Massa Petani Protes Satgas PKH Lewat Aksi Unjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi

Ratusan Massa Protes Satgas PKH Lewat Aksi Unjukrasa di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (4/8/2025). (IST) 

Jambipos Online, Jambi- Ratusan petani melakukan unjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, Senin (4/8/2025). Massa petani datang dengan menbawa bendera Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Massa petani menyuarakan protes keras terhadap operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dinilai sewenang-wenang hendak merampas tanah masyarakat. Mereka menuding Satgas PKH melakukan penggusuran dengan dalih perizinan, padahal masyarakat telah lama mengelola lahan tersebut secara turun-temurun.

“Ini bukan hanya soal tanah, ini soal hidup kami,” kata salah satu orator aksi. Dalam pernyataan sikapnya, massa dari WALHI menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta menghentikan operasi penggusuran oleh Satgas PKH, dan mendesak Presiden turun tangan menyelesaikan konflik lahan.

Baca: Cara Elegan Petani Muarojambi Hadapi Satgas PKH, Lakukan Dialog Dengan Wakil Rakyat

Massa juga menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap para pejuang agraria, khususnya pimpinan gerakan rakyat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah.

Mereka menuntut agar Satgas PKH harus memastikan pemulihan ekosistem dalam kawasan tersebut.  Setelah menyampaikan protes terhadap tindakan Satgas PKH, massa menyegel gedung tersebut.

Para demonstran menilai wakil rakyat tidak serius merespons berbagai persoalan mendesak, terutama terkait konflik agraria,krisis lingkungan, serta perampasan lahan yang berdalih perizinan. 

Setelah menyuarakan haknya, para demonstran kemudian secara simbolis menyegel pintu utama gedung DPRD dengan kayu dan ditempelkan poster bertuliskan "Tanah Kami Hendak Dirampas Oleh Satgas PKH".

Tidak ada aksi kekerasan selama berlangsungnya unjukrasa. Aparat kepolisian tampak berjaga dan mengawal jalannya aksi dengan tertib. Sementara itu, akses masuk ke kantor sempat ditutup sementara akibat penyegelan tersebut.

Massa kecewa, karena tak satupun anggota DPRD Provinsi Jambi yang keluar untuk berdialog dengan mereka. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Provinsi Jambi terkait penyegelan tersebut. “Kami sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi terlebih dahulu, masa para wakil rakyat tidak tahu,” ujar salah seorang petani. (JPO-Red)