Berita Terbaru

.

.
.

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022

Pengurus PWI Provinsi Jambi Periode 2017-2022
KLIK Benner Daftar Pengurusnya

Menuju Jambi Tuntas 2021

Menuju Jambi Tuntas 2021
.
INDEKS BERITA TERBARU

Kepala BNPB Apresiasi Pencegahan Karhutla Provinsi Jambi

Written By jambipos-online on Kamis, 19 April 2018 | 16:17

Fachrori Imbau Masyarakat Tidak Buka Lahan dengan Membakar 
(Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum .
Jambipos Online, Jambi-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyambut kedatangan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei, bertempat di Bandara Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, Rabu (18/4/2018) malam.

Kedatangan Willem ke Provinsi Jambi, dalam rangka menghadiri penutupan pelatihan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah dilaksanakan selama 3 hari.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengapresiasi pelatihan pencegahan karhutla Provinsi Jambi sebagai upaya membangun koordinasi dan integrasi yang baik dalam mencegah terjadinya karhutla.

Fachrori mengungkapkan, pelatihan pencegahan karhutla di Provinsi Jambi sangat penting, karena Jambi merupakan Provinsi yang rawan karhutla. “Kita tentu masih ingat, pada tahun 2015 yang lalu, Provinsi Jambi mengalami kabut asap yang sangat parah akibat dari karhutla ini," ungkap Fachrori.

“Alhamdulillah sejak kejadian itu sampai saat ini, tidak pernah lagi terjadi kabut asap seperti tahun 2015. Meskipun masih ada kebakaran hutan dan lahan," sambung Fachrori.

Fachrori mengharapkan agar kedepannya tidak terjadi lagi kabut asap seperti yang sudah-sudah, apalagi dengan telah diselenggarakannya pelatihan dalam pencegahan karhutla. Jadi, apabila nantinya ada titik api (hot spot) yang berpotensi menimbulkan asap, bisa diatasi sedini mungkin oleh para petugas yang telah mendapatkan pelatihan, sehingga titik api tidak cepat menyebar dan kabut asap tidak terjadi.

“Karhutla di Jambi sendiri karena kebiasaan yang lama-lama menjadi terbiasa oleh masyarakat Jambi dalam membuka lahan dengan cara membakar. Kalau orang-orang tua kita dahulu, membakar dengan cara mengumpulkan dahulu kayu-kayu yang hendak dibakar, sehingga ketika dibakar apinya tidak menjalar kemana-mana," tutur Fachrori.

“Lain dengan masyarakat saat ini yang asal membakar ketika membuka lahan dan ditinggal begitu saja, sehingga mengakibatkan kebakaran besar dan menghasilkan kabut asap yang sangat merugikan kita semua," tambah Fachrori.

Fachrori mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena bisa mengakibatkan kabut asap yang sangat merugikan sekali, serta dampak negatif yang timbul dari kabut asap. Bukan hanya Jambi dan provinsi tetangga saja yang merasakan dampaknya, tetapi sampai kepada negara tetangga Singapura dan Malaysia pun ikut merasakannya.

Willem memberikan apresiasi kepada Gubernur Jambi beserta jajarannya yang telah melakukan upaya pencegahan secara dini terhadap karhutla, karena keberhasilan dalam mencegah karhutla adalah kesiapsiagaan yang dilakukan secara dini.

“Betapa pentingnya pelatihan pencegahan karhutla ini dan Provinsi Jambi melaksanakan itu sebagai upaya dini menghadapi karhutla. Saya mewakili Pemerintah Pusat sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Jambi beserta jajarannya dalam upaya pencegahan karhutla ini," tutur Willem.

Willem menyampaikan, melalui pelatihan yang telah dilaksanakan, akan membuat para petugas pencegahan karhutla di lapangan ini menjadi lebih siap dalam menghadapi karhutla dan kemampuannya pun menjadi bertambah, karena dalam pelatihan tentu ada kesiapan individu, perlengkapan peralatan, mekanisme serta Standard Operating Procedure (SOP).

“Hal terpenting diadakannya pelatihan ini adalah terbangunnya koordinasi dan integrasi yang baik sebagai upaya dalam melakukan pencegahan karhutla," kata Willem.

Lebih lanjut, Willem berpesan kepada masyarakat Jambi untuk tidak membakar hutan dan lahan karena banyak sekali dampak negatif yang timbul akibat dari kebakaran hutan dan lahan, yaitu dampak terhadap masyarakat, dampak terhadap ekonomi, dan dampak terhadap hubungan baik antar negara.

“Keberhasilan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya karena para aparat dan petugas saja, tetapi juga harus ada kerjasama yang baik dari masyarakat. Jadi sangat dibutuhkan kolaborasi yang baik antara Pemerintah, TNI/Polri dan masyarakat untuk mewujudkan semua itu," terang Willem.(JP-Hms/Lee)

Perizinan Terpadu Berdampak Pada Peningkatan Daya Saing Industri Migas

Kegiatan operasional Floating Production Unit (FPU) di Lapangan Jangkrik yang dioperatori ENI Indonesia Ltd di Selat Makasar, telah memulai produksinya pada Mei 2017 lalu. Percepatan perizinan menjadi kebutuhan investor migas untuk bisa memulai operasional eksplorasi dan produksi di lapangan migas yang mereka kelola secara ekonomis. Kehadiran Perpres 91 Tahun 2017 dapat mewujudkan proses perizinan yang lebih terpadu, mudah, dan transparan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga daerah sehingga dapat menjadi daya tarik investasi sekaligus meningkatkan daya saing sektor hulu migas Indonesia di tataran global. (Dok: Kementerian ESDM/ENI Indonesia Ltd).


Jambipos Online, Jakarta-Birokrasi yang panjang dan cenderung menghambat investasi masih menjadi keluhan bagi dunia usaha. Kendati pemerintah sudah meluncurkan 17 paket kebijakan ekonomi, namun hal tersebut belum menyentuh industri hulu minyak dan gas bumi (migas). 

Sektor yang mempengaruhi puluhan industri penunjang dan industri pengguna lainnya tersebut masih dipusingkan dengan birokrasi dan regulasi untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Padahal, kepastian peraturan dan kebijakan pemerintah yang berdaya saing merupakan hal yang sangat penting bagi investor hulu migas untuk menanamkan investasinya di Indonesia.

Kepala Divisi Formalitas Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Didik Suseno Setyadi, saat ditemui di Jakarta, Kamis (18/4/2018), mengakui perlunya penyederhanaan perizinan untuk menarik investasi migas demi meningkatkan geliat eksplorasi dan produksi migas. 




“Investasi di sektor migas membutuhkan modal cukup besar dan investor akan sangat detil memperhitungkan nilai keekonomian proyek. Kepastian durasi pengurusan perizinan dan sinkronisasi aturan sangat berpengaruh terhadap penghitungan nilai keekonomian proyek. Penyederhanaan perizinan menjadi krusial terutama di saat kondisi harga minyak dunia mulai kembali menanjak seperti sekarang ini, dan konsumsi bahan bakar minyak nasional juga terus meningkat,” ujarnya.

Ditambahkan, dia berharap implementasi Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, khususnya penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single Submission/OSS) dapat berjalan cepat dan serentak.

Saat ini banyak perizinan di tingkat nasional yang sudah diserahkan pada sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan dibuat secara online. Selain itu, beberapa peraturan yang dianggap tidak diperlukan juga telah dihapuskan atau digabung dengan peraturan lainnya.

Hanya saja, penyederhanaan hingga pemangkasan perizinan di sektor hulu migas tersebut masih terbatas pada instansi tertentu, yaitu dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, perizinan yang terkait pada hulu migas sangat banyak melibatkan kementerian/ lembaga pemerintah lainnya, bahkan hingga pemerintah daerah. 


“Keberadaan PTSP ini akan maksimal jika semua urusan administratif dari Kementerian/ Lembaga diserahkan kepada PTSP, dan yang bersifat teknis dipegang otoritas kemeterian/lembaga yang berwenang. Hal itu akan lebih memangkas waktu pengurusan sehingga dapat membantu investor memproyeksi kegiatan operasional mereka secara lebih tepat,” paparnya.

Perizinan merupakan salah satu tantangan nyata yang harus segera dicarikan solusinya, bila tak ingin krisis energi melanda Indonesia. Tanpa adanya eksplorasi baru dan angka produksi migas yang relatif terus menurun, dikhawatirkan cadangan migas nasional akan segera habis. Perijinan dan ketidakpastian aturan merupakan salah satu penyebab berkurangnya kegiatan ekplorasi migas saat ini.

Mulai dari tahap awal pada masa survei dan eksplorasi hingga pascaproduksi, setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) harus mengurus ratusan jenis perizinan dari berbagai instansi pemerintah, baik di level pusat hingga daerah. Sebagai catatan, ratusan perizinan yang harus diurus oleh KKKS tersebut tersebar di 18 instansi dan lembaga pemerintahan.

Didik mencontohkan, eksplorasi di kawasan hutan harus diawali dengan pengurusan izin pinjam pakai. Untuk mendapatkan izin ini, harus ada dulu izin lingkungan yang didahului oleh analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Setelah AMDAL digenggam, lanjutnya, kontraktor harus mendapatkan rekomendasi gubernur dan bupati atau wali kota, untuk bisa melanjutkan pengurusan izin berikutnya. 

“Alhasil waktu mengurus izin menjadi tidak jelas karena banyak instansi yang harus ditemui. Bila kami kalkulasi, lama pengurusan bisa mencapai waktu 6 bulan, 1 tahun, bahkan ada yang 2 tahun baru bisa (berlanjut) diproses di kementerian terkait,” ungkap Didik.

Dia berharap, adanya Perpres 91 Tahun 2017 dapat mewujudkan proses perizinan yang lebih terpadu, mudah, dan transparan mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga daerah. Sehingga hal tersebut pada akhirnya dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing sektor hulu migas Indonesia di tataran global. (JP-Rel)

Hj Iriana Jokowi Keliling Naik Kapal di Parapat

Written By jambipos-online on Rabu, 18 April 2018 | 20:22

Hj Iriana Jokowi Keliling Naik Kapal di Parapat.ALS
Jambipos Online, Parapat-Ibu Hj. Iriana Joko Widodo beserta organisasi aksi solidaritas era Kabinet kerja kembali dari wilayah Parapat Kabupaten Simalungun, Rabu (18/04/2018). Pukul 14.00 rombongan RI 3 Ibu Hj. Iriana Joko Widodo beserta rombongan organisasi aksi solidaritas era Kabinet Kerja tiba di Pantai Bebas dengan menggunakan Kapal Pariwisata Pemkab Samosir dengan dikawal enam buah parahu karet dari Marinir, Pol Air dan SAR Bus.

Rombongan disambut Bupati Simalungun DR.JR Saragih, SH, MM beserta Ibu, Danrem O22 Pantai Timur Kolonel Arm Khoirul Hadi
3. Kapolres Simalungun AKBP M Liberty Panjaitan , SIK, MH beserta Ibu, Dan Dim 02/07 Simalungun Letkol Inf. Robinson Tallunpadang beserta Ibu, serta Dan Den Pom I/I Pematangsiantar Letkol CPM Joko Murtiyono.

Pada pukul 14.15 wib rombongan RI 3 Ibu Hj. Iriana Joko Widodo lanjut berangkat menuju Bandara Silangit Kabupaten Tapanuli Utara dengan menggunakan mobil Dishub Pemkab. Tobasa dengan plat nomor RI 3 dengan dikawal oleh Paspampres dan Patwal Sat Lantas serta Anggota PM.

Mendampingi perjalan RI 3 Ibu Hj. Iriana Joko Widodo dari Kabupaten Samosir menuju Bandar Silangit Kabupaten Tapanuli Utara, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw,.Panglima Daerah Militer I Bukit Barisan Mayor Jenderal Ibnu Triwidodo, Pejabat Utama Kodam I/BB. Dengan menggunakn Kapal Wisata Artauli.(JP)

Sumber: ALS

Pemprov Jambi Serahkan KTP E Bagi Warga SAD

Plt Gubernur: Layanan Administrasi Kependudukan Harus Terus Dimaksimalkan 
Dr.Drs.H. Fachrori Umar,M.Hum.Humas
Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Dukcapil Provinsi Jambi menyerahkan secara simbolis KTP Elektronik kepada dua warga Suku Anak Dalam (SAD), yaitu Tumenggung Nurani dan Roma yang berasal dari Pulau Lintang Kabupaten Sarolangun. KTP E ini diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si dalam Pembukaan Rakor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dengan tema Kita Tingkatkan Pelayanan yang Membahagiakan Masyarakat untuk Mencapai Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Secara Nasional, bertempat di Hotel Luminor, Rabu (18/4/2018).

Peserta berasal dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi, dari dari instansi pemerintah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Direktur  Pendaftaran Penduduk Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, Drs. Drajat Wisnu Setiawan, MM dan Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Jambi, Arif Munandar, SE turut hadir dalam acara tersebut.

Plt. Gubernur Jambi, Dr.Drs.H. Fachrori Umar,M.Hum dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si menyatakan pentingnya tertib administrasi kependudukan jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2018, dan upaya ini perlu dilakukan untuk menjamin stabilitas penyelenggaraan Pilkada khususnya dalam menghadapi dinamika Pilkada.


“Kami berharap agar data pemilih bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan berdasarkan  instruksi Menteri Dalam Negeri  tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan yang menginstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati walikota di seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan untuk melaksanakan GISA, untuk itu dapat menjadi perhatian kita bersama sehingga diharapkan mampu menjadi gerakan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Jambi dan di kabupaten kota se Provinsi Jambi " ujar Fachrori Umar.

Dia menjelaskan bahwa dengan GISA ini  dapat menghasilkan program atau kegiatan yang dapat memotivasi dan meningkatkan partisipasi mulai dari masyarakat, organisasi masyarakat, LSM organisasi pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama aparat desa dan kelurahan, serta aparat TNI dan Polri guna mendukung dan menyukseskan program pembangunan kependudukan dalam rangka mempercepat terwujudnya administrasi kependudukan yang merata di seluruh Indonesia.

Fachrori Umar menyampaikan, pembangunan administrasi kependudukan di Provinsi Jambi ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021.

“Hingga saat ini Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk lebih kurang 3,4 juta jiwa yang tersebar di 9 kabupaten dan dua kota dimana Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang laju pertumbuhan penduduknya relatif cukup tinggi yaitu sebesar  1,67%, di atas rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional sebesar 1,49%. Tingginya pertumbuhan penduduk, bukan hanya disebabkan oleh tingginya angka kelahiran tetapi juga dipengaruhi oleh migrasi dari luar Jambi ke Jambi khususnya tenaga kerja di berbagai sektor perkebunan dan pertambangan industry,” katanya.

Fachrori Umar menyatakan, Provinsi Jambi memiliki jumlah wajib KTP sebanyak 2,4 juta jiwa dan hasil perekaman sampai dengan bulan Maret 2018 sebesar 91,09% itu terkait dengan masalah cakupan kepemilikan akta kelahiran di kalangan anak usia 0 sampai 18 tahun sebanyak 1,5 juta jiwa dimana persentase kepemilikan akta kelahiran sebanyak 82,54% dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 11,17%.

“Pemerintah Provinsi Jambi telah mempunyai arah pembangunan dengan kegiatan-kegiatan yang secara eksplisit berorientasi pada pengendalian penduduk, yakni peningkatan pendidikan kesehatan, ketenagakerjaan dan pengentasan kemiskinan. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan menempatkan penduduk bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta mengedepankan pembangunan pro rakyat," jelasnya.

Sekda Provinsi Jambi menjelaskan, dengan diberikannya KTP E kepada masyarakat diharapkan mampu memberikan hak kepada masyarakat.

“Beberapa waktu yang lalu kami mengadakan pertemuan dengan beberapa Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, apa yang disampaikan tadi oleh Kadis Dukcapil memang ada kendala di lapangan, dari 92% yang sudah melakukan perekaman KTP dan sisanya 8%,” sebutnya. 

“Inilah yang dikhawatirkan pada saat Pilkada Pileg dan Pilpres yang akan datang, dari data ini terbanyak yang belum mempunyai KTP itu adalah di Kabupaten Merangin, lebih kurang  22 ribu yang belum merekam data, dan itu tersebar di berbagai daerah atau Kecamatan yang jauh dari pusat ibukota kemarin dan sampai pagi tadi saya sudah bicara dengan tim kami tim anggaran pemerintah daerah,” katanya. 

“Saya sudah minta informasi dengan kepala keuangan daerah, bagaimana usulan dari beberapa bupati yang sudah sampai ke kami untuk minta semacam mobil operasional yang kawan-kawan di kabupaten kota bisa menyambut bola ke daerah-daerah terpencil tersebut dan ini nanti kami akan sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi tidak mungkin mobil yang terlalu besar malah nanti menyulitkan untuk masuk ke desa-desa yang jalannya pun belum begitu baik," jelasnya.

Mobil itu nanti, lanjut Sekda, harus bisa melakukan perekaman KTP E tersebut dan melaksanakan aktivitas agar masyarakat bisa terlayani dalam pembuatan KTP.

“Masalah pertama adalah masalah fasilitas tersebut, problem kedua  adalah tentang belum lancarnya jaringan, lalu ada juga tentang kerusakan peralatan, sedangkan masalah yang ketiga adalah keengganan masyarakat dari masyarakat yang usianya diatas 60 tahun, mereka sudah enggan membuat KTP E,” ujarnya. 

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala Dinas Dukcapil kabupaten dan kota ,mereka beranggapan sudah tidak ada gunanya lagi kalau mereka memiliki KTP. 

Padahal kedepannya yang namanya KTP elektronik ini bisa digunakan untuk semua keperluan, bisa mendapatkan bantuan pemerintah dari Rastra, lalu bisa juga digunakan untuk dasar pelayanan kesehatan, juga pelayanan pendidikan, seperti masyarakat SAD hari ini dengan adanya KTP dapat memberikan akses kepada warga SAD, ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang selama ini enggan melakukan pendaftaran dan perekaman. Untuk itu, sosialisasi harus dilakukan," tutur Sekda. (JP-Hms/Lee)

Plt Gubernur Resmikan Hemodialisis Centre RS Raden Mattaher

Fachrori : Pemprov Tingkatkan Layanan Kesehatan untuk Pasien Sakit Ginjal 
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meresmikan Gedung Hemodialisis Centre Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rabu (18/4/2018). Humas

Jambipos Online, Jambi
-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meresmikan Gedung Hemodialisis Centre Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, Rabu (18/4/2018).

Hemodialisis Centre dapat diartikan tempat pembersihan darah dari zat-zat buruk bagi tubuh pasien melalui proses penyaringan di luar tubuh menggunakan mesin dialysis. Dengan peresmian Gedung Hemodialisis Centre ini, Fachrori mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Khususnya kepada para pasien sakit ginjal, dimana jumlah alat untuk cuci darah ditambah di RSUD Raden Mattaher, dari sebelumnya 15 unit menjadi 38 unit, dan direncanakan menjadi 42 alat. "Memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat," ungkap Plt. Gubernur Jambi. 

Dalam berbagai kesempatan, kesehatan seringkali menjadi perhatian Plt. Gubernur Jambi. Fachrori Umar menjelaskan upaya menjaga kesehatan dengan melakukan pola hidup sehat dan olahraga. "Tidak merokok, minum air putih yang banyak, makanan seimbang," ujar Plt. Gubernur Jambi. 

Dihadapan pasien yang mengalami sakit ginjal hingga harus cuci darah, Fachrori Umar menegaskan, selain melakukan pengobatan medis, setiap penyakit harus disikapi dengan memperbanyak doa serta meningkatkan amal ibadah agar diberi kesembuhan dan kekuatan mental dalam menjalani proses pengobatan.

“Banyak beribadah serta berdoa diberi kekuatan karena semua penyakit merupakan ujian dalam kehidupan," katanya.

Plt. Direktur RSUD Raden Mattaher, Drg.Iwan Hendrawan  menerangkan, hampir satu tahun untuk menambahkan serta menyiapkan Hemodialisis Centre.

“Berupaya bagaimana penghematan uang daerah tapi kita bisa memanfaatkan uang dari pihak ketiga. Jadi, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak ketiga, 80% untuk menyiapkan ruangan itu adalah dari pihak vendor-vendor jadi bukan dana rumah sakit," kata Drg. Iwan Hendrawan.

Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher sebagai rumah sakit rujukan di Provinsi Jambi harus ditingkatkan kualitas dan peralatan guna meningkatkan kualitas kesehatan di Provinsi Jambi. 

“Meningkatkan kualitas SDM dan peralatan ini juga sangat dibutuhkan dan selama 2 tahun dengan program Jambi TUNTAS 2021 kita merasakan sokongan dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk peningkatan fasilitas yang ada," katanya.

Sebelumnya, hanya ada 15 alat untuk cuci darah di RSUD Raden Mattaher, saat ini sudah mencapai 38 dan direncanakan menjadi 42 alat untuk memenuhi kebutuhan pasien yang terus meningkat.

“Penyakit ini makin lama makin meningkat, memang banyak yang harus kita kembangkan agar pelayanan di Rumah Sakit ini bisa lebih meningkat. Terima kasih atas perhatian dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi memotivasi kami untuk bisa meningkatkan pelayanan," ujar Iwan. 

Pada kesempatan tersebut, Plt. Gubernur Jambi memberikan bingkisan kepada Mat Rizal, pasien yang telah menjalani proses cuci darah selama sebelas tahun.

Mat Rizal menuturkan penyakit ginjal yang dideritanya mulai terasa sejak berumur 19 tahun, dimana dirinya sering terlihat pucat dan lama kelamaan buang air kecilpun mulai berkurang atau sedikit. "Dulu saya atlet beladiri karate makan dan minum seperti biasanya, sejak 2007 sampai sekarang melakukan cuci darah," kata  Mat Rizal. 

Mat Rizal mengaku bahwa dirinya tetap semangat menjalani proses cuci darah di RSUD Raden Mattaher. "Tetap semangat menjalani proses ini," katanya. (JP-Hms/Lee)

Pemprov Jambi Minta Gas 3Kg Jangan Langka

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si.Humas
Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si meminta stok Gas Elpiji 3Kg jangan langka di Provinsi Jambi. Sekda Provinsi juga menindaklanjuti usulan dari Bupati/Walikota Se Provinsi Jambi untuk melakukan penyesuaian HET Elpiji Subsisdi Tabung 3 Kg.

Hal itu dikatakan Sekda Prov Jambi M Dianto saat memimpin langsung Rapat Pembahasan Usulan Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Subsidi Tabung 3 Kg Tahun 2018, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Rabu (18/4/2018) siang. 

M Dianto menyampaikan, rapat membahas soal rencana kenaikan HET elpiji subsidi tabung 3 Kg, yang menurut pantauan dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dan sesuai dengan kondisi di lapangan, HET ini tidak stabil. HET sendiri ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Jambi terakhir pada tahun 2014 dan sampai saat ini belum ada kenaikan.

Dia juga berharap sekaligus menekankan agar dengan usulan penyesuaian HET, tidak terjadi kelangkaan stok gas tabung 3 Kg dan harga di masyarakat tidak liar.

“Sudah sekitar 4 tahun HET ini tidak mengalami kenaikan. SK Gubernur Jambi terakhir mengenai HET ini pada tahun 2014. Jadi sudah sewajarnya HET ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seiring dengan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menaikkan HET elpiji subsidi tabung 3 Kg,” katanya.

Dikatakan, seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi merespon dengan baik rencana kenaikan HET elpiji subsidi 3 Kg, dengan catatan elpiji subsidi 3 Kg ini stoknya tersedia dan tidak terjadi kelangkaan, serta para agen di Provinsi Jambi menyesuaikan dengan HET yang sudah ditetapkan nantinya.

“Guna membahas lebih lanjut mengenai rencana kenaikan HET elpiji subsidi ini, kami akan membentuk tim untuk mengkaji pada kisaran berapa HET yang baru serta tim untuk mengawasi di lapangan, agar HET nantinya semua sama di para agen. Saya juga meminta kepada Kabupaten/Kota, untuk mengawasi elpiji subsidi ini, seperti halnya mengawasi minyak tanah beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Lebih lanjut, M Dianto mengatakan, kenaikan dari HET elpiji subsidi ini juga bertujuan untuk mengendalikan HET dikalangan para agen supaya harga tidak liar dan meminta pihak Hiswana Migas untuk melakukan pencerahan dan pengawasan kepada para agen yang menyalurkan elpiji subsidi ke Kabupaten/Kota agar menjual elpiji subsidi ini kepada orang yang tepat.

“Kita menaikkan HET ini karena ingin mengendalikan HET dikalangan para agen serta HET tidak mengalamai kenaikan dalam rentang waktu yang lama, dimana tingkat inflasi juga telah mengalami perubahan sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk kelayakan kenaikan HET yang baru serta pelaksanaannya, nanti akan ditentukan oleh tim setelah melakukan beberapa kajian dan diputuskan dengan SK Gubernur Jambi,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi dan Perekonomian SDA Setda Provinsi Jambi, Muktamar Hamdi,SE,MM juga mengatakan, rapat ini untuk menindaklanjuti usulan dari Bupati/Walikota se Provinsi Jambi terkait penyesuaian HET elpiji subsidi. Jadi, penyesuaian HET elpiji subsidi merupakan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pihak Hiswana Migas, akan melakukan review agar disesuaikan dengan kondisi saat ini.

“Sesuai dengan regulasinya, kenaikan HET ini mempertimbangkan inflasi yang terjadi, kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan suku cadang dan beberapa kenaikan lainnya yang telah terjadi saat ini,” tutur Muktamar.

Muktamar mengharapkan, hasil kesepakatan bersama dalam mengambil kebijakan ini, bisa menguntungkan semua pihak, baik masyarakat maupun pihak Hiswana Migas sebagai penyalur elpiji subsidi ini.(JP-Hms/Lee)

Kasus Grativikasi Zumi Zola, 5 Kabid PUPR Provinsi Jambi Diperiksa KPK

Kabiro Humas KPK RI Febri Diansyah.IST
Jambipos Online, Jambi-Lima pejabat Kepala Bidang (Kabid) Dinas PUPR Provinsi Jambi ikut dimintai keterangan oleh Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus grativikasi yang menjerat Gubernur Jambi non Aktif Zumi Zola dan mantan Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi H Arfan.

Dari keterangan Kabiro Humas KPK RI Febri Diansyah kepada wartawan, Rabu (18/4/2018), lima mantan pejabat Kabid PUPR Provinsi Jambi yang dimintai keterangan yakni Kabid SDA Dinas PUPR Periode 2016-2017 Ibnu Ziadi, Kabid SDA Dinas PUPR Periode Februari 2017- Agustus 2017 Edi Fernanda, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Periode 2016-2017 Tetap Sinulingga, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Rudi Teja, Kabid Bina Marga Periode 2017 Budi Nurahman.

Selain lima mantan pejabat Kabid PUPR Provinsi Jambi itu, Penyidik KPK, Senin (18/4/2018) juga 2 pihak swasta, mereka H Syamsun Yahya Direktur PT Maha Rupa Abadi, Indra Marzuki Direktur CV Duta Panca Laksana.

Daftar Saksi Dipanggil KPK

Saksi yang sudah dipanggil KPK antara lain Dirut PT Merangin Karya Sejati, Ismail Ibrahim alias Mael; pegawai PT Merangin Karya Sejati, Nano; Direktur PT Hendy Mega Pratama, Irawan Nasution; Direktur PT Blistik Jaya, Djamino; Dirut PT Usaha Batanghari, Abdul Kadir; Direktur PT Dua Putri Persada, Fatmawati; serta Hardono alias Aliang.

Kemudian S Dolly Tambunan yang merupakan Direktur CV. Anton Putra Pratama Mandiri, Hasanuddin Dirut PT. Giant Eka Sakti, Paut Syakarin Swasta, Arnold Direktur PT Andika Persaktian Abadi, Kendrie Aryon Alias Akeng Dirut PT. Perdana Lokaguna dan Rudi Ardiyansyah CV Sorot Jambi.

Selanjutnya Subakti, Karyawan PT. Sanubari Megah Perkasa, Sumarto Lias Aping pemilik PT. Sanubari Megah Perkasa, Rosnita, Direktur CV. Bedaro Persada Abadi, Naufal pihak swasta dan Syafrianto adalah Direktur CV. Bina Mandiri.

Berikutnya Pengusaha Jambi lainya yakni Karyadi (Swasta), Suarto (Direktur PT Nai Adhipati Anom), Furqon, Direktur PT Sarang Teknik Canggih, Widiantoro Direktur PT Bintang Megas Raksa, Cecep dan Endria  (Swasta). (JP-Lee)

Big Bos Miras Maut (Samsudin Simbolon) Menyerah di Perbatasan Sumsel-Jambi

Big Bos Miras Maut Menyerah di Perbatasan Sumsel-Jambi Samsudin Simbolon, big bos miras oplosan. (Foto: istimewa) 

Maut Miras Oplosan 

Jambipos Online, Bandung - Pelarian Samsudin Simbolon, big bos minuman keras (miras) oplosan yang menewaskan puluhan orang di Cicalengka berakhir. Samsudin ditangkap di perbatasan Sumatera Selatan (Sumsel)-Jambi.

“(Ditangkap) tadi pagi di daerah perbatasan Sumsel dan Jambi," ujar Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi detikcom via pesan singkat, Rabu (18/4/2018). "(Ditangkap) tadi pagi di daerah perbatasan Sumsel dan Jambi," ucapnya.

Samsudin Simbolon ditangkap tim gabungan Polres Bandung dan Dit Res Narkoba Polda Jawa Barat. Ia ditangkap kemarin sekitar pukul 01.00 WIB. Sebelumnya polisi menetapkan Syamsudin sebagai buronan kasus miras. Pria tersebut mendistribusi dan membuat miras oplosan.

Miras tersebut mematikan. Tercatat 45 orang warga Kabupaten Bandung tewas usai menenggak miras yang disebut-sebut berjenis ginseng. Sebelumnya polisi menetapkan Samsudin sebagai buronan kasus miras. Pria tersebut mendistribusi dan membuat miras oplosan.

Miras tersebut mematikan. Tercatat 45 orang warga Kabupaten Bandung tewas usai menenggak miras yang disebut-sebut berjenis ginseng.

Wakapolri akan Pimpin Ekspose S Simbolon

Rencananya kasus miras maut dirilis langsung Wakapolri Komjen Syafruddin di Cicalengka. “Besok siang akan diekspose di alun-alun Cicalengka," ucap Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi detikcom via pesan singkat, Rabu (18/4/2018).
Penampakan Bungker di Rumah Mewah Big Bos Miras Oplosan Maut. Polisi menggeledah sebuah rumah mewah Jalan Raya Bypass Bandung-Garut, Cicalengka. Ditemukan sebuah bungker tempat memproduksi dan menyimpan miras oplosan. Detik.com
Kabid Humas Polda Jabar AKBP Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Wakapolri akan langsung datang. "Nanti pak Wakapolri akan hadir," kata Truno via pesan singkat.

Selain rilis penangkapan, akan dilakukan juga pemusnahan barang bukti. Sejumlah barang bukti yang ditemukan di kediaman mewah Samsudin rencananya dimusnahkan. “"Termasuk pemusnahan barang bukti," katanya.

Samsudin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah memproduksi miras secara ilegal, di mana miras hasil oplosannya telah menewaskan 45 wargga Cicalengka hanya dalam satu pekan. 

Ngumpet di Sejumlah Lokasi

Samsudin Simbolon, big bos minuman keras (miras) maut di Cicalengka ditangkap di perbatasan Sumatera Selatan (Sumsel) - Jambi. Sebelum tertangkap, Samsudin bersembunyi di beberapa tempat.

"Pernah ke Banten, Merak, Lampung, Pekanbaru, Palembang dan akhirnya ditangkap," ucap Kapolda Jawa Barat Irjen Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi detikcom via pesan singkat, Rabu (18/4/2018).

Agung menuturkan sejak berita sejumlah warga tewas, Samsudin kabur dari rumah mewahnya yang memiliki bunker pembuatan miras. Dia kabur melalui perjalanan darat.

Baca juga: Big Bos Miras Maut Menyerah di Perbatasan Sumsel-Jambi

Awalnya, Samsudin berangkat dari Bandung menuju ke Banten. Dari Banten, ia menyebrang ke Lampung. Sampai di Lampung, ia kembali melakukan perjalanan menuju ke Pekanbaru. "Di Pekanbaru menginap dua hari," kata Agung.

Setelah dari Pekanbaru, Samsudin kemudian berangkat lagi menuju ke Palembang. Hingga akhirnya, semalam sekitar pukul 01.00 WIB, ia ditangkap tim gabungan Dit Reskrimum, Dit Res Narkoba dan Polres Bandung di perbatasan Palembang - Jambi. "Dia memang niatnya untuk kabur saja," katanya.(JP)




Uni Eropa Tinjau Pengelolaan Sawit di Provinsi Jambi

Pemprov Jambi Berkomitmen ImplementasikanPengelolaan Sawit Ramah lingkungan 
Jamuan Makan Malam Pemerintah Provinsi Jambi dengan Executive Oil Palm Program for Ambassadors, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (16/4/2018) malam.Humas
Jambipos Online, Jambi-Tim Uni Eropa yang tergabung dalam Executive Oil Palm Program for Ambassadors melakukan peninjauan pengelolaan kelapa sawit di Provinsi Jambi. Sementara Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berkomitmen untuk mengimplementasikan pengelolaan kelapa sawit dengan sistem yang ramah lingkungan.

Hal itu dikemukakan Fachrori dalam Jamuan Makan Malam Pemerintah Provinsi Jambi dengan Executive Oil Palm Program for Ambassadors, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (16/4/2018) malam.

Fachrori menjelaskan, sub sektor perkebunan merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi di Provinsi Jambi, karena ada lebih kurang 629.836 petani yang bercocok tanam dibidang perkebunan dengan jumlah areal 1,4 juta hektare.

“Perkebunan kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang dominan, serta memegang peranan penting dan posisi yang strategis di Provinsi Jambi, ini dapat dilihat dari peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pusat perkebunan," ujar Fachrori.

Fachrori menerangkan, perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi didukung dengan iklim yang cocok, infrastruktur yang memadai, potensi pasar dan budaya masyarakat sendiri. Pembangunan perkebunan kelapa sawit harus dipertahankan secara berkelanjutan, tata cara kelola yang benar dengan memperhatikan unsur ramah lingkungan.

“Ada berbagai rintangan dan beberapa masalah dalam pengembangan komoditas perkebunan kelapa sawit ini. Berbagai stigma negatif muncul, baik secara regional, nasional dan internasional, yang terkait isu kerusakan lingkungan, permasalahan lahan dan hubungan sosial yang kurang harmonis dengan masyarakat sekitar perusahaan," terang Fachrori.

Fachrori mengungkapkan, dalam rangka mengantisipasi stigma negatif tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan kelapa sawit yang ramah lingkungan, seperti membuka lahan tidak dengan membakar, penggunaan pupuk dan pestisida yang sesuai ketentuan, serta penerapan sistem mekanisasi yang baik.

Lebih lanjut, Fachrori mengucapkan terima kasih karena telah memilih Provinsi Jambi sebagai tempat pelaksanaan program ini.

“Saya berharap seluruh peserta menyaksikan langsung praktek perkebunan kelapa sawit di Jambi dan dapat menjawab black campaign terhadap perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, serta mengharapkan kegiatan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi manajemen perkebunan kelapa sawit yang baik," kata Fachrori.

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri RI, Dr.Siswo Pramono menyampaikan, program ini telah direncanakan oleh Kemenlu sebelumnya, tahun kemarin Kemenlu telah bekerjasama dengan Universitas Negeri Jambi (Unja) melalui program Summer Course Palm Oil yang diikuti oleh peserta dari Jerman, Spanyol dan berbagai kawasan Eropa lainnya. 

Peserta tersebut belajar mengenai palm oil di Unja dan melakukan praktek lapangan di beberapa perkebunan.

“Kami memiliki niat untuk lebih memperkenalkan Jambi kepada dunia, karena Jambi memiliki potensi yang luar biasa. Tahun kemarin kami juga telah berjanji akan membawa lagi lebih banyak tamu-tamu dari luar negeri untuk bisa ikut menyumbang dalam berbagai bentuk untuk pembangunan di Jambi," tutur Siswo.

Siswo mengemukakan, untuk itu pada hari ini Kemenlu membawa para Duta Besar dari Uni Eropa untuk bisa melihat langsung mengenai praktek-praktek yang terbaik mengenai kelapa sawit di Provinsi Jambi.

“Hari ini para Duta Besar telah dibawa mengunjungi PT. Asian Agri dan melihat langsung aspek manajemen, aspek suistainability (berkelanjutan), serta melakukan dialog dengan para petani. Besok kita masih akan melanjutkan kunjungan ke PTPN VI serta melihat pengembangan lahan kelapa sawit tumpang sari yang telah dikembangkan oleh Unja dan bekerjasama dengan Institusi Jerman. Kita juga akan mengunjungi tower untuk melihat unsur iklim terkait dari perkebunan kelapa sawit ini," ungkap Siswo.

Lebih lanjut, Siswo mengucapkan terima kasih kepada Plt. Gubernur Jambi yang telah mensupport program ini dan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan selama berada di Provinsi Jambi.

Duta Besar Uni Eropa, Vincent Guerend menyampaikan, hari ini rombongan dari Duta Besar Uni Eropa telah banyak melakukan diskusi tentang perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi, dimana perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi sangat luar biasa dengan menggabungkan teknik tradisional dengan teknik modern, yang menjadikan perkebunan kelapa sawit di Jambi sangat baik sekali.

“Kita tadi telah berbicara banyak dan Bapak Gubernur mengatakan tentang potensi yang ada di Provinsi Jambi seperti, kelapa sawit, batubara, dan minyak bumi. Ada hal yang perlu digarisbawahi yaitu kelapa sawit merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi," ujar Vincent.

“Kami merasa senang karena Bapak Gubernur Jambi menekankan kepada perusahaan kelapa sawit untuk mengikuti peraturan, khususnya untuk ramah terhadap lingkungan," sambung Vincent.

Vincent mengatakan, pihak Uni Eropa sangat senang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, banyak perusahaan dari Uni Eropa yang melakukan investasi di Indonesia dan pada kenyataannya, ada sekitar 1,1 juta orang Indonesia bekerja di perusahaan Uni Eropa.

“Kami berniat untuk terus melakukan kerjasama dengan Provinsi Jambi guna meningkatkan pembangunan dan perekonomian di Provinsi Jambi," kata Vincent.(JP-Hms-Richi)







Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum

Plt Gubernur Jambi Minta ASN Berkerja Cerdas, Cepat, dan Berkualitas

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, 
Jambipos Online, Jambi-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum, meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mampu meningkatkan dan memilihara displin serta membangun kemampuan untuk berkerja cerdas, cepat dan berkualitas yang berlandaskan iman dan taqwa serta penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hal itu disampaikan Fachrori Umar saat menjadi Inspektur Upacara Hari Kedisplinan Aparatur Sipil Nasional (ASN) dan Launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Kependudukan, bertempat di Lapangan Depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (17/4/2018).

“Tantangan pekerjaan di era globalisasi dan keterbukaan saat ini akan semakin kompleks, untuk itu, aparatur harus dapat meningkatkan dan memilihara disiplin serta membangun kemampuan untuk berkerja cerdas, cepat dan berkualitas, yang dilandasi iman dan taqwa serta penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi," ujar Fachrori.

Lebih lanjut, Fachrori ajak ASN untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan diri, wawasan tentang berbagai persoalan pemerintahan dan kemasyarakatan. "Dengan bekal pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, kita dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik kepada masyarakat, terutama sekali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk administrasi kependudukan," lanjut Fachrori.

“Sebagaimana kita ketahui dalam menjawab berbagai tantangan dan dinamika yang semakin kompleks di tahun 2018, dan untuk mengimplementasikan semboyan yang selalu didengungkan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Dukcapil Bisa dan Pelayanan yang Membahagiakan, maka dicanangkanlah Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang dilaunching hari ini," terang Fachrori.

“Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ tanggal 7 Februari 2018 tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, untuk diinstruksikan kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi dan kewenagan untuk melaksanakan GISA di daerah masing-masing," ujar Fachrori.

“Pedomani 4 Program GISA yaitu Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, Program Sadar Pemutahiran Data Penduduk, Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan sebagai satu-satunya data yang dipergunakan untuk kepentingan, serta Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat yang Bahagia," tutur Fachrori.

Dirinya menyambut baik dilaksanakannya kegiatan tertib administrasi ini dengan harapan terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Provinsi Jambi ini. 

"Dengan dilaksanakannya Tertib Administari Kependudukan, saya berharap dengan dimilikinya dokumen kependudukan seperti Akte dan KTP, semakin membuka akses masyarakat miskin khususnya dalam mengakses berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti rastra/raskin, Program Keluarga Harapan (PKH), Beasiswa Miskin, Jaminan Kesehatan Nasional Dan Daerah," Pungkas Fachrori.

Launching Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dilaksanakan di halaman depan Kantor Gubernur Jambi, di dekat Rumah Adat Jambi, dibuka selama 3 hari dengan target pendaftaran 2 ribu orang per hari dengan sasaran 3 juta lebih penduduk Provinsi Jambi yang memiliki KTP. Setelah tiga hari, pendaftaran dilakukan di 11 kabupaten/ kota se Provinsi Jambi.

Selain itu, pada kesempatan ini diadakan demo Terjun Payung Prajurit Gabungan Pasukan Khusus TNI Angkatan Laut, dilanjutkan dengan pelepasan balon ke udara oleh Plt Gubernur Jambi.

Turut serta pada kesempatan ini, Sekda Provinsi Jambi, Drs.H.M.Dianto,M.Si, Pjs. Bupati Kerinci Agus Sunaryo, Pjs. Bupati Merangin Husairi, Pjs. Walikota Jambi Muhamad Fauzi, Waki Bupati Sarolangun Hilalatil Badri, Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Amir Sakib, para OPD lingkup Pemrov Jambi, serta para undangan lainnya. (JP-Hms-Sapra Wintani)

Menerka Pelantang Hakim Disidang Putusan Erwan Malik-H Arfan dan Saifudin

Written By jambipos-online on Selasa, 17 April 2018 | 08:38

Terdakwa-JPU KPK-Penasehat Hukum-Para Hakim Tipikor.
Jambipos Online, Jambi-Setelah mendengarkan penyampaian pembelaan (pleidoi) tiga terdakwa kasus suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2018 Rp 4,2 Triliun, Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (16/4/2018), Lima Majelis Hakim Tipikor Jambi yang diketuai Badrun Zaini akan memutuskan hukuman kepada ketiga terdakwa pada Kamis 26 April 2018.

Kelima hakim akan menyampaikan pendapat dari hasil fakta persidangan selama ini. Apakah tuntutan 30 bulan penjara serta denda masing-masing terdakwa Rp 100 Juta akan sejurusan dengan hakim, atau tambah atau bisa saja dibawahnya? Tentunya hanya para hakim yang bisa menjawabnya. 

Menerka pelantang (putusan dengan pengeras suara) hakim pada Kamis 26 April 2018 mendatang, akan menjadi tonggak penegakan hukum di Provinsi Jambi. Apakah keadilan itu masih pada relnya, atau bisa keluar rel akibat pengaruh tertentu. 

Tentunya masyarakat Provinsi Jambi akan tertuju pada sidang putusan Kamis 26 April 2018 mendatang, apakah ketiga terdakwa hukumannya dibawah atau diatas tuntutan jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).   

Dari fakta persidangan pleidoi, Erwan Malik, Arfan, dan Saifuddin mengaku memberikan suap kepada anggota DPRD karena terpaksa serta atas perintah dan persetujuan atasan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi diminta membebaskan para terdakwa.

Dalam sidang pembelaan itu, mantan Asisten III Setda Provinsi Jambi, Saifudin dengan menagis meminta keringanan hukuman dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (16/4/2018). Pada sidang pembelaan ini, Saipudin mendapat giliran pertama menyampaikan pembelaannya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Senin (16/4/2018).

Dalam penyampaian pembelaannya, Saipudin bersumpah bahwa dirinya hanya menjalankan perintah atasannya. Meski dirinya merasa takut dan tidak tenang, namun hal itu harus dilakukan demi perintah atasan.

“Itu alasannya saya menjalankan perintah ini. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi Jambi. Semoga dengan pengorbanan ini bisa membuat Pemerintah Jambi lebih baik,” ujarnya sembari terisak.

Namun demikian, Saipudin merasa bersalah, dan mengaku menyesal. Dia mengharap masyarakat tidak menilainya hina, karena apa yang dilakukan adalah demi kepentingan banyak orang. “Jangan menganggap saya hina, karena saya juga bagian dari kalian," ujar Saipudin.

Saipudin juga menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki tanggung jawab terhadap istri dan dua anaknya, serta ibunya yang sudah berumur 100 tahun, yang sejak kasus ini tidak bertemu lagi dengan dirinya.

Dengan alasan itu, Saipudin meminta majelis hakim memutuskan hukumannya seringan-ringannya supaya dapat menjalankan masa pensiunnya. “Saya mohon hukuman yang seringan-ringannya,” katanya. 

Sementara Penasehat hukum Saipudin, Mara Johan, menegaskan dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2018, kliennya hanya menjalankan tugas atau perintah atasan, yaitu Zumi Zola selaku Gubernur Jambi, yang juga disebutnya sebagai pelaku utama.

“Terdakwa hanya membantu pelaku utama Gubernur Jambi Zumi Zola," kata Mara Johan dalam nota pembelaannya.

Sehingga Mara Johan tidak sepakat dengan tuntutan JPU KPK dalam Pasal 5 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Mara Johan pun meminta agar majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk menyatakan terdakwa Saipudin tidak bersalah dan membebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan JPU.

“Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohom putusan seadil-adilnya," ujar Mara Johan.

Sementara Penasihat hukum terdakwa Erwan Malik, Adhi R Faiz pada sidang tersebut mengatakan, Erwan Malik tidak memiliki kewenangan menyetujui pemberian suap kepada DPRD untuk pengesahan APBD. Sebab Erwan Malik hanya menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

Dikatakan, Erwan Malik terpaksa menerima permintaan anggota dewan soal uang ketok palu atau pengesahan APBD Jambi karena adanya ancaman DPRD menolak menghadiri sidang mengenai pengesahan APBD Jambi. Pemenuhan permintaan uang ketok palu APBD dari DPRD tersebut juga dilakukan setelah dikonsultasikan dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Yang menyampaikan uang ketok palu tersebut kepada anggota DPRD, yaitu Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PUPR) Provinsi Jambi dan Asisten III Pemprov Jambi,” katanya.

Adhi R Faiz juga membantah dakwaan hakim yang mengatakan bahwa Erwan Malik menyetujui pemberian suap pengesahan APBD Jambi kepada DPRD agar Erwan Malik ditetapkan menjadi sekretaris daerah definitif. Karena dalam kenyataannya Erwan Malik turut mengikuti lelang jabatan Sekda Pemprov Jambi.

Sementara itu, Erwan Malik pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor Jambi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi, Badrun Zaini tersebut menjelaskan, dirinya dimanfaatkan dalam kasus suap pengesahan APBD Jambi.

FB
Erwan Malik sebenarnya sudah tahu bahwa yang ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi Sekda Pemprov Jambi hasil lelang jabatan bukan dirinya, melainkan HM Dianto. Namun dirinya tetap diminta menjalankan tugas dalam kasus pemenuhan permintaan anggata DPRD mengenai uang ketok palu pengesahan APBD.

"Saya tiga kali dipanggil ke kantor Cornelis Buston. Baik sendiri maupun bersama Arfan Oktober 2018. Saya dipanggil terkait dengan adanya permintaan para anggota DPRD untuk mendapatkan uang dengan jumlah tertentu agar para anggota dewan bersedia mengikuti sidang pengesahan APBD Jambi 2018. Kemudian saya menyampaikan permintaan DPRD tersebut kepada Gubernur Jambi dan Gubernur Jambi memberikan sinyal agar saya mengusahakan uang ketok palu tersebut,” katanya.

Minta Dibebaskan

Sementara Penasehat hukum terdakwa H Arfan, Suseno, mengatakan bahwa kliennya tidak terbukti bersalah. Oleh karena itu, Suseno meminta agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan jaksa penuntut umum.

Kata Suseno, H Arfan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dan dituntut oleh JPU KPK. “Kami memohon untuk dibebaskan," tegas Suseno.

Dalam pledoinya, Suseno menyebut jaksa KPK hanya melakukan copy paste fakta yuridis terhadap keterangan saksi yang tidak ada kaitanya dengan terdakwa Arfan dalam surat tuntutannya. “Oleh karena itu, kami meminta majelis hakim mengesampingkan keterangan tersebut," ujarnya.

Sementara itu soal unsur setiap orang, Suseno juga menyatakan tidak sependapat. Untuk menentukan setiap orang harus diuraikan dalam unsur pidana. Jika unsur pidana atau unsur lain tidak terpenuhi maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula.

Terhadap unsur memberikan sesuatu, dia juga menyatakan tidak sependapat dengan JPU. Menurutnya, Arfan tidak punya kepentingan terhadap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. “Tidak ada motif penyuapan, semata-mata adalah berdasar perintah atasan," katanya. 

Sehingga, lanjut Suseno, terdakwa hanyalah membantu atau menjalankan perintah atasan yaitu Gubernur Jambi, Zumi Zola. Sehingga yang bertanggung jawab menurutnya adalah Zumi Zola. Terhadap penyampaian pembelaan ketiga terdakwa itu, JPU KPK menyatakan tetap pada tuntutannya. (JP-Asenk Lee Saragih)

Berita Terkait Persidangan

19. Dakwaan, Supriono Terima Rp 400 Juta)
20. Mendagri Tunjuk H Fachrori Jadi Plt Gubernur Jambi


Berita Terkait OTT KPK





Berita Lainnya

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada

Jambi: Niat Bangun Stadion Internasional Belum Ada
Klik Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar

Dahlan Iskan: 75 Persen Pemilik Media Siber Mantan Wartawan Surat Kabar
Sebanyak 75 persen pendiri dan pemilik media siber di Indonesia merupakan bekas wartawan surat kabar. Saat ini tercatat sebanyak 43.300 media siber di seluruh Indonesia. Klik Gambar Untuk Selengkapnya

Olahraga di Jambi Makin Merosot?

Olahraga di Jambi Makin Merosot?
Catatan Ringan: KLIK Gambar Untuk Berita Selengkapnya

Ragam Berita

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima

Terimakasih Astra, Dengan Go-Car, Kami Tak Lagi Bonceng Lima
KLIK Gambar Untuk Beritanya

RUANG IKLAN

RUANG IKLAN
Bahan Iklan Krim Ke Email: redaksijambipos@gmail.com (Harga Nego Selera Konsumen)

Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik
Pahami dan Taati. KLIK Gambar Selengkapnya

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT

Jurus Sakti KPK Itu Bernama OTT
KLIK GAMBAR UNTUK NEWS SELENGKAPNYA

RAGAM BERITA LAINNYA

.

.
.

Portal Berita Polda Jambi (TribrataNews)

Portal Berita Polda Jambi (TribrataNews)
Klik Benner Untuk Mengunjunginya

.

.
KLIK Benner Untuk Info SOKSI

.

.
Portal Berita Khusus Berita Wisata Provinsi Jambi. KLIK BENNER