SULTAN THAHA Pejuang Tanah Jambi

Jambipos Online, Jambi-Ketika Jokowi meresmikan terminal bandara baru di Jambi dengan menetapkan Nama Sultan Thaha Airport secara sekilas disambut gegap gempita rakyat Jambi. Kedatangan Jokowi kemudian disambut “bak Raja” yang memberikan harapan kepada rakyat Jambi.

Namun menetapkan Sultan Thaha Airport sebelumnya disebut Sultan Thaha Saifuddin menimbulkan masalah.

Pertama. Dalam laporan Snouck Hurgronje kepada Gubernur Jenderal Batavia tanggal 26 Januari 1900, “sengaja” untuk menyingkat nama Sultan Thaha dari semula Sultan Thaha Syaifuddin bukan semata-mata cuma urusan administrasi. Namun semata-mata “menghilangkan identitas Kerajaan Jambi” yang sudah bercorak Islam.

Belanda khawatir dengan “kekuatan jaringan bisnis Islam” yang pada awal 20-an sudah membangun solidaritas dan semangat Negara-negara lepas dari colonial.

Sentimen agama sengaja dihilangkan oleh Belanda selain khawatir akan membangun solidaritas yang kuat dan serangan balik dari rakyat yang sudah mendapatkan informasi yang banyak dari Negara-negara Timur Tengah.

Kedua. Dalam pendapatnya, Snouck Hurgronje menyebutkan dengna bahasa yang lugas “Sesudah pada tahun 1858, kekuatan Sultan Thaha semula dipatahkan, maka ia diturunkan dari takhta tanpa benar-benar menghilangkan pengaruh yang dimilikinya. Kemudian ia diganti oleh sultan yang lain (Sultan Boneka) sementara ia terus menetap di negerinya.

Selain itu Belanda masih trauma dengan penyerbuan Markas Belanda di Muara Kumpeh ketika Belanda memaksa untuk memonopoli lada.

Rakyat Jambi kemudian menolak monopoli pembelian lada melalui Belanda. 

Perlawanan dilakukan dengan menyerang kantor dagang Belanda dan terbunuhnya Kepala dagang VOC, Sybrandt Swart. Sultan Sri Ingalogo kemudian ditangkap kemudian diasingkan ke Batavia dan dibuang ke Pulau Banda. Peristiwa ini lebih dikenal sebagai perlawanan rakyat Jambi di Muara Kumpeh.

Junaidi T Noor menyebutkan Sultan Thaha Saifuddin berhasil menyerbu markas Belanda di Muaro Kumpeh. Pasukan Belanda dan dibawah pimpinan Mayor Van Langen kemudian dikalahkan. Walaupun Belanda didukung oleh 30 buah kapal perang dan 800 personil serdadu Belanda pada 25 September 1858.

Ketiga. Belanda juga masih memahami kekuatan Kerajaan Jambi awal 17 ketika Kerajaan Jambi mulai menguasai jalur perdagangan di pesisir Pantai Timur Sumatera.

Keempat. Belanda khawatir dengan cara menghapuskan wilayah Kerajaan Jambi sebagai bagian dari Kerajaan Turki.

Snouk Hurgronje mengetahui bagaimana upaya Sultan Thaha menyurati Sultan Turki, melalui Singapore, untuk memperoleh cap yang menyatakan bahwa Jambi merupakan bahagian dari wilayah vassal state Turki, agar Belanda tidak berbuat sewenang-wenang. Sultan Thaha mempercayakan kepada salah seorang putra mahkota (Pangeran Ratu) untuk membawa surat ke Turki. 

Akan tetapi sesampainya di Singapure, surat tersebut diserahkan kepada seorang pembesar dari keturunan Arab untuk dibawa ke Istambul Turki dengan memberi imbalan sebesar 30.000 dollar Spanyol.

Dalam bukunya, Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial, Elsbeth Locher-Scholten menyebutkan “Belanda khawatir apabila Kerajaan Jambi mendapatkan stempel dari Turki, maka akan mempengaruhi diplomasi Belanda di Eropa.

Belanda memahami kekuatan Turki dalam kancah Eropa sehingga akan mempersulit Belanda untuk menguasai Kerajaan Jambi.

Sikap Sultan Thaha Saifuddin kemudian mendorong Belanda untuk melakukan ekspansi militer pada 1857 dan berhasil mengusir sultan dari istananya.

Dari tempat pengasingannya di daerah pedalaman Jambi (1857), Sultan Thaha coba mencari bantuan militer kepada Turki.

Namun kedudukan Sultan Thaha semakin dikepung. Bahkan semakin sempit ketika Pasukan Belanda dari Palembang langsung mendirikan benteng di Muara Tembesi tanggal 21 Maret 1901.

Turki kemudian pernah memberikan bantuan dan tidak pernah sampai ke Sultan Thaha hingga Sultan Thaha kemudian dinyatakan gugur tahun 1904.

Nama Sultan Thaha Saefuddin kemudian diabadikan di bandara di Jambi. Namun “entah dengar bisikan darimana”, Jokowi kemudian hanya menyebutkan “Sultan Thaha” sebagai nama bandara di Jambi.

Penghilangan nama “Saefuddin” justru akan menghilangkan makna essensial dari perlawanan Sang Pahlawan Jambi. Namun yang paling mengkhawatirkan Pemerintah justru mengukuhkan sikap arogansi Pemerintah colonial terhadap pengakuan Kerajaan Jambi.

Tanpa bermaksud untuk “menggurui” apalagi menyatakan “kekeliruan”, penghilangan nama “Saefuddin” dikembalikan tetap menjadi Sultan Thaha Saefuddin.

Lihatlah Nama Bandara Riau tetap menggunakan “Sultan Syarif Kasim II”. Atau nama bandara di Palembang tetap mencantumkam “Sultan Mahmud Badaruddin II”. Upaya ini belum terlambat sebelum berlarut-larut. 

Catatan kaki

Nasehat-nasehat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936, hal. 2197

Elsbeth Locher-Scholten, Kesultanan Sumatera dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907), hlm.135. (Penulis Musri Nauli SH-Direktur Walhi Jambi)

Berita Lainnya