Wagub Minta Hilangkan Kampanye Berbau SARA dan Ujaran Kebencian

Wagub Jambi H Fachrori Umar (kanan) dalam Asistensi dan Supervisi Antisipasi Konflik Sosial Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2018 dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018, bertempat di Balai Siginjai Mapolda Jambi, Senin (29/1/2018).Humas

Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr Drs H Fachrori Umar MHum meminta untuk menghilangkan kampanye yang berbau suku, agama, ras, antar golongan (SARA) serta kampanye yang mengandung ujaran kebencian pada proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Jambi Juni 2018.

Pernyataan ini disampaikan Fachrori Umar dalam Asistensi dan Supervisi Antisipasi Konflik Sosial Pelaksanaan Operasi Mantap Praja 2018 dalam rangka Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2018, bertempat di Balai Siginjai Mapolda Jambi, Senin (29/1/2018).

Dia menjelaskan, sesuai dengan arahan Mendagri bahwa tidak ada lagi kampanye berlatar dan menyinggung aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pilkada 2018 tahun ini. Oleh karena itu, harus ada ketegasan dari pihak terkait untuk mencegah terjadinya hal ini.

Fachrori Umar mengatakan, pemerintah mengingatkan KPU, Bawaslu dan aparat untuk bertindak tegas jika ada kampanye berbau SARA dan ujaran kebencian. “Kampanye harus adu konsep atau gagasan, bagaimana memajukan kesejahteraan masyarakat daerah,” tegas Fachrori Umar .

Fachrori Umar juga menegaskan kembali arahan dari Mendagri bahwa Pilkada tahun 2018 mungkin akan beraroma Pemilu nasional karena menyangkut 68% total pemilih Indonesia.

"Waktu penyelenggaraannya berdekatan dengan Pemilu nasional yang akan menentukan kepemimpinan nasional pada 2019, jadi diminta seluruh jajaran setiap provinsi, kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi ke seluruh daerah agar Pilkada berjalan lancar," ujarnya.

Fachrori Umar berharap agar Pilkada di Provinsi Jambi dapat berjalan dengan aman dan kondusif, seperti waktu yang lalu.

“Selama ini, pelaksanaan Pilkada di Provinsi Jambi berjalan dengan aman, kita berharap dengan sinergi dalam bekerja akan menciptakan suasan yang aman, lanca,r dan kondusif," ungkapnya.

Sebelumnya, Kapolda Jambi, Brigjen Pol Muchlis AS.MH menyatakan, seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa Pilkada tahun 2018 ini bisa berjalan aman, lancar, tidak lagi seperti tahun-tahun yang dulu.

“Lebih baik semua harus diwaspadai potensi yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan keamanan. Oleh karena itu, kita mempersiapkan pembelajaran upaya pengamanan dalam menghadapi Pemilukada tersebut dimulai dengan deteksi dini setiap perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat dengan melakukan pertemuan, pemetaan, pemantauan terhadap situasi dan kerawanan sosial yang bersumber dari proses tahapan Pemilukada. Selanjutnya, lakukan pendalaman terhadap berbagai komponen masyarakat, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan para peserta Pilkada," terangnya.

Brigjen Pol Muchlis AS.MH menyatakan, akan dibentuk Satgas Pemilukada. "Kita akan membuat Satgas Pemilukada damai, kita akan melibatkan aparat-aparat keamanan KPU, Bawaslu, TNI, Kejaksaan, dan parpol yang terlibat sebagai pendukung di 3 kabupaten kota ini. Jadi nanti akan sosialisasi ke wilayah, akan kami minta bantuan dari pihak PemerintahPprovinsi yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera direalisasikan," tutur Brigjen Pol Muchlis AS.MH .

Di lapangan, lanjut Brigjen Pol Muchlis AS.MH , juga akan dilaksanakan cipta kondisi agar terjadi keamanan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan pemangku adat dan tokoh masyarakat dalam terwujudnya keharmonisan bagi para peserta Pemilukada .

Ketua Tim Asistensi dan Supervisi, Irjen Pol.Dr.R.Sigit Tri Hardjanto,SH.MSI dalam sambutannya menyatakan, ada dua kegiatan utama yaitu asistensi dan supervisi kegiatan, yang dimaksudkan untuk meninjau langsung kesiapan satuan Polri dalam menghadapi perbedaan serta menyamakan persepsi tentang upaya Polri dalam menghadapi berbagai potensi permasalahan yang ada, sehingga diharapkan keseluruhan penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan aman lancar dan demokratis.

“Kita semua memahami bahwa Pilkada pada dasarnya merupakan polarisasi masyarakat yang dilegalkan, masyarakat akan terpisah-pisah karena adanya perbedaan kepentingan dalam memilih pemimpin yang di daerah pada Pilkada 2018," ujarnya.

"Untuk itulah dibentuk tim asistensi dan supervisi yang salah satu tugasnya membantu untuk mengingatkan pemetaan konflik, memberikan masukan dan tingkatannya, mitra diskusi saat terjadi sesuatu hal apa yang dilakuka. Intinya, tim asistensi mengingatkan dan menjadi Mitra Polda supaya pelaksanaan pengamanan Pilkada bisa berlangsung dengan baik," jelas Sigit. Jajaran pejabat Polda Jambi, Bawaslu, KPU, dan Forkompimda turut hadir dalam acara tersebut. (JP-Hms-Maria)