Pusat Sediakan Dana Rp 1 Triliun Untuk Replanting 20 Ribu Hektar Kelapa Sawit di Jambi

Peremajaan Sawit: Dirjen Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian RI Bambang (kiri), Asisten II Setda Provinsi Jambi Ir Agus Sunaryo MSi (tengah) Kadis Perkebunan Provinsi Jambi Ir Agusrizal dalam diskusi “Percepatan Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2018” yang dilaksanakan di Hotel Aston, Senin (10/9/2018) malam. Foto Asenk Lee Saragih

Jambipos Online, Jambi-Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian RI menyediakan dana sebesar Rp 1 Triliun untuk peremajaan (Replanting) 20.058 Hektar (Ha) kelapa sawit milik petani Provinsi Jambi tahun 2018. Alokasi dana untuk petani itu sekitar Rp 25 Juta Per Hektar. Pemerintah Provinsi Jambi juga diminta untuk menyiapkan syarat berupa daftar calon petani dan lokasi lahan yang tidak bermasalah untuk diajukan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementerian Pertanian RI.

Sebetulnya Provinsi Jambi memiliki potensi peremajaan kelapa sawit milik rakyat yang sudah berusia 25 tahun seluas 63.115 Ha yang tersebar di Kabupaten Batanghari, Muarojambi, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Sarolangun, Kabupaten Merangin.

Namun lambatnya pemerintah setempat dalam mendata petani tersebut menjadi kendala dalam pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat. Keterbatasan pengajuan luas lahan replanting itu juga akibat minimnya sosialisasi dari dinas terkait kepada petasi setempat.

Hal itu diungkapkan Ditjenbun Kementerian Pertanian RI Bambang, dalam diskusi “Percepatan Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi Tahun 2018” yang dilaksanakan di Hotel Aston, Senin (10/9/2018) malam.

Diskusi itu dibuka oleh Asisten II Setda Provinsi Jambi Ir Agus Sunaryo MSi dan dihadiri Pejabat Jajaran Ditjenbun Kementerian Pertanian RI, Kadis Perkebunan Provinsi Jambi Ir Agusrizal, Wakil Bupati Tanjabar Amir Sakib, Wakil Bupati Tanjabtim, Kelompok Tani, Kades, Pihak Perusahaan Perkebunan dan Para Kadis Perkebunan Kabupaten Se Provinsi Jambi.

(Baca: Menteri Pertanian Lakukan Replanting Sawit di Sungaibahar)

Menurut Bambang, 63.115 Ha luas potensi peremajaan kelapa sawit di Provinsi Jambi terbagi di Kabupaten Batanghari 1.928 Ha, Muarojambi 10.040 Ha, Tebo 2.400 Ha, Bungo 15.679 Ha, Tanjung Jabung Barat 10.277 Ha, Tanjung Jabung Timur 1.282 Ha, Sarolangun 550 Ha, Kabupaten Merangin 20.959 Ha.

“Sebenarnya Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana Rp 5 Triliun untuk peremajaan kepala sawit rakyat secara Nasional. Provinsi Jambi seharusnya berpeluang besar untuk mendapatkan alokasi dana itu lebih besar. Namun pengajuan dari Pemerintah daerah sangat lambat karena kendala petani belum sepenuhnya merelakan perkebunan sawit mereka yang sudah berusia 25 tahun untuk diremajakan. Alasannya karena masih berproduksi untuk penghasilan rumah tangga,” ujar Bambang.

Menurut Bambang, produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik petani saat ini hanya 2 Ton per Hektar per tahun. Seharusnya bisa mencapai produksi TBS sawit 12 Ton/Ha/Tahun.

“Kita juga mengharapkan Pemda untuk memberikan pemahaman kepada petani agar mereka mau meremajakan sawitnya. Ini kesempatan emas dari Pemerintah Pusat adanya alokasi dana Rp 25 Juta per hektar. Berikan pemahaman soal manfaat dan prosedur peremajaan kelala sait tersebut,” katanya.

Data Luas Peremajaan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi.

Sementara Asisten II Setda Provinsi Jambi Ir Agus Sunaryo MSi mengatakan, ada empat lokasi yang mendesak untuk dilakukan peremajaan kelapa sawit milik petani. Empat wilayah itu yakni di Sungai Bahar, Kuamang Kuning, Pamenang, Merlung.

“Untuk menyikapi minimnya usulan luas peremajaan tersebut Pemerintah Provinsi Jambi akan melakukan rapat lanjutan dengan para Bupati dan Kadis Perkebunan se Provinsi Jambi dan juga Kabid Ekonomi Pemkab Kabupaten masing-masing se Provinsi Jambi,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, Wakil Bupati Tanjab Barat Amir Sakib mengatakan, belum adanya jaminan pencaharian lain, sehingga petani sulit melakukan peremajaan kelapa sawit yang sudah berumur tua.

“Petani masih banyak yang ragu dan takut melakukan peremajaan karena takut akan berkurangnya penghasilan. Petani perlu contoh soal keberhasilan peremajaan kelapa sawit dan juga tanaman pengganti semasa kepala sawit masih muda atau tanaman dengan cara tumpang sari. Kesulitan prosedur soal sertivikat lahan juga menjadi kendala petani untuk mengajukan syarat peremajaan itu,” ujarnya. (JP-Lee)