Home » , , , , » Politik Dinasti Hanya Menyuburkan Korupsi

Politik Dinasti Hanya Menyuburkan Korupsi

Written By jambipos-online on Friday, December 23, 2016 | 16:43


Korban Politik Dinasti (Mantan Gubernur Banten-Ratu)


Jambipos Online, Jakarta - Dosen Politik FISIP UIN Syarif HIdayatullah, Adi Prayitno, mewanti-wanti agar publik tidak memberi ruang kembalinya politik dinasti karena terbukti hanya menyuburkan korupsi.

Politik dinasti semakin berbahaya, lantaran saat ini meski dari sisi regulasi politik sudah memdai, namun dari sistem demokrasi belum ajeg dan tidak ada etika politik yang kuat. Sehingga, kata dia, dinasti politik di Indonesia selalu memiliki kecenderungan untuk korup.

Ia mencontontohkan, akibat dinasti politik, indeks pembangunan manusia (IPM) di Banten, selalu saja rendah. Padahal, Banten, sangat dekat bahkan berbatasan dengan Jakarta.  Rendahnya IPM di Banten, setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, menjadi bukti tidak ada kesejahteraan.

"Kenapa sedemikian hancur, karena politik dinasti menyuburkan praktik korupsi. Terjadi, mulai level gubernur, walikota, bupati," tegasnya, dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik yang diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (20/12/2016).

Politik kekerabatan, kata Adi, memang akan selalu ada. Namun menjadi masalah, ketika tokoh yang dihadirkan itu, tidak memiliki kapasitas.  

Di Indonesia, setelah sang ibu tidak berkuasa, anak kemudian ikut bertarung politik semata demi melanggengkan kekuasaan politik keluarga. Padahal, politik dinasti memiliki kecenderungan despotik dan korup harus diberantas sampai akarnya.

Mencerabut Hak Warga

Di tempat sama, pengamat Politik sekaligus Direktur Lingkaran Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti, menyebut,  politik dinasti di Indonesia telah mencerabut hak warga untuk menikmati berbagai fasilitas publik. Ini terjadi karena anggaran pemerintah daerah, justru dinikmati kroni dan keluarga pemilik dinasti politik.

Hal itu diperparah dengan kultur politik yang belum berubah. Misal, ada kepala daerah yang sudah dua kali menjabat, kemudian mencalonkan lagi, dengan menjadi wakil. Suksesi politik seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) semata saling tukar posisi untuk mempertahankan kekuasaan.

"Politik dinasti jelas menghambat regenerasi politik, sirkulasi kekuasaan. Hampir semua daerah yang mengidap politik dinasti, tidak bebas korupsi, seperti terjadi di Banten, kakak adik kena kasus korupsi," tegas Ray, dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik yang diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (20/12/2016).

Ray mengingatkan, politik dinasti menyuburkan praktik korupsi, seperti terjadi di Banten. Semua sumber daya ekonomi daerah, hanya dialokasikan ke saudara dan juga keluarga saja. 

"Tidak ada yang diuntungkan dari politik dinasti, kecuali dinastinya sendiri, rakyat tidak akan mendapat apa-apa," tegas Ray.

Ia mencontohkan, Banten, yang notabene memiliki anggaran hingga triliunan rupiah, akibat politik dinasti, masyarakatnya tidak sejahtera, tidak mampu menikmati akses pendidikan dan kesehatan memadai. Kasus jembatan roboh di Lebak, yang jadi sorotan internasional, jadi bukti.

"Dinasti politik ini tidak ada gunanya bagi republik. Suburnya korupsi, memberi bukti, tidak akan ada pembangunan memadai kalau dinasti politik makin subur di daerah, menolak politik dinasti, sama dengan mengatakan tidak kepada korupsi," tegas dia.

Cegah Jadi Pemimpin

Terpisah, Koordinator Forum Banten Bersih (FBB) sekaligus Kepala Sekolah Anti Korupsi, Beno Novit Neang, meminta masyarakat untuk lebih mewaspadai kebangkitan dan bahaya politik dinasti karena hanya menyuburkan korupsi.

Untuk itu, jangan ada lagi kesempatan para pelaku korupsi yang tergabung dalam politik dinasti diberi kesempatan memimpin.

Politik dan korupsi dinasti, kasus di banten, korupsi itu bukan masalah serius yang  disikapi, keluarga koruptor masih dengan mudah memimpin," tegas Beno, dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik yang diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Ia mengingatkkan, korupsi di Banten begitu massif. Ada sistem politik dinasti yang menggurita. Tidak ada satu pun mereka yang menjadi bagian dinasti politik mampu mensejahterakan masyarakat.

"Politik dinasti mulai di era Ratu Atut, setelah tidak berkuasa, kemudian menunjuk anggota keluarga menjadi kepala daerah. Hampir lima daerah dikuasi oleh mereka. Politik dinasti ruang membuka untuk korupsi," tegasnya.

Agar politik dinasti bisa dihilangkan, ia menyarankan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak memilih para calon dari bagian yang terindikasi korupsi.

"Gunakan instrumen untuk memberi sanksi para politisi culas politik dinasti untuk tidak dipilih," katanya.

Menurut dia, sangat tidak tepat ada penilaian bahwa pengerakan anti korupsi tidak boleh mengkritik politik dinasti karena masuk wilayah elektoral. Justru, gerakan anti korupsi, harus masuk lebih dalam lagi. "Kalau diam sama saja berdosa terhadap publik," ucapnya.

Banten, kata Beno, sudah membuktikan akibat politik dinasti, ada begitu banyak korupsi besar. Banten merupakan daerah koupsi terbesar setelah Aceh dan Papua. Tak heram, KPK menjadikan Banten sebagai pilot project pencegahan korupsi.

Akibat politik dinasti, anggaran publik hanya dipakai secuil karena mayoritas mengandalkan swasta. Misal di Tangerang Selatan, yang diurus hanya 40 persen, sisanya 60 persen oleh swasta.

Di tempat sama, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kholil Pasaribu mengungkapkan, dari berbagai kasus korupsi politik yang terjadi, mayoritas memiliki korelasi dengan dinasti politik. Seperti terjadi di Ciamis, Bangkalan Madura, hingga Banten.

"Sudah ada empat kasus kepala daerah tertangkap, yang berkaitan politik dinasti. Politik dinasti selalu  dibangun dengan model dua periode kekuasaan, kemudian disiapkan generas penerus. Birokrasi sudah dikuasi setelah dua kali menang, kemudian menguasai birokrasi dan ceruk ekonomi," tegasnya.

Kata dia, jika politik dinasti tidak dilawan sejak dini, maka dalam jangka panjang akan sulit dijatuhkan karena sudah menguasasi ekonomi birokrasi sekaligus juga bisa menggunakan ancaman.

"Perangkat politik dan korporasinya masih kuat meski bisa saja dinastinya hilang," kata dia.

Contoh nyata politik dinasti, kata Kholil, dalam proyek-proyek di Banten, seringkali perusahaan dari luar tidak akan bisa masuk. Birokrasi hanya akan menunjuk perusahaan yang memiliki afiliasi dengan keluarga. Seperti terjadi dalam korupsi alat kesehatan di RSUD Tangerang Selatan.

Politik dinasti cenderung mengamankan sumber daya ekonomi, korporasi pun milik saudara , sedangkan perusahaan lain macet tidak akan bisa masuk ke Banten.

"Tidak ada kontestasi yang fair. Tak heran, wajah di Banten itu wajah kota lama. Ini terjadi, karena dalam politik dinasti, pembangunan pendidikan kesehatan dilakukan dengan setengah hati Banten punya uang banyak tapi dikerubutin keluarga," tegasnya.

Hal lain yang diingatkan oleh Kholil, politik dinasti berpotensi selalu berusaha curang dalam setiap pemilihan politik seperti Pilkada. Contoh nyata dalam kasus Pilkada Lebak, Banten.

"Politik dinasti itu selalu berusaha curang dalam pilkada, merebut kursi dan merebut sumber daya. Politik dinasti memang cenderung korupsi," tandasnya.

Korelasi Dinasti Politik

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kholil Pasaribu mengungkapkan, dari berbagai kasus korupsi politik yang terjadi, mayoritas memiliki korelasi dengan dinasti politik. Seperti terjadi di Ciamis, Bangkalan Madura, hingga Banten.

"Sudah ada empat kasus kepala daerah tertangkap, yang berkaitan politik dinasti. Politik dinasti selalu  dibangun dengan model dua periode kekuasaan, kemudian disiapkan generas penerus. Birokrasi sudah dikuasi setelah dua kali menang, kemudian menguasai birokrasi dan ceruk ekonomi," tegasnya, dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik yang diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (20/12/2016).

Kata dia, jika politik dinasti tidak dilawan sejak dini, maka dalam jangka panjang akan sulit dijatuhkan karena sudah menguasasi ekonomi birokrasi sekaligus juga bisa menggunakan ancaman.

"Perangkat politik dan korporasinya masih kuat meski bisa saja dinastinya hilang," kata dia.

Contoh nyata politik dinasti, kata Kholil, dalam proyek-proyek di Banten, seringkali perusahaan dari luar tidak akan bisa masuk. Birokrasi hanya akan menunjuk perusahaan yang memiliki afiliasi dengan keluarga. Seperti terjadi dalam korupsi alat kesehatan di RSUD Tangerang Selatan.

Politik dinasti cenderung mengamankan sumber daya ekonomi, korporasi pun milik saudara , sedangkan perusahaan lain macet tidak akan bisa masuk ke Banten.

"Tidak ada kontestasi yang fair. Tak heran, wajah di Banten itu wajah kota lama. Ini terjadi, karena dalam politik dinasti, pembangunan pendidikan kesehatan dilakukan dengan setengah hati Banten punya uang banyak tapi dikerubutin keluarga," tegasnya.

Hal lain yang diingatkan oleh Kholil, politik dinasti berpotensi selalu berusaha curang dalam setiap pemilihan politik seperti Pilkada. Contoh nyata dalam kasus Pilkada Lebak, Banten.

"Politik dinasti itu selalu berusaha curang dalam pilkada, merebut kursi dan merebut sumber daya. Politik dinasti memang cenderung korupsi," tandasnya.

Koordinator Forum Banten Bersih (FBB) sekaligus Kepala Sekolah Anti Korupsi, Beno Novit Neang, meminta masyarakat untuk lebih mewaspadai kebangkitan dan bahaya politik dinasti karena hanya menyuburkan korupsi.

Untuk itu, jangan ada lagi kesempatan para pelaku korupsi yang tergabung dalam politik dinasti diberi kesempatan memimpin.

Politik dan korupsi dinasti, kasus di banten, korupsi itu bukan masalah serius yang  disikapi, keluarga koruptor masih dengan mudah memimpin," tegas Beno, dalam diskusi Lawan Korupsi Tolak Dinasti Politik yang diselenggarakan di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Selasa (20/12).

Ia mengingatkkan, korupsi di Banten begitu massif. Ada sistem politik dinasti yang menggurita. Tidak ada satu pun mereka yang menjadi bagian dinasti politik mampu mensejahterakan masyarakat.

"Politik dinasti mulai di era Ratu Atut, setelah tidak berkuasa, kemudian menunjuk anggota keluarga menjadi kepala daerah. Hampir lima daerah dikuasi oleh mereka. Politik dinasti ruang membuka untuk korupsi," tegasnya.

Agar politik dinasti bisa dihilangkan, ia menyarankan masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak memilih para calon dari bagian yang terindikasi korupsi.

"Gunakan instrumen untuk memberi sanksi para politisi culas politik dinasti untuk tidak dipilih," katanya.

Menurut dia, sangat tidak tepat ada penilaian bahwa pengerakan anti korupsi tidak boleh mengkritik politik dinasti karena masuk wilayah elektoral. Justru, gerakan anti korupsi, harus masuk lebih dalam lagi. "Kalau diam sama saja berdosa terhadap publik," ucapnya.

Banten, kata Beno, sudah membuktikan akibat politik dinasti, ada begitu banyak korupsi besar. Banten merupakan daerah koupsi terbesar setelah Aceh dan Papua. Tak heram, KPK menjadikan Banten sebagai pilot project pencegahan korupsi.

Akibat politik dinasti, anggaran publik hanya dipakai secuil karena mayoritas mengandalkan swasta. Misal di Tangerang Selatan, yang diurus hanya 40 persen, sisanya 60 persen oleh swasta. (Rel-Gandi)




Share this article :

Post a Comment

 
Support : Redaksi Jambipos Online | KONTAK KAMI | Pedoman Media
Copyright © 1998. Jambipos Online - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Publiser/Admin Jambipos Online
Proudly powered by Jambipos