Wagub Jambi Sampaikan Soal TKD PNS dan Lelang Jabatan di Paripurna

Jambipos Online, Jambi- Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Fachrori Umar, mengatakan bahwa terlambatnya proses lelang jabatan dikarenakan hal non teknis. Sekarang ini masih menunggu kesiapan dari lembaga assesment yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Hal itu diungkapkan Fachrori Umar pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (10/4/2017). Rapat ini mengagendakan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat bakal diumumkan seleksi jabatan tinggi pratama. Tanggapan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Fraksi PDIP, PKB, PPP, Golkar dan Demokrat," kata Fachrori.

Sementara itu, untuk permasalahan belum diterimanya Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), Wagub mengatakan bahwa tahun 2017 ini tambahan penghasilan tersebut tetap akan diberikan kepada PNS dan calon PNS di lingkungan Pemprov Jambi dengan pola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). “Pergub saat ini masih dalam tahap fasilitasi di Kementsrian Dalam Negeri. Semoga secepatnya bisa terealisasi,” sebutnya.

Sementara itu, tanggapan dari Fraksi Demokrat terkait permasalahan pelantikan Medi Novia yang sebelumnya menjabat eselon IV yang sebulan kemudian dilantik menjadi pejabat eselon III untuk dikembalikan ke posisi semula, Wagub menyampaikan permasalahan ini akan dilakukan peninjauan kembali atas proses pengangkatan yang bersangkutan.

Fachrori Umar juga berharap atas tanggapan yang disampaikan ini dapat memberikan jawaban, saran dan kritikan yang disampaikan oleh Fraksi Dewan. “Apabila penjelasan ini masih ada kekurangan, pemerintah senantasa menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan penjelasan tambahan," katanya.

Masukan Dewan

Menurut Fachrori Umar, saran, pertanyaan, dan kritikan dari Dewan (DPRD Provinsi Jambi) dapat dipahami dengan melakukan upaya perbaikan terhadap beberapa kekurangan serta memantapkan program yang telah berjalan baik.

Kata dia, Penjelasan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi atas Nota Pengantar LKPJ Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2016 direspon dengan baik oleh dewan.

“Kita lakukan perbaikan serta penguatan terkait program menuju Jambi TUNTAS 2021," katanya. Berbagai masukan dari dewan dan penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jambi yang disampaikan oleh Wagub diantaranya sebagai berikut: kritikan yang disampaikan masing masing fraksi di DPRD Provinsi Jambi merupakan upaya untuk melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program Jambi TUNTAS 2021.

Fraksi Golongan Karya mempertanyakan belum dilaksanakan proses lelang untuk pengisian Pejabat Kepala Perangkat Daerah diakui Pemprov Jambi mengalami keterlambatan yang disebabkan permasalahan non teknis dan masih menunggu kesiapan lembaga assesment yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemdagri.

Mengenai Tunjangan Kinerja Daerah untuk tahun 2017 tetap diberikan kepada PNS dan Calon PNS dengan pola Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang saat ini masih dalam tahap fasilitasi di Kemdagri.

Untuk pajak online yang setiap wajib pajak dapat melakukan pembayaran pada UPTD Samsat dalam wilayah Provinsi Jambi.

Pembangunan jalan provinsi sepanjang 1.129,90 Km tetap mengacu pada skala prioritas yang berdampak luas, terutama pada sentra produksi dan distribusi dengan memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan langkah konkrit.

Adapun Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyoroti pengurangan pegawai honorer pada beberapa OPD, dijawab Pemprov Jambi berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan OPD/SKPD.

Fraksi Gerindra mengharapkan program Jamkesmas dan Jamkesda menyentuh seluruh masyarakat miskin, dan dengan perhatian tersebut, Pemprov Jambi memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan yang terjadi serta mengkoordinasikan dengan lembaga terkait.

Fraksi Kebangkitan Bangsa mengjritik, .dalam kurun waktu Maret-September 2016 telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1000 jiwa pada bulan september 2016, mengenai hal tersebut Pemprov Jambi melakukan upaya mengurangi kemiskinan, juga tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Fraksi Amanat Nasional menyarankan penanganan infrastruktur dengan prioritas jalan dan jembatan serta jalan yang memberikan pengaruh terhadap aktifitas ekonomi daerah. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menginginkan realisasi perbaikan jalan pada tahun 2016 diantaranya ruas jalan Padang Lamo, Simpang Sawmil-Logpon, Panerokan-Sungaibahar, Muarasabak-Rasau, telah dialokasikan pada APBD 2017 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

Fraksi Restorasi Nurani mempertanyakan jalan provinsi dapat dituntaskan serta meninggalkan pola tambal sulam. Fraksi Bintang Keadilan mempertanyakan lambatnya pelayanan administrasi informasi kamar di Rumah Sakit Umum Raden Mattaher, diakui Pemprov Jambi adanya kesalahan teknis pada server BPJS namun untuk pelayanan kamar bagi pasien BPJS tidak dipungut biaya.

Terkait Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), Pemprov Jambi mengharapkan dukungan semua pihak, aparat hukum, Pemerintah Pusat, bupati/walikota, secara bertahap melakukan rehabilitasi lahan terdampak aktivitas PETI.

Fraksi Partai Demokrat menghendaki peningkatan daya saing infrastruktur, daya saing ekonomi, dan sumber daya manusia dalam menghadapi MEA. (JP-Lee)