Bertemu Presiden Jokowi, PGI Keluhkan Radikalisme dan Politisasi Agama

Joko Widodo. ( Foto: Antara )

PGI meminta Presiden Jokowi bersikap tegas terhadap radikalisme dan politisasi agama yang dilakukan kelompok tertentu di Tanah Air.

Jambipos Online, Jakarta - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Henriette Tabita Hutabarat Lebang meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas terhadap radikalisme dan politisasi agama yang dilakukan kelompok tertentu di Tanah Air.

Sebagai negara majemuk, radikalisme dan politisasi agama dinilai berpotensi memecah belah keutuhan bangsa Indonesia.

“Radikalisme dan politisasi agama yang semakin marak, tentu kita sadari bisa memecah belah bangsa,” kata Pendeta Henrietta dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di Graha PGI, Jalan Salemba 10, Jakarta Pusat, Jumat (24/8/2018).

Pendeta Henrietta juga menyampaikan kepada Kepala Negara tentang maraknya fatwa yang kini dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi kelompok marginal. Padahal, seharusnya fatwa dikeluarkan untuk menciptakan kesejukan di tengah masyarakat.

“Kami berharap Pak Presiden, fatwa-fatwa agama yang dikeluarkan, semestinya menciptakan kesejukan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Dan, tidak menimbulkan keresahan, bahkan menegasikan kelompok-kelompok yang dimarginalkan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Pendeta Henriette juga menyinggung mengenai Undang Undang Nomor 1 /PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dikatakan peraturan itu sering digunakan sebagai alat untuk mengkriminalisasi kelompok marjinal, seperti kasus yang kini dialami Meiliana.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Meiliana karena mengeluhkan suara azan terlalu keras.

“Upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan dambaan kita semua,“ katanya.(*)

Sumber: Investor Daily