Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru
KLIK Benner Versi Baru di www.jambipos.id

Berita Terbaru

Mengucapkan

Mengucapkan
Ir Tigor GH Sinaga

Mengucapkan

Mengucapkan
Pimpinan BRI Bangko dan Jajaran

Daniel Sijan Pendiri Jambipos

Daniel Sijan Pendiri Jambipos
Tokoh Pers Jambi
INDEKS BERITA TERBARU

Kepala Biro Humas Benarkan Sekda M Dianto Sakit di Koresl

Written By jambipos-online on Senin, 17 Desember 2018 | 12:31

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si dirawat di salah satu rumah sakit di Korea Selatan karena mengalami sakit. IST

Jambipos-Terkait adanya informasi yang menyatakan bahwa Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si dirawat di salah satu rumah sakit di Korea Selatan karena mengalami sakit, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, Johansyah, SE,ME menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekda Provinsi Jambi sedang melakukan dinas ke Korea Selatan berkaitan dengan agenda kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) Internasional. Dalam dinas tersebut, Sekda Provinsi Jambi selaku Ketua Tim Restorasi Gambut Provinsi Jambi tergabung dengan tim dari BRG Pusat, didampingi pejabat dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

 2. Kemarin (Minggu, 16/12/2018) sekitar pukul 07.00 WIB, Sekda mengalami sakit dan dibawa ke salah satu rumah sakit di Korea Selatan. Sekda mendapatkan tindakan medis di rumah sakit tersebut

 3. Sekitar jam 10.00 WIB, kondisi Sekda sudah membaik

 4. Jika tidak ada halangan, direncanakan Selasa (18/12) atau Rabu (19/12), Sekda sudah berada di Jakarta

 5. Sekda mohon doa dari masyarakat Provinsi Jambi agar segera pulih dan sehat, serta bisa beraktivitas

6. Turut mendoakan agar Sekda Provinsi Jambi lekas pulih dan bisa menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab selaku Sekda Provinsi Jambi.


Kepala Biro Humas dan Protokol
Setda Provinsi Jambi

Johansyah, SE, ME

Presiden Serahkan 6.000 Sertifikat di Jambi


Presiden Joko Widodo menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan, Minggu (16/12/2018).

Di Provinsi Jambi, pada 2018 ditargetkan penerbitan 135 ribu sertifikat dengan target seluruh tanah di Jambi sudah bersertifikat paling lambat 2025.

Jambipos Online, Jambi - Presiden Joko Widodo menyerahkan 6.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Jambi sebagai bukti hukum kepemilikan lahan.

"Saya lihat wajah bapak/ibu cerah-cerah karena sudah terima sertifikat semuanya," kata Presiden Joko Widodo di halaman Kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi, Minggu.

Jokowi mengaku senang sekali karena perwakilan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi hadir pada penyerahan sertifikat tersebut.

"Kita berharap sertifikat ini bisa bermanfaat bagi keluarga kita," katanya.

Presiden menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat untuk 6.000 orang penerima dengan 12 orang penerima simbolis yang diserahkan langsung Presiden.

"Sudah terima semuanya? Jangan diturunkan dulu, saya mau hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6.000 sertifikat betul. Artinya 6.000 seritifikat sudah dipegang semua," tambah Presiden memerintahkan warga untuk mengangkat sertifikat tanah milik mereka.

Di Provinsi Jambi, pada 2018 ditargetkan penerbitan 135 ribu sertifikat dengan target seluruh tanah di Jambi sudah bersertifikat paling lambat 2025.

"Kenapa sertifikat ini dipercepat dibagikan kepada rakyat? Sejak saya tiap saat ke daerah sejak 2015, ada sengketa lahan di semua provinsi. Sedih melihat semua itu," ungkap Presiden.

Sengketa lahan itu terjadi antarmasyarakat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan perusahaan, dan lebih banyak rakyat kalah.

"Oleh sebab itu diperlukan tanda bukti hukum hak atas tanah yang kita miliki yaitu sertifikat. Semua sudah pegang sekarang tanda hukum atas tanah ini," katanya.

"Jadi kalau ada yang macam-macam, ngaku-ngaku ini tanah saya, ooh tidak bisa. Nama jelas nama saya, alamat jelas, luas berapa, jelas. Semua ada jelas. Dia tidak bisa apa-apa," tegas Presiden.

Penerima sertifikat berasal dari 11 kabupaten/kota di provinsi Jambi yaitu Kota Jambi, Batang Hari, Bungo, Merangin, Kerinci, Tanjung Jabung Barat.

Selanjutnya Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh.(*)



Sumber: BeritaSatu.com

Presiden Minta Aparat Serius Tangani Pembalakan Liar

Presiden Joko Widododi ACC Jambi, Minggu (16/12/2018).



Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan serius dalam menangani pembalakan liar yang masih terjadi di Provinsi Jambi.

Jambipos Online, Jambi - Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan serius dalam menangani pembalakan liar yang masih terjadi di Provinsi Jambi.

"Tolong ditertibkan Pak Kapolda, tidak ada pembiaran sudah," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Di semua provinsi masih ada (pembalakan liar). Itu tugasnya aparat hukum dan kepolisian," tambah Presiden.

Keluhan mengenai pembalakan hutan itu muncul dari salah satu petani di kabupaten Tebo bernama Zulkipli.

"Saya minta pembalak liar, cukong yang merajalela untuk ditindak Pak, jangan ada pembiaran," kata Zulkipli dalam dialog dengan Presiden dalam acara tersebut Zulkipli adalah pemimpin salah satu koperasi di kabupaten Tebo yang menerima 500 hektare perhutanan sosial yang selama ini ia tanami jengkol dan petai.

"Saya sudah berapa kali me-WA (mengirimkan whatsapp) ke ibu menteri karena saya punya WA ibu menteri (Siti Nurbaya)," tambah Zulkipli.

"Wah itu sudah bagus, bisa WA bu Menteri, tidak ada pembiaran," balas Presiden.

"Saya ini ketua petani Nasdem provinsi jambi, saya kan juga menjaga hutan," kata Zulkipli.

"Hooo, saya tidak tahu, hooo," ungkap Presiden.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Kapolda, sudah saya surati Kapolres, sampai Mabes Polri tolong ditertibkan," tegas Zulkipli.

Zulkipli juga masih meminta tambahan lahan 2000 hektare perhutanan sosial yang rencananya akan ditanami manggis.

"Saya minta bibit manggis Pak, kok Sumbar (Sumatera Barat) bisa maju, Jambi kok tidak bisa? Saya minta 2.000 hektare hanya untuk manggis," tambah Zulkipli.

"Pak Zul benar, ekspor manggis tinggi sekali, Jepang minta, China minta, tinggi sekali tapi tidak tidak bisa mengirimkan manggis karena (memproduksi) sawit semua, padahal sangat bagus sekarang. Bu menteri cek dulu, cek lapangan ini koperasinya, kita senang beri (lahan) ke rakyat, tapi kalau ditelantarkan ya sudah," tegas Presiden.

Masalah pembalakan liar juga disampaikan oleh petani dari kabupaten Kerinci, Jambi bernama Abdul Haris yang menanam buah kepayang atau buah kluwuk yang lazim ditemukan di Pulau Jawa.

"Di lagu pun ada yang mengatakan mabuk kepayang, di zaman dulu di Jambi, sumber minyak sawit dan minyak kelapa sulit, jadi masyarakat jambi mengambil minyak kepayang untuk masak sayur, untuk mengurangi lemak, kalau bandingkan minyak sawit mungkin 10-15 kali lipat harganya tapi ketersediaan minyak kepayang sulit karena tidak ada yang mau tanam lagi," kata Abdul Haris.

Tapi ia meminta disediakan perahu untuk objek wisata alam agar dapat menjadi objek turisme seperti kegiatan mancing mania.

"Kami minta bantuan Rp1 juta-Rp2 juta per bulan untuk warga berpatroli hutan karena tidak sedikit yang menjarah hutan baik individu maupun pihak lain, memang kita sama-sama Indonesia tapi lain provinsi," kata Abdul Haris.

"Urusan jaga hutan ke bu menteri kehutanan, jangan ke saya," tambah Presiden.(*)

Presiden Bagikan SK Perhutanan Sosial 91.998 Hektare


SK Perhutanan Sosial: Presiden RI Ir H Joko Widodo saat melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). Bupati Sarolangun H.Cek Endra salah satu Bupati yang hadir pada agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya. Foto Humas Pemkab Sarolangun

SK Perhutanan Sosial di Jambi seluas 91.998 hektare tersebut dibagikan kepada 8.165 kepala keluarga.

Jambipos Online, Jambi - Presiden Joko Widodo membagikan 91.998 hektare Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di Jambi untuk 8.165 Kepala Keluarga.

"Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak/ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK, artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede," kata Presiden Joko Widodo di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara penyerahan surat keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Hadir juga dalam acara tersebut Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar.

"Surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada bapak/ibu untuk 35 tahun. Cukup enggak 35 tahun? Sekarang umurnya berapa sih? Bapak/Ibu kalau ada yang umur 60 atau 50 35 tahun berarti umur 95 atau 85. Artinya 35 tahun ini sudah sebuah konsesi panjang yang diberikan kepada Bapak/Ibu sekalian," tambah Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa SK Perhutanan Sosial tersebut adalah hak yang diberikan pemerintah kepada rakyat. "Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi," ungkap Presiden.

Ia pun berjanji bila perusahaan besar meminta konsesi hutan kepada pemerintah namun menelantarkan konsesi tersebut maka Presiden tidak akan memberikannya lagi dan akan memberikannya kepada rakyat.

"Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau tidak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?" tanya Presiden kepada warga dan disambut dengan pernyataan "setuju".

Menurut Presiden, SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare itu barulah tahapan pertama, dan masih akan ada tahapan kedua dan ketiga lagi agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi. "Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan," ungkap Presiden.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa ada 92 SK Perhutanan Sosial seluas 91.998 hektare diberikan kepada 8.165 kepala keluarga.

"Kenapa agak besar? Karena rata-rata kalau dihitung 10 hektare ini bukan lahan kosong ada hutan, meski tidak penuh sehingga tidak semua bisa ditanami, selain agak besar, bantuan peralatan lain juga termasuk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) memang diupayakan betul karena tidak sanggup masyakat mengelola tanpa itu," ungkap Darmin.

Rinciannya adalah secara ringkas di kabupaten Muaro Jambi 3.790 hektare; kabupaten Batanghari 8.151 hektare; kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 6.139 hektare; kabupaten Tanjung Jabung Barat 2.294 hektare; kabupaten Sarolangun 2.171 hektare; kabupaten Tebo 2.000 hektare; kabupaten Bungo 208 hektare; kabupaten Merangin 10.138 hektare dan kabupaten Kerinci 1.098 hektare.

"Mayoritas komoditi perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepayangan, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, karet, yang dikelola dengan agro forestry atau kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen, karena harus ada kominasi kayu 50 persen dengan hasil hutan non kayu," jelas Darmin.

Perhutanan sosial menurut Darmin adalah bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi yang gunanya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa mendapatkan lebih banyak. Contoh kebijakan tersebut termasuk sertifikasi lahan rakyat, redistribusi lahan dan perhutanan sosial.

"Memang SK ini bukan menunjukkan hak milik tapi diberi kepastian hak untuk berusaha di lahan negara, di hutan lahan negara, berapa lama? 35 tahun, itu sebenarnya sama saja dengan memiliki, namun tentu dimonitor pemerintah agar jangan sampai digadaikan ke tetangga, namun harus diurus dengan benar selama 35 tahun," tegas Darmin.(*)



Sumber: BeritaSatu.com

Jokowi Harap Petani Jangan Hanya Fokus Sawit dan Karet

Calon Presiden Jokowi di Gedung ACC di kawasan Pasar, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). FB
Jambipos Online, Jambi-Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap petani di Jambi untuk lebih kreatif dalam berkebun dan tak fokus kepada sawit dan karet. Jokowi sangat prihatin dengan harga buah sawit yang terus merosot. Penyebab utamanya, perekonomian global yang belum stabil.

Guna menyiasati itu, Presiden berpesan kepada para petani jangan berharap dari menanam buah sawit lagi. Ke depan cari yang menghasilkan uang banyak, seperti kopi, kayu manis, jengkol dan petai.

"Kalian jangan menganggap remeh jengkol dan petai, yang penting harganya. jadi jangan hanya fokus kepada sawit dan karet," ujar Jokowi disambut tepuk tangan meriah dari ribuan para caleg dari partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di Gedung ACC di kawasan Pasar, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Menurut Jokowi, buah manggis bisa juga dijadikan komoditi yang menjanjikan. Sebab, permintaan manggis di Singapura, Taiwan, Hongkong, Jepang dan Cina sekarang ini cukup tinggi sekali.

"Sayangnya, kita tidak ada, lahan kita malah ditanami sawit semua. Begitu harga sawit jatuh, sakit semua. Sawit semua, ya sakit semua," tandas Jokowi.

Dalam catatannya, saat ini lahan sawit di Indonesia sudah mencapai 13 juta hektare dengan produksi 42 juta ton. Bahkan perkebunan sawit di Indonesia terus mengalami penurunan harga TBS. (JP-Lee)



Gallery Foto Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Jambi

Written By jambipos-online on Minggu, 16 Desember 2018 | 16:01

Presiden RI Ir H Joko Widodo melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). IST
Jambipos Online, Jambi-Presiden RI Ir H Joko Widodo melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018).

Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya. 

Kunjungan Kerja (Kunker) VVIP Presiden RI Ir. H.Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo  beserta rombongan di Wilayah Provinsi Jambi, Sabtu-Mingu (15-16/12/2018). Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi  Sabtu (15/12/2018) sekira Pukul 23.00 WIB.

Kedatangan bertempat di VIP Room Bandara Sultan Thaha telah dilaksanakan Pengamanan VVIP terhadap kegiatan kedatangan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan dengan menggunakan pesawat BBJ2/A-001, Pilot : Letkol Pnb Noto, Rute : RSN-Jambi/R, No SPT : SPT/3584/XII/2018, Misi : Duk VVIP Presiden RI, Masa berlaku : 13 s.d 16 Desember 2018 dalam rangka Kunjungan Kerja Presiden RI di Wilayah Provinsi Jambi.

Saat pesawat Kepresidenan mendarat, Presiden Jokowi memegang payung sendiri untuk berdua dengan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo karena cuaca hujan. Tampak Presiden Jokowi mengenakan baju koko warna putih dengan celana jeans dan sepatu kets. Sementara Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo mengenakan atasan merah tua dan rok batik coklat. 

Pejabat yang turut hadir untuk menyambut rombongan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Ibu Hj. Iriana Joko Widodo adalah Plt Gubernur Jambi H Fachrori Umar, Pangdam II/Swj Mayjen Tni Irwan , S.I.P, Asops Kodam II/Swj Kolonel Inf Andre Saputro, Danlanud Palembang Kolonel Pnb Heri Sutrisno.S.IP.,M. si, Dandenpom II/2 Jambi Letkol CPM Ahmad Barkah, Kapolres Batanghari AKBP Moh Santoso, SH.,S.I.K, Dandenpomal Lanal Palembang Mayor Laut (PM) Dolli Iskandar Siregar, Danrem 042/Gapu Kolonel Inf Dany Budiyanto, Kakansar Provinsi Jambi Ibnu Harris Al Hussain, S. Si, Dandim 0415/Batanghari Letkol Inf Denny Noviandi dan Kasatpol PP Kota Jambi H. Yan Ismar.

Sedangkan daftar rombongan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan yang dirilis Protokoler Provinsi Jambi yakni:

1. Bapak Ir. H. Joko Widodo
2. Ibu Hj.Iriene Joko Widodo
3. Bapak Moeldoko
4. Bapak Heru Budi Hartono
5. Marsda TNI Trisno Hendredi
6. Mayien TNI ( Mar) Suhartono
7. Sdr. Bey Triadi Machmudin
8. Sdr. Deni Mulyana
9. Kolonel Mar li Dasili
10. Kolonel Inf Tri Budi Utomo
11. Letkol Mar Freddy Ardianzah
12. dr F Sukma Wahyudin
13. dr Dis Bima Purwaamidjaja
14. Mayor Inf lxander Eko Setiawan
15. Mayor Mar Nur Qodil Arbain
16. Meyor Pas N Jackoy Wohel
17. Kapten Inf Bhayu Audust W
18. Lettu Inf Dimas Daryanto
19. Kapten Adm Ayu Whyda Asma Sandhyca
20. Iptu Syarif Muhammad Ftriansyah
21. Sdr Devid Agus Yunanto
22. Sdr Pradista Machdala Putra
23. Sdri. Tia Narang All
24. Sdr Sendi Fardiansyah
25. Sdr Timotius
26. Sdr Maida Candra Ayu Lestari
27. Sdr Pebriansyah
28. Sertu Sugito
29. Sertu Kadek Ad
30. Kopda Renold
31. Praka Lukik
32. Praka Made Raka
33. Sertu Safe’i
34. Serda (w) Lares Hati
35. Pratu Rinto Yacob
36. Sertu Fitriadi
37. Sertu (W ) Nency Kadir
38. Serka Teiwiguna
39. Sertu Edi Irawan
40. Bapak Rahmad Darmewan
41. Sdr Freddy Soplan
42. Sdr. Rusman
43. Sdr Husnul Fahmi
44. Kolonel Pnb Veronica Tiq
45. Sofyan Djalil
46. Ratna Megawangi.
(JP-Lee)

Gallery Foto Kunjungan Kerja Presiden Jokowi di Jambi. Foto Dikutip dari FB


















Kunjungan Kerja (Kunker) VVIP Presiden RI Ir. H.Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo  beserta rombongan di Wilayah Provinsi Jambi, Sabtu-Mingu (15-16/12/2018). Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi  Sabtu (15/12/2018) sekira Pukul 23.00 WIB.



Begini Penampakan TKD-TKN Jokowi-Amin di ACC Jambi

Begini Penampakan TKD-TKN Jokowi-Amin di ACC Jambi.FB
Jambipos Online, Jambi-Calon Presiden Nomor Urut 1 Ir Joko Widodo dijadwalkan akan melaksanakan melaksanakan Pelantikan Koalisi Jokowi-Ma’ruf Tingkat Provinsi Jambi dan Deklarasi Bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) dan memberikan pembekalan kepada seluruh Calon Anggota Legislatif (Caleg) partai politik (Parpol) pengusung dan pendukung yang ada di Provinsi Jambi di Gedung ACC Abadi Suite Jambi, Minggu (16/12/2018). 

Joko Widodo dijadwalkan hadir di acara itu Pukul 16.00 WIB. Kini ribuan Relawan dan TKD Jokowi-Ma'ruf Amin dan Pengurus Partai Pengusung dan Pendukung Se Provinsi Jambi sudah memadati Gedung ACC Jambi. Tampak juga Erick Tohir Ketua Tim Kampanye Nasional #01Jokowi-KH Ma’ruf Amin dan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden Joko Widodo- KH H Abdul Kadir Karding.(JP-Lee)






Erick Thohir dan Pery Monjuli.FB

Jokowi Naikkan Tunjangan Babinsa

SK Perhutanan Sosial: Presiden RI Ir H Joko Widodo saat melakukan penyerahan penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial kepada sekitar 3500 masyarakat Provinsi Jambi di Taman Hutan Pinus Kenali, Paal 10, Kota Jambi, Minggu (16/12/2018). Bupati Sarolangun H.Cek Endra salah satu Bupati yang hadir pada agenda Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya. Foto Humas Pemkab Sarolangun

Besaran tunjangan kinerja itu pun besar karena dirapel mulai Juli 2018. Selain peningkatan tunjangan operasional kepada babinsa, Presiden juga mengumumkan pemberian kenaikan tunjangan kinerja.

Jambipos Online, Jambi- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan tunjangan operasional dan kinerja kepada anggota TNI yang bertugas sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) di seluruh Indonesia.

“Tadi sudah disampaikan oleh Panglima TNI bahwa tunjangan operasional Babinsa sudah diberikan, sudah diterima benar? Kenapa itu kita berikan tambahannya begitu meloncat besarannya? Karena setiap saya ke desa, saya ke daerah, ada yang bisiki saya 'Pak Presiden, tunjangan operasionalnya masih kurang banget, jauh pak kalau dibandingkan dengan babinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Polri)," kata Presiden di Jambi, Minggu (16/12/2018).

Presiden menyampaikan hal itu dalam acara pengarahan kepada Babinsa Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balairung Pinang Masak Universitas Jambi, Kota Jambi.



"Suara itu saya denger karena saya sering ke bawah, ke desa, jangan dipikir saya tidak dengar," ungkap Presiden.

Selain peningkatan tunjangan operasional kepada babinsa, Presiden juga mengumumkan pemberian kenaikan tunjangan kinerja kepada mereka.

"Kedua soal tunjangan kinerja. Sebenarnya sudah kita dorong agar pada Juli diberikan, tapi prosedur keuangan kita muter-muter, ruwet sekali, dari sini, ke sini, sudah ke Menhan (menteri pertahanan) sudah kita kejar-kejar tapi tadi sudah disampaikan Panglima TNI dipastikan akan saudara-saudara terima di minggu depan ini," ungkap Presiden.

Besaran tunjangan kinerja itu pun besar karena dirapel mulai Juli 2018. "Saya kira besarannya juga gede, bintara saja dapat Rp 1 juta, gede banget itu kalau dirapel Juli sampai Desember kan tambahannya Rp 6 juta, benar ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, benar Rp6 juta. Di desa-desa kan apa-apa kan masih murah, jadi bisa ditabung begitu loh," tambah Presiden yang disambut tepuk tangan para Babinsa.

Dalam pengarahan itu hadir 3.316 orang Babinsa dari wilayah Kodam II/Sriwijaya, Kodam Iskandar Muda, dan Kodam I/Bukit Barisan termasuk 15 bintara pembina pesisir dan 15 bintara pembina lanud, serta 259 perwira unsur pimpinan satuan di komando kewilayahan Kodam II/Sriwijaya.

"Saat ini tunjangan babinsa telah diterima dan dirasakan langsung babinsa dengan besaran antara Rp 900.000- Rp 1,2 juta, atas nama seluruh prajurit TNI saya ucapkan terima kasih kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi ini," kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Menurut Panglima TNI, proses administrasi kenaikan tunjangan itu sudah selesai di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan sehingga diharapkan pada 17 Desember 2018 sudah dapat diterima oleh para prajurit.

"Besaran kenaikan tunjangan kinerja rata-rata naik dari 51 persen menjadi 71 persen dan berlaku mulai Juli 2018, oleh karenanya selain mendapat kenaikan tunjangan kinerja, para prajurit juga akan mendapat rapelan tunjangan kinerja selama 6 bulan," ungkap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sebagai gambaran, prajurt bintara menerima kenaikan rata-rata sebesar Rp 1 juta per bulan, sehingga selain mendapatkan kenaikan satu bulan, bintara juga menerima rapelan sebesar Rp 6 juta. "Kenaikan tunjangan kinerja ini tentunya merupakan kebahagiaan tersendiri bagi para prajurit dan merupakan tanggung jawab untuk semakin meningkatkan kinerjanya," tegas Hadi.

Selain Panglima TNI, hadir dalam acara tersebut Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, KSAD Jenderal Andika Perkasa, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis A.S dan Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Irwan serta pejabat terkait lainnya.(JP-BSC)

KMSJ Minta Presiden Jokowi Tak Izinkan Pembangunan Jalan Tambang di Hutan Jambi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara saat tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi Sabtu (15/12/2018) sekira Pukul 22.30 WIB. Foto Humas Prov Jambi.

Aturan yang mengizinkan pembangunan jalan tambang di tengah hutan, kata Rudy Syaf, akan tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan.

Jalan tambang sekitar 31,8 kilometer (km) tersebut akan membelah kawasan hutan Sungai Kapas dan Sungai Meranti di wilayah Sumatera Selatan dan kawasan hutan Sungai Kandang dan hulu Sungai Lasian di Jambi.

Jambipos Online, Jambi - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengeluarkan larangan pembangunan jalan pertambangan batu bara di kawasan hutan Jambi dan Sumatera Selatan saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Sabtu – Minggu (15 -16/12).

Larangan Presiden Jokowi itu dinilai penting agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Sumatera Selatan segera mencabut rekomendasi pembangunan jalan tambang batu bara di kawasan hutan konservasi Jambi - Sumatera Selatan.

Permintaan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Jambi (KMSJ) dalam pertemuan di Jambi, Sabtu (15/12). KMSJ tersebut terdiri dari gabungan 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) peduli lingkungan hidup. Di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan (YLBHL), Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Yayasan Konservasi Mitra Satwa Luar Indonesia (YKLSI) dan Forum Konservasi Gajah Indonesia (FKGJ).

Direktur YLBHL, Dicky Kurniawan pada kesempatan tersebut mengatakan, kurangnya perhatian Pemerintah Pusat selama ini membuat Pemprov Jambi dan Sumatera Selatan terlalu mudah memberikan rekomendasi pembangunan jalan pertambangan batu bara di kawasan hutan. Padahal pembangunan jalan tambang di kawasan hutan tersebut merusak hutan dan mengancam kelestarian berbagai satwa langka dilindungi.

“Karena itu kami meminta Presidan Jokowi yang berkunjung ke Jambi Sabtu – Minggu mengeluarkan pernyataan untuk melarang pemberian izin pembangunan jalan tambang di kawasan hutan Jambi dan Sumatera Selatan,” katanya.

Menurut Dicky Kurniawan, pihaknya sudah pernah meminta gubernur Jambi tidak mengeluarkan rekomendasi pembangunan jalan tambang di kawasan hutan perbatasan Jambi – Sumatera Selatan. Namun ternyata rekomendasi pembangunan jalan tambang yang masuk kawasan hutan konservasi Hutan Harapan (Harapan Reinforest) tersebut dikeluarkan juga.

Dijelaskan, jalan tambang tersebut akan dibangun mulai dari lokasi tambang batu bara di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan menuju stockpile (penampungan) batu bara di Desa Pulaugading, tepi Sungai Bayungencir, Sumatera Selatan.

Menurut Dicky, jalan tambang sekitar 31,8 kilometer (km) tersebut akan membelah kawasan hutan Sungai Kapas dan Sungai Meranti di wilayah Sumatera Selatan dan kawasan hutan Sungai Kandang dan hulu Sungai Lasian di Jambi. Sekitar 9,66 km jalan tambang itu berada di wilayah Jambi.

Agar pembangunan jalan tambang batu bara di kawasan hutan tersebut tidak dilanjutkan, lanjut Dicky Kurniawan, pihaknya juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak mengeluarkan izin pembangunan jalan tersebut.

"Pembangunan jalan tambang di kawasan hutan Jambi – Sumatera Selatan ini diusulkan PT Marga Bara Jaya, anak perusahaan tambang batu bara PT Triaryani kepada KLKH. Namun Menteri LKH belum mengeluarkan izin tersebut,” ujarnya.

Dicky Kurniawan mengatakan, pembangunan jalan tambang di kawasan hutan Jambi – Sumatera Selatan tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Baik itu kerusakan hutan maupun ancaman kepunahan satwa langka dilindungi seperti harimau, gajah, rusa dan satwa langka lainnya.

Kemudian, lanjut Dicky, pembangunan jalan tambang di kawasan hutan tersebut juga melanggar Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor P. 27/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang di terbitkan 13 Juli 2018. Permen Menteri LHK tersebut pengganti Permen LHK No P 50/2016.

“Permen LHK tersebut pada Pasal 12 ayat (1) huruf (a) menyebutkan, izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan baru bara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, restorasi ekosistem dalam hutan dan pencadangan hutan tanaman," jelasnya.

Sementara itu Direktur Yayasan Keadilan Rakyat, Musri Nauli penghentian pembangunan jalan tambang di kawasan hutan Jambi – Sumatera Selatan tersebut juga penting mencegah konflik satwa dengan manusia.

Pembukaan jalan di hutan, lanjut Musri Nauli akan memaksa satwa langka dilindungi seperti harimau Sumatera dan gajah Sumatera akan keluar dari hutan dan selanjutnya masuk ke kawasan pertanian dan perkebunan. Akibatnya konflik sawta dengan manusia tidak bisa terhindari.

“Kerusakan hutan di Tebo, Jambi menyebabkan terjadinya sekitar 150 kali konflik satwa langka dilindungi gajah dan harimau Sumatera dengan manusia selama tahun 2017,” katanya.

Sementara itu, Direktur KKI Warsi Rudi Syaf mengatakan, pembangunan jalan tambang batu bara di kawasan hutan perbatasan Jambi – Sumatera Selatan akan mengakibatkan tumpang tindih aturan.

Aturan yang mengizinkan pembangunan jalan tambang di tengah hutan, kata Rudy Syaf, akan tumpang tindih atau bertentangan dengan aturan yang menyatakan pelestarian hutan dan satwa langka di lindungi dalam kawasan hutan tersebut.

"Biasanya perusahaan hanya menyanggupi aturan mengenai pelestarian lingkungan ketika mereka mengeksploitasi hutan. Namun kenyatannya pengusaha lebih sering mengabaikan kelestarian lingkungan ketika mereka memanfaatkan hasil hutan,” katanya. (JP-SP)

Juni 2019, Tol Palembang-Lampung Terhubung

Ilustrasi jalan tol. ( Foto: istimewa )

Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Lampung diperkirakan akan terhubung pada Juni 2019.

Beroperasinya Tol Trans Sumatera bisa memangkas jarak hingga 48 kilometer, sehingga waktu tempuh Palembang-Lampung yang semula 7 jam sampai 8 jam bisa menjadi 4-5 jam.

Jambipos Online, Palembang - Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Lampung diperkirakan akan terhubung pada Juni 2019 sehingga dapat memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan antarprovinsi tersebut.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Ki Agus Syaiful Anwar di Palembang, Sabtu (15/12), mengatakan nantinya tol Trans Sumatera bakal terintegrasi mulai dari ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung dan berlanjut ke Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang.

"Jalan tol Palembang-Lampung mudah-mudahan terhubung pada Juni nanti. Kami berupaya agar sesuai target apalagi Presiden minta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyelesaikannya pada April 2019," katanya.

Syaiful mengatakan kehadiran Tol Trans Sumatera bisa memangkas jarak hingga 48 kilometer, sehingga waktu tempuh Palembang-Lampung yang semula 7 jam sampai 8 jam bisa menjadi 4 jam-5 jam. Kepastian integrasi jalan tol Palembang-Lampung juga disampaikan PT Hutama Karya (Persero) selaku pemrakarsa proyek Trans Sumatera.

Manager Proyek PT Hutama Karya (Persero) Hasan Turcahyo mengatakan pihaknya tengah merampungkan konstruksi ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 85 kilometer.

"Targetnya ruas tersebut selesai Juni 2019 sehingga bisa langsung tersambung dengan ruas tol di Lampung," kata dia.

Hasan memaparkan panjang jalan tol Trans Sumatera mencapai 810 km mulai dari Pematang Panggang-Kayu Agung, Kayu Agung-Palembang-Betung, Tempino-Jambi dan Palembang-Indralaya.

Kemudian dari Indralaya, jalan tol berlanjut ke Indralaya-Muaraenim, Muara Enim-Lubuk Linggau dan menuju Lubuk Linggau-Bengkulu.

"Ada juga ruas Palembang-Tanjung Api-Api yang masuk dalam Trans Sumatera. Jadi kami menggarap 698 km ruas tol Trans Sumatera di Sumsel, sisanya 112 km digarap oleh PT Sriwijaya Makmur Persada," kata dia.(*)



Sumber: BeritaSatu.com

Fachrori: Negara Hadir Menegakkan Hak Penyandang Disabilitas

Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, juga Hj. Rahima Fachrori Umar yang ikut menghadiri acara tersebut di Rumah Dinas Gubernur Jambi serta para pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi,  Sabtu (15/12/2018).
Jambipos Online, Jambi- Keberadaan Disabilitas sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga hak merekapun diabaikan.

Peringatan Hari Disabilitas Internasional Provinsi Jambi mendapat perhatian Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Jambi Dr. Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, juga Hj. Rahima Fachrori Umar yang ikut menghadiri acara tersebut di Rumah Dinas Gubernur Jambi serta para pejabat di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi,  Sabtu (15/12/2018).

"Peringatan Hari Disabilitas Internasional ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan kehidupan para penyandang cacat dan memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat dan kesejahteraan para penyandang cacat," ungkap Plt. Gubernur Jambi. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai resiko untuk kecacatan akibat konflik bersenjata di Aceh dan Papua,  konflik horizontal di kepulauan Maluku dahulunya dan di berbagai daerah seluruh Indonesia karena perebutan lahan pekerjaan atau pelanggaran adat tertentu, berbagai bencana alam yang datang bertubi-tubi, masih adanya insiden penyakit polio dan lepra, kekurangan vitamin A, tingginya insiden stroke serta keselamatan pasien dalam praktek kedokteran juga menjadi perhatian serius dalam penanganan masalah tersebut. "Negara harus hadir untuk menegakkan hak-hak penyandang disabilitas sebagai anak-anak bangsa," tegas Fachrori.

Menurut Plt. Gubernur Jambi, terkait gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun nonfisik sudah lama terjadi di Indonesia, aktivis-aktivis dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksesibilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pendidikan, kemasyarakatan, politik dan keagamaan. 

"Walau ada kemajuan masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan dan Indonesia termasuk negara yang dipuji dalam hal perhatian terhadap masalah disabilitas, kita tidak hanya mempunyai undang-undang khusus mengenai penyandang cacat tetapi juga Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 mengenai Bangunan dan Gedung serta berbagai peraturan menteri yang relevan dengan kebutuhan penyandang disabilitas," papar Fachrori.

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi, Arief Munandar,SE, memaparkan, peringatan Disabilitas Internasional yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1992 dan diperingati tanggal 3 Desember setiap tahun bertujuan untuk mengembangkan wawasan masyarakat berkaitan dengan kehidupan, kebutuhan, dan pelayanan bagi disabilitas. 

"Jumlah penyandang disabilitas Provinsi Jambi mencapai 11.000 orang yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik (cacat tubuh dan cacat ganda), disabilitas sensorik (rungu, wicara, dan tuna netra), disabilitas mental (gangguan jiwa) dan disabilitas intelektual (idiot, debil, embisil, dan moron)," ujar Arief Munandar. 

Arif Munandar menyampaikan  program kegiatan yang dilaksanakan melalui program rehabilitasi sosial yang meliputi unit pelayanan sosial keliling, pelatihan keterampilan pendidikan dan pelatihan dalam panti, pemenuhan alat bantu, dan pelayanan literasi khusus bagi disabilitas.

Sebanyak 230 orang disabilitas pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional Provinsi Jambi menampilkan kreasi dan seni, memamerkan hasil kerajinan serta menerima pemberian alat bantu kursi roda,  kaki palsu, alat bantu dengar juga kruk. Secara keseluruhan, bantuan sebanyak 400 diberikan secara simbolis kepada Santi yang mendapat bantuan Kaki Palsu, Sayuti mendapat bantuan Kursi Roda, Mujiono diberikan Kruk, Eka Pastia diberikan bantuan Tongkat Netra, dan Angga Nikola diberikan bantuan Alat Pendengar. (JP-Hms-Raihan/Lee)




Gubernur Jambi Fachrori Umar Apresiasi Pembekalan Kepemimpinan Oleh Pramuka Kepada Pelajar

Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum
Jambipos Online, Muarojambi-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengapresiasi pembekalan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pramuka. Dia mengemukakan, Pramuka sebagai media menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berwawasan, berwatak, dan beriman. 

Hal tersebut dikemukakannya dalam Pembukaan Festival Kemah Kepemimpinan Pelajar SMA Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2018, bertempat di GOR Basket SMA Titian Teras, Pijoan Kabupaten Muaro Jambi, Jum'at (14/12/2018) malam.

Fachrori mengatakan bahwa festival kepemimpinan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun karakter positif

"Di sini kita diajarkan bagaimana kita belajar bersama teman sekelompoknya, menemukan jalan untuk memecahkan sebuah masalah, dan berani mengambil keputusan," ujar Fachrori.

Fachrori mengatakan, dunia pendidikan tidak hanya tempat belajar tetapi juga tempat mengembangkan potensi diri. 
"Sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar semata, tetapi juga sebagai tempat pengembangan potensi diri, itu  mencerminkan peran sekolah sebagai salah satu pusat pembangunan siswa secara keseluruhan dan sekaligus sebagai pusat pengembangan pembangunan yang berorientasi nilai utama nilai-nilai kepemimpinan," kata Fachrori.

Fachrori menyatakan, dirinya menyambut baik dilaksanakannya kemah kepemimpinan pelajar SMA se Provinsi Jambi, dimana selama kurang lebih 4 hari, para siswa akan berkemah dan mendapatkan pembekalan kepemimpinan yang dikemas dalam berbagai aktivitas kegiatan yang kreatif dan interaktif.

Festival kemah menurut Fachrori, memberi kesempatan bagi para pelajar SMA untuk berbagi pengalaman, bertukar ilmu, dan belajar bersama tentang hal-hal baru tentang kepemimpinan. 

"Selain itu juga diharapkan, sebagai ajang silaturahmi dengan peserta yang berasal dari kabupaten dan kota lain, sekaligus mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya."

"Saya berpesan kepada adik-adik peserta, agar memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan calon pemimpin yang akan membangun Provinsi Jambi di masa depan, lahir dari kegiatan kemah kepemimpinan ini," harap Fachrori.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Herianto mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Setiap elemen pada satuan pendidikan diharapkan mampu untuk menggali dan mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab," kata Agus.

"Maka kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di sekolah harus mampu menumbuhkembangkan karakter siswa yang religius  dan harmonis, nasionalis bela negara, berilmu pengetahuan, berprestasi, menghargai perbedaan, berbudaya, peka terhadap lingkungan hidup dan social," sambung Agus.

Agus menambahkan, pembinaan kesiswaan dijalankan dalam koridor dengan berorientasi pada pembinaan karakter bangsa, yang tidak hanya memiliki keunggulan dalam bidang keilmuan tetapi santun dalam bersikap dan tanggap dalam bertindak.

"Maka kegiatan festival kemah kepemimpinan pelajar SMA se Provinsi Jambi merupakan salah satu wahana dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional, dalam bingkai cita-cita nawacita, khususnya dalam rangka memperkuat dan memperkokoh generasi yang berkarakter," ungkap Agus.

Agus menambahkan, latar belakang kegiatan untuk mencapai hasil guna dan daya guna pembangunan di bidang pendidikan. Maka, penyelenggaraan pendidikan ditempuh melalui jalur kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler, ketiganya merupakan satu kesatuan yang harus berjalan secara seimbang dan harmonis.

"Kegiatan Festival Kemah Kepemimpinan Pelajar SMA se Provinsi Jambi 2018 dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 14 sampai 17 Desember 2018, diselenggarakan SMA Titian Teras Abdoerrahman Sayoety Pijoan," tutur Agus
"Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan Festival Kemah Kepemimpinan Pelajar SMA Tahun 2018, dengan mengambil tema Unggul Berkarakter dan Berkarya merupakan salah satu upaya nyata untuk membuka ruang dan kesempatan bagi siswa secara bersama-sama memberdayakan dan menumbuhkembangkan diri, sebagai akumulasi dari kreativitas pembinaan kesiswaan yang dilaksanakan di tingkat sekolah," pungkas Agus.

Turut hadir, unsur Forkompimda Provinsi Jambi, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Ketua Kwarda Pramuka Provinsi Jambi Sudirman, Kabid Pembinaan SMA Disdik Provinsi Jambi, A Mukti. para Kepala Sekolah SMA di Provinsi Jambi,  para Guru pendamping dari masing-masing sekolah SMA se Provinsi Jambi, serta para undangan lainya. (JP-Hms-Sapra Wintani/Lee)


Zumi Zola Menjalani Hukuman 6 Tahun Penjara di Lapas Sukamiskin Bandung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Zumi Zola ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (14/12/2018). Artinya, perkara Zumi Zola sudah berkekuatan hukum tetap. 
Jambipos Online, Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Zumi Zola ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas 1 Sukamiskin, Bandung, pada Jumat (14/12/2018). Artinya, perkara Zumi Zola sudah berkekuatan hukum tetap. 

“Ketiganya dpindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin, Bandung,” ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam rilis kepada media, Sabtu (15/12/2018).

Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola dihukum enam tahun penjara dan pidana denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. 

 Zumi terbukti menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura. 

Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Zumi dan jaksa KPK menerima putusan tersebut sehingga perkaranya berkekuatan hukum tetap.(Srg) 

Presiden RI Joko Widodo Tiba di Jambi

Presiden RI Ir. H.Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan di Wilayah Provinsi Jambi, Sabtu-Mingu (15-16/12/2018). Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi Sabtu (15/12/2018) sekira Pukul 23.00 WIB. Foto Antara.com
Jambipos Online, Jambi-Kunjungan Kerja (Kunker) VVIP Presiden RI Ir. H.Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan di Wilayah Provinsi Jambi, Sabtu-Mingu (15-16/12/2018). Jokowi beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Syaifudin Jambi Sabtu (15/12/2018) sekira Pukul 23.00 WIB.

Saat pesawat Kepresidenan mendarat, Presiden Jokowi memegang payung sendiri untuk berdua dengan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo karena cuaca hujan. Tampak Presiden Jokowi mengenakan baju koko warna putih dengan celana jeans dan sepatu kets. Sementara Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo mengenakan atasan merah tua dan rok batik coklat.  


Kedatangan bertempat di VIP Room Bandara Sultan Thaha telah dilaksanakan Pengamanan VVIP terhadap kegiatan kedatangan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan dengan menggunakan pesawat BBJ2/A-001, Pilot : Letkol Pnb Noto, Rute : RSN-Jambi/R, No SPT : SPT/3584/XII/2018, Misi : Duk VVIP Presiden RI, Masa berlaku : 13 s.d 16 Desember 2018 dalam rangka Kunjungan Kerja Presiden RI di Wilayah Provinsi Jambi.

Pejabat yang turut hadir untuk menyambut rombongan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Ibu Hj. Iriana Joko Widodo adalah Plt Gubernur Jambi H Fachrori Umar, Kapolda jambi Irjen Pol Muchlis AS MH, Pangdam II/Swj Mayjen Tni Irwan , S.I.P, Asops Kodam II/Swj Kolonel Inf Andre Saputro, Danlanud Palembang Kolonel Pnb Heri Sutrisno.S.IP.,M. si, Dandenpom II/2 Jambi Letkol CPM Ahmad Barkah, Kapolres Batanghari AKBP Moh Santoso, SH.,S.I.K, Dandenpomal Lanal Palembang Mayor Laut (PM) Dolli Iskandar Siregar, Danrem 042/Gapu Kolonel Inf Dany Budiyanto, Kakansar Provinsi Jambi Ibnu Harris Al Hussain, S. Si, Dandim 0415/Batanghari Letkol Inf Denny Noviandi dan Kasatpol PP Kota Jambi H. Yan Ismar.

Sedangkan daftar rombongan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan yang dirilis Protokoler Provinsi Jambi yakni:

1. Bapak Ir. H. Joko Widodo
2. Ibu Hj.Iriene Joko Widodo
3. Bapak Moeldoko
4. Bapak Heru Budi Hartono
5. Marsda TNI Trisno Hendredi
6. Mayien TNI ( Mar) Suhartono
7. Sdr. Bey Triadi Machmudin
8. Sdr. Deni Mulyana
9. Kolonel Mar li Dasili
10. Kolonel Inf Tri Budi Utomo
11. Letkol Mar Freddy Ardianzah
12. dr F Sukma Wahyudin
13. dr Dis Bima Purwaamidjaja
14. Mayor Inf lxander Eko Setiawan
15. Mayor Mar Nur Qodil Arbain
16. Meyor Pas N Jackoy Wohel
17. Kapten Inf Bhayu Audust W
18. Lettu Inf Dimas Daryanto
19. Kapten Adm Ayu Whyda Asma Sandhyca
20. Iptu Syarif Muhammad Ftriansyah
21. Sdr Devid Agus Yunanto
22. Sdr Pradista Machdala Putra
23. Sdri. Tia Narang All
24. Sdr Sendi Fardiansyah
25. Sdr Timotius
26. Sdr Maida Candra Ayu Lestari
27. Sdr Pebriansyah
28. Sertu Sugito
29. Sertu Kadek Ad
30. Kopda Renold
31. Praka Lukik
32. Praka Made Raka
33. Sertu Safe’i
34. Serda (w) Lares Hati
35. Pratu Rinto Yacob
36. Sertu Fitriadi
37. Sertu (W ) Nency Kadir
38. Serka Teiwiguna
39. Sertu Edi Irawan
40. Bapak Rahmad Darmewan
41. Sdr Freddy Soplan
42. Sdr. Rusman
43. Sdr Husnul Fahmi
44. Kolonel Pnb Veronica Tiq
45. Sofyan Djalil
46. Ratna Megawangi.

Sementara rangkaian kegiatan Presiden RI Ir.H. Joko Widodo dan Ibu Negara RI Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan di Jambi adalah:

*Sabtu 15 Desember 2018

1. Pada pukul  22.46 WIB Presiden RI 1 dan Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo landing di Bandara Sultan Thaha dengan aman.

2. Pada pukul  23.00 WIB Presiden RI dan Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan tiba di VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi.

3. Pada pukul 23.10 WIB Presiden RI dan Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo menginggalkan VIP Room Bandara Sultan Thaha Jambi menuju Hotel Swiss Ball Jambi di Jl. Sumantri Brojonegoro, Kota Jambi. (JP-Lee)



Berita Lainnya

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada
Klik Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar
Sebanyak 75 persen pendiri dan pemilik media siber di Indonesia merupakan bekas wartawan surat kabar. Saat ini tercatat sebanyak 43.300 media siber di seluruh Indonesia. Klik Gambar Untuk Selengkapnya

Ragam Berita

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima
KLIK Gambar Untuk Beritanya

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik
Pahami dan Taati. KLIK Gambar Selengkapnya

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT
KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

RAGAM BERITA LAINNYA

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022
KLIK Benner Daftar Pengurusnya