Petani sawit di Merangin melakukan unjukrasa di kantor bupati Merangin, Selasa (17/5/2022). (Foto: Firdaus H Sianturi/Jambipos) |
Jambipos, Merangin-Ratusan masyarakat Kabupaten Merangin yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melakukan unjukrasa di depan Kantor Bupati Merangin, Selasa (17/5/2022). Aksi unjukrasa ini dipicu karena Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tidak menerima tandan buah sawit (TBS) milik petani. Sementara petani terpaksa tidak memanen TBS karena harganya anjok diangka Rp 1000/Kg.
Pengunjukrasa berharap, pemerintah menyelamatkan harga sawit yang sudah terjun bebas sejak pelarangan ekspor CPO diberlakukan 28 April 2022 lalu.
Bahkan kini para tengkulak mematok harga suka-suka menyusul tidak adanya harga TBS dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dibuat tengkulak tidak ada harga disbun atau aturan. Harga TBS sekarang Rp 1300, Rp 1200 dan Rp1100/Kg.
Abu Hasan, koordinator lapangan (Korlap) Apkasindo Merangin saat penyampaian aspirasi meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera meninjau larangan ekspor yang sangat merugikan petani.
“Karena semenjak kebijakan ekspor, petani yang tertindas. Kemarin tertinggi Rp3.800, sekarang turun Rp2.800 paling tinggi. Saat ini perusahaan membeli dari petani hanya Rp1.200 sampai Rp1.800. Bahkan perusahaan banyak tidak menerima sawit petani," ungkap Abu Hasan.
Dalam orasinya Abu Hasan mengatakan, pihaknya berprasangka buruk kepada pemerintah, karena permasalahan ini terlihat hanya diabaikan begitu saja. Padahal pemerintah sendiri sudah tahu jika saat ini petani sawit menjerit.
“Selama ini petani sawit aman-aman saja. Kenapa saat ini kami ditindas. Katanya alasan presiden mau menormalkan harga minyak sayur, namun sekarang harga minyak sayur tetap tinggi. Namun sawit petani tetap tidak laku dan membusuk,” kata Abu Hasan.
“Saat ini kami petani menilai seperti dirampok oleh pemerintah dan perusahaan dengan struktur masif dan sistematis. Karena dianggap perusahaan dan pemerintah tidak peduli dengan nasib petani sawit,” ujar Abu Hasan.
Firdaus H Sianturi, salah satu tokoh masyarakat Merangin sekaligus petani kebun sawit yang tergabung dalam Apkasindo meminta Pemerintah Kabupaten Merangin untuk menertibkan perusahaan yang tidak menerima TBS petani.
“Kalau tidak, jangan salahkan kami akan tutup jalan perusahaan. Petani kebun sawit sampai saat ini balum panen. Hampir satu bulan karena banyaknya buah restan mobil antri sehingga transportasi tidak ada mengangkut. Sehingga buah banyak busuk karena terlambat rotasi giliran jadwal panen. Sehingga mengalami kerugian besar. Brondol berserak. Hargapun suka-suka dibuat tengkulak,” kata Firdaus.
Disebutkan, seluruh petani sawit yang ada di Kabupaten Merangin kesal karena harga TBS turun hingga 50 hingga 70%. Dari harga tertinggi mencapai Rp 4000/Kg sampai pecah dari harga Rp 1000/Kg.
Ditambah lagi adanya beberapa PKS yang menghitung harga TBS tidak sesuai dengan penetapan harga Disbun Provinsi Jambi. Hal inilah yang membuat seluruh petani sawit yang ada di Kabupaten Merangin berorasi di depan kantor bupati Merangin, guna menyampaikan keluhan mereka kepada Bupati Merangin H Mashuri.
Kata Firdaus, ada tiga tujuan terpenting untuk disampaikan kepada Bupati Merangin H Mashuri yakni pertama meminta kepada Bupati Merangin untuk menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar meninjau kembali larangan mengekspor sawit, minyak goreng dan bahan baku lainnya.
Kedua meminta bupati merangin agar memberi kebijakan terhadap turunnya harga sawit. Dan yang ketiga meminta Bupati Merangin untuk mencabut izin PKS yang membeli TBS dengan harga sangat rendah dan tidak sesuai dengan penetapan Disbun Provinsi Jambi. (JP-Firdaus H Sianturi/Asenk Lee Saragih)
Petani sawit di Merangin melakukan unjukrasa di kantor bupati Merangin, Selasa (17/5/2022). (Foto: Firdaus H Sianturi/Jambipos) |
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE