Fachrori: Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dimulai dari Rumah Tanggga
 |
| Guna mensinkronkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Dra.Luthfiah dan Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita Provinsi Jambi, Hj.Rahima Fachrori Umar menemui Menteri PPPA Republik Indonesia Prof. Yohana Susana Yembise di Ruang Meeting Lantai 10 Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Kamis (9/8/2018). Humas |
Pengarusutamaan Gender (Gender Mainstreaming/PUG) tercantum dalam Beijing Platform of Action pada tahun 1995 ditujukan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat.
Agenda yang dibawa oleh Pemerintah dan BKOW Provinsi Jambi dalam audiensi dengan Menteri PPPA adalah mengupayakan penguatan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Jambi.
Fachrori mengemukakan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimulai dari rumah tangga, maka rumah tanggga harus memiliki kesadaran untuk melaksanakannya, dan pemerintah beserta stakeholder terkait memiliki tanggung jawab untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selain masalah gender juga ada yang menjadi perhatian utama terkait perlindungan bagi anak yang menurut Fachrori, menegaskan dirinya bertanggungjawab memberi perlindungan bagi anak untuk dapat tumbuh kembang secara baik yang tidak mengalami kekerasan fisik, mental maupun terhindar dari kejahatan seksual.
"Kita berkeinginan launching KLA diusahakan 29 Agustus 2018 saat Menteri PPPA ke Jambi melihat kondisi permasalahan anak perempuan dan laki-laki," kata Fachrori.
Fachrori mengatakan, program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimulai dari rumah tangga dengan harapan semakin memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Beberapa kejadian kekerasan terhadap anak dapat semakin berkurang untuk semua wilayah di Indonesia, kita sangat mendukung program ini karena sebagai Plt. GubernurJambi punya tanggung-jawab supaya Jambi lebih baik lagi," harap Fachrori.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof.Yohana Susana Yembise mengapresiasi kedatangan Fachrori Umar bersama pihak pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Provinsi Jambi, Bappeda, Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi.
"Kedatangan Plt. Gubernur Jambi menunjukkan komitmen terkait pembangunan perempuan, isu menarik Indonesia fokus family dan anak-anak, memberdayakan perempuan dibidang ekonomi, proteksi perempuan dan anak, dan saat ini menjadi perhatian terkait angka perceraian terjadi semakin tinggi di Indonesia, perempuan tidak mendapat hak-hak dan ditelantarkan yang dampaknya bisa ke anak," kata Yohana Yambise.
Yohana Yambise mengakui belum pernah mengunjungi Jambi dan menyatakan sikap tertarik untuk melakukan kunjungan kerja.
"Akan melakukan pertemuan dengan Suku Anak Dalam di Muara Bulian, anak berkebutuhan khusus perlu bantuan terkait kebutuhannya, dan ini pertemuan bersama Plt. Gubernur Jambi agak khusus dalam rangka persiapan kunjungan kerja, belum pernah mengunjungi Provinsi Jambi," ujar Menteri PPPA.
Yohana Yambise menyampaikan beberapa hal kedepan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. "Saya akan lakukan di Provinsi Jambi sesuai kebijakan pusat yang dapat kami sinergikan dengan program kegiatan di Pemerintah Provinsi Jambi," ungkap Prof. Yohana Yambise.
Menteri PPPA mengharapkan ada beberapa program prioritas dapat dilakukan dan yang paling penting mengenai launching bersama Kabupaten Kota Layak Anak (KLA),"Jika bisa terwujud baru dikatakan Provinsi Jambi betul-betul layak anak," tegas Prof Yohana.
Yohana Yambise mengakui masih banyak kasus yang terjadi terhadap anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian Kementerian PPPA untuk dapat diselesaikan dengan baik.
"Kami di kementerian tetap melakukan pendampingan agar bisa menemukan semua jenis kasus-kasus yang terjadi terhadap perempuan dan anak, apakah itu kekerasan fisik, psikis, seksual termasuk penelantaran terhadap kaum perempuan," jelas Yohana Yambise.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi Dra.Luthfiah menyampaikan beberapa program yang dibuat untuk penguatan ekonomi perempuan sampai di desa, pencegahan masalah kekerasan dalam rumah tangga, pembentukan pos KDRT di tingkat desa, telah adanya Ranperda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan menjadi payung hukum sehingga menjadi tanggung jawab bersama.
Luthfiah mengharapkan dukungan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat dapat diperbesar tahun mendatang. "Kita sudah membentuk UPTD PPA dan sudah mendapatkan Grade A, juga telah membuat berbagai macam penguatan SDM dan berharap dana bisa lebih besar lagi tahun depan," kata Luthfiah. (JP-Hms-Raihan/Lee)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE