 |
| Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 November 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto ) |
Menurut Program Manager Pusat Studi Antarkomunitas (Pusaka) Padang, Sudarto, tindak lanjut positif ini kemungkinan karena adanya imbauan pemerintah pusat. “Kemungkinan karena surat (Mendagri) Pak Tito ke bupati,” kata Sudarto kepada Beritasatu.com, Selasa (24/12). Pusaka bakal terus mencermati dan mengawal persoalan ini sehingga warga dapat beribadah dan merayakan hari besar.
Seperti diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim surat ke semua pemerintah daerah. Mendagri meminta kepala daerah memastikan toleransi di wilayahnya tetap dijaga. Surat tersebut juga dialamatkan ke Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
"Saya sudah kirim surat ke bupati agar penyelesaian toleransi keagamaan dijalankan. Bupati dan Kapolda akan turun," kata Tito, Senin (23/12/2019).
Sudarto yang selama ini memunculkan persoalan di dua kabupaten ini sehingga menjadi perhatian publik, menambahkan, pertemuan antara warga yag belum medapatkan kebebasan beribadah dengan pemerintah daerah setempat perlu ditindaklanjuti dengan keputusan pemerintah daerah secara tertulis sehingga tidak akan ada lagi persoalan serupa di kemudian hari. “Jangan nanti (ibadah dan perayaan Natal) mentah lagi ketika ada pergantian kepemimpinan wali nagari atau bupati,” katanya.
Ihwal keleluasaan merayakan Natal dan beribadah di Jorong Kampung Baru, Dharmasraya, dan Jorong Sungai Tambang, Sijunjung diketahui Sudarto dari warga Kristiani di dua kabupaten tersebut. “Pertemuan di Dharmasraya dilakukan kemarin sore dan selesai sekitar pukul 17.00 sedangkan di Sijunjung baru pukul 01.00 tadi (Selasa) kelar,” kata Sudarto.
Dalam pertemuan itu, warga Kristiani diperbolehkan melaksanakan ibadah dan perayaan Natal di salah satu rumah warga. Di Dharmasraya kemungkinan akan dilakukan di rumah salah satu warga, Ibu Lubis, di Jorong Kampung Baru. "Memang rumah biasa namun sudah ditambah ruangan untuk sekolah minggu anak-anak,” kata Sudarto.
Sedangkan di Jorong Sungai Tambang, Kabupaten Sijunjung, warga Kristen Protestan yang tergabung di gereja HKBP selama ini sudah mendapatkan tempat yang difasilitasi wali nagari. “Sementara warga Katolik kemungkinan di Blok A,” kata aktivis antaragama dan pluralisme ini.
Sudarto menuturkan selama ini pihaknya hanya memberikan advokasi kepada warga. Pusaka sejatinya belum mempunyai legal standing karena belum mendapatkan surat kuasa dari warga atau korban. Namun demikian pihaknya akan tetap mengawal persoalan ini.
Pusat Studi Antarkomunitas lahir tanggal 1 Desember 2000 di Padang, Sumbar, karena didorong oleh tiga keprihatinan utama. Pertama, masih maraknya diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis dan golongan, dalam bentuk prasangka, kecurigaan dan intimidasi. Kedua, banyaknya praktik penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan sehingga semakin menyuburnya kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Ketiga, maraknya proses dehumanisasi dalam bentuk ketidakadilan di berbagai lapisan masyarakat.
Seperti dikutip dari situs The Wahid Institute, Pusaka mengangkat beberapa isu utama, yaitu mencakup upaya mempromosikan budaya pluralisme dan toleransi, memfasilitasi terjadinya dialog antariman dan etnis, melakukan riset pemetaan potensi konflik, penyadaran kritis dan penguatan masyarakat, serta merumuskan langkah-langkah untuk resolusi konflik, rekonsiliasi, dan mediasi.
Gagasan-gagasan tersebut dielaborasi dalam beberapa kegiatan seperti dialog antariman, etnis dan suku, kampanye antidiskriminasi, diskusi rutin bulanan, dan membuat rencana penelitian partisipatoris pemetaan paotensi konflik dan skenario pencegahannya.
Dalam menjalankan program-programnya, Pusaka menjalin kerja sama dengan beberapa komunitas agama untuk kemanusiaan dan kedamaian Ushuluddin IAIN Imam Bonjol, Yayasan Panca Dian Kasih Jakarta (Padi Kasih), Institut Pluralisme Indonesia (IPI) Jakarta, Komunitas St Agidio Padang, dan Sarikat Saferian Padang.
Sedangkan mitra funding agency antara lain Catholic Relief Services (CRS) Jakarta, Yayasan TIFA Jakarta, YAPPIKA Jakarta, dan The Asia Foundation.
Beberapa lembaga yang telah menjadi jaringan kerja Pusaka antara lain Lembaga Interfaith se-Indonesia (Interfidei, ICRP, Madia), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya (P3SD) Padang, Yayasan Amanat Rakyat (Y-Far) Padang, Yayasan Tambo Bukittinggi, Yayasan Madani Payakumbuh, dan Yayasan Petaka Pesisir Selatan.(*)
Sumber: Suara Pembaruan
.jpg)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE