. Korupsi Ketok Palu APBD Provinsi Jambi, KPK Tahan 4 Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019 | Jambipos
Home » , » Korupsi Ketok Palu APBD Provinsi Jambi, KPK Tahan 4 Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019

Korupsi Ketok Palu APBD Provinsi Jambi, KPK Tahan 4 Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019

Written By jambipos-online on Kamis, 17 Juni 2021 | 17:17

Korupsi Ketok Palu APBD Provinsi Jambi, KPK Tahan 4 Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2014-2019. (Istimewa)

Jambipos, Jambi
-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan empat mantan anggota DPRD Provinsi Jambi (periode 2014-2019) sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Mereka ialah Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.

Setelah diumumkan sebagai tersangka, Wiwit Cs langsung ditahan komisi anti rasuah itu, Kamis sore (17/6/2021).  

 "Mencermati fakta-fakta persidangan serta didukung bukti permulaan yang cukup sehingga KPK menaikkan ke penyelidikan dan kemudian pada 26 Oktober 2020 ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan para tersangka," kata Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (17/6/2021), seperti dilansir Detik.com.

Setyo menuturkan keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus ini diawali dengan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 28 November 2017 lalu. Dalam perkembangannya, KPK mengungkapkan bahwa praktik uang 'ketok palu' tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 saja, tapi juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Para tersangka menerima suap dengan nominal berbeda-beda. Fahrurrozi dan Zainul Arfan menerima sekitar Rp375 juta, sementara Arrakhmat Eka Putra dan Wiwid Iswhara menerima sekitar Rp275 juta.

Setyo mengatakan, demi kepentingan penyidikan pihaknya menahan para tersangka untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak 17 Juni hingga 6 Juli 2021.

"FR [Fahrurrozi] dan AEP [Arrakhmat] ditahan pada Rutan KPK Kavling C1. WI [Wiwid] dan ZA [Zainul] ditahan pada Rutan KPK Gedung Merah Putih," kata Setyo.

Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses hukum tersebut terdiri dari Gubernur Jambi Zumi Zola, pimpinan DPRD Jambi, pimpinan Fraksi DPRD Jambi, dan pihak swasta.

Divonis
Seperti diberitakan sebelumnya, tiga orang mantan anggota DPRD Provinsi Jambi yang terlibat kasus suap uang ketok palu atau pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi senilai Rp 5 miliar divonis hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp 200 juta. Vonis hakim tersebut lebih rendah satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lima tahun.

Ketiga anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 – 2019 yang divonis hukuman penjara tersebut, Zainal Abidin, Effendi Hatta dan Muhammadiyah. Selain divonis hukuman penjara dan denda, hak politik ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut juga dicabut selama lima tahun.

Vonis hukuman terhadap para mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut disampaikan Katua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Yandri Roni pada sidang putusan kasus suap RAPBD 2018 Provinsi Jambi di Pengadilan Tipikor Jambi, Kamis (27/2/2020).

Yandri Roni dalam amar putusannya mengatakan, berdasarkan hasil persidangan, keterangan saksi dan bukti-bukti, ketiga mantan anggota DPRD Provinsi Jambi terbukti terlibat dalam kasus suap RAPBD 2018 Provinsi Jambi senilai Rp 5 miliar. 

Atas perbuatan tersebut para terdakwa dinyatakan melanggar Undang-Undang (() Republik Indonesia (RI) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Ketiga terdakwa juga mengakui bahwa mereka menerima uang suap untuk pengesahan RAPBD 2018 Jambi. Karena itu unsur menerima suap telah terpenuhi. Fakta-fakta dan keterangan saksi di persidangan juga membuktikan ketiga terdakwa terbukti menerima suap pengesahan RAPBD 2018 Provinsi Jambi,”katanya.

Dikatakan, perbuatan yang memberatkan para terdakwa di persidangan, yaitu secara sadar menerima uang suap yang jelas jelas melanggar hukum. Para terdakwa tidak mendukung peran pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta terdakwa telah merusak tatanan pengesahan RAPBD Jambi dengan cara menerima suap.

“Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain, terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan mau berterus terang di hadapan majelis hakim. Para terdakwa juga sudah mengembalikan uang suap yang telah diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan jumlah uang yang mereka diterima,”katanya.

Khusus untuk terdakwa Effendi Hatta, lanjut Yandri Roni, terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 100 juta. Jika jika tidak dibayarkan dalam waktu tiga bulan, maka harta benda terdakwa akan disita. Jika harta benda terdakwa tidak cukup membayar ganti rugi, maka hukuman terdakwa ditambah selama tiga bulan.

Menanggapi vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi tersebut, para terdakwa melalui penasihat hukumnya, Nelson Freddy mengatakan pikir-pikir. Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Iskandar Marwoto juga menyatakan pikir-pikir.

Seperti pernah diberitakan, kasus suap pengesahan RAPBD 2018 Provinsi Jambi senilai Rp 5 miliar terungkap ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemeirntah Provinsi (Pemprov) Jambi, Erwan Malik, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Arfan, Asisten III Pemprov Jambi, Syaifudin dan Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Provinsi Jambi, Supriyono.

Kasus suap RAPBD 2018 Provinsi Jambi tersebut juga melibatkan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Seluruh pejabat Pemprov Jambi, Gubernur Jambi dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang terlibat suap pengesahan RAPBD Jambi tersebut kini sudah mendekam di penjara. Sedangkan beberapa orang anggota DPRD Provinsi Jambi 2014 – 2019 yang diduga terlibat suap tersebut kini masih menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jambi. (JP-Asenk Lee Saragih)

Berita Terkait 


Berita Terkait
Share this article :

Posting Komentar

Komentar Dilarang Melanggar UU ITE

Dirgahayu RI Ke 76

Dirgahayu RI Ke 76
Dra Hj Elviana MSi

JAMBI MANTAP

Rasa Optimisme Pembangunan GKPS Tanah Kanaan Jambi Bersama St Radipoh Hasiholan Sinaga SH

Rasa Optimisme Pembangunan GKPS Tanah Kanaan Jambi Bersama St Radipoh Hasiholan Sinaga SH
KLIK Benner Untuk Beritanya

Sebesar Rp 211 Miliar Refokusing APBD Provinsi Jambi Seperti “Menggarami Laut”

Sebesar Rp 211 Miliar Refokusing APBD Provinsi Jambi Seperti “Menggarami Laut”
KLIK Benner Untuk Beritanya

Garis Tangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni Jadi Wali Kota dan Wali Kota Sungaipenuh

Garis Tangan Ahmadi Zubir-Alvia Santoni Jadi Wali Kota dan Wali Kota Sungaipenuh
Nyaris Gagal Maju Pilkada Karena Gerakan Rival Borong Partai

Halaman FB Media Lintas Sumatera

 

Copyright © 1998. Jambipos Hak Cipta PT JAMBI POS MULTI MEDIA