300 Massa SPI Duduki Kantor BPN Provinsi Jambi

Sebanyak 300 orang lebih massa dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menduduki Kantor Kanwil BPN Provinsi Jambi di Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (27/9/2017). Mereka menuntut agar BPN Provinsi Jambi menuntaskan konflik agraria di Provinsi Jambi yang hingga kini masih marak. Photo: Asenk Lee Saragih

Jambipos Online, Jambi-Sebanyak 300 orang lebih massa dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menduduki Kantor Kanwil BPN Provinsi Jambi di Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (27/9/2017). Mereka menuntut agar BPN Provinsi Jambi menuntaskan konflik agraria di Provinsi Jambi yang hingga kini masih marak.

Massa SPI tersebut datang dari Kabupaten Muarojambi dengan mengendarai tiga truk terbuka dan tiga mobil pickup yang dilengkapi pengeras suara. Aksi unjukrasa di depan kantor BPN Provinsi Jambi itu mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

Koordinator Aksi SPI Provinsi Jambi, Azhari dalam orasinya mengatakan, distorsi akan pelaksanaan Reforma Agraria telah berdampak pada semakin jelasnya ketimpangan penguasaan dan peruntukan lahan secara nasional. (SPI Tuding Oknum Kanwil BPN)

Misalnya menafsirkan Sertivikat Aset seluas 4,5 juta Ha sebagai upaya primer dari pelaksanaan UUPA No 5 Tahun 1960. Sementara konflik Agraria dan krisis pangan di pedesaan terus berkelanjutan.

Dalam orasi Azhari yang sangat lantang mengatakan, gejolak konflik agraria bukti nyata bahwa keberpihakan pemerintah terhadap petani masih jauh dari kenyataan.

Distribusi 12,7 juta Ha lahan disektor kehutanan dan 9 juta Ha dari BPN tak juga terwujud, sementara pembangunan semakin menggusur lahan-lahan produktif dan ancaman kriminalisasi petani semakin masif.

“Pemerintah Jokowi-JK tidak didukung oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi untuk menyelesaikan konflik warisan sebelumnya sehingga Reforma Agraria Mangkrak karea stake holder di negeri ini gagal faham menafsirkan Reforma Agraria sejati dimaksud,” ujar Azhari.

Pada orasi lainnya, Ketua DPW SPI Provinsi Jambi, Sarwadi mengatakan, distribusi tanah untuk keluarga petani hingga kini makin terabaikan.

Ketimpangan kepemilikan lahan karena dijalankannya kebijakan Agraria yang berpihak pada kepentingan pasar dan segelintir pemodal sehingga struktur kepemilikan hanya melanggengkan kepentingan kelompok dan koporasi.

Menurut Sarwadi, peta konflik agraria yang berhasil diinvestigasi DPW SPI Jambi yakni di lokasi Muarojambi-Batanghari sejak tahun 2010 dengan 3400KK dengan luas lahan 17.000 dengan PT REKI dengan luas konsesi 46.385 Ha.

Kemudian di Muarojambi sejak tahun 2011 melibatkan 540 KK dengan luas wilayah 526 Ha bersengketa dengan PT Borneo Karya Cipta dengan luas konsesi 991 Ha.

Selanjutnya di Kabupaten Tebo sejak tahun 2010 dengan 3600 KK di lahan 21.000 Ha bersengketa dengan PT LAJ dengan luas konsesi 61.495 Ha.

Kata Sarwadi, konflik agraria di Provinsi Jambi juga terjadi sejak 2010 di Tebo Ilir dengan melibatkan 1200 KK dengan luas areal 11.000 Ha bersengketa dengan PT KLHK.

Kemudian di Tebo sejak tahun 2010 dengan 400 KK dengan luas lahan 1000 Ha bersengketa dengan Koperasi Maju Bersama dengan luas konsesi 2.263 Ha serta di Kabupaten Merangin sejak tahun 2007 llau dengan 8015 KK dengan luas lahan 24.000 Ha dengan PT KLHK.

Baik Azhari maupun Sarwadi meminta massa SPI untuk menduduki kantor BPN Provinsi Jambi hingga tuntutan mereka disanggupi. Karena menurut keduanya, BPN Provinsi Jambi telah membodohi petani soal kepemilikan lahan. (JP-Asenk Lee)

Sebanyak 300 orang lebih massa dari Serikat Petani Indonesia (SPI) menduduki Kantor Kanwil BPN Provinsi Jambi di Telanaipura, Kota Jambi, Rabu (27/9/2017). Mereka menuntut agar BPN Provinsi Jambi menuntaskan konflik agraria di Provinsi Jambi yang hingga kini masih marak. Photo: Asenk Lee Saragih