. Jambipos | Online

Berita Terbaru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru

Kami Hadir Dengan Wajah dan Semangat Baru
KLIK Benner Versi Baru di www.jambipos.id (BETA)
  • PU-PERA
  • INDEKS BERITA TERBARU

    Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri Prihatin Pencemaran Sungai Batanghari

    Written By jambipos-online on Sabtu, 27 Februari 2021 | 17:02

    Bupati Batanghari, M Fadhil Arief (kanan) menyambut kehadiran Pj Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni (kiri) di rumah dinas Bupati Batanghari, Provinsi Jambi, Sabtu (27/2/2021) . (Foto: DinasKominfoProvJambi)



    Jambipos, Batanghari-
    Direktur Jenderal (Diren) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr Hari Nur Cahya Murni, MSi yang baru 10 hari mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jambi mengaku sangat prihatin terhadap pencemaran Sungai Batanghari. Keprihatinan Hari Nur Cahya Murni terhadap pencemaran Sungai Batanghari tersebut muncul setelah melihat langsung kondisi Sungai Batangharidi Kota Jambi maupun di beberapa kabupaten lainnya di Jambi.
     
    “Melihat Sungai Batanghari persis di depan rumah dinas Gubernur Jambi setiap hari, jujur saya sedih. Sedimentasi lumpur dan mungkin bahan kimia berupa mercuri akibat penambangan emas ilegal atau tanpa izin membuat pencemaran Sungai Batranghari meningkat. Pencemaran sungai ini juga kemungkinan berasal dari usaha industri perkebunan kelapa sawit, karet dan penambangan di kawasan daerah aliran sungai (DAS) Batanghari juga. Pesan saya, jangan pernah mencemari Sungai Batanghari lagi,”kata Hari Nur Cahya Murni pada pertemuan dengan Bupati Batanghari, M Fadhil Arief di auditorium rumah dinas Bupati Batanghari, Sabtu (27/2/21). Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Batanghari, H Bakhtiar dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Batanghari.

    Menurut Hari Nur Cahya Murni, untuk mencegah kerusakan lingkungan di Jambi, termasuk pencemaran Sungai Batanghari, rencana pembangunan di Jambi, baik rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  Kelesatarian Sungai Batanghari harus tetap dipertahankan karena sungai tersebut identik atau menjadi salah satu ikon (lambang) Provinsi Jambi.

    Dikatakan, mencegah agar jangan sampai program pembangunan di Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari tidak sampai merusak lingkungan, termasuk Sungai Batanghari, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus tetap diperhatikan. Halitu penting mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pembangunan industri perkebunan kelapa sawit, kareta, penambangan batu bara dan penambangan emas ilegal.

    Selain itu, lanjut Haru Nur Cahya Murni, Pemkab Batanghari juga hendaknya benar-benar lebih serius mengatasi masalah Covid-19, dampak sosial ekonominya, vaksinasi, stunting (masalah kekurangan gizi), optimalisasi penyerapan APBD pengaturan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka maupun daring (dalam jaringan) sesuai Surat Edaran Bersama 4 Menteri.

    Sementara itu, Bupati Batanghari periode 2021 – 2024 yang baru dilantik, Jumat (26/2/2021), M Fadhil Arief pada kesempatan tersebut berjanji akan segera melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selesai dalam 3 bulan. Embuatan RPJMD tersebut dikoordinasikan dengan DPRD Batanghari.

    “Semakin cepat RPJMD tersebut selesai semakin baik. Dalam penyusunan RPJMD, kami akan memasukkan 36 program kerja. Namun program kerja yang diprioritaskan yakni pada sektor pertanian. Pasalnya masyarakat Batanghari banyak petani,”katanya.

    M Fadhil Arief menyanbut baik kehadiran Pj Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni di hari pertama masa tugasnya sebagai Bupati Batanghari. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa sebagai kepala daerah, tidak ada istilah hari libur.

    "Ibu Hari Nur Cahya Murni memberikan kami pelajaran berharga bahwa jabatan akan melekat selama kita masih diberikan amanah. Tidak peduli Sabtu atau Minggu. Kami juga akan membiasakan diri nanti mengunjungi warga masyarakat hingga ke desa-desa di hari Sabtu dan Minggu. Hal itu penting untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah pembangunan di Batanghari, termasuk masalah pencemaran lingkungan,”katanya.(JP-Diskominfo/Lee)

    Pemkab Merangin Diminta Serius Tangani Masalah Penambangan Emas Ilegal

    Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Hari Nur Cahya Murni (kiri) berbincang dengan Bupati Merangin, H Al Haris (kanan) di rumah dinas Bupati Merangin, Provinsi Jambi, Sabtu (27/2/2021). (Foto : Matra/DinasKominfiProvJambi) 



    Jambipos, Merangin-
    Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr Hari Nur Cahya Murni meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin lebih serius mencegah dan menangani masalah penambangan emas ilegal atau tanpa izin. Penambangan emas ilegal di daerah itu perlu diberantas hingga tuntas karena merusak lingkungan dan menjadi pemicu bencana longsor. Penambangan emas ilegal di daerah tersebut juga merugikan ekonomi daerah dan negara serta meresahkan masyarakat akibat seringnya penambang emas tewas tertimbun.

    Hari Nur Cahya Murni menyampaikan hal itu pada pertemuan dengan jajaran Pemkab Merangin di ujarnya di rumah dinas Bupati Merangin, Sabtu (27/2/2021). Turut hadir pada kesempatan tersebut, oleh Bupati Merangin H Al Haris, Wakil Bupati Merangin, H Mashuri dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Merangin.

    Selain masalah penambangan emas ilegal, lanjut Hari Nur Cahya Murni yang baru 10 hari mengemban tugas menjadi Pj Gubernur Jambi, Pemkab Merangin juga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutlah). Pencegahan karhutlah di Merangin harus diintensifkan karena saat ini di daerah tersebut sudah terjadi kemarau hampir sebulan.

    “Saya juga meminta Pemkab Merangin mengawasi keberlangsungan proses belajar mengajar tatap muka di sekolah yang sudha berlangsung dua pekan di Merangin. Hal inipenting agar tidak muncul kasus Covid-19 di sekolah. Pelaksanaan protokol kesehatan es di setiap sekolah  harus benar-benar diawasi. Penanganan pandemi Covid-19 di Merangin juga mesti tetap dilakukan dengan serius sebab kasus Covid-19 di Merangin masih tergolong tinggi,”katanya.

    Sementara itu menurut Bupati Merangin, Al Haris, jumlah pasien positif Covid-19 yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani Bangko, Merangin masih ada 65 orang.  Sedangkan penanganan masalah Covid-19 di daerah itu terus dilakukan dengan pembagian masker kepada masyarakat dan peningkatan disiplin protokol kesehatan, khususnya 3M, memakai maskr, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak.

    ‘’Hal lain yang perlu kami sampaikan, angka pengangguran dan angka kemiskinan terutama selama andemi Covid-19 di Merangin meningkat secara signifikan. Mengenai penanganan penambangan emas ilegal, kami sudah bekerja sama dengan Forkopimda Merangin menindak tegas para pelaku maupun pemodal penambangan emas ilegal. Kami sudah membuat kesepakatan mengenai pemberantasan penambangan emas ilegal tersebut,”katanya.

    Optimalisasi Anggaran

    Terkait penggunaan anggaran di masa pandemic Covid-19 ini, Haru Nur Cahya Murni mengatakan, Pemkab Merangin harus mampu melakukan optimalisasi penggunaan anggaran untuk penanganan Covid -19, dampak ekonominya terhadap masyarakat dan penyediaan jaring pengaman sosial.

    “Anggaran pembangunan daerah yang ada harus benar-benar bisa dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19, kesulitan ekonomi masyarakat, vaksinasi dan stunting (gizi buruk),”ujarnya.

    Dijelaskan, APBD 2021 Kabupaten Merangin yang mencapai Rp1,4 triliun masih tergolong sedikit bila dibandingkan Pemkab Merangin yang memiliki wilayah yang luas. Karena itu dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, Kabupaten Merangin harus dapat mengoptimalkan APBD. Penggunaan APBD hendaknya tetap memprioritaskan Penanganan covid, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

    Hari Nur Cahya Murni lebih lanjut mengatakan, Pemkab Merangin juga memperhatikan belanja pendidikan yang diamanahkan UU 1945, UU Sisdiknas, PP 48/2008, Putusan MK dan juga Permendagri yang mengatur RKPD dan APBD. Sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut, anggaran biaya pendidikan dalam APBD minimal 20 persen dari total belanja daerah. Sedangkan belanja pendidikan minimal 10 persen dari total belanja daerah di luar belanja pegawai.

    Mengenai pertumbuhan ekonomi Merangin, Hari Nur Cahya Murni melihat, di tengah pandemi Covid 19,  Kabupaten Merangin masih memiliki pertumbuhan ekonomi positif.  Pertumbuhan ekonomi Merangin satu tahun terakhir tidak sampai minus. Jika pemulihan ekonomi Merangin bisa dilakukan secepatnya, daerah tersebut juga sudah bisa membangun infrastrukstur, khususnya perbaikan jalan.

    Sementara itu sejak Sabtu – Minggu (27 – 28/2/2021), Pj Gubernur Jambi Dr Hari Nur Cahya Murni yang baru bertugas 10 hari di Jambi mengunjungi beberapa daerah. Daerah yang sudah dikunjungi, Kabupaten Batanghari, Merangin, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan untuk Senin (1/3/2021) Hari Nur Cahya Murni mengunjungi kabupaten Bungo dan Tebo.

    Selama kunjungan tersebut, Dr Hari Nur Cahya Murni mengingatkan para wali kota dan bupati di Jambi untuk meningkatkan penanganan Covid-19, penanganan dampak pandemi terhadap ekonomi rakyat,  pengawasan protokol kesehatan dalam pembelajaran tatap muka dan peningkatan kewasadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan. (JP-Diskominfo/Lee)

    Pj Gubernur Jambi Minta Bupati Batanghari dan Tanjabar Percepat Pemulihan Ekonomi Daerah

    Written By jambipos-online on Jumat, 26 Februari 2021 | 23:52

    Penjabat Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si melantik dua Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 yaitu Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat di Gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (26/2/2021). (Diskominfo)

    Jambipos, Jambi - Penjabat Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si meminta Bupati batanghari dan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk mempercepat pemulihan ekonomi dalam masa pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Prioritas penanganan covid-19 harus jadi utama guna memberikan pemulihan ekonomi masyarakat secara bertahap. 

    Hal itu diungkapkan Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si saat melantik dua Bupati terpilih hasil Pilkada 2020 yaitu Bupati dan Wakil Bupati Batanghari dan Tanjung Jabung Barat dengan protokol kesehatan yang sangat ketat di Gedung Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (26/2/2021). Bahkan saat proses pelantikan yang hadir hanya dibatasi 25 orang.

    Namun undangan dalam itu yakni keluarga maupun pendukung Bupati terpilih serta tamu lain, hadir secara hybrid dan masing-masing daerah dapat menyaksikan melalui live streaming di tempat masing-masing tanpa harus menghadiri secara fisik.

    "Pelantikan KDH terbatas sesuai perintah Pak Mendagri melalui Surat Mendagri Nomor:131/966/OTDA tanggal 15 Februari 2021, dijelaskan bahwa pelaksanaan pelantikan kepala daerah dilakukan dengan undangan yang dibatasi guna mencegah timbulnya klaster baru.  Yang hadir pada saat pelantikan tetap dibatasi. Hanya ada bupati dan wakilnya beserta  keluarga inti kepala daerah yang akan dilantik," ungkap Pj Gubernur Jambi.

    Selain itu, setiap orang yang masuk wajib diukur suhu tubuhnya, menggunakan masker, sarung tangan dan menjaga jarak. Di luar gedung wartawan yang hadir juga dibatasi dan menjaga jarak.

    Pj Gubernur Jambi mengatakan, walaupun acara ini dilaksanakan di tengah keprihatinan bangsa akibat pandemi Covid-19, namun hal tersebut jangan menyurutkan semangat kita semua, untuk terus beraktivitas dan berkarya, dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

    "Saya mengajak kita semua untuk sama-sama mendoakan agar Covid-19 ini segera berlalu," ujar Pj Gubernur Jambi.

    Dengan pelantikan ini, diharapkan kontestasi politik telah berakhir, saatnya semua komponen bersatu untuk membangun daerah masing-masing.

    "Saya minta bupati dan wakil bupati yang dilantik menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat serta nusa dan bangsa," tambahnya.

    Ibu Nunung, sapaan akrab Pj Gubernur Jambi menekankan, pentingnya Kepala Daerah (KDH) terpilih untuk meningkatkan sinergi dengan Forkopimda Kabupaten dan seluruh pemangku kepentingan, untuk memadukan program pembangunan di kabupaten, juga melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda dalam menjalankan program pemerintahan.

    "KDH terpilih bersama DPRD menetapkan Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan hari ini, sebagaimana amanat Pasal 264 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan RPJMD didahului dengan KLHS dan mempedomani RTRW," urainya.

    Pj Gubernur juga meminta kepada KDH yang dilantik mempedomani hasil Rakortekrenbang yang pembukaannya telah dilakukan pada tanggal 25 Februari 2021. 

    "Hal lain yang ingin saya sampaikan bahwa Tahun 2021 mengingat situasi pandemi yang masih terjadi, maka konsentrasi kita dalam memanfaatkan APBD terutama difokuskan pada 3 hal, yaitu: penanganan Covid 19 (melaksanakan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) dan 5M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas)), Pemulihan Ekonomi (mempermudah dan mempercepat askses pembiayaan bagi UMKM, memberikan insentif dan kemudahan investasi di daerah sebagaimana amanat PP 24/2019) dan jaring pengaman sosial (bansos seperti: BLTDD, Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bansos Tunai) bagi masyarakat terdampak covid 19," imbuhnya.

    Dalam rangka proses belajar mengajar, sambung Pj Gubernur, kiranya KDH terpilih mempedomani SKB 4 Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

    Ibu Nunung berpesan kepada KDH terpilih juga memperhatikan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terutama pada aspek pencegahan bersama dengan Forkopimda serta pencemaran lingkungan baik pencemaran udara, air dan tanah untuk dilakukan penanganan yang terkoordinasi.

    "Terkait isu stunting diminta kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya penurunan stunting melibatkan seluruh Steakholders termasuk PKK, mengingat salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga. Data menunjukan bahwa Kabupaten Batanghari prevalensi stuntingnya 27,2% dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 20,3%," tukasnya.

    Ibu Nunung juga berharap kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru saja dilantik, melakukan terobosan dan akselerasi pembangunan untuk kemajuan daerah dengan tetap memedomani peraturan perundang-undangan.

    Ibu Nunung yang juga Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu juga mendorong KDH terpilih untuk mensukseskan program vaksinasi nasional.

    "Pemerintah Provinsi Jambi menerima distribusi 7.070 vial vaksin Covid-19 atau 70.700 dosis tahap II dari Pemerintah Pusat, Rabu (24/2/2021)," ungkapnya.

    Terakhir, Pj Gubernur Jambi menyampaikan selamat kepada KDH terpilih. "Saya ucapkan selamat bekerja kepada Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, serta Bupati Tanjung Jabung Barat Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Hairan, SH. Selamat memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat," pungkas Pj Gubernur Jambi.(JP-Kominfo/Asenk Lee)

    PJ Gubernur Jambi Hadiri Pembukaan Rakortekrenbang Secara Daring

    Written By jambipos-online on Kamis, 25 Februari 2021 | 23:57

    PJ Gubernur Jambi Hadiri Pembukaan Rakortekrenbang Secara Daring.(Kominfo)

    Jambipos, Jambi - Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengikuti Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) secara daring dari Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (25/2/2021).

    Sedianya Dr. Hari Cahya Nur Murni selaku Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda) Kemendagri yang menyampaikan laporan kegiatan pada acara pembukaan Rakotekrenbang, namun mengingat amanah yang diberikan kepadanya sesuai Keputusan Presiden dan dilantik Mendagri untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur Jambi sebagai Pj Gubernur, maka Sekretaris Ditjen Bina Bangda yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Bangda yang menyampaikan laporan dimaksud.

    Sementara itu, yang mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam pembulaan Rakortekrenbang tahun 2021 adalah Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori. Kegiatan ini dihadiri secara fisik oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, JPT Madya di lingkungan Kemendagri dan BNPP, dan dihadiri secara virtual oleh Gubernur, Sekda, dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia, dengan total peserta Rakor sebanyak 1000 orang lebih peserta.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Ka Bappenas membuka secara resmi Rakortekrenbang Tahun 2021, serta turut memberikan pengarahan kepada seluruh peserta Rakor.

    Pj Gubernur Jambi mengatakan, Kortekrenbang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas perencanaan tahunan baik di Pusat maupun di daerah. Tujuan dari diselenggarakannya Kortekrenbang Tahun 2021 adalah terbangunnya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja 

    Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga diharapkan dalam Kortekrenbang Tahun 2021 akan dihasilkan beberapa hal yaitu: Pertama, kesepakatan antara pusat dan daerah terhadap program/kegiatan untuk memenuhi pencapaian target pembangunan nasional sebagai masukan dalam Kortek Provinsi dan Musrenbang Nasional.

    "Kedua, sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat dalam penyempurnaan rancangan awal RKP Tahun 2022 dan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD Tahun 2022," ujar Pj Gubernur Jambi.

    Kemudian ketiga, lanjut Pj Gubernur, sebagai forum usulan pemerintah daerah terhadap kegiatan 
    pemerintah pusat di daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

    Sementara itu dalam sambutannya sekaligus membuka Rakortekrenbang tahun 2021, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa menjelaskan, Rakortekrenbang merupakan simpul penyelarasan Rencana Kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan.

    "Rakortekrenbang ini menjadi salah satu simpul dalam rangka untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, jadi ada beberapa sumber yang lain sampai nanti Musrenbang provinsi, Musrenbang nasional. Intinya adalah agar terbentuk dan terjadi sinergi perencanaan pusat-daerah dan RKP 2022 ini menjadi salah satu turunan dari RPJMN 2020-2025," kata Suharso di Sasana Bhakti Praja, Gedung C Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2021).

    Koordinasi teknis tersebut merupakan salah satu wadah bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

    Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.(JP-Kominfo/Asenk Lee)




    Terpapar Covid-19, dr Idrat Riowastu RSUD Raden Mattaher Jambi Meninggal Dunia Dalam Usia 65 Tahun

    Acara pelepasan jenazah pada Pukul 21.00 WIB Kamis (25/2/2021) di depan RSUD Raden Mattaher Jambi yang dipimpin oleh Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi dr Ferry Kusnadi mewakili Sekda Provinsi Jambi. (Kolase)

    Jambipos, Jambi
    -Seorang dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi atas nama dr Idrat Riowastu, Sp.S, spesialis syaraf meninggal dunia karena terpapar covid-19, Kamis (25/2/2021) malam. Wakil Wali Kota Jambi dr Maulana hadir memberikan Doa penghormatan terakhir di RSUD Raden Mattaher Jambi.

    dr Idrat Riowastu, Sp.S merupakan kasus pertama dokter meninggal dunia akibat covid-19 di Provinsi Jambi. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, keterangan pasien ini bernama dr.Idrat,SPS berumur 65 tahun. 

    “Keterangan lainnya pasien ini memiliki penyakit penyerta (komorbid) sakit stroke dan terkonfirmasi Covid-19, terhitung telah 1 minggu lebih dirawat di RSRM," ujar Johansyah.

    Jenazah akan dimakamkan dimakamkan secara protokol Covid-19 di pemakaman covid Pusara Agung Kota Jambi. "Pemakaman dilakukan malam ini juga," ujar Johansyah.

    Sebelum dimakamkan dilaksanakan pelepasan jenazah pada Pukul 21.00 WIB Kamis (25/2/2021) di depan RSUD Raden Mattaher Jambi yang dipimpin oleh Dirut RSUD Raden Mattaher Jambi dr Ferry Kusnadi mewakili Sekda Provinsi Jambi. Jenazah tetap di dalam mobil, dan tidak pakai acara.

    Sementara itu, salah seorang dokter paru yang tergabung dalam tim penanganan pasien Covid-19 di RSUD Raden Mattaher Jambi mengatakan rekan sejawatnya ini dinyatakan positif Covid-19 pada 9 Februari 2021.

    Sebelumnya ada dokter Provinsi Jambi meninggal akibat Covid-19 tetapi almarhum meninggal di RS M Jamil Padang. 

    Atas nama masyarakat Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi dr H Maulana menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dr Idrat Riowastu, SpS saat menjalankan tugas. 

    Sementara Pj Gubernur Jambi Hari Nurcahya Murni dan Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan Belasungkawan atas meninggalnya dr Idrat Riowastu, SpS. Semoga amal ibadahnya diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa. (JP-Asenk Lee Saragih)

    Sekda Provinsi Jambi Apresiasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Jurnalis Televisi

    Sudirman : Uji Kompetensi Upaya Satukan Persepsi Wartawan Harus Miliki Kompetensi yang Terukur
    H.Sudirman, SH,MH (Kominfo)

    Jambipos, Jambi-Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Sudirman, SH,MH membuka secara resmi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis televisi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Kamis (25/2) bertempat di hotel BW Luxury. Hadir pada kesempatan tersebut anggota Dewan Pers Jamaludin Insan, Sekretaris Jenderal IJTI, Indria Purnama Hadi, Kasubid Penmas Polda Jambi Kompol.M.Teguh, Kapenrem Korem 042/GAPU Mayor Inf.Hatta, para penguji, pimpinan media.

    Sekda Sudirman mengapresiasi pelaksanaan uji kompetensi jurnalis televisi ini .” Pemerintah provinsi Jambi mengapresiasi kegiatan ini. Terkait dengan uji kompetensi jurnalis televisi ini menjadi sangat penting, ketika uji kompetensi ini adalah upaya kita untuk menyatukan persepsi bahwa wartawan memiliki kompetensi yang sama, terukur, dan sama standarnya. 

    "Dan agar bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, dibutuhkan jurnalis-jurnalis yang kompeten, artinya memiliki kompetensi yang memadai dan mumpuni. Jangan ada wartawan yang kualifikasinya berbeda,  karena wartawan yang memiliki kompetensi adalah wartawan yang memiliki standar dan skala nasional maupun internasional," katanya.  

    Disebutkan, tadi contoh-contohnya konkret sudah disampaikan oleh dewan pers bahwa para jurnalis adalah para wartawan yang harus memiliki standar yang terukur,  juga harus terverifikasi kualitas liputan secara profesional dan tidak boleh ada unsur-unsur lain dalam melaksanakan tugasnya.

    Sebelumnya dalam sambutannya Sekda menyatakan bahwa setiap orang, setiap profesi, penting untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan kualitas diri, apalagi dimasa globalisasi dan era digital ini, masa dimana persaingan sangat terbuka dan semakin ketat, kompetensi sangat dibutuhkan. 


    Dan, dalam hal ini jurnalis televisi Jambi telah melakukan langkah yang sangat penting, yakni uji kompetensi sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kompetensi.

    “Dalam menjalankan tugas, selain harus punya kompetensi, jurnalis juga dilengkapi dengan ketentuan Kode Etik Jurnalistik. Dengan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik, saya yakin kualitas produk jurnalistik yang dihasilkan akan lebih baik," ujarnya. 

    "Oleh karena itu, saya mengajak jurnalis supaya terus konsisten menerapkan Kode Etik Jurnalistik. Demikian juga dalam vaksinasi Covid-19, jurnalis berperan besar dalam menyukseskan vaksinasi Covid-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengatakan bahwa para jurnalis berperan penting ikut menyukseskan program vaksinasi massal guna mencegah penularan Covid-19. Pengakuan terhadap peran penting jurnalis disampaikan langsung oleh Direktur Kebijakan dan Strategi Komunikasi dan Informasi UNESCO, Guy Berger serta Direktur Komunikasi WHO Gabriella Stern” katanya.

    Sekretaris Jenderal IJTI, Indria Purnama Hadi, menyatakan bahwa merupakan tugas Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia  untuk mengembangkan potensi dari wartawan. 

    “Dengan memiliki kompetensi resmi dari dewan pers, diharapkan para jurnalis Tv di Provinsi Jambi dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi dalam melakukan kerja-kerja jurnalistik. Sehingga produk yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Jambi khususnya dan Indonesia secara umum, dan saat iini ada 54 peserta” kata Indria.(JP-Kominfo/Asenk Lee)






    Penanganan Stunting, Pj Gubernur Jambi Dorong BKKBN Libatkan PKK

    Written By jambipos-online on Rabu, 24 Februari 2021 | 20:18

    Penanganan Stunting, Pj Gubernur Jambi Dorong BKKBN Libatkan PKK.(Kominfo)

    Jambipos, Jambi- Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni mengatakan, keberhasilan penurunan prevalensi stunting butuh keseriusan dan komitmen pemerintah pusat - daerah dengan melibatkan kerja sama multisektor yang terintegrasi, sehingga generasi cerdas untuk mewujudkan Indonesia sehat dan maju dapat terwujud.

    Ia menambahkan, kerjasama multisektor bisa juga dengan melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk mendukung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menangani stunting. Mengingat salah satu pendekatan strategis menurunkan stunting adalah melalui keluarga.

    "Saat ini angka kelahiran total/Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Jambi Tahun 2020 sebesar 2,49 anak dengan target penurunan menjadi 2,23 anak dan angka tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) di Provinsi Jambi yang masih tinggi, sehingga dibutuhkan beberapa renstra yang tepat sasaran untuk penurunanan angka unmet need tersebut. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa arah kebijakan pembangunan keluarga, kependudukan dan KB pada tahun ini," ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jambi di aula Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021).

    Dalam rangka mengurangi prevalensi stunting di Indonesia, Pj Gubernur Jambi menyampaikan, Pemerintah melakukan intervensi, yaitu intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif. Intervensi gizi sensitif ditujukan kepada anak dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi dalam penurunan stunting. 

    "Untuk Provinsi Jambi, dalam rentang waktu 2018 – 2021, sasaran keluarga terpapar 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebanyak 39.464 keluarga yang mempunyai baduta dan ibu hamil, sehingga diperlukan langkah penguatan program pembangunan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat," paparnya.

    Dikatakan Pj Gubernur Jambi, terkait hal tersebut di atas, BKKBN harus menjadi motor utama untuk penanganan stunting.

    "Kami laporkan dalam Rakorgub dengan Menteri PPN/Bappenas, Jambi sebagai provinsi kelima di Indonesia dengan prevalansi stunting terendah. Kami sudah memohon kepada Menteri PPN/Bappenas mestinya ada penghargaan khusus  berupa Dana Insentif Daerah," ungkap Pj Gubernur Jambi. 

    Selain itu, Ibu Nunung, sapaan akrabnya mengatakan, kehadiran Bappeda Provinsi Jambi dalam Rakorda ini sangat baik.  "Mengingat BKKBN tidak bisa mengintervensi perencanaan pembangunan daerah, namun dengan adanya sinergi dan koordinasi, peranan BKKBN bisa lebih maksimal," ujarnya.

    Lebih lanjut ditambahkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri tersebut, terkait stunting, dari 27,7 persen rata-rata nasional, angka stunting Provinsi Jambi di bawah rata-rata nasional.

    "Dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, beberapa Bupati akan dilantik. Ini penting, kalau Bappeda tidak mengawal program stunting dalam RPJMD tak lama dilantik Kepala Daerah baru, ini mubazir karena Kemendagri sudah mengatur payung hukumnya," ujarnya.

    Pj Gubernur Jambi kembali menekankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendorong & memastikan agar menginternalisasikan Stunting kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. 

    "Bersama-sama mendorong Bappeda memasukkan dalam RPJMD agar bisa masuk dalam anggaran Program APBD selama 5 tahun ke depan," imbuhnya.

    Rakorda ini, lanjut Pj Gubernur Jambi, diharapkan bukan hanya datang mendengarkan orang pidato, tapi harus ada rekomendasi kongkrit untuk  program-program yang mendukung Program Bangga Kencana terutama penurunan stunting.

    Diungkapkan Pj Gubernur, masih ada daerah yang belum menjadikan isu stunting sebagai isu utama prioritas dalam RPJMD-nya.

    "Dalam sambutan ini saya bicara agak teknis, karena selain Pj Gubernur Jambi, saya juga Dirjen Bina Bangda yang selama ini konsen mengampu isu stunting. Selain itu, di Ditjen Bangda Kemendagri, kami telah menerbitkan petunjuk teknis bagi pemerintah provinsi untuk melakukan penilaian kinerja kabupaten atau kota dalam melaksanakan delapan aksi konvergensi penurunan stunting," urainya.

    Karena itu, Pj Gubernur berpesan kepada Perwakilan BPPN di Jambi untuk serius menangani stunting. Kata dia, tentu saja tidak ingin kehilangan generasi kita menjadi generasi stunting.

    "Atas izin dan ridho Allah SWT dan perkenan Bapak Ibu semua, maka Rapat Koordinasi Daerah Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jambi dengan tema 'Meningkatkan Strategi Implementasi Program Bangga Kencana Melalui Lintas Sektor, Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2021' saya nyatakan dibuka," ucap Pj Gubernur Jambi saat membuka Rakorda Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Tahun 2021.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi Munawar Ibrahim mengungkapkan, di tahun 2021, pihaknya fokus untuk menurunkan angka stunting dengan Program Bangga Kencana.

    Dikatakan dia, Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah program yang berfokus dan menjadikan keluarga sebagai sandaran pembangunan, dimana program ini mengarahkan bagaimana keluarga mempunyai rencana berkeluarga, mempunyai anak, mempunyai pendidikan sehingga terbentuk keluarga-keluarga yang berkualitas.(JP-Kominfo/Asenk Lee)



    Ivan Wirata Mantapkan Persiapan Prasarana Akses Infrastruktur Sungai di Muarojambi

    Ivan Wirata Mantapkan Persiapan Prasarana Akses Infrastruktur Sungai di Muarojambi.(Foto-Ucup Buayo)

    Jambipos, Muarojambi
    -Anggota Komisi III (Bidang Pembangunan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muarojambi H Ivan Wirata ST MM MT melakukan reses ke Kabupaten Muarojambi guna memantapkan persiapan pembangunan sejumlah sarana akses infrastruktur, Rabu (24/2/2021). Sejumlah agenda H Ivan Wirata reses di dapil Muarojambi yakni menuju Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota, Muarojambi didampingi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi untuk meninjau lokasi yang direncanakan akan dibangun nya Halte Sungai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

    Kemudian lanjut menuju ke Rengas Bandung, Kecamatan Jambi Luar Kota untuk titik penyebrangan dari Desa Pematang Jering. Selanjutnya bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ke Desa Muara Jambi untuk meninjau lokasi titik ke tiga yang rencananya akan di bangun Halte Sungai atau Dermaga Apung di Desa Muara Jambi.

    Ivan Wirata juga menyempatkan makan siang dengan lauk pauk khas Desa Muaro Jambi di pinggir Sungai Batanghari, sembari berswafoto di Rumah Pasirah yang umurnya bangunan nya sudah mencapai 88 Tahun yang hingga saat ini masih berdiri kokoh.

    Kemudian IW berdialog dengan Tokoh Pemuda yang kreativ di Pondok Manapo kawasan Wisata Candi Muarojambi. Tepat Pukul 15:00 Sore s/d selesai lanjut menuju penyebrangan di Kelurahan Sengeti menuju Desa Rantau Majo untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan masyarakat Rantau Majo.

    “Banyak hal yang kami dapatkan hari ini. Betapa indahnya menyambung silaturahmi,” ujar IW. (JP-Asenk Lee Saragih) 

    Pj. Gubernur Jambi Buka Forum OPD untuk Ketahanan Pangan

    Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Hari Nurcahya Murni.(Kominfo)

    Jambipos, Jambi-Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Hari Nurcahya Murni membuka forum Organisasi Perangkat Daerah untuk ketahanan pangan tahun 2022 di Shang Ratu Hotel Kota Jambi, Rabu (24/2/2021). Forum ini merupakan rangkaian proses perencanaan pembangunan yang akan mensinkronkan, memantapkan dan mensinergikan program dan kegiatan ketahanan pangan Tahun 2022.

    Di forum ini dipadukan strategi, kebijakan, program,dan kegiatan prioritas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Jambi, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang diemban. 

    Hadir di kesempatan ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Amir Hasbi, penanggungjawab bidang ketahanan pangan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan perwakilan DPRD Provinsi Jambi. 

    Menurut Pj.Gubernur sesuai dengan amanat Undang-Undang  No.17  Tahun  2003tentang Keuangan  Negara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional  2005-2025, dan maka Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka  Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RENJA) sebagai rencana tahunan. 

    “Penyusunan Program Perencanaan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antara  pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, guna menyelaraskan program dan kesinambungan pembangunan bidang pertanian, khususnya ketahanan pangan. Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2022 ini merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Jambi, sehingga diharapkan dari hasil pertemuan ini akan menjadi bahan acuan kabupaten/kota dalam menyusun rencana program/kegiatan Ketahanan Pangan tahun 2022,” jelasnya.

    Lebih lanjut Pj.Gubernur menyatakan output dari proses Forum OPD ini adalah tersusunnya sejumlah rencana kerja umum maupun khusus. Rencana kerja ini perlu disesuaikan dengan kemampuan dan peluang yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota terutama untuk program dan kegiatan Ketahanan Pangan. 

    “Secara garis besar proses perencanaan yang kita lakukan dimaksudkan untuk memilih alternatif yang terbaik dari tindakan yang rasional atas pemanfaatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang diinginkan oleh pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan bahan acuan kabupaten/kota dalam menyusun rencana program/kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2022,”jelasnya. 

    Di kesempatan tersebut, Pj. Gubernur juga menjelaskan bahwa arahan presiden tentang kebijakan pertanian dalam periode ini adalah  mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, termasuk memerhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memerhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. 

    Untuk itu menurutnya, Kementerian Pertanian telah menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut yaitu terjaganya ketahanan pangan nasional, meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian, menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian, mkeningkatkan kualitas SDM pertanian, dan; terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

    Ia juga menjelaskan bahwa ada tiga strategi untuk Menjaga Ketahanan Pangan Nasional yaitu; peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional, dan   peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. 

    “Amanah RPJMN 2020-2024 menyatakan bahwa salah satu Proyek Nasional (Major Project) untuk sektor pangan adalah Jaminan Usaha serta Korporasi Petani, dan untuk bidang ketahanan pangan salah satunya yaitu kegiatan Pertanian Keluarga (Family Farming). Pertanian keluarga atau family farming (FAO,2014) merupakan cara pengorganisasian produksi pertanian, kehutanan, perikanan, penggembalaan dan akuakultur (perikanan darat) yang dikelola dan dikerjakan oleh keluarga,” jelasnya. 

    Menurutnya ada juga kegiatan lain yang juga merupakan salah satu upaya pemantapan ketahanan pangan keluarga yaitu kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), dengan menjadikan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Pada tahun 2021 ini, melalui dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah dialokasikan banper untuk 97 kelompok penerima manfaat di 11 kabupaten/kota. 

    “Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat strategis, apalagi dalam masa Pandemi Covid-19, yang mampu untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” ungkapnya.(JP-Kominfo/Asenk Lee)





    Polisi Polisi Cantik Berikan Calinstung dan Masker Kepada Anak Suku Anak Dalam

    Polisi Polisi Cantik Berikan Calinstung dan Masker Kepada Anak Suku Anak Dalam.(Istimewa)

    Jambipo, Merangin- Polisi polisi cantik yang tergabung dalam Personil Tim 3 Srikandi Squard 01 Merangin yaitu Aipda Maini Sinuraya, Briptu Bela Ariyani, Briptu Mega Purnamasari dan Bripda Novia Rika Putri mendapat tugas “khusus” dari atasannya untuk memberikan pelajaran membaca menulis dan berhitung (Calinstung) serta menggambar kepada anak Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021).

    Kegiatan Personil  Tim 3 Srikandi Squard 01 Polres Merangin ini dimulai sekira Pukul 11.00 WIB hingga selesai. Polisi-polisi cantik ini menelusuri permukiman pedalaman Suku Anak Dalam (SAD) Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin.

    Mereka Srikandi Squad 01 Tim 03 Polres Merangin pada kesempatan ini memberikan bantuan media belajar berupa papan tulis beserta alat tulis. Srikandi Squad 01 Tim 03 Ajari SAD baca, tulis, membuat keterampilan dan bernyanyi, sekaligus berikan himbauan protokol kesehatan dimasa Pandemi Civod-19 kepada SAD. 

    “Pendidikan merupkan hal terpenting di dalam kehidupan kita. Semoga dengan adanya kegiatan ini, dapat meratakan pendidikan dan menghilangkan presentasi buta huruf bagi SAD. Dipedalaman Suku Anak Dalam juga dilaksanakan kegiatan memberikan himbauan kepada SAD untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di pedalaman Suku Anak Dalam Kabupten Merangin,” ujar Aipda Maini Sinuraya.

    Kemudian kegiatan Tim 3 Srikandi Squard 01 Merangin dilanjutkan dengan pembagian masker dan Patroli ke tempat - tempat yang diperkirakan rawan tindak pidana serta memberikan himbauan dan enduksi kepada masyarakat yang berkerumun untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid 19. 

    Selain patroli Tim 3 Srikandi Squad 01 juga  menjadi garda terdepan dalam mengamankan disetiap kegiatan masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Merangin. Kegiatan berjalan aman dan kondusif.(JP-Yah/Asenk Lee Saragih)


    Sekda Provinsi Jambi Buka Rakor Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi

    H.Sudirman,SH,MH.(Kominfo)

    Jambipos, Jambi-Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menggelar Rapat Koordinasi dalam rangka Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi, Rabu (24/2/2021).

    Rapat yang digelar di Hotel Abadi Grand tersebut, di buka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H.Sudirman,SH,MH. Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, perwakilan Basarnas, TNI/Polri, dan pengusaha,serta Kepala OPD terkait.  Rakor ini dilaksanakan dalam upaya kesiapsiagaan terhadap kemungkinan terjadinya dampak bencana di Provinsi Jambi.  

    Bencana hidrometeorologi sendiri adalah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter (curah hujan, kelembaban, temperatur, angin) meteorologi. Kekeringan, Banjir, Badai, Kebakaran hutan, Longsor, Tornado, Angin puyuh, topan, dan lain lain adalah beberapa contoh bencana Hidrometeorologi.

    Disampaikan Sekda bahwa saat ini pemerintah dan semua pihak harus bersiaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi.” Saat ini kita semua harus bersiaga untuk menghadapi bencana hidrometeorologi yang diawali dengan curah hujan ekstrem ditandai dengan angin kencang, hujan yang mengakibatkan banjir dan petir, setelah itu. Saat ini juga kita harus bersiaga menghadapi bencana kebakaran hutan .Saat ini peran BMKG menjadi sangat strategis dulu kita masih muda sering kali kita nonton televisi ramalan cuaca itu dianggap angin lalu saja. Sekarang perang BMKG sangat strategis untuk menginformasikan cuaca hujan, kapan musim kemarau”, ujar Sekda.

    Dijelaskan Sekda bahwa  jenis-jenis banjir itu digolongkan menjadi lima komponen. “Ada banjir kiriman,atau luapan, banjir rob,  banjir hujan ekstrim, banjir bandang dan banjir hulu. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara kita pemerintah ,dunia usaha, masyarakat, akademisi media dan juga aparat penegak hukum dan cermati data dari informasi yang disajikan oleh BMKG. Ada dua siklus musim  yang kita hadapi yaitu musim kemarau dan musim hujan pada musim kemarau kita mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan dan pada musim hujan saat ini kita jaga siaga untuk menghadapi banjir.  Untuk itu kita mengambil langkah antisipatif “, katanya.

    Ditegaskan oleh Sekda bahwa sebagai pelayan masyarakat, pemerintah harus siap melakukan rencana strategis untuk menghadapi kondisi tersebut.  

    “Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sebagai pelayan masyarakat, apa yang harus kita lakukan menghadapi kondisi tersebut, di lingkungan pemerintah, masing-masing stakeholder melakukan peran masing-masing dengan anggaran masing-masing. Rapat ini dilaksanakan sebagai upaya dalam mengantisipasi kondisi yang saat ini diawali dengan  musim hujan dan nantinya musim kemarau. Oleh karena itu juga kita harus mengantisipasi ini harus di atasi bersama-sama, koordinasi dan sinergitas harus terjalin dengan  baik dalam penanganan bencana. Saya berharap pula rapat koordinasi lintas sektoral ini, di antara semua stakeholder penanggulangan  bencana dapat ditingkatkan lagi”, pukasnya.

    Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah dalam laporannya menyatakan bahwa  maksud dan tujuan adalah mempersiapkan sumber daya, peralatan serta meningkatkan koordinasi antar instansi yang ada di provinsi Jambi. 

    “Materi yang disampaikan dalam rakor ini adalah peran pemerintah Provinsi Jambi di dalam penanganan bencana hidrometeorologi yang ada di provinsi Jambi, kedua potensi dan penilaian bencana  yang ada di Jambi, yang ketiga bahasan tentang iklim dan cuaca”, ujar Bachyuni.(JP-Kominfo/Asenk Lee)





    Sudirman Buka Rakor Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan

    H.Sudirman SH,MH . (Kominfo)

    Jambipos, Jambi- Sekretaris Daerah Provinsi Jambi H.Sudirman SH,MH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi, Rabu (24/2/2021) bertempat di Hotel Shang Ratu Kota Jambi. 

    Hadir pada kesempatan tersebut, Perwakilan dari Kementerian Kepemudaan dan Olahraga RI, Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi, Ronaldi, Para Kepala Dinas yang membidangi Kepemudaan dan Keolahragaan di kabupaten dan kota se Provinsi Jambi, OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi , para peserta Rakor dan undangan.

    Disampaikan Sekda bahwa  pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang kepemudaan dan keolahragaan. 

    Sejarah telah membuktikan kiprah pemuda sejak zaman perjuangan untuk mencapai kemerdekaan hingga sekarang di masa pembangunan. Demikian pula dengan olahraga, sangat berperan dalam upaya meningkatkan kesehatan, kekebalan (imun), dan kebugaran tubuh, yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing yang handal.  

    “Sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, sasaran pembangunan bidang kepemudaan adalah pemuda yang berusia 16 s/d 30 tahun.  Pada usia yang sangat produktif ini perlu mendapat perhatian dan pembinaan, agar mereka dapat memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa, sehingga bonus demografi yang akan terjadi dapat dimanfaatkan maksimal, bukan malah sebaliknya menjadi ’bencana demografi’ jika tidak dikelola dengan terencana. Untuk itu diperlukan program yang terarah dan terpadu, terutama  yang menyangkut keterampilan supaya pemuda dapat bersaing di pasar kerja, sehingga memperoleh pekerjaan yang layak” ujar Sekda.

    Selanjutnya, hal yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan kepemudaan, adalah upaya untuk menumbuhkan dan memupuk kepedulian dan nasionalisme serta wawasan kebangsaan di kalangan generasi muda, sehingga para pemuda mendukung terpeliharanya  kerukunan, kemanan, kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

    “Pembangunan keolahragaan memerlukan upaya membangun pemahaman  masyarakat  tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan, yakni sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, prestasi, kesehatan, perekat persatuan dan kesatuan bangsa, serta promosi dan sarana  menjalin persahabatan antar bangsa. Jika fungsi dan peranan olahraga tersebut telah dipahami masyarakat, maka kepedulian, partisipasi, dan apresiasi masyarakat terhadap kegiatan olahraga akan semakin tinggi. Ini merupakan salah satu kriteria ukuran keberhasilan pembangunan bidang keolahragaan” katanya.

    Sekda juga menyambut baik diselenggarakannya Rapat Koordinasi Program Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jambi ini. 

    “Saya berharap melalui rakor ini sinergi dan sinkronisasi perencanaan, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kerja sama antara kabupaten, provinsi dan pusat dalam upaya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Provinsi Jambi ditingkatkan. Selain itu, saya juga mendorong perlunya upaya peningkatan partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, diantaranya dalam pembangunan fasilitas olahraga, baik fasilitas bersifat fisik maupun non fisik, yang sangat berpengaruh pada minat dan partisipasi masyarakat dalam  berolahraga, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada prestasi dalam bidang olahraga” ujarnya.

    Sekda juga  berpesan kepada para peserta rakor agar memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh. Berikanlah masukan dan saran konstruktif serta ide-ide cerdas, sehingga rakor ini menghasilkan rumusan yang berarti bagi peningkatan kualitas pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan Provinsi Jambi.(JP-Kominfo/Lee)





    Ada Praktik PETI di Sarolangun

    Tim Gabungan Polda Jambi Giring 34 Alat Berat Keluar Dari Lokasi PETI di Lubuk Bedorong Sarolangun.

    Jambipos, Sarolangun-Tim Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) Polres Sarolangun diminta menyisir dan meratakan lokasi PETI yang terdapat di wilayah Kabupaten Sarolangun, Selasa (23/2/2021).

    Dari penelusuran Jambipos, diseputar  perkebunan warga masih banyak PETI yang perlu diberantas, seperti penelusuran Selasa, (23/2/2021) di sejumlah wilayah masih tampak praktik penambang emas tampa izin.

    Menurut keteranggan warga setempat dan juga beberapa pekerja kepada Jambipos di lokasi PETI  mengatakan, bahwa lokasi PETI masih ada.

    Sementara LSM INTRWIN mengharapkan  kepada penegak hukum agar turun cek lokasi PETI di wiayah Kabupaten Sarolangun. (JP-Fh Sianturi/ Yah/Lee)

    Provinsi Jambi Bisa Menjadi Percontohan Perhutanan Sosial

    Written By jambipos-online on Selasa, 23 Februari 2021 | 23:29


    Jambipos, Jambi
    -Provinsi Jambi bisa menjadi percontohan kehutanan sosial di Indonesia. Sebab, Provinsi Jambi memiliki beragam jenis hutan tentunya banyak bersinggungan dengan masyarakat terutama untuk hutan produksi.

    Menurut Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB University, Prof. Dr. Ir. Didik Suharjito, MS. menyatakan, keberadaan masyarakat di sekitar hutan produksi itulah yang menjadikan Jambi tempat percontohan pelaksanaan program kehutanan sosial.

    Keberlangsungan program kehutanan sosial sangat bergantung hubungannya dengan masyarakat salah satunya dengan menjadikannya sebagai mitra.

    Selama ini, konflik yang terjadi karena masyarakat dan perusahaan pemegang izin belum ada titik temu dalam program kemitraan.

    “Banyak cara untuk menjaga keberlangsungan program kemitraan. Inisiatif perusahaan dibutuhkan di sini. Bisa saja dalam kemitraan itu disertakan program sosial dengan tujuan menyejahterakan masyarakat sekitar kawasan,” kata Didik.

    Selain konflik lahan yang sering terjadi bisa terselesaikan, katanya, dengan program perhutanan sosial masyarakat bisa ikut mengelola lahan dan merawatnya sepenuh hati, sehingga ketika ada masalah di sekitar lahan perusahaan, masyarakat bisa ikut berkontribusi positif membantu menyelesaikan.

    Di Provinsi Jambi, saat ini terdapat sekitar 300 ribu hektar kawasan hutan yang diperuntukkan untuk perhutanan sosial. Terdapat 12 perusahaan yang telah melakukan kemitraan kehutanan termasuk diantaranya, PT Lestari Asri Jaya (LAJ), dan PT Wanamukti Wisesa (WW) yang beroperasi di Kabupaten Tebo.

    Kedua perusahaan HTI karet yang merupakan anak usaha PT Royal Lestari Utama itu, memberikan berbagai macam bentuk pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat, sekaligus membantu masyarakat untuk mendapatkan legalitas hukum terhadap lahan yang dikelola masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Berkat kemitraan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan kepada dua Kelompok Tani Hutan yang menjadi mitra kedua perusahaan.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Akhmad Bestari menerangkan bahwa Dinas Kehutanan Jambi secara berkelanjutan melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat sekitar hutan dan perusahaan atau komunitas pendampingnya. Salah satu yang menjadi materi utama sosialisasi adalah terkait administratif kependudukan.

    “Masalah administratif kependudukan masih jadi kendala, karena tidak semua masyarakat di desa sudah tercatat secara administrasi. Hal ini yang perlu diselesaikan sebaiknya,” terang Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Akhmad Bestari.

    Selain itu, masalah tumpang tindih permohonan antar kelompok tadi jua menjadi persoalan. Untuk menyelesaikan hal ini, dinas kehutanan akan melakukam verifikasi teknis di lapangan. Provinsi Jambi sendiri juga telah membentuk Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial guna menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan sehingga program pemerinah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan ini terlaksana dengan lebih baik dan cepat.(JP-Rel)

    Pj Gubernur Jambi Ikuti Rapat Virtual Rakor Monev Vaksinasi Covid-19

    Written By jambipos-online on Senin, 22 Februari 2021 | 23:30

    Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si .(Kominfo)

    Jambipos, Jambi
    -Penjabat (Pj) Gubernur Jambi Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) vaksinasi COVID-19, Senin (22/2/2021) di Kantor Gubernur Jambi.

    Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), guna membahas akselerasi percepatan vaksinasi COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian serta diikuti perwakilan Panglima TNI dan Kapolri, juga Gubernur, Pangdam dan Kapolda seluruh Indonesia.

    Pj Gubernur Jambi mengungkapkan, sesuai arahan Menkes Budi Gunadi Sadikin, sangat berharap pada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dan terobosan untuk vaksinasi 1,46 juta tenaga kesehatan yang tersebar di 34 provinsi, yang tadinya akan selesai di akhir bulan Februari, ternyata selesai lebih cepat 1 minggu.

    Berdasarkan data Kemenkes hingga 14 Februari 2021, tenaga kesehatan yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua sebanyak 425.715 orang.

    Sementara itu berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, vaksinasi dosis kedua bagi tenaga kesehatan di Jambi telah dilakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan mengikuti vaksinasi tahap II dengan jumlah penerima vaksin 505.199 orang termasuk di dalamnya lansia yang sebelumnya belum diperbolehkan untuk di vaksin. Dari jumlah tersebut vaksin yang dibutuhkan sekitar 1.010.238 dosis vaksin.

    Sesuai dengan petunjuk pusat, pelaksanan vaksinasi tahap II akan dilakukan pada minggu keempat bulan februari ini.

    Untuk pendataan sasaran vaksinasi covid tahap II, diperlukan hasil pendataan sasaran dari seluruh OPD dan instansi vertikal di Provinsi dan Kab/Kota, sehingga tersedia data riil hasil pendataan yang terkait dengan jumlah kebutuhan vaksin dan dukungan faskes TNI/Polri sebagai tempat pemberian vaksinasi tahap II. Sehingga dari sasaran yang jumlahnya sudah ada, akan dilakukan pendataan untuk menentukan by name siapa yang akan divaksin.

    Menurut Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Raflizar, SKM., M.Kes, vaksinasi tahap pertama yang menyasar pada tenaga kesehatan telah hampir selesai dengan persentase 75% dari 23.848 nakes dan sisanya ditunda karena alasan medis.

    Pj Gubernur Jambi menambahkan, kegiatan vaksinasi tahap kedua akan dilanjutkan bagi petugas publik yang akan dilaksanakan bersamaan dengan warga lanjut usia (lansia).

    Kemenkes menargetkan vaksinasi dengan total 38,4 juta orang yang membutuhkan sekitar 76 juta dosis vaksin, dengan rincian diantaranya petugas publik yang pekerjaannya harus berhadapan dengan publik seperti Babinsa, Bhabinkantibmas, petugas transportasi umum, pedagang pasar, sipir, dan sebagainya sebanyak 16,9 juta orang dan lansia sebanyak 21,5 juta.

    “Rencananya Maret-April, tapi melihat karena lansia ini tidak bisa dilakukan terburu-buru, sehingga Kemenkes akan memperpanjang menjadi Maret-Juni,” tambah Pj Gubernur Jambi mengutip Menkes.
    Berdasarkan penjelasan Menkes, sambung Ibu Nunung, sapaan akrabnya, warga yang berusia di atas 60 tahun bisa divaksinasi sesuai rekomendasi BPOM dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

    “Menkes berharap pemerintah daerah menyosialisasikan rekomendasi itu, sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19,” tambahnya.

    Sementara itu, dalam Rakor Monev tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan saran atas evaluasi proses vaksinasi yang sudah berlangsung, salah satunya disebutkan Mendagri yaitu kendala tenaga kesehatan yang tidak bisa divaksinasi karena tensinya tinggi.

    “Kami sarankan, kalau bisa selain alat tensi digital, juva menggunakan alat tensi manual yang air raksa. Karena yang alat tensi digital sangat sensitif. Banyak sekali dialami, dengan digital 145/95, dicoba dengan yang manual 130/80. Sehingga batal divaksin karena menggunakan tensi digital,” sarannya.

    Selain itu, Mendagri juga meminta kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa setelah divaksin tidak langsung aman. Karena banyak yang salah persepsi.

    “Masih banyak berita di media, yang banyak dipertanyakan masyarakat yang tidak paham kenapa sudah divaksinasi masih tertular Covid. Ini perlu disampaikan betul bahwa kekebalan tubuh itu maksimal 28 hari setelah vaksin kedua. Jadi lebih kurang 42 hari semenjak vaksin pertama atau 28 hari setelah vaksin kedua,” urainya.

    Jadi, lanjut Mendagri, selama 42 hari protokol kesehatan tetap dijaga karena masih bisa terinfeksi.
    “Bahkan setelah keluar antibodinya pun diupayakan jangan sampai terinfeksi dengan tetap pada protokol menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan benar. Ini sosialisasi di daerah-daerah perlu disampaikan. Mereka pikir kalau sudah vaksin sudah aman sehingga masker dilepas,” demikian Mendagri.(JP-Kominfo Prov Jambi/Asenk Lee)

    Pj.Gubernur Jambi Siapkan Rencana Strategis Antisipasi Kebakaran Hutan

    Penjabat Gubernur (Pj) Jambi Hari Nur Cahaya Murni .(Kominfo ProvJambi)

    Jambipos, Jambi-Penjabat Gubernur (Pj) Jambi Hari Nur Cahaya Murni menyiapkan rencana strategis guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Rencana strategis ini diungkapkan usai mendengarkan secara virtual arahan Presiden RI Joko Widodo pada acara Rakor Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2021, Senin (22/2/2021) bertempat di auditorium rumah dinas gubernur Jambi. 

    Hadir pada kesempatan tersebut Kapolda Jambi Irjen Pol A. Rachmad Wibowo, Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Muhammad Zulkifli, S.I.P., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Johanis Tanak, SH, MH, Sekda Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH, MH dan Kepala OPD/ Dinas terkait.

    Dijelaskan Pj. Gubernur Jambi bahwa kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi terkait  upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 

    “Rapat ini adalah rapat koordinasi tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan, terkait dengan  pengklasteran perusahaan yang sudah  kita lakukan. Hal ini  biasa dilakukan setiap tahun dan kita sudah mengetahui  perilakunya. Berdasarkan yang disampaikan oleh pak Danrem tadi, ada empat lokasi yang  perlu kita ceramti, yaitu  Kabupaten Batanghati, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat dan Muaro Jambi, ada empat yang paling dikedepankan,”jelasnya.

    Menurutnya, arahan presiden terkait Karhutla tahun ini membuat kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi. 

    “Dan   kalau kita  mendegarkan arahan Bapak Presiden  kita lebih ditekankan pertama kepada antisipasi. Karena ada peluang sebenarnya dari sisi anggaran ketika muncul satu titik yang masih kecil di sebuah desa, kebetulan ada dana desa yang dari pusat buakn ADD, anggaran tersebut bisa digunakan, kalau ini bisa dilakukan tidak tumbuh sampai besar, pada saat kecil saja bisa ditangani di level desa,kalau itu bisa tidak sampai  menjadi sigma dari desa, kecamataan, kabupaten dan akhirnya menjadi besar, kalau semua  bisa diselesaikan di masing masing desa dengan dana yang ada, saya rasa kita bisa mengantisipasi dengan baik,” ujarnya.(JP-Kominfo Prov Jambi/Asenk Lee)




    Garis Tangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni Jadi Wali Kota dan Wali Kota Sungaipenuh

    Garis Tangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni Jadi Wali Kota dan Wali Kota Sungaipenuh
    Nyaris Gagal Maju Pilkada Karena Gerakan Rival Borong Partai

    Bersyukur Sebagai Kader Alumni GMKI

    Bersyukur Sebagai Kader Alumni GMKI
    Tinggi Iman Tinggi Ilmu dan Tinggi Pengabdian #UtOmnesUnumSint. Robinson Hutapea.

    Rasa Optimisme Pembangunan GKPS Tanah Kanaan Jambi Bersama St Radipoh Hasiholan Sinaga SH

    Rasa Optimisme Pembangunan GKPS Tanah Kanaan Jambi Bersama St Radipoh Hasiholan Sinaga SH
    KLIK Benner Untuk Beritanya

    Mengucapkan

    Mengucapkan
    HPN 2021

    Sebesar Rp 211 Miliar Refokusing APBD Provinsi Jambi Seperti “Menggarami Laut”

    Sebesar Rp 211 Miliar Refokusing APBD Provinsi Jambi Seperti “Menggarami Laut”
    KLIK Benner Untuk Beritanya

    Mengucapkan

    Mengucapkan
    HPN 2021

    Laporan Akhir Tahun 2018 Polda Jambi

    Laporan Akhir Tahun 2018 Polda Jambi
    KLIK Benner Untuk Selengkapnya


    Berita Lainnya

    Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada

    Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada
    Klik Gambar Untuk Berita Selengkapnya

    Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar

    Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar
    Sebanyak 75 persen pendiri dan pemilik media siber di Indonesia merupakan bekas wartawan surat kabar. Saat ini tercatat sebanyak 43.300 media siber di seluruh Indonesia. Klik Gambar Untuk Selengkapnya

    Ragam Berita

    Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima

    Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima
    KLIK Gambar Untuk Beritanya

    JAMBIPOS EDISI CETAK APRIL 2016 TAHUN XVII

    JAMBIPOS EDISI CETAK APRIL 2016 TAHUN XVII
    ePaper Klik Benner

    Hidayat dan Istri Berdoa Syukur di Kelenteng Siau San Teng

    Hidayat dan Istri Berdoa Syukur di Kelenteng Siau San Teng
    KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

    Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT

    Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT
    KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

    RAGAM BERITA LAINNYA

    Mengucapkan Turutberdukacita

    Mengucapkan Turutberdukacita
    Selamat Jalan Ibu..............

    Ayo Sekolahkan Anak Anda di SD Xaverius 2 Kota Jambi

    Ayo Sekolahkan Anak Anda di SD Xaverius 2 Kota Jambi
    Telah dibuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) S ekolah dasar Swasta (SDS) Xaverius 2 Jambi Tahun Pelajaran 2021-2022. Ayo segera daftarkan putra/i anda... Dapatkan diskon khusus... Tempat terbatas!!!

    Dapatkan Mesin Kangen Water

    Dapatkan Mesin Kangen Water
    KLIK Gambar Untuk Info Selengkapnya

    Oleh-Oleh Khas Jambi

    Oleh-Oleh Khas Jambi
    INFO SELENGKAPNYA KLIK BENNER

    Raker PWI Pusat 2019

    Raker PWI Pusat 2019
    Menjawab Idealisme dan Realita Era Media Digital

    Kode Etik Jurnalistik

    Kode Etik Jurnalistik
    Pahami dan Taati. KLIK Gambar Selengkapnya

    Mengucapkan

    Mengucapkan
    HPN 2021

    Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022

    Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022
    KLIK Benner Daftar Pengurusnya
     

    Copyright © 1998. Jambipos Hak Cipta PT JAMBI POS MULTI MEDIA