 |
| Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Restuardy Daud (dua dari kanan) menyerahkan bantuan 1.000 buah masker kepada Bupati Kerinci, Adirozal (dua dari kiri) pada Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 2020 dan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Kerinci, Senin, 9 November 2020. (Foto: Suara Pembaruan) |
Jambipos, Jambi-Provinsi Jambi menghadapi dua kerawanan memasuki Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ini. Kerawanan tersebut, yakni konflik pilkada dan peningkatan kasus Covid-19. Provinsi Jambi rawan konflik pilkada sebab di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sering terjadi aksi anarkis setiap penyelengraan pilkada maupun pemilihan umum (pemilu).
Tiga kabupaten dan satu kota di bagian wilayah barat Provinsi Jambi yang rawan konflik pilkada, yakni Kabupaten Kerinci, Tebo, Batanghari dan Kota Sungaipenuh. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, Kota Sungaipenuh bahkan daerah paling rawan pilkada/pemilu di Sumatera.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, Asnawi di Jambi, Jumat (13/1/2020) mengatakan, kerawanan pilkada/pemilu di beberapa daerah wilayah barat Provinsi Jambi tersebut, yakni money politik (politik uang), kurangnya netralitas apartur sipil negara (ASN), manipulasi suara dan aksi anarkisme seperti terjadi pada Pemilu 2019.
Sementara itu terus meningkatnya kasus Covid-19 hingga November ini juga menjadi kerawanan yang harus disikapi serius supaya Pilkada Serentak 2020 di dua kota dan sembilan kabuipaten di Provinsi Jambi aman dari penularan Covid-19.
Menurut Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah, angka kasus positif Covid-19 di Provinsi Jambi masih terus meningkat. Positif Covid-19 di daerah itu hingga Kamis (12/11/2020) sudah menembus angka 1.399 kasus. Pasien Covid-19 yang meninggal sebanyak 27 orang dan sembuh 892 orang.
Guna menjamin keamanan dari konflik sekaligus menekan kasus Covid-19 selama proses Pilkada Serentak 2020, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Restuardy Daud selama sepekan ini melakukan safari Pilkada Serentak 2020 ke lima kabupaten dan satu kota di wilayah barat Provinsi Jambi. Safari pilkada tersebut diawali dari Kabupaten Sarolangun, Sabtu (7/11) dan berakhir di Kabupaten Tebo, Kamis (12/11/2020).
Daerah yang dijajal Restuardy Daud selain Sarolangun, dan Tebo, yakni daerah pegunungan Kerinci, Kota Sungaipenuh, Merangin dan Bungo. Selama melakukan safari pilkada tersebut, Restuardy Daud fokus pada persiapan Pilkada Serentak 2020 dan Pencegahan Covid-19 di setiap kabupaten dan kota.
Di sela-sela safari pilkada itu, Restuardy juga menyempatkan diri memberikan berbagai fasilitas pencegahan Covid-19 seperti masker, alat rapid test, alat pelindung diri (APD) dan ventilator (alat bantu pernafasan). Jumlah masker yang didistribusikan selama safari pilkada tersebut mencapai 60.000 buah, alat rapid test sekitar 3.000 buah, alat pelindung diri (APD) sekitar 1.000 unit dan ventilator satu unit.
Pada pertemuan di setiap kabupaten/kota, Restuardy Daud juga meminta pihak KPU dan Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Jambi segera melakukan rapid test terhadap penyelenggara dan pengawas pilkada. Pelaksanaan rapid test terhadap seluruh penyelenggara dan pengawas pilkada di Provinsi Jambi di harapkan jangan sampai terlambat.
“Seluruh penyelenggara dan pengawas pilkada di Jambi kalau bisa sudah mulai rapid test saat ini. Percepatan rapid test tersebut penting supaya pihak KPU dan Bawaslu se-Provinsi Jambi bisa segera mengganti penyelenggara dan pengawas pilkada yang terindikasi reaktif Covid-19,”ujarnya.
Selain itu, lanjut Restuardy Daud, seluruh pemerintah kabupaten di Jambi, khususnya di daerah terpencil diminta membantu KPU mendistribusikan logistik pilkada ke deerah-daerah yang sulit dijangkau. Bantuan distribusi logistic pilkada tersebut juga penting terutama jika ada daerah yang terkena bencana banjir maupun tanah longsor, khususnya di Kabupaten Kerinci, Merangin, Kota Sungaipenuh dan Sarolangun.
“Kempat daerah yang memiliki topografi atau geografis berbukit, pegunungan dan sungai tersebut rawan banjir dan longsor. Kondisi tersebut harus diantisipasi agar pilkada jangan sampai terganggu.”tambahnya.
Konflik Pilkada
Restuardy Daud pada rapat koordinasi Pilkada Serentak 2020 dan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Kerinci secara khusus menyoroti kerawanan konflik pilkada di dua daerah bertetangga, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh. Perhatian khusus diberikan pada Kerinci dan Kota Sungaipenuh karena kedua daerah dikawasan pegunungan itu paling rawan konflik di Provinsi Jambi.
Menurut Deputi Bidang Pengelolaan Infratruktur Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri tersebut, meskipun hanya menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Kabupaten Kerinci memiliki tingkat kerawanan konflik yan tinggi. Pada setiap pelaksanaan pilkada/pemilu di Kerinci masih sering terjadi konflik.
Potensi konflik tersebut harus diredam sejak dini agar penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kerinci berlangsung aman. Selain itu penerapan protokoler kesehatan Covid-19 di Kabupaten Kerinci juga harus dilakukan secara ketat supaya tidak ada penularan Covid-19 selama pilkada di daerah tersebut.
“Konflik pilkada dan potensi penulaan Covid-19 di Kerinci maupun seluruh kabupaten/kota di Jambi harus benar-benar diredam. Jika penyelenggaraan pilkada aman dari konflik dan Covid-19, tentunya partisipasi pemilih juga akan meningkat,”katanya.
Menurut Restuardy Daud, pilkada serentak tahun in berbeda dengan pilkada dan pemilu tahun sebelumnya, sebab pilkada tahun ini berlangsung di tengah masa pandemi Covid-19. Pilkada serentak kali ini banyak penyesuaian mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat menjamin kesehatan masyarakat dan serta tidak menciptakan klaster baru penyebaran Covid-19.
"Saya yakin dan percaya, dengan sinergitas kita yang kuat antara Pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah kabupaten/kota, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) se-Provinsi Jambi dan pihak terkait, pilkada serentak di daerah ini dapat berjalan dengan sukses sesuai protokol kesehatan yang telah ditetapkan,"ujarnya.
Terkait terus meningkatnya kasus Covid-19 di Provinsi Jambi, Restuardy Daud mengatakan, penularan Covid-19 di Provinsi Jambi saat ini lebih banyak melalui transmisi lokal, yaitu penyebaran dari pasien positif Covid-19 kepada orang lain, khususnya anggota keluarga maupun penyebaran Covid-19 klaster perkantoran dan sekolah keagamaan.
Untuk menekan kasus Covid-19 transmisi lokasl tersebut, lanjut Restuardy Daud, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Satgas Penanganan Covid-19 se-Provinsi Jambi telah melakukan beberapa upaya penanganan Covid-19 dari hulu ke hilir.
Di antaranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, memperbanyak tes Covid-19 kepada masyarakat secara massif (luas), melakukan tracing dan tracking kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan memberikan pelayanan insentif terhadap pasien positif Covid-19, baik itu yang memiliki gejala maupun tanpa gejala.
"Pemerintah daerah adalah agen untuk masyarakat dalam mendorong pencegahan dan penanganan Covid-19. Karena itu jajaran pemerintah daerah harus meningkatkan partisipasi masyarakat untuk benar benar menjalankan protokol kesehatan, khuusnya 3M yaitu, menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir dan selalu menjaga jarak"paparnya.
Menurun
Sementara itu, Bupati Kerinci Adirozal pada rapat koordinasi pilkada serentak dan pencegahan Covid-19 di daerah tersebut mengakui, Kabupaten Kerinci selama ini dahulunya merupakan daerah yang rawan konflik setiap penyelenggarakan pilkada/pemilu.
Namun belakangan ini, lanjut Adirozal, kerawanan konflik tersebut sudah jauh menurun. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci tahun 2018 misalnya, kasus anarkistis dan konflik di Kerinci tidak terjadi. Situasi kondusif pilkada di daerah tersebut tidak terlepas dari dari sinergitas semua pihak.
“Kondisi tersebut kami harapkan bisa terciptapada Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemic Covid-19 ini. Kami terus mengajak masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pilkada serentak dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan," katanya.
Mengenai penanganan Covid-19, Adirozal mengatakan, Pemkab Kerinci terus berupaya menerapkan protokol kesehatan di ruang publik. Misalnya menutup pasar tradisional yang dikelola desa dan hanya membuka pasar pasar yang dikelola Pemkab Kerinci. Kebijakan itu dilakukan untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 transmisi lokal.
“Namun untuk kegiatan ibadah tetap kami buka. Seluruh rumah ibadah, baik itu mesjid maupun gereja tidak ada yang ditutup hingga saat ini. Rumah ibadah kami buka karena prinsip kami, masayarakat tidak hanya perlu penguatan imun tubuh, tetapi juga perlu penguatan iman mengadapi stress akibat Covid-19 ini. Rumah ibadah juga kami upayakan menjadi contok penerapan protokoler kesehatan yang baik,”tuturnya.
Secara terpisah Ketua KPU Provinsi Jambi, HM Subhan pada pertemuan dengan Pjs Gubernur Jambi, Restuardy Daud mengatakan, pihaknya masih terus mematangkan persiapan pemungutan suara Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. Koordinasi KPU Provinsi Jambi dengan 11 KPU kabupaten/kota di daerah it uterus dilakukan, khususnya mengenai pelaksanaan rapid test dan distribusi logistik pilkada.
Menurut HM Subhan, Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi dilaksanakan di tingkat provinsi, satu kota dan empat kabupaten. Selain pemilihan gubrnur dan wakil gubernur Jambi, di daerah itu juga dilakukan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sungaipenuh, pemilihan dan wakil bupati Batanghari, Bungo, Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur.
Menurut HM Subhan, jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) di Provinsi Jambi pada pilkada serentak tahun ini mencapai 2,4 juta orang. Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara di Provinsi Jambi mencapai 8.237 unit.
Dijelaskan, secara anggaran, dana Pilkada Serentak 2020 di Provinsi Jambi sudah terealisasi sekitar Rp 180,5 miliar. Tambahan anggaran pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19 di daerah itu sekitar Rp 23 miliar.
“Sekitar Rp 4 miliar dana tambahan tersebut digunakan untuk pengadaan sekitar 700 TPS baru, kotak suara, bilik suara dan petugas Kelompok Pemungutan Suara (KPPS),”ujarnya.(JP-SP)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE