 |
| Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran HK Simanjuntak SE MSi.(Istimewa) |
Jambipos, Jambi-Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran HK Simanjuntak SE MSi mengapresiasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 fokus pada pemulihan ekonomi daerah lewat peningkatan daya saing dan pariwisata. Tema besar Musrenbang RKPD Tahun 2022 "Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah", sebagai hajat besar tahunan seluruh pemerintah daerah tersebut selalu diwarnai dengan inovasi baru.
Hal itu diungkapkan Pangeran HK Simanjuntak saat menghadiri Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2022 secara Virtual by Zoom Meeting yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi H Syarif Fasha, Kamis (1/4/2021). Pangeran Simanjuntak hadir sebagai Pimpinan DPRD Kota Jambi dan juga dihadiri ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi menyelenggarakan Musrenbang RKPD Tahun 2022, bertempat di Aula Bappeda Kota Jambi.
Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Pangeran Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi yang sudah menerapkan sistem e-planning dalam perencanaannya. Dia juga berharap agar usulan yang masuk tersebut dapat dikombinasikan dengan hasil reses anggota dewan beberapa waktu lalu.
Pangeran Simanjuntak juga menyarankan agar program menuju pemulihan ekonomi daerah lewat peningkatan daya saing dan pariwisata dapat berjalan dengan baik, mengingat di tengah pandemi Covid-19 ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan juga mata pencaharian.
“Oleh karena itu, tentu banyak masyarakat yang terdampak yang mungkin kesulitan untuk menyekolahkan anaknya dan berobat ke rumah sakit. Kami juga meminta agar pemerintah membuat zonasi perdagangan, supaya lebih tertata dan lebih rapi. Pelaku UMKM juga harus difasilitasi dalam mewujudkan pemulihan ekonomi tersebut. Juga sarana prasarana pendukung parawisata di Kota Jambi juga harus dimaksimalkan serta tetap mengutamakan penerapan protocol kesehatan kepada pengunjung dan pengelola obyek wisata,” ujar Pangeran Simanjuntak dari Fraksi NasDem tersebut.
Kali ini Musrenbang RKPD 2022 Pemkot Jambi dilaksanakan dengan konsep “ZOOM MEETING” karena masih suasana pandemi. Ketua Forum RT bersama dengan para lurah akan menyaksikan di kantor kecamatan. Sedangkan di Aula Bappeda dihadiri oleh stakeholder yang menandatangani berita acara.
Kepala Bappeda Kota Jambi Suhendri mengatakan, seperti Musrenbang pada umumnya, Kepala Daerah menyampaikan rencana kerja secara lengkap dan komprehensif kepada masyarakat, karena banyak perencanaan di daerah lain yang terputus saluran komunikasinya, sehingga masyarakat dan stakeholder tidak mengetahui secara detail perencanaan didaerahnya.
"Penetapan program prioritas, tetap akan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan," kata Suhendri.
Dia mengatakan, Musrenbang ini pada awalnya sudah dilakukan lebih dulu ditingkat kelurahan dan kecamatan. Sehingga, hanya tinggal pemantapan program yang telah diusulkan.
"Jadi mulai dari prosesnya, outputnya, maupun pelaksanaanya selalu terintegrasi. Jadi bukan sesuatu yang hanya seremonial," katanya.
Dari hasil Musrembang melalui E-Planning di terima usulan sebanyak 4.125 usulan. Usulan tersebut telah mendapatkan like sebanyak 457 ribu lebih. Baik yang memberikan masukan, usulan kegiatan, maupun merespon usulan.
"Dari hasil evaluasi, partisipasi masyarakat melalui sistem E - Planning meningkat terus dari sejak awal dirilis," jelasnya.
Sementara untuk usulan nonfisik diterima sebanyak 800 usulan. Contohnya seperti gaji guru Tahfidz, honor pemandi jenazah dan lain sebagainya. Sementara untuk Pokok Pikiran (Pokir) dewan dari hasil reses ada sebanyak 780 usulan.
"Jadi total usulan secara keseluruhan hampir sekitar 6.000 usulan. Belum lagi top down, usulan OPD, dan lainnya," katanya.
Suhendri mengatakan, aturan main dari sistem perencanaan elektronik (E-Planning) ini, akan menumbuhkan rasa demokrasi dan interaksi antar masyarakat. Dimana, warga Kota Jambi yang sudah memiliki e-KTP dapat mengusulkan program pembangunan. "Dari usulan itu, program yang like nya terbanyak itu lah yang jadi prioritas. Selain itu juga ditambahkan indikator lain seperti jumlah KK, aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah dapat menghitung kebutuhan anggaran secara total," ujarnya.
Ditambahkan Suhendri, dari total usulan yang ada, diperkirakan hanya sekitar 300 usulan prioritas yang akan mendapatkan porsi teratas, untuk dilanjutkan ke tahapan pembangunan pada Tahun 2022. Mengingat ketersediaan anggaran pada APBD tahun 2002 yang diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini.
Menurut Suhendri tema yang diangkat tahun ini merupakan kolaborasi dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah (RKP) kota Jambi. Di mana diharapkan sektor pariwisata mampu mendorong perbaikan ekonomi di tingkat masyarakat ditengah pandemi.
Selain itu juga nantinya pemerintah akan memperbaiki situs-situs yang memiliki nilai historis, memperbaiki pusat-pusat kuliner, pasar rakyat, maupun potensi wisata alam seperti Danau Sipin, Seberang dan lainnya.
"Karena esensi wisata itu bukan hanya ke situs-situs atau ke tempat-tempat wisata. Melainkan ada juga wisata kuliner, wisata belanja dan lainnya. Kota Jambi sebagai pusat ibukota provinsi Jambi tentunya memiliki potensi untuk menggaet wisatawan dari luar daerah," katanya.
Pada Musrenbang kali ini, akan dihadiri oleh unsur Forkompinda, Para OPD dilingkung pemerintah Kota Jambi, Camat, Lurah dan Forum RT.
Musrenbang RKPD Tahun 2021
Sementara pada Musrenbang RKPD Pemkot Jambi Tahun 2021 fokus untuk rekonstruksi sosial-ekonomi masyarakat. Musrenbang 2021 mengangkat tema “PENINGKATAN AKSES MUTU LAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”, Musrenbang kali ini dilaksanakan secara virtual, dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi video conference dan disiarkan langsung secara streaming melalui saluran Youtube Channel Pemerintah Kota Jambi.
Musrenbang bertempat di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu (15/4/2020), Musrenbang RKPD 2021 Pemkot Jambi itu menghadirkan pembicara Wali Kota Jambi Dr. H. Syarif Fasha, ME, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Dr. Doni Iskandar, S.Sos, MT serta Ketua DPRD Kota Jambi Putra Abshor Hasibuan, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Pangeran HK Simanjuntak.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam Musrenbang itu, Wakil Wali Kota Dr. dr. H. Maulana, MKM, Sekda Kota Jambi Ir. H. Budidaya, M. For. Sc, Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, Kepala Bappeda Kota Jambi, Kepala BPKAD dan Kepala BPPRD Kota Jambi.
Sementara jajaran Pemkot Jambi lainnya, para Camat, Lurah, RT, LPM dan stakeholder serta pemangku kepentingan yang terkait dan terlibat langsung dalam perencanaan pembangunan di Kota Jambi turut mengikuti serta menanggapi Musrenbang tersebut melalui video conference.
Acara Musrenbang diawali dengan paparan Wali Kota Jambi H Syarif Fasha terkait dengan visi, misi, dan rancangan RKPD Pemkot Jambi untuk tahun 202. Fasha menjelaskan bahwa, rencana kerja Pemkot Jambi tahun 2021 akan fokus pada upaya rekonstruksi dan memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Jambi, akibat terdampak wabah Covid-19 yang telah dimulai sejak awal tahun 2020 ini.
“Penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2021. Karena kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang akan terjun bebas ke dalam kategori masyarakat dibawah sejahtera, akibat terdampak Covid-19 ini. Oleh karena itu kita akan terus mengutamakan program yang membantu masyarakat secara langsung seperti Kartu Jambi Bugar dan Kartu Jambi Cerdas,” ujar Fasha.
Lebih lanjut, Fasha juga menjabarkan beberapa prioritas pembangunan Kota Jambi ditahun 2021 mendatang. Seperti, peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, yang menurut dirinya juga merupakan bagian dari strategi rekonstruksi ekonomi.
“Tahun depan kita tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama pembangunan Kota Jambi, karena sektor ini menyerap sebanyak hampir 30% jumlah tenaga kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja dari belanja pemerintah, semoga mampu mengakselerasi dan mendongkrak ekonomi masyarakat. Ini adalah bagian dari strategi rekonstruksi ekonomi yang akan kami laksanakan,” ujar Fasha.
Selain peningkatan infrastruktur, Wali Kota Jambi dua periode itu juga akan tetap menjalankan program peningkatan kualitas SDM, penanggalangan kemiskiran, promosi wisata, termasuk menggairahkan kembali MICE (Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition) di Kota Jambi, untuk menggairahkan kembali bisnis perhotelan, jasa transportasi dan kuliner di Jambi, serta tata kelola pemerintahan (good governance).
Fasha menambahkan, beberapa strategi lain untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan antara lain meningkatkan sistem manajemen logistik kebencanaan, meningkatkan kualitas sistim jaringan perkotaan, sarana prasarana dan utilitas perkotaan, meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan lingkungan permukiman yang berkualitas dan sanitasi yang baik, meningkatkan harmonisasi dan konsistensi tata ruang serta pengendalian dan pengawasan lingkungan.
Eskalasi kriminalitas yang terjadi akhir-akhir ini, juga mendapatkan perhatian dari Wali Kota Jambi itu. dirinya berkomitmen untuk meningkatkan Siskamling ditengah masyarakat dan akan mendukung penuh dengan memberi bantuan peralatan pendukung bagi masyarakat.
Ditempat terpisah, melalui media Vidcon, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Dr. Donny Iskandar, S. Sos, MT, dalam paparannya, menjelaskan arah pembangunan Provinsi Jambi di Kota Jambi akan terfokus pada nilai tambah ekonomi perkotaan, karena peningkatan SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Jambi dinilai sudah baik.
Selain itu pemerintah daerah harus memperhatikan penanganan dampak pasca Covid-19. Di mana harus mengantisipasi adanya penurunan Pendapatan asli daerah (PAD) dan juga sektor-sektor lain. Untuk itu, diperlukan jaring pengaman sosial yang kuat dan terarah sehingga dapat merekonstruksi baik secara ekonomi maupun secara sosial.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jambi dr. Maulana juga menambahkan, bahwa berbagai program unggulan yang telah diinisiasi sebelumnya di Kota Jambi, seperti Kartu Jambi Bugar dan Kartu Jambi Cerdas, akan kembali difokuskan untuk menguatkan ekonomi masyarakat dan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat akibat terdampak Covid-19.
“Kartu Jambi Bugar dan Kartu Jambi Cerdas, City Gas, dan program unggulan lainnya akan kita optimalkan untuk menguatkan kembali ekonomi masyarakat dan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga masyarakat akibat terdampak Covid-19 ini. Kita juga harus menguatkan inovasi untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Kita harus terus optimalkan smart city yang sudah berjalan di Kota Jambi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara online dan membawa multiplier effect kepada masyarakat. Misalnya belanja secara online, atau pengantaran obat secara online yang dapat memanfaatkan ojek online untuk pelayanan delivery,” jelas Wawako Maulana.
Sementara itu, usai pelaksanaan Musrenbang, Kepala BAPPEDA Kota Jambi, Suhendri mengatakan bahwa Kota Jambi telah membuktikan kelasnya sebagai kota yang unggul dalam memanfaatkan konsep “Smart City” (Kota Pintar) dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam kurun beberapa tahun terakhir, Kota Jambi telah memanfaatkan kehandalan teknologi informasi dalam proses perencanaan melalui aplikasi e-planning.
“Tadi juga Musrebang kita laksanakan secara virtual, tapi berjalan lancar,” kata Suhendri.
Suhendri mengatakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi itu, menghadirkan inovasi baru dalam proses perencanaan pembangunan, yang bersifat buttom up atau murni bersumber dari masukan dan aspirasi seluruh masyarakat Kota Jambi.
Melalui aplikasi ini, masyarakat yang bermusyawarah untuk merencanakan pembangunan di wilayahnya, dapat secara langsung menyalurkan aspirasinya melalui sistem aplikasi yang bersifat online (dalam jaringan). Aplikasi ini juga menjamin proses perencanaan yang reliable (dapat diandalkan), transparan, akuntabel, efektif, bersifat demokratis, serta menurunkan tendensi penyimpangan pada perencanaan anggaran. Pemanfaaatan e-planning berhasil mewujudkan sistem demokrasi pembangunan berkelanjutan. Sistem ini pun telah diselaraskan sesuai dengan rekomendasi KPK RI dan didukung penuh oleh KPK RI.
“Total usulan yang masuk itu ada 3.000 lebih. Tapi tak semuanya bisa ditampung. Kita tetap perhatikan skala prioritas, dan jumlah like terbanyak,” ujarnya.
Kegiatan Musrenbang RKPD Pemerintah Kota Jambi Tahun 2021, diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang, yang berisi prioritas program dan kegiatan, yang ditandatangani oleh perwakilan Kepala OPD, stakeholder serta usur kelompok masyarakat.(JP-Asenk Lee Saragih)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE