Home » , , » Gerakan Ganti Presiden Ditunggangi HTI

Gerakan Ganti Presiden Ditunggangi HTI

Written By jambipos-online on Jumat, 14 September 2018 | 08:26

ILUSTRASI-GOOGLE
Jambipos Online, Jakarta- Gerakan #2019GantiPresiden yang dimotori politisi PKS Mardani Ali Sera, Neno Warisman, hingga Ahmad Dani dinilai memiliki motif untuk menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan Indonesia dan mempengaruhi segala bentuk praktik politik yang ada di Indonesia.

"Motifnya ini kan bukan hanya menggantikan Jokowi, tetapi ingin menetapkan dasar-dasar syariah ke dalam sistem pemerintahan negara ini, ke dalam praktik politik," kata pengamat politik Boni Hargens, kapad media, Jumat(14/9/2018). 

Dibalik gerakan #2019GantiPresiden ini, kata dia, juga terdapat salah satu organisasi yang sudah dinyatakan dilarang di Indonesia, yakni Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apalagi, pentolan-pentolan dari organisasi ini juga merupakan penggerak utama dari gerakan tersebut.

Hargens berpendapat, gerakan ini bisa disebut sebagai kolaborasi antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan gerakan pendukung Khilafah. Terlebih, gerakan #2019GantiPresiden tersebut ada Mardani Ali Sera yang merupakan salah satu kader dari PKS.

Terlebih lagi, lanjut Hargens , ada banyak spanduk yang memasang foto Mardani Ali Sera dengan tulisan "Ganti Sistem, Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Jawa Barat. Saatnya Khilafah Ditegakkan”"

"Ini kan artinya sangat mesra antara gerakan khilafah dengan Partai Keadilan Sejahtera," ujar dia.

Kolaborasi PKS dan ideologi Khilafah ini, katanya patut dikhawatirkan karena hal itu akan mengganggu bahkan merusak ketahanan ideologi bangsa dan negara Indonesia, yakni Pancasila.

"Itu yang kami persoalkan, karena kami bicara masa depan, ketahanan ideologi kita," kata Boni.

Gerakan itu juga dinilai sebagai langkah yang kurang tepat. Terlebih, Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga ikut memotori gerakan itu.

"Ini yang akhirnya merugikan hastag #2019GantiPresiden, karena merubah dimensi idelogis. Ini justeru memperburuk," kata Direktur Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo ketika dihubungi.

Jika ada penilaian bahwa gerakan itu dari kelompok pro Prabowo, juga sangat wajar, karena ada agenda Pilpres 2019 nanti. Kata dia, bila ada yang menyebut gerakan tersebut bagian makar, maka sah-sah saja, karena publik tahu didalamnya ada siapa saja. 

“Apalagi ada yang mau membawa-bawa soal khilafah. Ini yang justeru merusak," katanya. Dia melihat, hastag #2019GantiPresiden ini didisain secara sistematis dan terstruktur, untuk kepentingan pemilu 2019.   

Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada Wawan Masudi, mewanti-wanti, gerakan ini berpotensi melahirkan suatu kebencian terhadap kepala negara. Ia melihat, seakan-akan kelompok yang menggagas dan memobilisasi aksi ini tidak menunjukkan keberpihakan politik mereka secara terang-terangan.

"Ini kemudian bisa dengan mudah berbelok menjadi kebencian kepada kepala negara. Kalau itu terus menerus akan melahirkan situasi tidak baik," tegasnya  .

Tak heran, ada sebagian kelompok lain yang menolak gerakan #2019GantiPresiden.  Maka, tindakan aparat memulangkan Neno ke Jakarta ketika hendak mengikuti aksi #2019GantiPresiden di Pekanbaru, Riau, sudah tepat, mengantisipasi bentrokan yang lebih luas di antara kelompok massa.

"Kalau tidak klir akan melahirkan reaksi balik dari kelompok yang merasa ini apa-apaan gerakannya, sehingga sama-sama mengerahkan massa," kata Wawan.(JP-Rel-release@newsletter.id)
Share this article :

Posting Komentar