Penanggulangan Kemiskinan di Jambi Kerap Salah Sasaran

Gubernur Jambi H Zumi Zola menyingahi rumah Amelia, Murid Kelas II Sekolah Dasar (SD) di RT 18 Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Rabu (4/10/2017). Amelia setiap hari harus berjualan jagung rebus untuk membantu perekonomian keluarganya. Pada kesempatan itu Zumi Zola memberikan keperluan sekolah (tas, buku,pena) dan uang tunai.

Jambipos Online, Jambi-Belum akuratnya soal data angka kemiskinan, kerap menjadi penyebab tidak tepatnya penanggulangan angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Bahkan target untuk penanggulangan kemiskinan hingga 50 persen sulit dicapai jika hanya mengandalkan bantuan pemerintah.

Pencapaian target penurunan angka kemiskinan itu bertambah sulit jika program pengentasan kemiskinan hanya dilaksanakan secara sektoral dan data kemiskinan kurang akurat. Supaya target penurunan angka kemiskinan di Jambi bisa dicapai hingga 50 persen selama 2014-2019, program penanggulangan kemiskinan di Jambi harus melibatkan berbagai pihak.

Baik pemerintah provinsi, kabupaten, kota, swasta dan warga masyarakat sendiri. Kemudian data kemiskinan juga harus akurat untuk memudahkan pemberdayaan penduduk miskin.

Hal itu dikemukakan Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi, Fachrori Umar pada kegiatan Sosialisasi dan Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Jambi 2017, aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Provinsi Jambi, Rabu (4/10/2017).

Menurut Fachrori Umar yang juga Wakil Gubernur Jambi, Pemerintah Pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 telah menargetkan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi dari 8,4 persen pada tahun 2014 menjadi 4,2 persen tahun 2019.

“Untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan tersebut tersebut bukan pekerjaan mudah. Perlu adanya sinergi penanggulangan kemiskinan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat,” tambahnya.

Rapat penanggulangan kemiskinan se-Provinsi Jambi tersebut dihadiri 120 orang peserta, terdiri dari wakil bupati dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait se-Provinsi Jambi. Turut hadir pada kesempatan tersebut Asisten Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), G Irwan Suryanto.

Akurasi Data

Fachrori mengatakan, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan di Jambi, yaitu akurasi data mengenai penduduk miskin. Akurasi data tersebut penting agar program-program bantuan sosial untuk penanggulangan kemiskinan tidak salah sasaran.

Selain itu, lanjutnya, penanggulangan kemiskinan di Jambi juga perlu disertai dengan ukuran yang pasti tentang kategori penduduk atau keluarga miskin. Hal itu penting agar penduduk miskin yang menerima bantuan benar-benar bisa memanfaatkan bantuan untuk peningkatan ekonomi, bukan untuk kebutuhan konsumsi.

“Penduduk miskin di Jambi yang perlu diprioritaskan mendapat bantuan, yaitu penduduk miskin memiliki kemampuan untuk bertani tetapi tidak mempunyai lahan. Mereka perlu disediakan lahan usaha pertanian agar bisa mengembangkan bantuan untuk peningkatan ekonomi keluarga,” katanya.

Dijelaskan, saat ini banyak warga masyarakat miskin di Jambi terjerat kemiskinan karena ketiadaan lahan pertanian. Lahan pertanian yang mereka peroleh dari warisan orangtua semakin berkurang karena jumlah anggota keluarga bertambah.

“Kemudian lahan pertanian masyarakat miskin di Jambi juga banyak berkurang akibat ekspansi perusahaan perkebunan dan industri. Sebagian besar lahan dan hutan adat di Jambi juga sudah dikuasai pengusaha, sehingga masyarakat semakin sulit mendapat lahan pertaian,”ujarnya.

Sementara itu, Asisten Ketua Pokja Kebijakan Sekretariat TNP2K, G Irwan Suryanto pada kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten harus harus memiliki komitmen kuat untuk pengentasan kemiskinan.

“Komitmen itu penting agar pengentasan kemiskinan di daerah bisa dilakukan secara bersama-sama. Melalui komitmen tersebut juga, pengentasan kemiskinan tidak sekadar rencana, tetapi benar-benar ada aksi di lapangan,” tuturnya.

Dikatakan, salah satu komitmen penting yang dilakukan dalam pengentasan atau penanggulangan kemiskinan, yaitu adanya ketentuan yang pasti mengenai kriteria keluarga miskin dan akurasi data mengenai jumlah penduduk miskin.

Selama ini, lanjut G Irwan Suryanto, kemiskinan sering hanya dikategorikan pada kondisi kesehatan dan pendidikan. Hal itu memang benar tetapi jangan lupa bahwa ada dua program yang berkaitan untuk mengurangi kemiskinan.

Program tersebut, yaitu mengurangi beban atau pengeluaran kelompok miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka, harus ada sinergi berbagai pihak untuk program pengentasan kemiskinan.

“Kalau pengentasan kemiskinan hanya memberikan bantuan bersifat sedekah, tanpa disertai upaya peningkatan pendapatan, hal tersebut membuat penduduk miskin tetap menjadi peminta-minta,” ujarnya.

Sementara itu data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi saat ini sekitar 289.810 jiwa. Penduduk miskin tersebut mencapai 8,4 persen dari 3,5 juta jiwa penduduk Jambi saat ini.

Sedangkan dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Jambi tahun 2010 sekitar 260.500 jiwa, maka jumlah penduduk miskin Jambi selama tujuh tahun terakhir meningkat 29.310 jiwa meningkat 11,25 persen.

Penduduk miskin di Provinsi Jambi paling banyak di Kota Jambi, yakni sekitar 51.610 jiwa. Sedangkan penduduk miskin paling rendah terdapat di Kabupaten Muarojambi, sekitar 17.520 jiwa. (JP-Lee)