Home » , » Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jambi Mendesak

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jambi Mendesak

Written By jambipos-online on Jumat, 09 Maret 2018 | 00:15

Kemen-PUPR Akomodir Usulan Jambi 
H Fachrori Umar dalam Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se Sumatera Tahun 2018 yang berlangsung di Abadi Convention Centre (ACC) Jambi Rabu (7/3/2018) malam. 

H Fachrori Umar dalam Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se Sumatera Tahun 2018 yang berlangsung di Abadi Convention Centre (ACC) Jambi Rabu (7/3/2018) malam. 
Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi H Fachrori Umar menyampaikan kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur Provinsi Jambi sangat mendesak. Pemprov Jambi berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakomodir usulan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, untuk menunjang perekonomian Provinsi Jambi.

Hal itu diungkapkan H Fachrori Umar dalam Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se Sumatera Tahun 2018 yang berlangsung di Abadi Convention Centre (ACC) Jambi Rabu (7/3/2018) malam. Sekjen Kementerian PUPR, Prof Dr Ir Anita Firmanti Eko Susetyowati,MT hadir dalam acara ini.

Pemprov Jambi menyambut baik kegiatan Pra Konreg tersebut, untuk berdiskusi dengan Kementerian PUPR. Dimana pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2019 yaitu pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun 2019 yaitu pembangunan yang merata dan berdaya saing. Kedua tema pembangunan Tahun 2019 ini memiliki fokus yang sama dan saling berkaitan, yaitu persoalan pemerataan pembangunan dan upaya pemantapan ekonomi.

Disampaikan, kebutuhan prioritas Provinsi Jambi yang merupakan kewenangan nasional diantaranya peningkatan ruas-ruas jalan nasional akses menuju Pelabuhan Muarasabak, Jalan akses Candi Muarajambi, Jalan akses Pelabuhan Roro, serta pembangunan Jembatan Batanghari III.

Kemudian penanganan Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Kewenangan nasional dalam rangka mendukung kedaulatan pangan khususnya Daerah Irigasi Batang Asai, pengendalian banjir perkotaan khususnya Kota Jambi, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh yakni pembangunan turap dan kolam retensi serta revitalisasi kawasan Danau Sipin, Danau Teluk dan Danau Kerinci.

Selanjutnya, penataan kawasan ruang terbuka hijau Masjid Agung Al Falah, Taman Rajo dan kawasan Bandara Sultan Thaha, eks MTQ, penataan kawasan wisata Candi Muarojambi serta penanganan kawasan kumuh, pembangunan Rumah Susun Sewa RSUD Hasyim Hanafi Bungo, dan Rumah Susun untuk PNS serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kebutuhan prioritas Provinsi Jambi yang tentunya nanti akan menjadi bagian dalam pembahasan teknis dan besar harapan saya kiranya Ibu Sekretaris Jenderal dan para pejabat dapat mempertimbangkan untuk diakomodir," katanya.

Selain itu, dengan dijadikannya Jambi sebagai tuan rumah dapat berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi karena dihadiri lebih dari 500 orang peserta selama tiga hari kedepan.

“Akan terjadi cukup banyak aktivitas yang memanfaatkan jasa perhotelan, transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya yang secara tidak langsung juga memberikan Multiplier Effect baik untuk usaha skala besar menengah hingga sekarang kecil dan mikro," harapnya.

Sementara Sekjen Kementerian PUPR, Prof.Dr.Ir.Anita Firmanti Eko Susetyowati,MT  menjawab langsung kebutuhan Provinsi Jambi untuk pembangunan Jembatan Batanghari III serta akses jalan menuju  Pelabuhan Muara Sabak.

ASekjen Kementerian PUPR, Prof.Dr.Ir.Anita Firmanti Eko Susetyowati,MT
“Untuk Jembatan Batanghari belum bisa dilaksanakan tahun ini. Bisa dipersiapkan semuanya pada akhir tahun 2019 tender 2020 dikerjakan, untuk jalan menuju Pelabuhan Muarasabak kita janjikan selesai pengerjaan (rampung)," kata Prof. Anita. 

Menurut Prof Anita, terkait pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan, lebih fokus dan efisien dan bisa diselesaikan dalam kurun waktu satu periode kepemimpinan.

“Kementerian PUPR tidak ingin lagi membangun dalam kurun waktu yang lama karena berbeda kepemimpinan akan berbeda kebijakan dan kita tidak ingin nanti hanya tiang saja lalu mangkrak," ungkap Prof. Anita. 

Aspal Karet

Anita Firmanti menambahkan, pihaknya akan terus mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah Sumatera khususnya Provinsi Jambi, dengan membangun jembatan dan jalan-jalan yang ada di Jambi.

“Saat ini juga, kami sedang merencanakan untuk Jalan di Provinsi Jambi menggunakan aspal karet. Langkah ini dilakukan untuk menyerap produksi karet alam dalam negeri yang berlimpah di Indonesia,” ungkapnya.

Dikatakan, bahwa ia sangat mendukung untuk pembuatan jalan dengan menggunakan aspal karet ini. Namun, diakuinya hal tersebut masih dalam tahap uji penelitian dari pusat Pengembangan Jalan Balitbang Kementerian PUPR.

“Untuk di Sumatera sendiri kita telah melakukan uji coba aspal karet ini di Sumatera Utara, namun masih dalam skala kecil. Untuk skala besarnya belum ada, karena terlebih dahulu harus melalui uji penelitian kemudian uji cobanya juga,” jelasnya.

Untuk diketahui, Aspal yang tercampur dengan karet memiliki kualitas yang lebih baik, dari sisi kekuatan terhadap retakan dan kelenturan lelehan. Namun memang, harganya jauh lebih mahal ketimbang aspal tanpa campuran karet.

Acara tersebut juga diikuti Bappeda Se Sumatera dengan menghadirkan KPK guna mengetahui hal-hal yang menjadi perhatian bersama dalam melaksanakan pembangunan guna menghindari kebocoran  dan potensi korupsi pada pembangunan infrastruktur. (JP-Lee)

Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se Sumatera Tahun 2018 yang berlangsung di Abadi Convention Centre (ACC) Jambi Rabu (7/3/2018) malam. Humas






Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Se Sumatera Tahun 2018 yang berlangsung di Abadi Convention Centre (ACC) Jambi Rabu (7/3/2018) malam. Humas



Share this article :

Posting Komentar