DPD Harap Pemerintah Akomodasi Usulan Pemekaran Wilayah

jambipos-online 8/16/2017 03:04:00 PM

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla bersama pimpinan MPR, DPR, DPD, dan lembaga tinggi negara lainnya. (Antara)

Jambipos Online, Jakarta- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap pemerintah bisa mengakomodasi permohonan pemekaran wilayah. Hal itu disampaikan Ketua DPD Oesman Sapta Odang, saat memimpin sidang tahunan bersama DPD dan DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2017).

Oesman Sapta mengatakan, dalam rangka penataan daerah, DPD telah menerima berbagai pandangan termasuk dari daerah-daerah yang mengharapkan pemekaran wilayah.

"Kami meminta pemerintah mengakomodir beberapa usulan pemekaran daerah, terutama yang dipertimbangkan berdasarkan kepentingan strategis nasional," kata Oesman Sapta.

Meksi demikian, DPD dan DPR juga menghargai sikap pemerintah yang sangat hati-hati dalam pemekaran ini. Pada kesempatan itu, Oesman juga mengatakan DPD mengingatkan ancaman narkoba yang tidak kalah berbahayanya dari terorisme. Apalagi Indonesia sudah masuk status darurat narkoba.

"Harus diakui bahwa narkoba bisa menjadi alat untuk menghancurkan negara kita. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak untuk perang terhadap narkoba," katanya.

Menyikapi perkembangan politik kawasan, baik di Timur Tengah maupun Semenanjung Korea, DPD dan DPR RI mendorong pemerintah meneguhkan kembali politik bebas aktif sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pihaknya juga menghargai kebijakan pemerintah yang tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. DPD dan DPR juga mendukung kebijakan pemerintah yang memberi nama Laut Natuna Utara sebagai pengganti nama Laut China Selatan yang masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Meski demikian pemerintah senantiasa menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional. "Terkait pemilihan kepala daerah, kami mengharapkan lebih demokratis dengan cara menghindari politik uang dan kecurangan, agar pilkada dapat dilakukan secara efektif dan efisien," kata Oesman. (JP-03).