Polda Jambi Perketat Penjagaan di Tebo Pasca Pilkada

Aksi massa yang berujung anarkis saat penghitungan suara berlangsung di Kantor Bupati Tebo, Rabu (22/2/2017).

Aksi GMTB Harus Diusut Tuntas

Jambipos Online, Jambi-Kepolisian Daerah Jambi kembali mengirim 500 personel untuk melakukan pengamanan pasca rekapitulasi suara tingkat KPUD Tebo. Penambahan anggota pengamanan yang terdiri dari personel Brimob dan Sabhara itu dilakukan setelah adanya aksi massa yang berujung anarkis saat penghitungan suara berlangsung, Rabu (22/2/2017).

“Penambahan 500 personel Brimob dan Sabhara Polda Jambi tersebut akan memperkuat personel pengamanan yang telah ada. Polres Tebo sebelumnya telah mendapat bantuan personel Brimob yang berjumlah 100 orang, Sabhara Polres Batanghari dan Polres Bungo masing-masing 100 orang, sedangkan personel Polres Tebo sendiri berjumlah 400 orang," kata Kapolres Tebo, AKBP Budi Rohmad SIK, Kamis (23/02/2017).

Seluruh personel tersebut akan melakukan pengamanan di wilayah hukum Polres Tebo hingga tahapan pilkada berakhir, guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Tebo dan sekitarnya.

“Termasuk jika nanti ada gugatan di MK, kami tetap akan melakukan pengamanan," imbuh AKBP Budi Rohmad. Disisi lain, Kapolres Tebo sangat menyayangkan adanya unjuk rasa yang berujung anarkis yang terjadi saat penghitungan suara yang dilakukan oleh sekitar 500 orang pengunjuk rasa.

Akibat peristiwa tersebut, kendaraan milik pengunjuk rasa mobil Strada Triton Single bernopol BBH 9255 KU warna hitam sengaja menabrak anggota yang sedang mengamankan jalannya penghitungan suara.

Atas kejadian itu, 1 (satu) anggota Brimob Polda Jambi, Bripka Taufik Alamsyah, mengalami luka yang serius pada bagian muka dan sekarang sedang dirujuk di rumah sakit Bhayangkara Polda Jambi.

“Polda Jambi dan Polres Tebo telah membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap para pelaku anarkis, korlap, dan pihak-pihak yang mendukung kegiatan unjuk rasa tersebut,” katanya.

AKBP Budi Rohmat juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Tebo yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka menciptakan situasi kondusif selama tahapan pilkada berlangsung.

Kapolres mengimbau kepada para tim sukses, pendukung dan simpatisan pasangan calon untuk tidak melakukan pelanggaran hukum yang bisa menimbulkan gangguan kamtibmas.

“Semoga tahapan pilkada serentak 2017 Kabupate Tebo berlangsung aman, lancar dan sukses," kata Kapolres penuh harap.

Seperti diberitakan sebelumnya, Rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di Aula Kantor Bupati Tebo, diwarnai kerusuhan dari ratusan warga Tebo yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Tebo Bersatu.

Diusut Tuntas

Aksi massa Gerakan Masyarakat Tebo Bersatu atau GMTB yang kemarin berlangsung ricuh disayangkan oleh sejumlah pihak. Aksi yang awalnya digadang sebagai aksi damai menolak hasil Pilkada Tebo yang bertepatan dengan sidang pleno rekapitulasi suara KPUD tersebut, berubah menjadi kericuhan akibat massa aksi yang emosi kemudian anarkis.

“Sangat menyayangkan kenapa hal itu bisa terjadi, politik inikan tujuannya bagaimana untuk membangun masa dan menciptakan suasana yang lebih baik, damai, dan apa yang menjadi cita-cita rakyat bisa kemudian dicapai, kalau ada yang melakukan anarkisme itu sudah keluar dari tujuan utama makanya sangat disayangkan” ujar Ahmad Azari, Ketua Seknas Tani Jokowi, Provinsi Jambi.

Dalam kontek berdemokrasi inikan semua orang tidak sekedar menyampaikan tapi juga harus mendengar dan mematuhi aturan. Sebab, Lanjut Azhari, kalau kita tidak beraturan maka kekacauan pasti terus terjadi dan apapun alasannya tentu hal tersebut tidak boleh dibiarkan.

“Ketika misalnya ada temuan pelanggaran dalam Pilkada, hal itukan sudah ada mekanismenya, Silahkan dilapor kepihak Panwas atau ke Polisi dan saya yakin hal tesebut pasti ditindaklanjuti, sebab, mereka yang kemarin dilapangan itu biasanya untuk menjaga keamanan saja” imbuh Azari.

“Kalau boleh menyarankan, Sebaiknya kedua belah pihak melakukan rekonsiliasi untuk mencari solusi karena menang-kalah inikan proses politik dan demokrasi, kalau tidak mau berdemokrasi ya tidak usah ikut Pilkada,” pungkas Azari.

Hal senada disampaikan oleh Herry Simanjuntak yang juga dikenal aktivis 98 dan pemerhati buruh, menurutnya, pelaku aksi sebaiknya kembali pada tujuan awal.

“Yang perlu di dalami apa yang menjadi kesepakatan awal sebelum aksi dilakukan, harus diteliti lagilah apalagi mereka yang demo itu katanya ada juga pelaku sejarah di periode sebelumnya, jadi harusnya sudah sangat matang karena mereka pernah melalui proses pilkada dengan cara yang elegan,” ujar Juntak.

Ditambahkannya, Kalau memang suara mereka tidak di dengar apapun pasti bisa terjadi. Tapi inikan mereka sudah di mediasi dan di pertemukan kemudian karena merasa tidak puas lalu anarkis, berarti disitu sudah ada yang gak bener.

“Inikan konflik pilkada, harus dibedakan dengan aksi masa tani dan buruh sebab ini ada ruangnya, ada gugatan hukum dan segala macam jadi mau memaksakan kehendak bagaimanapun pastinya akan repot” tutup Herry.

Roy Benjamin Situmorang, Aktivis pro demokrasi Jambi juga memberikan pandangannya atas insiden kericuhan demo yang dilakukan oleh GMTB di Tebo. Menurutnya, Polisi harus berani mengusut kasus ini dan membongkar siapa aktor dan penanggung jawab atas aksi tersebut.

“Kalo aksi damai harusnya berlangsung damai juga. Tapi ketika itu sudah ricuh, ada yang dirusak dan ada jatuh korban, itu bukan aksi damai tapi sudah identik dengan aksi tindak pidana, maka dari itu polisi harus berani mengusutnya” tegas Roy.

Sementara itu Kapolres Tebo AKBP Budi Rachmad, melalui Wakapolres Kompol Ali Sadikin pagi ini (23/2/2017) ketika dikonfirmasi menerangkan, Bahwa pihaknya sudah mengantongi beberapa nama termasuk pemilik mobil dan sopir yang menabrak aparat sewaktu unjuk rasa kemarin.

“Sopir atau pemilik mobil itu dari warga Muaro Tabir, sedangkan anggota yang luka saat ini masih dirawat dan kasus ini akan ditindak secara hukum,” tegas Wakapolres. (Rel)