Wagub: Pemprov Jambi Dukung Penataan Lapas Jambi

Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sangat mendukung penataan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambi. Hal itu dikemukakan oleh Wagub dalam Pertemuan Wakil Gubernur Jambi dengan Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, bertempat di Ruang Rapat Ruang Wakil Gubernur Kantor Gubernur Jambi, Rabu (15/3/2017) sore.

Wagub mengatakan, Pemprov mendukung dan siap membantu penataan Lapas Jambi, sesuai dengan prosedur yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemprov Jambi. "Kan itu untuk negara Indonesia juga, jadi kita mendukung dan siap membantu," ujar Wagub. 

Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fajar Lase menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Jambi atas dukungan pasca adanya kerusuhan di Lapas Jambi.

Fajar Lase menyatakan, Kementerian Hukum dan HAM mengakui adanya keterbatasan-keterbatasan dari pihak Kementerian hukum dan HAM, dan sesuai penegasan dari Menteri Hukum dan HAM, negara harus hadir dalam permasalahan Lapas, termasuk dengan memutus mata rantai kelompok yang menyebabkan kerusuhan di Lapas Jambi.

"Kerusuhan di Lapas Jambi menjadi catatan kita karena memang Lapas di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi sudah oner kapasitas, harusnya kapasitasnya 300, sudah dihuni hampir 1.800 orang. Kedepan, Kementerian Hukum dan HAM ingin prioritas untuk membangun unit UPt yang baru, mungkin untuk menempatkan yang kasus narkotika, bisa ditempatkan secara khusus," ujar Fajar Lase.

"Tetapi, setelah kebakaran tersebut, telah ada instruksi untuk mendistribusi warga binaan yang ada di Lapas Jambi ke UPT-UPT yang lain. Proses pertama sudah dilakukan, hampir 200 orang sudah dipindah (dari Lapas Jambi), sudah dipibdah ke UPT yang lain. Nanti ini bergerak terus secara khusus ke Blok Narkotika dimana kemarin mereka memulai kerusuhan, mereka juga akan dipibdah dalam waktu dekat, tentunya dengan cara persuasif,".

"Kalau pembangunan (Lapas Jambi), karena anggaran pemerintah, tentu melalui proses diajukan dulu, mungkin APBN P tahun ini, mudah-mudahan bisa dapat," jelas Fajar Lase.

Mengenai tempat UPT yang baru, lanjut Fajar Lase, Dirjen Pemasyarakatan yang menentukan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Palasara mengharapkan agar Pemprov Jambi bisa memberikan bantuan berupa sumur bor di Lapas Jambi. Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jambi, Herna menyatakan, kalau ada TKI, harus TKI resmi. (Humas-Prov Jambi)

Berita Lainnya