Home » , , , » Elviana dan Dirjen Perimbangan Keuangan Sosialisasi Diseminasi Dana Desa di Batanghari

Elviana dan Dirjen Perimbangan Keuangan Sosialisasi Diseminasi Dana Desa di Batanghari

Written By jambipos-online on Jumat, 13 Juli 2018 | 07:08

Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi saat menyampaikan materi pada acara sosialisasi Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Batanghari dan dibuka langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Kamis (12/7/2018).IST
Jambipos Online, Batanghari-Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mengadakan sosialisasi Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Batanghari dan dibuka langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Kamis (12/7/2018).

Acara Desiminasi Dana Desa dengan Motto “Padat Karya Tunai untuk masyarakat yang lebih sejahtera dengan intergritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan,”turut dihadiri Bupati Batanghari Syahirsah, Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan Ubaidi Sochen Hamidi, Kepala Kantor Pembendaharaan Provinsi Jambi Drs Tiarta Sebayang, para Narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri RI, Sekda Batanghari H Bakhtiar SP, para Forkompinda Batanghari, para Kepala OPD Batanghari, Camat dan Kepala Desa se-Batanghari.

“Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, langsung bertatap muka dengan kades se Kabupaten Batanghari. Dirjen Perimbangan Keuangan adalah yang mengucurkan dana desa sehingga perlu diberikan pemahaman pengelolaan dana desa. Kerajinan rakyat yang bisa dimodali dengan dana desa juga sangat perlu dikembangkan. Inilah yang dilakukan  dalam diseminasi dana desa di Kabupaten Batanghari,” kata Elviana.

Disebutkan, diseminasi dana desa ini adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi seperti dana desa.

Diseminasi dana desa juga merupakan tindak inovasi yang disusun dan disebarannya berdasarkan sebuah perencanaan yang matang dengan pandangan jauh ke depan baik melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepakatan untuk melaksanakan inovasi.

“Program Padat Karya Tunai sebagai langkah pengerjaan program dari dana desa harus menggunakan tenaga kerja dari desa tersebut dan upah kerja dibayar tunai. Rapat dana desa ini dihadiri Kades se Kabupaten Batanghari. Saya apresiasi dari 110 desa sudah terbentuk 108 BUMDes. Pemkab, Kades dan Pendamping Desanya hebat di Kabupaten Batanghari,” ujar Elviana.

Menurut Elviana, BPK dan BPKP juga diminta untuk  memberikan pemahaman kepada Kepala Desa terkait  pengelolaan dana desa yang digelontorkan melalui APBN, agar dana tersebut dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran serta sesuai dengan peraturan.

Disebutkan, untuk melakukan pengawasan alokasi dana desa ini, telah disiapkan sebuah aplikasi yang bernama SISKEUDES untuk mempermudah aparat desa dalam pengadministrasian keuangan desa yang telah terintegrasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri secara gratis.

Agar setiap desa menggunakan aplikasi SISKEUDES dalam penatausahaan keuangan desa, BPKP harus  memperkuat Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang ada di Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan penggunaan dana desa.

Sementara Bupati Batanghari, Ir Syahirsah, dalam sambutannya pada acara Desiminasi Dana Desa, Kamis (12/7/2018) mengatakan, pelaksanaan sosialisasi Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Batanghari berjalan dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa secara berkelajutan. 

“Yakni perlu penambahan jumlah pendamping desa. Dalam hal ini Pemkab Batanghari berharap kepada pemerintah pusat agar regulasi-regulasi yang dikeluarkan berkenaan dengan penganggaran di desa tepat waktu. Karena mengingat penetapan APBDes sangat tergantung dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat,” katanya.

“Saya atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Anggota Komisi XI DPR RI Hj Dra Elviana, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan, Nara Sumber dari Kementrian Dalam Negeri, Nara Sumber dari Kementrian Desa dan PDTT di Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batanghari," kata Syahirsah.

Ditambahkan, bahwa Perkembangan BUMDes di Kabupaten Batanghari, juga menunjukan tren yang positif, dimana pada Tahun 2016 hanya terdapat 45 BUMDes dan Alhamdulillah pada Tahun 2017 meningkat menjadi 110 BUMDes atau semua desa di Kabupaten Batanghari telah terdapat BUMDes. Tren jumlah modal yang dimiliki BUMDes juga meningkat secara signifikan, dimana pada tahun 2016 berjumlah Rp 215 juta, meningkat menjadi Rp 2,7 Miliar di tahun 2017, dan menjadi Rp 12 miliar di tahun 2018.

Usaha-usaha yang dilakukan BUMDES antara lain: Peternakan Ayam, Sapi, Kerambah Ikan, Jasa Transportasi Sawit, Toko Bangunan, Pangkalan Gas Elpiji, Pedagang Pengepul, Simpan Pinjam dan lain-lain.

“Kami berharap program dana desa ini terus berlanjut bahkan terus ditingkatkan di masa-masa mendatang, mengingat manfaat yang dirasakan desa dengan adanya dana desa ini sangat banyak dan secara bertahap meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa” kata Bupati Syahirsah.

Sementara Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, mengatakan, bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). 

Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. 

Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Acara diakhiri dengan dialog antara kepada desa dengan para narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT dan Kemendagri RI dan dilanjutkan dengan foto bersama.(JP-Asenk Lee)
Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI mengadakan sosialisasi Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Batanghari dan dibuka langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Kamis (12/7/2018).
Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Bupati Batanghari Syahirsah berdialog santai disela-sela acara sosialisasi Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Batanghari dan dibuka langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Kamis (12/7/2018).IST


Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Bupati Batanghari Syahirsah Foto Bersama usai acara sosialisasi Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Batanghari dan dibuka langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Kamis (12/7/2018).IST
Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Provinsi Jambi Hj Dra Elviana Msi Foto bersama dengan Peserta sosialisasi Diseminasi Dana Desa yang dilaksanakan di Ruang Pola Utama Kantor Bupati Batanghari dan dibuka langsung oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Drs Astera Primanto Bhakti M.Tax, Kamis (12/7/2018).IST

Share this article :

Posting Komentar