Wagub Laporkan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Ke Komisi VIII DPR RI

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr Drs H Fachrori Umar M Hum menerima Rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Senin (30/10/2017) sore.

Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Dr Drs H Fachrori Umar M Hum melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terus meningkat dari 123 kasus pada tahun 2016 menjadi 428 kasus sampai dengan Oktober 2017 ini. Meningkatnya kasus ini, diharapkan merupakan hasil dari advokasi yang dilakukan selama ini, sehingga para korban lebih berani dalam melaporkan, dan adanya perbaikan sistem pelaporan. Hal itu diungkapkan Fachrori Umar dihadapan Rombongan Anggota Komisi VIII DPR RI saat menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI, di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Senin (30/10/2017) sore.

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI beserta mitra kerja dari Pusat dengan ketua rombongan Ali Taher adalah dalam rangka menyerap aspirasi dari daerah, untuk kemudian dibahas di Pusat, sesuai dengan bidang tugas Komisi VIII DPR RI, agama dan sosial.

Fachrori Umar menjelaskan bahwa masyarakat Provinsi Jambi majemuk, terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama, dan secara umum bisa hidup berdampingan dengan aman.

“Alhamdulilah, dengan berbagai macam suku dan agama tersebut, masyarakat Jambi dapat hidup rukun berdampingan. Hal ini juga tergambar pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi tahun 2016 yang dirilis oleh BPS, khususnya pada Indeks Aspek Kebebasan Sipil Provinsi Jambi sebesar 84,39 yang masuk kategori baik yaitu dengan Indeks Kebebasan Berkeyakinan sebesar 87,02 dan Indeks Kebebasan Dari Diskriminasi sebesar 76,97,” ujarnya.

Suasana tenteram ini, kata Fachrori Umar merupakan gambaran dari wujud kebersamaan antara pemerintah, aparat penegak hukum dan seluruh komponen lapisan masyarakat termasuk organisasi sosial kemasyarakatan serta peran dari tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama.

“Kondisi yang kondusif ini tentunya menjadi modal yang sangat berharga bagi kelancaran pembangunan,” ujarnya.

Fachrori Umar menerangkan, berdasarkan data BPS, Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi pada Maret 2017 adalah sebesar 8,19 persen (286,55 ribu orang). Angka ini menurun dari 8,37 persen (290,81 ribu orang) pada September 2016. Tingkat Kemiskinan Provinsi Jambi juga di bawah rata-rata nasional, yaitu sebesar 10,64 persen.

“Namun demikian, Pemerintah Pusat melalui RPJMN 2014-2019 telah menargetkan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi dari 8,4 persen pada Tahun 2014, menjadi 4,2 persen pada tahun 2019. Tentunya ini bukanlah pekerjaan mudah bagi kami, untuk itu diperlukan dukungan dan sinergi program penanggulangan kemiskinan baik oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta swasta dan masyarakat,” katanya.

Terkait urusan perlindungan terhadap perempuan dan anak, Wagub Fachrori Umar mengemukakan bahwa perempuan dan anak memiliki posisi sangat strategis, baik secara jumlah maupun perannya bagi keberlanjutan pembangunan. “Capaian peningkatan kesejahteraan perempuan, antara lain, dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi sebesar 88,44 pada tahun 2015,” katanya.

“Meningkatnya kasus ini, diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemerintah untuk meningkatkan Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak. Adapun Upaya-upaya yang dioptimalkan antara lain dengan mengoptimalkan Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu, Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), termasuk melalui kegiatan One Day Care for Children. Kita berharap generasi penerus Provinsi Jambi dan bangsa Indonesia ke depan merupakan generasi yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air,” ujarnya.

Terkait penanggulangan bencana, Fachrori Umar menyatakan, secara geografis, Indonesia terletak di daerah rawan bencana, yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yaitu lempeng Pasifik, Indo Australia dan Eurasia, yang merupakan wilayah rawan terjadinya bencana.

Sedangkan Provinsi Jambi yang terletak di Sumatera, dengan wilayah pada bagian barat terdapat pegunungan bukit barisan yang dibatasi oleh Gunung Kerinci, dan bagian timurnya yang dibatasi oleh Laut China Selatan, merupakan salah satu provinsi yang rawan terhadap bencana.

Kata Fachrori Umar kerawanan Provinsi Jambi ini, dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam yang pernah terjadi di wilayah Provinsi Jambi seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi baik vulkanik maupun tektonik, dan kebakaran pemukiman penduduk, hutan serta lahan, dan angin puting beliung.

“Dari berbagai macam bencana yang pernah terjadi, upaya penanganan bencana yang dilakukan telah menunjukkan peningkatan. Namun demikian tidak dapat kita pungkiri juga masih terdapat beberapa hal perlu ditingkatkan, antara lain, pemahaman masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana, kesiap-siagaan kita selaku aparat dalam penanggulangan bencana peningkatan kapasitas teknis dan institusional, termasuk yang berhubungan dengan teknologi, pelatihan, sumberdaya manusia, serta koordinasi antara institusi-institusi yang menangani peringatan dini, pengurangan resiko bencana dan tanggap darurat. Ke depan diharapkan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Penanganan Bencana semakin Terencana Terpadu, Terkoordinir, Cepat dan Tepat,” ujarnya.

“Pada kesempatan ini dapat pula kami sampaikan bahwa sebagai wujud komitmen terhadap pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan berbagai program, antara lain yaitu; Jaminan Kesehatan Provinsi, Pemberian Beasiswa di jenjang SD, SMP, SMA, dan S1, Bantuan Alat Berat, serta Bantuan keuangan Provinsi ke Desa dan Kelurahan. Selain itu di beberapa kabupaten juga ada beberapa program pemerataan pembangunan,” jelasnya.

Selanjutnya, Fachrori Umar mengharapkan agar berbagai permasalahan yang dikemukakan oleh OPD, seperti upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan SAD, bantuan terhadap pondok pesantren dan madrasah, perlindungan anak, dan penanggulangan fakir miskin menjadi masukan dan catatan penting bagi Komisi VIII DPR RI.

Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menyatakan, mitra kerja Komisi VIII DPR RI adalah Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Ali Taher berharap kehadiran para mitra kerja diharapkan mempercepat dan mempermudah respon solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi.

Selanjutnya, Ali Taher menyampaikan pesan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan pihak terkait, yaitu: Penanggulangan bencana, adanya kebijakan untuk mengurangi resiko bencana dari Pemerintah daerah, Perlindungan anak, Kebijakan anggaran bagi sekolah madrasah dan pesantren, dan Penanganan fakir miskin secara terarath, terpadu, dan berkesinambungan. (JP-Lee)