Home » , , , , » Sulitnya Pembebasan Lahan Batas Kota Jambi-Muarojambi Mendalo

Sulitnya Pembebasan Lahan Batas Kota Jambi-Muarojambi Mendalo

Written By jambipos-online on Wednesday, July 5, 2017 | 14:27

Penyempitan Jalan di ujung Jembatan Batas Kota Jambi-Muarojambi Mendalo. Pemerintah kesulitan membebaskan lahan milik masyarakat. Gambar diambil  Selasa 4 Juli 2017. Foto Asenk Lee Saragih.
Penyempitan Jalan di ujung Jembatan Batas Kota Jambi-Muarojambi Mendalo. Pemerintah kesulitan membebaskan lahan milik masyarakat. Gambar diambil  Selasa 4 Juli 2017. Foto Asenk Lee Saragih.

Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui PU Provinsi Jambi tampaknya masih kesulitan melobi pemilik lahan jembatan batas Kota Jambi-Muarojambi (Mendalo) untuk membebaskan lahan tersebut. Bahkan Pemerintah Kabupaten Muarojambi menolak menganganggarkan biaya pembebasan lahan dari APBD. Hal serupa juga dilakukan Pemprov Jambi, sehingga hingga kini pembebasan lahan itu tak kunjung realisasi.

Pada batas jembatan Kota Jambi-Muarojambi terjadi penyempitan jalan dari lahan Muarojambi. Sehingga pembangunan pelebaran jalan disekitar jembatan batas Kota Jambi-Muarojambi itu menyempit ke arah Muarojambi. Dampak dari penyempitan jalan itu, sehingga mengakibatkan arus lalulintas tersendat. 

Berkaca dari situasi itu, Pemprov Jambi dan Pemkab Muarojambi dinilai tak serius dalam melanjutkan pembangunan pelebaran jalan di batas tersebut. PU Provinsi Jambi dan pemkab Muarojambi harus bersinergi dalam mengupayakan pembebasan lahan itu.

Sementara rencana pembangunan Flay Over (jembatan layang)  di Simpang Mayang-Tugu Juang Kota Jambi sejak 2011 lalu hingga 2017 masih sebatas rencana. Bahkan Pemprov Jambi cenderung justru mendorong percepatan pembangunan Jambi Business Centre (JBC), yakni areal eks Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

Pembangunan Flay Over semestinya harus sejalan dan singkron dengan percepatan pembangunan Jambi Bisnis Centre. Namun kedua program ini tida sersirat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018 Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2018, yang di Ratu Covention Center (RCC), Rabu (5/4/2017) lalu.

Menanggapi persoalan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Jambi H Ivan Wirata ST MM MT saat ditemui  Jambipos Online, Selasa (4/6/2017) di kediamannya Citra Raya Mendalo mengatakan, sebenarnya studi kelayakan dan Pembuatan Detail Engineering Design (DED) atau Proyek Perencanaan Fisik sudah sejak 2011 sudah dilakukan.

“DED Fly Over ini sudah lama dibuat. Bahkan pembebasan lahan disekitar lokasi sudah dilakukan. Kalau untuk kepentingan umum, pembebasan lahan menjadi prioritas karena ini telah dilindungi undang-undang. Namun saya melihat dari gerak-gerik Pemerintahan Provinsi Jambi sekarang justru terkesan melakukan pembiaran karena terindikasi berbaut politik. Seharusnya program kepentingan untuk masyarakat banyak harus jadi prioritas dan mengalahkan ego politis pejabat itu sendiri,” ujar Ivan Wirata yang juga mantan Kadis PU Provinsi Jambi ini.

Menurutnya, seharusnya Pemerintah Provinsi Jambi harus sinergi dengan Pemerintah Kota untuk  meningkatkan kelancaran serta untuk mengatasi pertumbuhan lalu lintas yang tinggi. Sehingga diperlukan solusi untuk memperlancar persimpangan. 

“Salah satu pendekatan yang digunakan adalah dengan membangun fly over (jembatan layang) sehingga dapat meningkatkan kapasitas persimpang dengan mengantisipasi percepatan pembangunan fly over di Simpang Mayang-Tugu Juang Kota Jambi. Kalau JBC dibangun tanpa Fly Over, kemacetan akan semakin luar biasa dan menyusahkan pengguna kenderaan,” ujarnya.

Pasalnya, jembatan ini guna mengurangi kemacetan dan jangan sampe macet total sesuai study kelayakan yang sudah dilakukan sejak tahun 2011. Sebagian sudah dilakukan pembebasan lahan untuk jalan dan juga pembangunan pelebaran jalan paling lambat tahun 2017 harus dibangun. Karena tingkat LHR nya semakin tinggi dapat mengakibatkan traffic jump atau kemacetan total lampu merah tidak berfungsi menurut kami segera dicarikan solusi oleh pemerintah.

Menurut Ivan Wirata, dengan adanya pembangunan jembatan fly over Simpang Mayang-Tugu Juang kita berharap kemacetan di daerah itu dapat diatasi dan berdampak arus kendaraan dari kota menuju Unja dan Kabupaten Batanghari akan lancar dan ekonomi akan baik. 

“Setiap pembangunan akan mengalami dampak positif dan negatif salah satu contohnya adalah Provinsi Jambi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membawa pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Terutama pertumbuhan dunia otomitif dengan banyaknya kendaraan pasti berdampak dengan lintas harian rata-rata (LHR) semakin meningkat mengakibatkan kemacetan. Mudah-mudahan semua bisa diatasi dengan sinerginya pembangunan antara Pemkot dan Pemprov Jambi. Jangan karena kepentingan Politik Pilkada 2018 kepentingan rakyat banyak diabaikan,” ujar Ivan Wirata.

Ivan Wirata juga mendorong Dinas PU Provinsi Jambi agar tetap berupaya dalam mewujudkan pembangunan Fly Over demi kepentingan masyarakat banyak. Dinas PU Provinsi Jambi juga diminta meneruskan perjuangan pendahulunya untuk pembangunan Fly Over ini. 

Konekting JBC

Menurut Ivan Wirata, pembangunan Flay Over di Simpang Mayang-Tugu Juang Kota Jambi merupakan konektifitas dengan akses areal Jambi Bisnis Centre. Pembangunan JBC harus seiring dengan Flay Over karena merupakan akses ke JBC yakni arealnya di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi.

Seperti diberitakan Jambipos Online sebelumnya Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli terus mendorong percepatan pembangunan Jambi JBC. Dia juga menghimbau masyarakat untuk mendukung pembangunan JBC tersebut, supaya berjalan lancar. 

Gubernur Jambi Zola juga telah mengadakan rapat dengan pihak investor, yakni PT Kurnia Properti dan instansi terkait lain, yaitu Badan Pertanahan nasional (BPN) Kota Jambi, untuk membahas sejauh mana progress (kemajuan) rencana pembangunan JBC dan permasalahan atau kendala apa yang dihadapi.

“Kita kumpulkan pihak perusahaan dan juga BPN Kota Jambi, tentunya juga dari Pemerintah Provinsi Jambi, termasuk Pak Sekda karena kita menginginkan, sesuai dengan presiden, ketika ada investor yang ingin menginvestasikan dananya di daerah, harus dibantu. Ini membantu perekonomian masyarakat juga, tentu kita kaji, termasuk masalah JBC ini,” ujar Zoal.

“Permasalahan JBC ini sudah setahun kita pantau, ada pihak yang merasa keberatan, tetapi secara hukum itu sudah inkrah, artinya, sudah ada ketetapan hukum, ini tidak bermasalah lagi dan statusnya milik Pemerintah Provinsi Jambi,” terang Zola.

“Saya sudah tanyakan kepada pihak perusahaan, kenapa pembangunannya belum jalan. Penyebab yang pertama adalah, status lahan itu harus diurus terlebih dahulu, ini kaitannya dengan BPN Kota Jambi dan saya juga sudah tanyakan langsung kepada BPN Kota Jambi, itu akan diurus dan tidak ada masalah lagi, berarti satu masalah sudah selesai,” tambah Zola.

Masalah kedua, lanjut Zola, sebelum membangun harus ada land test (tes tanah), ini harus dilakukan oleh pihak perusahaan, tetapi terkendala ketika ingin melakukan kegiatan itu dihalang-halangi oleh oknum tertentu di lapangan, yang mengklaim bahwa itu milik mereka.

 “Ini negara hukum, siapa pun harus tunduk kepada hokum, kalau tidak, ada pengadilan, tetapi sudah dua kali dari pengadilan dan jelas dari pengadilan bahwa itu milik Pemprov Jambi. Oleh sebab itu, kami mengajukan permohonan kepada kepolisian untuk membantu agar proses pembangunan JBC tidak terkendala,” jelas Zola.

 “Hal-hal yang lain, masalah teknis, kami juga harus berkoordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian PUPR, karena nanti setelah 30 tahun, bangunan ini akan menjadi milik Pemprov Jambi, BOT (Build Operate Transfer), artinya harus dilaporkan dulu kepada kementerian,” urai Zola.

 “Jadi, ini sudah jelas hitungan kerjanya, sudah harus hitungan kerja perbulan, jadi harus jelas apa target perbulan, ketika macet, kita kaji dimana mampetnya, bukan hanya Pemprov dan pihak perusahaan yang bekerja, tapi ada pihak lain yang terlibat seperti BPN,” ungkap Zola.

 “Kita mengharapkan dukungan dari masyarakat, insya allah pembangunan JBC yang ada mall, ada hotel, ada convention center dan banyak lagi yang lain bisa berjalan dengan lancar. Insya allah, ini dampaknya sangat baik bagi daerah, jadi sekali lagi dukungannya supaya pembangunan JBC berjalan dengan lancar,” jelas Zola.

PT Kurnia Property

Sementara Direktur Utama PT Kurnia Property selaku pihak yang akan membangun JBC, Mario Liberty Siregar menjelaskan, saat ini yang belum selesai dalam pembangunan JBC adalah, pertama sertifikat dari Hak Pakai menjadi Hak Pengelolaan Lahan, yang selanjutnya menjadi Hak Guna Bangunan di atas HPL yang kewenangannya di BPN Pusat, namun sekarang sudah dalam proses. Kedua, pengosongan lahan (kewenangan Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah/ Biro Aset dan Satpol PP Provinsi Jambi yang di-back up oleh pihak kepolisian).

“Setelah kedua hal terpenuhi, selanjutnya harus ada IMB yang menjadi kewenangan Pemkot Jambi. Namun sebelum dibangun harus ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), sedangkan Amdal dan Amdal Lalin yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi telah selesai,” jelas Mario Liberti Siregar. 

Seperti diketahui rencana pembangunan dan penganggaran pembangunan fly over sudah sejak tahun 2013 lalu sudah diwacanakan. Namun hingga April 2017 pembangunannya tak kunjung berwujud. Semoga Flay Over dan JBC dibangun bersama. Semoga. (JP-Asenk Lee Saragih)

Penyempitan Jalan di ujung Jembatan Batas Kota Jambi-Muarojambi Mendalo. Pemerintah kesulitan membebaskan lahan milik masyarakat. Gambar diambil  Selasa 4 Juli 2017. Foto Asenk Lee Saragih.


Share this article :

Post a Comment

 
Support : Redaksi Jambipos Online | KONTAK KAMI | Pedoman Media
Copyright © 1998. Jambipos Online - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Publiser/Admin Jambipos Online
Proudly powered by Jambipos