Info Terkini

10/recent/ticker-posts

Widget HTML

 


Kombes Pol Kristono Dukung Terbentuknya Gafatar Jambi

tabloid-Gafatar-di-Jombang
NET
Jambipos Online, Jambi-Kapolresta Jambi Kombes Pol Kristono yang menjabat tahun 2013 lalu, ternyata pernah menyatakan dukungannya terhadap aksi-aksi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).
 
Pernyataan Kristono yang kini menjabat Dir Binmas Polda Lampung itu diucapkan saat audiensi Gafatar bersama Polresta Jambi pada Jum’at 19 September 2013 lalu, seperti dikutip dari sebuah artikel yang ditulis di blog Gafatar Jambi (www.gafatar-jambi.blogspot.com).

Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 11:12 hingga 11:45 Wib itu juga dihadiri Kasat Binmas saat itu Kombes Pol Suleman.

Sementara dari pihak Gafatar dihadiri oleh Musri Maulana yang menjabat Kepala BIDKUMHAM DPD Gafatar Jambi, dan petinggi DPD Gafatar lainnya.

“Kedatangan kami disambut hangat oleh Kapolresta Jambi Bapak Kombes Pol Kristono. Beliau menyatakan sudah membaca tabloid serta melihat profil Gafatar,” tulis Putra, anggota Gafatar yang sepertinya menjadi juru tulis dalam setiap pertemuan dan kegiatan organisasi tersebut.

Putra juga menulis, dalam pertemuan itu Kristono mengaku kenal baik dengan Fred Sumampow yang menjabat Konsultan Politik Masyarakat Gafatar tahun 2013. Bahkan secara spontan, tulis Putra, Kristono langsung menghubungi Fred Sumampow di Jakarta.

Dalam artikel tersebut, Kasat Binmas Suleman juga menyatakan, polisi tidak bisa bekerja secara maksimal tanpa bantuan dari segenap elemen masyarakat.

“Dia berharap kepada Gafatar yang ada di Kota Jambi agar dapat membantu pihak Kepolisian dalam hal apapun. Dan diminta berkoordinasi langsung dengan Kasat Binmas,” tulis Putra lagi.

Belum ada keteragan dari Polresta Jambi soal pertemuan mereka dengan Gafatar saat itu. Terpisah, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan ormas Gafatar tidak tercatat berbadan hukum, dan tidak jelas bentuk serta statusnya.

“Saya minta dicek lagi. Ormas kan enggak perlu badan hukum. Tapi ini harus jelas statusnya. Apakah ini ormas atau badan hukum,” tegas Yasonna di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu 13 Januari 2016, dikutip dari JPNN.

Yasonna mempertanyakan status Gafatar, karena ormas itu juga tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri. Padahal Gafatar diketahui sudah ada sejak 2012 lalu. Namun, saat ini baru dipertanyakan legalitasnya. Menyusul ada anggotanya yang menghilang sejak bergabung. “Jadi itu organisasi tidak benar,” tandas Yasonna. (Sumber: inilahjambi.com)

Berita Lainnya

Posting Komentar

0 Komentar