Ketum REI Sebut Perizinan Masih Jadi Kendala

jambipos-online 11/20/2017 05:39:00 PM

Menpupera, Basuki Hadimuljono, bersama pendiri Ciputra Group, Ir Ciputra, dan Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, meninjau pembangunan rumah MBR di Citra Maja Raya, Banten, Sabtu, 18 November 2017. (Istimewa)

Jambipos Online, Jakarta- Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) masih menghadapi kendala dalam pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata, mengatakan, sebagian besar pengembang masih menghadapi masalah perizinan yang rumit dan berbelit-belit. Meski pemerintah pusat sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk penyederhanaan perizinan, namun kondisi di mayoritas daerah belum banyak berubah.

"Kami berharap, pemerintah senantiasa mendukung bisnis properti secara konkrit terutama terkait perizinan di daerah. Terbukti, industri ini dapat menjadi stimulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor riil," ujar Soelaeman, dalam siaran persnya, Senin (20/11).

Menurut Soelaeman, pihaknya optimistis mampu mencapai target pembangunan 200.000 unit rumah rakyat hingga akhir tahun 2017. Berdasarkan data sementara yang dihimpun pihaknya hingga November 2017, jumlah rumah yang sudah dibangun anggota REI di seluruh Indonesia mencapai 168.000 unit. Angka tersebut, lanjut dia, di luar 14.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang dibangun DPD REI DKI Jakarta.

"Kalau melihat laporan dari daerah, kami optimistis target pembangunan tercapai, bahkan mungkin bisa terlampaui karena belum semua daerah memberikan data riil yang komplit," kata Soelaeman.

Alumni Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan, beberapa DPD hingga November ada yang melaporkan sudah melampaui target pembangunan rumah seperti Banten, Jawa Barat (Jabar), Sumatera Selatan (Sumsel), dan Sumatera Utara (sumut).

"Selain itu, banyak pula daerah yang jumlah unit terbangunnya lebih tinggi dibandingkan realisasi akad kredit seperti Jambi, Bengkulu dan Sumatera Barat. Hal itu tentu membutuhkan dukungan perbankan, sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang dapat menikmati rumah layak huni," tambahnya.(JP)