Progam Penertiban Gepeng di Tanjabar Dinilai Kurang Efisien

Ada Pilihan Progam Pemberdayaan

Jambipos Online, Kualatungkal-Keberadaan komunitas anak Punk dan para gepeng di kota Kuala Tungkal yang semakin gencar berkeliaran mulai menimbulkan perdepatan sengit dikalangan masyarakat. Sebagian besar warga berharap pemerintah serius mengurusi persoalan tersebut dengan penertiban secara kontinue dan juga opsi progam pemberdayaan.

Ternyata, ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat tak hanya digandrungi wisatawan dari luar daerah untuk sekedar berlibur.

Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, Kota Kuala Tungkal yang menjadi pusat kegiatan masyarakat sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Tanjab Barat, cukup banyak dilirik berbagai kalangan dari para pebisnis hingga pengemis untuk meraup pundi-pundi rupiah.

Ironisnya, kota yang dikenal dengan semboyan "kota bersama" ini juga dijadikan salah satu target destinasi bagi kalangan remaja dari komunitas anak Punk.

Suasana kota dengan masyarakat yang ramah dan bersolidaritas tinggi, dimanfaatkan puluhan pengamen, gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang terus bermigrasi dari daerah lain.

Hasilnya, ketegasan penegakan perda yang baru digalakan pemerintah melalui Satpol PP dalam beberapa waktu terakhir seperti tak mampu membendung kiriman Gepeng yang datang silih berganti.

Padahal, pemerintah kabupaten sendiri sudah melakukan banyak upaya dan menggagas wacana dan progam untuk menertibkan keberadaan mereka (gepeng, red) mulai dari razia rutin, hingga gagasan pemeriksaan kesehatan dan karantina virus HIV.

Kenyataanya, kebanyakan gagasan itu hanya dirasakan sebagai tamparan kecil bagi kebanyakan remaja pun dan para Gepeng yang sudah menjalani kerasnya kehidupan jalanan seumur hidup mereka.

“Disini enak bang. Duitnya banyak. Kalau ditangkap itu kan resiko. Paling dikirim pulang, nanti sebulan dua bulan lagi kita bisa balik kesini kalau sudah dapat kabar tidak musim razia," ujar salah satu anak Punk yang ditemui saat mengamen di WFC belum lama ini.

Dampaknya, kian hari, keberadaaan komunitas anak Punk dan Gepeng di Kabupaten Tanjab Barat semakin membuat resah warga. Dengan dandanan acak-acakan, gerombolan anak Punk kini tidak segan untuk masuk ke warung makan, dan pertokoan untuk sekedar meminta uang dengan cara mengamen.

“Secara pribadi, keinginan kami sebagai warga tentunya agar pemerintah mengawasi dan menata supaya anak-anak Punk dan juga pengemis tidak meresahkan. Dalam artian, kami tidak melarang mereka untuk mengais rejeki, tetapi harus sopan dan menghormati masyarakat juga," tutur Heri, salah satu tokoh pemuda, Kamis (6/4/2017).

Menurutnya, penertiban yang dilakukan secara kontinue selama ini memang dinilai kurang efisien lantaran baru digencarkan seumur jagung. Penertiban juga seharusnya dilakuka. secara kontinyu sehingga bisa meminimalisir dampak migrasi musiman yang biasa dilakukan rombongan punk dan gepeng.

“Kalau mau ditertibkan tentu saja bisa. Tetapi ini jelas harus dilakukan secara terus menerus dan jelas butuh waktu yang cukup lama. Mungkin sekurangnya bisa makan waktu bulanan hingga tahunan sehingga kabar penertiban ini bisa menyebar luas di kalangan mereka (Punk dan Gepeng, red) sehingga mereka benar-benar kapok tidak mau kesini lagi," papar Heri yang juga diamini beberapa rekan sejawatnya.

Hal senada juga diungkapkan Saputra yang menyetujui progam pebertiban gepeng oleh pemerintah. Namun, menurutnya pemerintah akan terlihat lebih bijak jika bisa menggandeng keberadaan mereka (anak Punk dan Gepeng, red) untuk diberdayakan.

“Pemberdayaan juga bisa dijadikan pilihan yang lebih baik. Tetapi pemerintah juga tentunya harus benar-benar siap menjalankan progam ini. Dan jangan sampai jadi bumerang karena progamnya mandek di tengah jalan," papar Saputra.

“Sebenarnya, keberadaan anak Punk ini tidak bisa dibilang meresahkan karena seharusnya masih bisa dibimbing supaya mereka berubah. Yang lebih meresahkan dan harus dibinasakan ya para pejabat yang suka korupsi. Dampaknya sampai generasi anak dan cucu kita yang harus menanggung kemiskinan dari ulah orang-orang ini," serobot Firman, warga lainya.

Sebelumnya, berbagai kalangan elit politik dan pemerintahan juga berkali-kali membahas masalah keberadaan komunitas anak Punk dan Gepeng yang banyak berkeliaran di bumi serengkuh dayung serantak ke tujuan ini.

Kondisi ini dinilai cukup mengkhawatirkan bagis beberapa anggota DPRD Tanjab Barat. Mereka meminta pemerintah darah setempat mengambil tindakan tegas dengan melakukan penertiban.

Hal ini seperti di sampaikan Ketua Komisi I DPRD Tanjabbar, Syafrizal Lubis yang menghimbau agar instansi terkait melakukan penertiban secara tegas agar keberadaan anak jalanan tersebut tidak meresahkan masyarakat.

“Kita minta pemda supaya serius untuk mengatasi maraknya masuk anak punk ke kota ini," ujar Safrizal Lubis, Ketua Komisi I DPRD Tanjab Barat, Senin (13/3/2017).

"Sebenarnya persoalan ini sudah kita bicarakan sejak lama, namun instansi terkait seperti Satpol PP selalu mempermasalahkan keterbatasan anggaran kegiatan. Makanya kita minta supaya itu tidak dijadikan sebagai alasan lagi," sambungnya.

Politisi parta Golkar ini menilai, persoalan tersebut perlu segera dituntaskan lantaran keberadaan anak Punk dikhawatirkan bisa mengganggu ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

“Semakin ramai keberadaan anak punk di Kualatungkal akan semakin susah menertibkannya. makanya jangan dibiarkan saja," paparnya.

Hal senada juga di sampaikan anggota Dewan lainnya dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M Fadli. Ia secara tegas meminta pemerintah memberikan solusi untuk menertibkan keberadaan anak punk.

Ia menilai, keberadaan komunitas anak punk yang bercampur antara laki-laki dan perempuan perlu diwaspadai karena dikhawatirkan menjerumus dengab masalah seks bebas dan kemungkinan penggunaan narkoba.

Rencananya, dalam waktu dekat pihaknya bakal memanggil pihak dan instansi terkait untuk menindak lanjuti keberadan anak Punk. (JP-Ken)