WAGUB HARAP SAIL KARIMATA DORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

Jambipos Online, Jambi-Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum berharap agar pelaksanaan Sail Selat Karimata bisa mendorong percepatan pembangunan antar wilayah, baik di di wilayah Selat Karimata, maupun di seluruh wilayah Indonesia.

Harapan tersebut dikemukakan oleh Wagub dalam Pembukaan Seminar Nasional Sail Karimata 2016 dengan Tema “Menjadi Negara Mritim yang Mandiri, Maju, dan Kuat, bertempat di Ratu Convention Center (RCC), Kota Jambi, Kamis (25/8) siang.

Selat Karimata merupakan selat yang terletak di perairan yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Sail Karimata Tahun 2016 diselenggarakan di 4 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangkaian kegiatan Sail Karimata Tahun 2016, di Jambi diselenggarakan Seminar Nasional tentang Kemaritiman.

Wagub berharap agar seminar tersebut bukan hanya kegiatan seremonial belaka, tetapi merupakan salah satu kegiatan strategis, yang dapat dijadikan sebagai sarana percepatan pembangunan antar wilayah, baik di wilayah Selat Karimata, maupun di seluruh wiayah Indonesia.

Wagub menuturkan, dalam Sail Karimata Tahun 2016, terdapat empat kegiatan utamanya, yaitu 1.Seminar Nasional tentang Kemaritiman di Provinsi Jambi, 2.Puncak acara Sail Selat Karimata di Provinsi Kalimantan Barat, 3.Festival Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan 4.Festival Bahari di Provinsi Kepulauan Riau.

Wagub menyatakan, sebagai suatu kawasan laut, Selat Karimata dapat dijadikan alternatif wisata laut di Indonesia yang memiliki luas sekitar 77.000 hektare yang berstatus Suaka Alam Laut (SAL), yang menjanjikan keindahan alam bawah laut yang belum banyak dikenal oleh para pehobi kegiatan bawah laut, baik dalam skala nasional maupun internasional, dan disamping eksotisme taman lautnya, potensi landscape kepulauan yang ada juga menawarkan pesona yang tidak kalah menawan.

Wagub juga berharap supaya Sail Karimata menjadi embrio yang dapat dijadikan pintu masuk bagi provinsi di wilayah Selat Karimata, untuk secara bersama-sama menggali dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimiliki, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengembangannya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraaan masyarakat.

Selanjutnya, Wagub mengharapkan seluruh kementerian terkait, terutama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk memfasilitasi berbagai program dan kegiatan strategis di wilayah Selat Karimata.

Selain itu, Wagub mengatakan bahwa keragaman budaya di wilayah Selat Karimata juga menjadi daya tarik untuk dalam pengembangan pariwisata.

“Saya yakin, kemanekaragaman warisan budaya yang ada di wilayah Selat Karimata dapat kita jadikan sebagai sebuah daya tarik wisata kita bersama. Maka perlu kita lakukan secara bersama-sama kajian untuk menjadikan warisan budaya tersebut sebagai even pariswisata nasional yang dalam penyelenggaraannya dapat kita padu serasikan,” ujar Wagub.

Sekretaris Menteri Koordinator Kemaritiman, Dr.Asep D.Muhammad pada intinya menyampaikan bahwa Sail Karimata ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan wisata bahari, yang dimaksudkan untuk percepatan pembangunan kemaritiman, dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Asep D.Muhammad menekankan pentingnya even Sail Karimata untuk menjadi penggerak roda perekonomian di kawasan Selat Karimata dan Sail Karimata harus ada impact (dampak) bagi masyarakat di wilayah Selat Karimata.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Perikanan, Rifky E. Hardijanto menyatakan, Presiden Joko Widodo pada pidatonya tanggal 20 Oktober 2014 telah dengan lugas menyampaikan arah pembangunan Indonesia sebagai negara maritim. Dan, sebagai negara kelautan terbesar dengan bentang laut luas dan ribuan pulau besar dan kecil, serta posisi geografis laut Indonesia yang terletak di antara persilangan dua benua dan dua samudera, menjadikan Indonesia sebagai urat nadi perdagangan internasional, yang merupakan bagian dari potensi sumber daya maritim yang besar.

Setidaknya kami mencatat tidak kurang dari 146,7 miliar US Dollar nilai dari total potensi maritim Indonesia, sebagian besar terdiri dari pengolahan produk dan bioteknologi kelautan, perikanan, minyak dan gas bumi, mineral dasar laut serta transportasi laut. Belum lagi potensi dari jasa kelautan, pariwisata dan industri garam.

Dengan semua potensi tersebut, kontribusi nilai ekonomi industri kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional baru mencapai sekitar 13 %. Langkah yang perlu ditempuh untuk menambah kontribusi tersebut adalah dengan meningkatkan nilai tambah dari raw material yang selama ini mayoritas langsung kita ekspor ke luar negeri,” jelas Rifky.

“Turut menjadi rangkaian kegiatan Sail Selat Karimata adalah Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-71 di salah satu pulau terluar. Ibu Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 17 Agustus lalu melaksanakan upacara HUT RI di Natuna Kepulauan Riau, dan bersama TNI AL melaksanakan sailing patrol ke Pulau Laut - pulau terdepan terluar di Laut Natuna. Pemilihan lokasi di Natuna tersebut dimaksudkan pula untuk mendorong geliat perekonomian di Natuna, selain sebagai bentuk show of force kedaulatan Indonesia di Laut Natuna yang beberapa waktu lalu mengemuka akibat adanya klaim dari negara tetangga jauh,” lanjut Rifky.

Rifky menyatakan, pertimbangan mendorong percepatan ekonomi juga menjadi dasar pelaksanaan Sail Karimata yang tahun ini merupakan sail ke delapan sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009.

Rifky menyatakan, dalam konteks percepatan ekonomi tersebut, Provinsi Jambi mengambil peran penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagaimana 4 (empat) provinsi yang menjadi penggerak di kawasan Selat Karimata (Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jambi dan Kalimantan Barat) memberikan kontribusi terhadap pembangunan maritim Indonesia.

“Berdasarkan data BPS, pada tahun 2014 PDRB dari 4 (empat) provinsi tersebut memberikan kontribusi sebesar 475,4 triliun rupiah, atau 4,44 % terhadap PDB Nasional yang sebesar 10.699 triliun rupiah. Kontribusi ini tentu saja tidak dapat dianggap kecil untuk memberikan sumbangan terhadap perekonomian nasional, namun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, jumlah kontribusi tersebut menjadi tantangan kita bersama untuk lebih ditingkatkan, mengingat besarnya potensi sumber daya maritim di 4 provinsi tersebut, dengan tentu saja pertumbuhan tersebut dibarengi dengan membaiknya angka gini ratio,” tambah Rifky.

“Sebagaimana harapan Bapak Menko Bidang Kemaritiman pada saat launching Sail Selat Karimata, diharapkan sail ini, termasuk rangkaian seminar akan mendorong adanya pusat-pusat pertumbuhan baru, akan tumbuh pusat-pusat pertumbuhan industri dan barang termasuk kelautan, maritim, pariwisata bahari. Tempat-tempat pariwisata maritim seperti di Lebak, Kerinci, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat merupakan contoh kawasan yang akan dikembangkan potensi pariwisatanya,” ungkap Rifky.

Selai itu, Rikky menyampaikan, sampai dengan Agustus 2016, PNBP perikanan naik signfikan sampai 279 miliar rupiah, dan angka ini seluruhnya berasal dari kapal lokal. Realisasi investasi di bidang perikanan semester I tahun 2016 mencapai 5,5 triliun rupiah, yang terdiri dari PMDN 3,2 triliun rupiah dan PMA 1,7 triliun rupiah. Angka ini meningkat dari capaian di tahun 2013 s.d. 2015 (4,4 triliun rupiah).

Selanjutnya, Rifky menjelaskan beberapa langkah terkait Inpres nomor 7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional relevan untuk menjadi bagian dari diskusi pada seminar, diantaranya adalah:

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan;

2. Perbaikan distribusi dan logistik hasil perikanan dan penguatan daya saing;

3. Percepatan penataan pengelolaan ruang laut dan pemetaan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) sesuai dengan daya dukung dan sumber daya ikan dan pengawasan sumber daya perikanan;

4. Penyediaan sarana dan prasarana dasar dan pendukung industri perikanan nasional;

5. Peningkatan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan bidang perikanan;

6. Percepatan pelayanan perizinan di bidang industri perikanan nasional; dan

7. Penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. (Mustar Hutapea)