arif meminta maaf dan mencabut ucapan kalimat yang dilontarkan di depan umum. Namun kondisinya berbalik malah dia menjawab ga ada urusan dengan itu. Lalu teman - teman lain ikut emosi karena tidak ada itikad baik terjadilah keributan. Terimakasih. Mohon doa penyelesaian pertikaian ini. #Kita bukan Batak (Sensor).
Bung Idris menunjukkan Bukti Pelaporan. (FB)
Keterangan Versi Yunianto Arif

Keterangan peristiwa kesalah pahaman kedua aktivis ini, telah diklarifikasi oleh Yunianto Arif lewat pemberitaan media siber Jambi, Selasa (10/12/2019). 

Bermula dari isu tersebarnya Surat No.005/13690/SJ tertanggal 6 Desember 2019 terkait undangan Menteri Dalam Negeri terhadap Wali Kota Jambi dalam rangka peringatan hari anti korupsi sedunia (Harkodia).

Viralnya surat undangan tersebut hingga menjadi kontraversi di berbagai kalangan atau pihak yang tersebar di media sosial hingga menjadi bahan perbincangan hangat khususnya di Kota Jambi.

Hal tersebut menjadi awal terjadinya perdebatan antara Yuniyanto Arif dengan Bung Idris dan kawan-kawan. Dari perdebatan tersebut berujung penyerangan yang mengakibatkan rumah kediaman Yuniyanto Arif yang beralamat di Perumahan Sunderland Blok.M, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, mengalami kerusakan pada kaca dan mendapatkan ancaman.

“Idris telepon sayo sekira Pukul 20:30 WIB mengajak sayo bertemu di Hotel Nusawijaya, sayo datangi, sampai di lokasi hotel sayo nanyo kenapo bahasa kasar nian Dris. Terjadila cekcok hingga dilerai oleh kawan-kawan lalu sayo balik kerumah,” ujar Yuniyanto Arif seperti diberitakan www.konfirmasitimes.com.

“Sampai sayo dirumah, Idris telepon lagi. Sayo angkat sayo tanyo kenapo Dris? Dio bilang bahwa dio dak sendiri ado kawan, tunggu be di rumah aku dengan rombongan nak kerumah, lalu tutupnya telpon,” jelas Yuniyanto Arif.

“Kemudian sekira Pukul 23:00 WIB Idris datang kerumah bersama rombongan, sayo buka pintu sayo tanyo, ngapo Dris rame-rame? kenapo dak kau bae atau beduo. Idris menjawab kami tim pak wali, kemudian tiba-tiba salah satu dari mereka menyerang dengan sebilah pisau yang dicabut dari pinggangnya dan mengayunkan ke arah perut sayo, sayo pun mengelak,” cerita Yunianto Arif.

“Kerena istri sayo teriak ketakutan menarik sayo kedalam rumah dan mengunci pintu. Malahan rumah sayo dirusak mereka dengan menggunakan batu hingga jendela hancur. Silakan lihat sendiri, meteran PDAM sayapun dirusak. Istri saya diacungkan sanjata tajam hingga ketakutan dan mereka teriak mengancam sambil meninggalkan perkarangan rumah saya,” ujar Yunianto Arif.

Atas kejadian tersebut, Yuniyanto Arif selaku pihak korban telah melaporkan peristia itu ke Polsek Kotabaru Jambi dan berharap agar persoalan ini segera ditindak lanjuti.

Ditempat terpisah, salah satu pengacara yang ada di Kota Jambi inisial (J) menyampaikan kepada wartawan www.konfirmasitimes.com bahwa dirinya mengalami hal yang serupa beberapa bulan yang lalu. Ancaman itu langsung dari orang yang sama yaitu saudara Idris yang mengaku dari tim cyber wali kota.

Ketua Seknas Jokowi Kota Jambi Attan Tambun, SE, saat dijumpai wartawan di kediamannya Komplek Rajawali, Pasar Kota Jambi, dirinya sangat menyayangkan tindakan anarkis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku dari tim Wali Kota Jambi.
Polisi saat memeriksa Rumah Yuniyanto Arif. (FB)
 “Apa mungkin mereka timnya Wali Kota Jambi, walikota kita. Jangan sembarang meraka. Artinya mereka merusak citra dan nama baik Wali Kota Jambi, tidak mungkin seorang pak wali kota pake-pake preman. Jangan-jangan mereka hanya mengaku-ngaku saja. Jangan sembarang membawa nama baik seorang kepala daerah ke perbuatan tindakan kriminal dan anarkis,” kata Attan Tambun.

“Saya yakin sekali pengakuan itu tidak benar. Ini bisa menjatuhkan nama baik Wali Kota Jambi lho. Ya, kalau juga benar dia tim cybernya pak wali atau katakanla timses barangkali, ya tidak harus main serang sampai merugikan hingga merusak masyarakat begitu. Mereka harusnya tunjukkan sikap profesional harus punya etika, moral, tidak krimanal begitu,” sambung Attan Tambun.

Kata Attan Tambun, dirinya berharap kepada penegak hukum, khususnya Kapolda Jambi agar segera menindak lanjuti persoalan ini. Karena masyarakat Jambi sebentar lagi akan menghadapi pesta demokrasi yaitu Pemilihan Gubernur (Pilgub), berharap semua kondunsif tidak ada masyarakat Jambi yang terzolimi.

Sejumlah warganet Jambi juga memberikan komentar agar Bung Idris dengan Yuniyanto Arif bisa berdamai dengan baik dan mendinginkan suasana. Warganet juga meminta jangan karena kepentingan politik, persaudaraan terkoyak dan terjadi pertikaian. (JP-Asenk Lee/Berbagaisumber)

Pemerintah Pusat Prioritaskan Kawasan Industri Kemingking di Muarojambi

Written By jambipos-online on Selasa, 10 Desember 2019 | 21:59

Pemerintah Usulkan 19 Kawasan Industri Prioritas di Luar Jawa 

Jambipos, Jambi-Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah mengusulkan 19 kawasan industri prioritas di luar Jawa. Salah satu kawasan prioritas itu adalah Kawasan Industri Kemingking di Muarojambi, Provinsi Jambi.

Kemudian ke-19 kawasan tersebut meliputi Kawasan Industri Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara, Kawasan Industri Kuala Tanjung di Batubara, Sumatera Utara, Kawasan Industri Galang Batang di Bintan, Kepulauan Riau, Kawasan Industri Bintan Aerospace Industry di Bintan, Kepulauan Riau dan Kawasan Industri Kemingking di Muarojambi, Provinsi Jambi.

Kemudian, Kawasan Industri Tanjung Enim di Muara Enim, Sumatera Selatan, Kawasan Industri Pesawaran di Pesawaran, Lampung, Kawasan Industri Way Pisang di Way Pisang, Lampung, Kawasan Industri Sadai di Bangka Selatan, Bangka Belitung, Kawasan Industri Ketapang di Ketapang, Kalimantan Barat dan Kawasan Industri Surya Borneo di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Berikutnya, Kawasan Industri Buluminung di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kawasan Industri Tanah Kuning di Bulungan, Kalimantan Utara, Kawasan Industri Batulicin di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kawasan Industri Jorong di Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan Kawasan Industri Bangkalan di Madura, Jawa Timur.

Selanjutnya, Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara Kawasan Industri Palu di Palu, Sulawesi Tengah dan Kawasan Industri Bintuni di Teluk Bintuni, Papua Barat.

“Pengembangan kawasan industri prioritas tahun 2020-2024 ini difokuskan pada pengembangan industri berbasis agro, minyak, dan gas bumi, logam dan batu bara serta industri teknologi tinggi dan aerospace,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara "Temu Dialog Pengembangan Kawasan Industri Prioritas" di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Menurut Agus, pengusulan 19 kawasan industri tersebut sudah melewati seleksi dengan menilai berbagai aspek. Dalam hal ini, pemerintah telah memiliki daftar kawasan industri yang akan dibangun dari seluruh wilayah Indonesia, baik itu yang sedang dalam tahap perizinan, pembebasan lahan maupun yang tahap konstruksi.

“Dari daftar itu, kemudian kami seleksi dengan melihat kemajuan dan kendala masing-masing kawasan dan memberikan penilaian dengan kriteria teknis kawasan industri prioritas,” jelasnya.

Kriteria teknis tersebut berupa kriteria administasi yang mencakup tentang status izin kawasan industri, kepemilikan lahan, dan kesesuaian tata ruang.

“Adapun kriteria operasional yang mencakup jenis pengelola, kemampuan pembiayaan, tenant, nilai strategis kawasan industri yang akan fibangun, potensi pengembangan daerah, serta tingkat intervensi pemerintah ke depannya,” sebutnya.

Namun demikian, dalam upaya mendorong pengembangan kawasan industri prioritas, terdapat tantangan yang harus dapat diatasi bersama. Tantangan itu mulai dari proses penyiapan dokumen, lahan dan tata ruang, perizinan, kebutuhan akan infrastruktur, pengelolaan dan pencarian tenant serta kenyamanan berusaha ke depannya.

“Tentunya upaya percepatan tersebut membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah di lokasi kawasan tersebut. Semangat ini juga harus didukung dengan komitmen dari pengelola kawasan industri yang secara aktif melakukan penyiapan perizinan, pembangunan infrastruktur kawasan, pemasaran Kawasan, dan operasional kawasan industri,” ungkap Agus.(JP-SP)

SEA Games 2019, Setelah 10 Tahun, Indonesia Kembali Rebut Emas Bola Voli Putra

Tim voli putra Indonesia melakukan selebrasi setelah meraih emas SEA Games 2019 Filipina di Philsports Arena, Metro Manila, Selasa 10 Desember 2019. ( Foto: Antara )
Jambipos, Manila-Tim bola voli putra Indonesia setelah menunggu 10 tahun akhirnya merebut medali emas SEA Games 2019 dengan sukses mengalahkan tuan rumah Filipina pada laga final di Philsports Arena, Metro Manila, Selasa (10/12/2019).

Rivan Nurmulki dan kawan-kawan meraih emas setelah unggul telak 3-0 (25-21, 27-25, 25-17) atas tim yang membuat kejutan dengan menjungkalkan sang juara bertahan kejuaraan dua tahunan itu yakni Thailand.

Absennya Thailand di partai puncak memang menjadi berkah bagi Indonesia karena selama ini tim asal Negeri Gajah Putih ini menjadi momok untuk meraih prestasi tertinggi. Hasilnya emas dipersembahkan untuk kontingen Indonesia.

Tim Indonesia yang sudah haus akan emas dari cabang olahraga bola voli langsung memberikan tekanan meski tuan rumah Filipina mendapatkan dukungan penuh suporter fanatiknya. Emas sendiri terakhir kali diraih Indonesia pada SEA Games 2009 Laos.

Sigit Ardian dan kawan-kawan terlihat tidak canggung meski sebagai tamu. Spike-spike keras tipikal pemain Indonesia terus dilakukan meski lawan juga tidak tinggal diam. Indonesia bahkan sempat tertekan meski akhirnya mampu mengakhiri pertandingan dengan skor 25-21.

Memasuki set kedua pertandingan jauh lebih ketat. Tuan rumah yang dimotori John Vic de Gusman ini juga tidak kalah sengit dalam memberikan perlawanan. Perolehan poin pun cukup ketat dan bahkan masing-masing tidak bisa unggul jauh.

Tim Merah Putih yang sejak awal menargetkan medali emas terus melakukan kombinasi serangan melalui Rivan Nurmulki maupun Sigit Ardian dan dimotori langsung sang kapten Nizar Munawar. Berkat ketenangan, timnas mampu kembali unggul 27-25.

Memasuki set ketiga, Indonesia yang sudah unggul 2-0 terus melancarkan serangan. Permainan yang diperagakan kedua tim hampir sama dengan dua set sebelumnya. Hanya saja anak asuh Li Qiujiang ini mampu unggul hingga kedudukan 16-11.

Unggul lima poin membuat semangat pemain Indonesia bertambah. Pelan tapi pasti poin demi poin berhasil diraih. Akhirnya timnas yang sudah haus gelar itu mampu mengakhiri pertandingan dengan skor 25-17.

Sementara itu di sektor putri tim Indonesia harus puas dengan medali perunggu setelah pada pertandingan penentuan menang atas tuan rumah Filipina dengan skor 3-2 (25-20, 24-26, 25-15, 20-25, 16-14).(JP)

Sumber: Beritasatu.com

Gubernur Jambi Fachrori Terima Penghargaan Pembina Kabupaten dan Kota Peduli HAM

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum kembali mengukir prestasi untuk Provinsi Jambi di tingkat nasional. Kali ini, Fachrori dianugerahi penghargaan sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD, dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se Dunia ke-71 Tahun 2019, di Gedung Merdeka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).(Humas)
Jambipos, Jakarta-Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum kembali mengukir prestasi untuk Provinsi Jambi di tingkat nasional. Kali ini, Fachrori dianugerahi penghargaan sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD, dalam Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Se Dunia ke-71 Tahun 2019, di Gedung Merdeka Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).


Ini merupakan kali keduanya Gubernur Jambi, Fachrori Umar memperoleh penghargaan sebagai Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, setelah sebelumnya juga menerima penghargaan kategori yang sama pada tahun 2018.

Alasan dianugerahkannya penghargaan ini kepada Gubernur Jambi adalah karena Pemerintah Provinsi Jambi dinilai berhasil membina Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi, untuk menjalankan pemerintahan berlandaskan penghormatan terhadap HAM setiap individu. 


Tak hanya itu, kriteria penilaian lain yakni dengan terpenuhinya 6 (enam) kategori, yaitu 1.Hak atas kesehatan, 2.Hak atas pendidikan, 3.Hak atas perempuan dan anak, 4.Hak atas kependudukan, 5.Hak atas perumahan yang layak, serta 6.Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Usai menerima pennghargaan, Fachrori mengatakan, wajib hukumnya bagi Pemda untuk memenuhi hak asasi rakyatnya. Pemenuhan hak hidup dasar merupakan amanat bagi pemimpin agar rakyatnya mendapatkan kelayakan di sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lingkungan hidup.

Fachrori mengatakan, dengan adanya penghargaan ini, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua pemangku kepentingan, harus lebih peduli lagi terhadap HAM, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak dan perempuan.

“Alhamdulillah, Provinsi Jambi untuk yang kedua kalinya mendapatkan penghargaan Pembina Kabupaten dan Kota Peduli Hak Asasi Manusia, yakni mendorong kabupaten dan kota peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM. Syarat dapat penghargaan ini, minimal 50 % kabupaten/kota di provinsi tersebut mendapatkan penghargaan peduli HAM,” ujar Fachrori.

“Tahun ini kita dapat mendorong, membina, dan membangun sebagian besar kabupaten/kota peduli dengan Hak Asasi Manusi, diantaranya Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, Sarolangun, Tanjabbar, Tanjabtim, Batanghari, Tebo, Merangin, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh sebagai kabupaten/kota peduli HAM,” ungkap Fachrori.

Fachrori berharap agar setiap kabupaten /kota se Provinsi Jambi dapat mempertahan predikat sebagai kabupaten/kota yang peduli dengan HAM dan meningkatkan pelayanan publik yang berbasis HAM.(JP-Hms/Lee)








 

Gubernur Jambi Fachrori Temui Mentan Bahas Soal Peningkatan Pertanian

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum beraudiensi (melakukan audiensi) kepada Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahril Yasin Limpo, di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (9/12/2019). (Humas)
Jambipos, Jakarta-Guna mengupayakan peningkatan pembangunan pertanian Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum beraudiensi (melakukan audiensi) kepada Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahril Yasin Limpo, di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Senin (9/12/2019). 

Dalam audiensi tersebut, Fachrori didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H.Burhanuddin Mahir dan kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Fachrori berharap agar Menteri Pertanian membatu pembangunan pertanian di Provinsi Jambi, apalagi Provinsi Jambi memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, baik sub sektor tanaman pangan maupun sub sektor perkebunan.

Hasil audiensi Gubernur Jambi dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dengan Menteri Pertanian RI adalah:

Pembangunan pertanian di Provinsi Jambi diupayakan fokus pada ekspor hasil pertanian terpadu (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan), penggunaan pupuk organik dengan budidaya ternak sapi dan ternak lainnya, serta pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat untuk permodalan petani.

Menyusun konsep peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari 4,5 % menjadi > 5 % dengan membangun pertanian dengan sistem permanen, yaitu memanfaatkan lingkungan secara optimal untuk menghasilkan produksi dan produktivitas pertanian berorientasi ekspor.

Provinsi Jambi dikenal penghasil nanas, untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nanas diupayakan integrasi dengan ternak sapi, dan memberikan bantuan mesin pencacah untuk makanan ternak, serta dibangun industri hilir pengolahan nanas.

Dalam pembangunan tanaman pangan, Provinsi Jambi diupayakan menjadi lumbung padi.

Gubernur Jambi mengundang Menteri Pertanian untuk mengunjungi Provinsi Jambi. Mentan bersedia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi pada Januari 2020. 

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu meminta, lokasi yang dikunjungi adalah tempat pembangunan pertanian terpadu. Provinsi Jambi akan mempersiapkan lokasi alternatif lokasi replanting (peremajaan) kelapa sawit integrasi tumpangsari tanaman pangan, pertanian keluarga, peternakan dan perikanan.(JP-Hms/Lee)

Kasus Suap APBD Provinsi Jambi, Kontraktor Ternama di Jambi Divonis 2 Tahun Enam Bulan

Zumi Zola Jadi Saksi pada sidang Anggota dewan di Pengadilan Tipikor PN Jambi baru-baru ini. Foto IST
Jambipos, Jambi-Joe Fandy Yusman alias Asiang (50), kontraktor ternama Jambi yang terlibat kasus suap pengesahan atau ketok palu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, divonis hukuman penjara dua tahun enam bulan dan denda Rp 250 juta. Vonis tersebut sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). 

Vonis tersebut dijatuhkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi dalam sidang lanjutan kasus suap APBD 2018 Pemprov Jambi di Pengadilan Tipikor Jambi, Selasa (10/12/2019).

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Jambi, Victor Togu Rumahorbo dalam amar putusannya pada sidang tersebut mengatakan, terdakwa Asiang terbukti terlibat kasus suap pengesahan APBD 2018 Pemprov Jambi November 2017. 

Asiang turut serta menyiapkan uang senilai Rp 5 miliar untuk diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi agar menyetujui pengesahan rancangan APBD 2018 Pemprov Jambi menjadi APBD.

“Atas perbuatan tersebut terdakwa dinyatakan turut melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”katanya.

Menanggapi vonis tersebut, penasihat hukum Asiang, Muhammad Farizi mengatakan keberatan atas vonis hakim tersebut. Pihaknya akan mengajukan banding terkait vonis hakim tersebut.

“Klien kami hanya ikut serta melakukan suap, tidak terlibat dalam perencanaan kasus suap tersebut. Kemudian kami juga kurang sependapat kalau klien kami dinyatakan bekerja sama dengan dewan merencanakan kasus suap tersebut. Karena itu kami keberatan atas vonis hakim dan akan melakukan banding,”katanya.

Secara terpisah, JPU KPK, Iskandar mengatakan, pihaknya siap menghadapi proses hukum selanjutnya jika terdakwa Asiang melakukan banding. Jika pada proses hukum di tingkat banding vonis yang dijatuhkan hakim lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK, maka pihak JPU KPK akan mengajukan kasasi.

“Kami siap menghadapi proses hukum kasus ini di tingkat bandaing. Jika nantinya putusan pengadilan tinggi lebih rendah dibanding tuntutan kami, kami akan ajukan kasasi,”ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus suap pengesahan APBD 2018 Pemprov Jambi senilai Rp 5 miliar terungkap ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap beberapa pejabat Pemprov Jambi yang terlibat kasus suap tersebut November 2017.

Lima pejabat Pemprov Jambi yang sudah divonis tahun lalu terkait kasus suap APBD tersebut, yakni Gubernur Jambi, Zumi Zola, Pelaksana Tugas (Plt) Pemprov Jambi, Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arpan dan Asisten III Pemprov Jambi, Saifuddin. Sedangkan seorang anggota DPRD Provinsi Jambi, Supriyono juga sudah divonis terkait kasus suap tersebut.

Zumi Zola divonis hukuman penjara selama enam tahun penjara dan kini menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sikamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kemudian Erwan Malik divonis empat tahun penjara, Arpan (tiga tahun) dan Saipudin (tiga tahun) dan Supriyono (enam tahun).

Proses hukum kasus suap APBD 2018 Pemprov Jambi hingga kini masih berlanjut di Pengadilan Tipikor Jambi. Beberapa mantan anggota dan pimpinan DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 masih menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jambi. 

Mantan pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang menjalani proses hukum tersebut, Cornelis Buston, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Sedangkan mantan anggota DPRD Jambi yang turut diproses hukum, Efendi Hatta, Supardi Nurzain, Cekman, Muhammadiyah, Tadjuddin Hasan, Elhelwi, Gusrizal, Parlagutan Nasution dan mantan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Zainal Abidin.(JP-SP)

Joe Fandy Yusman Alias Asiang Divonis 2,5 Tahun Penjara

Zumi Zola Jadi Saksi pada sidang Anggota dewan di Pengadilan Tipikor PN Jambi baru-baru ini. Foto IST
Jambipos, Jambi-Terdakwa Joe Fandy Yusman alias Asiang dalam putusan Majelis Hakim PN Tipikor Jambi setelah melaksanakan sidang dengan 15 saksi Anggota DPRD Provinsi Periode 2014-2019, Selasa (10/12/2019), dijatuhkan vonis dengan pidana penjara 2, 5 tahun, dan denda Rp250 juta rupiah.

Atas putusan itu, Hakim mengatakan bahwa Asiang wajib membayar denda tersebut. “Jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan penjara 4 bulan,” sebut hakim.

Selain itu, dalam putusan hakim juga disebut, hukuman tersebut dapat dipotong dari jumlah masa tahanan selama ini. Atas putusan tersebut, Asiang terbukti secara sah dan ikut serta, dalam tindak pidana korupsi ketok palu RAPBD 2017-2018 lalu.


Menanggapi vonis itu, Farizi selaku Kuasa Hukum Asiang menegaskan, kliennya dari awal tidak terima jika dikatakan bekerjasama dengan dewan dalam kasus korupsi ketok palu RAPBD 2017-2018 lalu.

Menurutnya, Asiang memang mengaku membantu meminjamkan uang untuk kebutuhan ketok palu tersebut, bukan bekerjasama dengan dewan.

“Karena beliau merasa tidak bekerja sama dengan dewan. Beliau mengakui pernah membantu, sampai anggota dewan itu mendapat uang. Beliau merasa kecewa. Dia alergi jika dibilang kerjasama dengan dewan,” ujarnya.

Farizi menambahkan, Asiang juga tak mengatakan dirinya tidak bersalah, akan tetapi terdakwa swasta dalam kasus ketok palu itu heran, mengapa ia disebut bekerjasama dengan dewan.

“Poinnya adalah, kok saya bekerjasama dengan dewan. Padahal saya menghindari dewan. Nah gitu loh maksud terdakwa, kurang lebih seperti itu. Untuk itu langkah yang akan kami dilakukan kedepan akan berkoordinasi dengan Asiang terlebih dahulu. Apakah akan dilakukan banding atau tidak,” kata Fariz.

Dia menyebut, dalam hal ini terdakwa diberikan waktu selama satu pecan untuk menentukan sikap. Jika tidak ada tanggapan, makan dinyatakan menerima.

“Jadi untuk saat ini kami akan mengkaji ulang dulu, langkah apa yang akan kita lakukan. Kalau kita minta banding, hakim akan melakukan banding. Yang jelas Asiang merasa kecewa dengan keputusan hakim yang menyebut klainnya ikut terlibat dalam kasus korupsi ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 lalu,” kata Farizi. (JP-Lee)
 

Wali Kota Jambi Terima Penghargaan KPK RI

Jambipos, Jambi-Selamat dan Sukses Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME meraih penghargaan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Tahun 2019.

Penghargaan ini sebagai Pemerintah Daerah Kota dengan Predikat Terbaik Capaian Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Secara Nasional Tahun 2019. 

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (Hc) K.H. Ma'ruf Amin bersama Ketua KPK RI Agus Rahardjo, bertempat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Senin 9 Desember 2019.(JP-Lee)

Sekda M Dianto Tegaskan Pejabat Harus Mampu Tingkatkan Kinerja Instansi

Written By jambipos-online on Senin, 09 Desember 2019 | 20:58

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.Dianto,M.Si melakukan pelantikan susulan dari pelantikan tanggal 25 November 2019 yang lalu karena ketidakhadiran pejabat yaitu Hj.Emi Nopisah dan Edi Kusmiran, SSTP, di Ruang Kerja Sekda Provinsi Jambi, Senin (9/12/2019).(Humas)
Jambipos, Jambi-Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.Dianto,M.Si melakukan pelantikan susulan dari pelantikan tanggal 25 November 2019 yang lalu karena ketidakhadiran pejabat yaitu Hj.Emi Nopisah dan Edi Kusmiran, SSTP, di Ruang Kerja Sekda Provinsi Jambi, Senin (9/12/2019).

Hj.Emi Nopisah dilantik kembali sebagai Sekretaris DPRD Provinsi Jambi karena telah menjabat lebih dari lima tahun sebagaimana dijelaskan pada PP Nomor 11 Tahun 2017 bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi paling lama dijabat selama 5 tahun, dapat diperpanjang dengan penilaian kompetensi serta kebutuhan organisasi dan berkoordinasi dengan KASN. Sementasa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang demosi berdasarkan hasil evaluasi kinerja.

Hj.Emi Nopisah dilantik kembali pada posisi yang sama sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dan Edi Kusmiran, SSTP, sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP Provinsi Jambi menjadi Kabag Administrasi Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jambi.

Sekda menegaskan bahwa pejabat harus bisa meningkatkan kinerja atau mengakselerasi (mempercepat) kinerja instansi, yang berdampak pada peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

"Selamat kepada para pejabat yang baru saja dilantik, mudah-mudahan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan sumpah jabatan yang telah saudara ucapkan pada saat pelantikan," ungkap Sekda.

Setiap organisasi membutuhkan penyegaran personil dalam rangka untuk terus memelihara dan meningkatkan akselerasi organisasi agar tujuan pemerintahan tercapai dengan memegang amanah serta kemampuan intelektualitas maupun kemampuan manajerial, ditopang dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dapat meningkatkan kinerja disertai disiplin, kejujuran, dan loyalitas yang tinggi guna berkontribusi bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. 

"Pemerintahan yang baik memiliki aparatur yang mampu menangkap aspirasi dan kebutuhan masyarakat tentang kemajuan, memberikan pelayanan yang adil, menyelesaikan konflik, serta memberikan arahan tentang cara-cara terbaik untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang tertib dan unggul yang bermuara pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat," lanjut Sekda.

Sekda mengemukakan, pejabat dan aparatur pemerintah menjadi penyelesai masalah bukan menjadi sumber masalah karena itu para pejabat pemerintahan ditantang untuk memiliki kemampuan dalam melakukan penilaian yang cermat dan tepat atas segala masalah yang dihadapi. 

"Banyak masalah yang nyata dan objektif yang harus dihadapi oleh organisasi pemerintahan yang membutuhkan pengembangan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Jambi," harap Sekda.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Sekda Provinsi Jambi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), H.Apani Saharudin menerima SK Pelaksana Tugas sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Jambi.(JP-Hms/Lee)



Laporan Akhir Tahun 2018 Polda Jambi

Laporan Akhir Tahun 2018 Polda Jambi
KLIK Benner Untuk Selengkapnya


Berita Lainnya

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada
Klik Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar
Sebanyak 75 persen pendiri dan pemilik media siber di Indonesia merupakan bekas wartawan surat kabar. Saat ini tercatat sebanyak 43.300 media siber di seluruh Indonesia. Klik Gambar Untuk Selengkapnya

Ragam Berita

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima
KLIK Gambar Untuk Beritanya

Raker PWI Pusat 2019

Raker PWI Pusat 2019
Menjawab Idealisme dan Realita Era Media Digital

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik
Pahami dan Taati. KLIK Gambar Selengkapnya

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT
KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

RAGAM BERITA LAINNYA

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022
KLIK Benner Daftar Pengurusnya
 

Copyright © 1998. Jambipos Hak Cipta PT JAMBI POS MULTI MEDIA