Menteri Koperasi Akui 62.000 Koperasi di Indonesia Mati Suri

Presiden Jokowi didampingi Gubernur Jambi H Zumi Zola saat meninjau stand UKM di Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7/2016).

Jambipos Online, Jambi-Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyatakan, sebanyak 62.000 dari 212.000 koperasi di Indonesia mati suri. Kementerian Koperasi dan UKM melakukan 3 hal penting dalam pembangunan koperaasi Indonesia, yaitu 1. Rehabilitasi koperasi, 2. Rorientasi koperasi, dan 3.Pengembangan koperasi.

Hal itu dikatakan Puspayoga saat Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-69 di Lapangan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (21/7/2016). Puncak Harkopnas itu dihadiri Presiden RI Joko Widodo. 

Puspayoga mengungkapkan, tidak perlu malu untuk membeberkan, bahwa dari 212.000 lebih koperasi di Indonesia, hanya 150.000 koperasi yang aktif, sedangkan 62.000 tidak aktif, itupun dari 150.000 yang aktif tersebut, hanya setengahnya belum melakukan RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Puspayoga menyatakan, pihaknya telah membuat data base (basis data) koperasi yang sangat penting untuk pembangunan koperasi. “Ada peralihan dari kuantitas koperasi harus mengarah ke kualitas koperasi,” ujar Puspayoga.

Puspayoga mengungkapkan, kalau dulu ada Kanwil dan Kandep Koperasi, saat ini Kanwil dan Kandep tidak ada lagi, sudah menjadi Dinas Koperasi yang dibawahi gubernur, bupati dan walikota. “Pembinaan koperasi harus sinergi antara gubernur dengan bupati dan walikota,” tutur Puspayoga.

Puspayoga mengemukakan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan koperasi, penekanannya bukan pemberian uang dan barang, tetapi menurunkan bunga KUR, yang tadinya 22% sekarang menjadi 9%.

“Koperasi harus mandiri dan bisa menyejahterakan anggotanya. Koperasi harus bisa menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan untuk itu keuangannya harus sehat,” pungkas Puspayoga.

Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), H. H.Andi Muhammad Nurdin Halid berharap agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berbadan koperasi, bagian dari upaya pembangunan desa yang juga pembangunan koperasi. Nurdin Halid juga berharap agar gubernur, bupati, dan walikota mengakselerasi pembangunan koperasi.

Dekopin, lanjut Nurdin Halid, telah mencanangkan sau desa satu koperasi, bekerjasama dengan UGM, dan, Dekopin melakukan fungsi advokasi dan edukasi bagi koperasi. Nurdin halid juga berharap agar koperasi simpan pinjam bisa jadi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). (Lee)

Berita Lainnya