Keberadaan SMA-SMK Mulai Tak Kondunsif Sejak Diambil Alih Pemprov Jambi

jambipos-online Selasa, Januari 10, 2017

Puluhan siswa siswi SMK Negeri 9 Kabupaten Muarojambi melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Jambi, Senin (9/1/2017) siang.

Usai berorasi di depan Kantor Gubernur Jambi, puluhan SMK Negeri 9 Kabupaten Muarojambi diterima Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA didampingi Plt Sekda Prov Jambi Erwan Malik dan Asisten III, H.Tagor Mulia Nasution.

Jambipos Online, Jambi-Keberadaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri sederajat di Provinsi Jambi mulai tak kondunsif sejak diambil alih Pemeritahan Provinsi (Pemprov) Jambi. Kini suara siswa dari sekolah-sekolah itu mulai menyeruak ke publik soal ketidak beresan proses belajar mengajar di sekolah itu.

Ketidak beresan itu mulai dari persoalan pungutan uang komite, hingga tak kondunsifnya belajar di ruang kelas karena jumlah siswa yang melebihi kapisitas. Seperti di SMAN 5 Kota Jambi yang jumlah siswanya kelas X ( Kelas 1 SMA) yang mencapai 14 ruangan hingga masuk pagi dan siang.

Kemudian di SMKN 3 Kota Jambi di Lingkar Barat Kota Jambi yang siswanya bergantian masuk sekolah karena ruangan yang tidak memadai. Jumlah siswa yang membludak sementara guru terbatas, mengakibatkan proses belajar mengajar di SMAN sederajat di Provinsi Jambi kini tak maksimal.

Puncaknya, puluhan siswa siswi SMK Negeri 9 Kabupaten Muarojambi melakukan unjukrasa di Kantor Gubernur Jambi, Senin (9/1/2017) siang. Unjukrasa itu menyuarakan ketidak berasan proses belajar mengajar di sekolah itu. Mulai dari pungutan uang komite hingga keberadaan guru-guru yang jarang masuk hingga penghinaan guru kepada siswa.

Para siswa juga meminta Pemerintah Provinsi Jambi membenahi sekolah-sekolah SMAN sederajat yang ada di Provinsi Jambi ini. Usai berorasi di depan Kantor Gubernur Jambi, puluhan SMK Negeri 9 Kabupaten Muarojambi diterima Gubernur Jambi, H.Zumi Zola,S.TP,MA didampingi Plt Sekda Prov Jambi Erwan Malik dan Asisten III, H.Tagor Mulia Nasution.

Zumi Zola menyatakan akan memerintahkan tim untuk menelusuri aduan tersebut. Tim tersebut terdiri dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Jambi.

Hal itu dikemukakan oleh Zola saat menerima para siswa siswi dan guru SMK N 9 Kabupaten Muaro Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Senin (9/1/2017) siang.

“Saya akan mengirimkan Dinas Pendidikan dan Inspektorat untuk mengevaluasi kinerja kepala sekolah, guru dan keuangan sekolah, termasuk menelusuri kebenaran informasi (aduan) yang disampaikan oleh siswa siswi. Tim akan menilai seobyektif mungkin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tim diturunkan besok (Selasa, 10 Januari 2017). Saya minta dalam 3 hari sudah ada kesimpulan dari tim,” ujar Zola.

Terkait adanya permintaan dari sebagian siswa siswi agar guru honorer ditiadakan, Zola menjelaskan, pertimbangan diterimanya guru honorer adalah karena kurangnya guru yang PNS (Pegawai Negeri Sipil), jadi untuk mengisi kekurangan guru, namun tentunya jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, tidak boleh berlebihan, karena kalau jumlahnya berlebih, maka nantinya akan jadi beban bagi sekolah yang bersangkutan.

Menanggapi kurangnya sarana prasarana sekolah, Zola menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan berusaha mebenahi sarana prasarana SMA dan SMK se Provinsi Jambi, namun secara bertahap, sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, dan sesuai dengan skala prioritas.

Terkait aduan adanya tindakan fisik dari guru kepada anak didik, Zola menyatakan bahwa tindakan fisik tidak diperbolehkan, dan akan menindak tegas oknum guru manakala ada bukti yang jelas. Zola berharap supaya sekolah tersebut damai, dan proses pembelajaran berlangsung normal.

Sebelumnya, siswa dan siswi SMK N 9 Muaro Jambi menyampaikan berbagai aduan kepada Gubernur Jambi, yakni adanya pungutan dari komite, transparansi penggunaan dana BOS, permintaan agar kepala sekolah diganti, adanya oknum guru yang melakukan tindakan fisik kepada anak didik.

“Saya mendengar aspirasi dari anak-anak kita dari SMK Negeri 9 Muaro Jambi. Ada keluhan tentang adanya pungutan-pungutan, ada dana komite, pungutan uang pembangunan, uang magang. Kita tampung, walaupun ini terbelah menjadi dua, ada yang kubu mempermasalahkan tetapi ada juga kubu yang mendukung, tidak keberatan dan memahami iut semua,” katanya.

“Semuanya kita hargai, kita tampung. Tindak lanjutnya adalah, saya akan mengirim tim yang terdiri dari Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Jambi, untuk mengevaluasi, baik kinerja kepala sekolah, para guru, dan penggunaan dananya seperti apa harus bisa dipertanggungjawabkan,” kata Zola lagi.

“Kalau memang ada uang dipungut dari murid, harus jelas disampaikan peruntukannya untuk apa, ada penjelasannya sehingga siswa siswi tidak bertanya-tanya. Jangan sampai nanti di sekolah itu terpecah, ada 2 kubu seperti ini berarti ada pro dan kontra. Mungkin ada informasi yang tidak tersampaikan secara utuh kepada anak-anak ini, padahal anak-anak ini ingin belajar dengan baik, ingin mendapatkan yang terbaik dari sekolahnya. Dalam 3 hari, harus ada keputusannya seperti apa,” jelas Zola. (JP-03/Lee)