Home » » Mendagri Laporkan Rencana Pelantikan Kepala Daerah Terpilih ke Komisi II DPR

Mendagri Laporkan Rencana Pelantikan Kepala Daerah Terpilih ke Komisi II DPR

Written By jambipos-online on Monday, January 18, 2016 | 1:29 PM

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi keterangan kepada awak media saat meninjau salah satu TPS Pilkada Serentak di Kelurahan Mlatiharjo, Citarum Utara, Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2015.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memberi keterangan kepada awak media saat meninjau salah satu TPS Pilkada Serentak di Kelurahan Mlatiharjo, Citarum Utara, Semarang, Jawa Tengah, 9 Desember 2015. (Suara Pembaruan/Carlos Paath)
Jambipos-Online, Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah mempertimbangkan untuk menggelar pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2015 pada pertengahan Februari 2016. Namun, pelantikan itu khusus bagi daerah yang tanpa gugatan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kepala daerah terpilih tanpa gugatan, kami sedang siapkan, mudah-mudahan bisa disepakati dan didukung, (pelantikan) minggu kedua Februari paling lambat untuk 51 bupati dan dua gubernur," kata Tjahjo saat rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/1).

Sementara, pelantikan kepala daerah yang masih terdapat gugatan, menurutnya, akan dilakukan pada Maret 2016. "Usulan kami pelantikan gubernur, bupati dan wali kota di Istana Jakarta," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menyatakan, dirinya mendukung pelantikan digelar di Istana. "Soal pelantikan sudah terang bagi kita. Cuma pelantikannya apa di Istana atau di mana belum, tapi baik juga kalau di Istana. Lebih dekat kita (anggota Komisi II) beramai-ramai ke Istana. Kalau ke kabupaten/ kota senang juga," kata Rambe.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Aman Nasional (FPAN), Yandri Susanto mengapresiasi rencana pelantikan dilaksanakan Februari 2016. "Tahapan pelantikan kita dukung, tak masalah. Segera dilantik saja agar jangan sampai tersandera dengan daerah lain yang masih ada sengketa," katanya.

Akan tetapi, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Komarudin Watubun memiliki pandangan berbeda. "Saya beda pendapat dengan pelantikan diputuskan di Jakarta. Karena pilkada ini bagian dari pesta rakyat di daerah," katanya.

Dia mengusulkan agar pelantikan digabungkan di beberapa titik. "Misalnya Indonesia Timur diputuskan di daerah mana, biar Presiden keliling untuk melantik. Karena sampai hari ini Presiden kan rajin blusukan," ujarnya.

Sedangkan, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Arwani Thomafi mengaku dapat memahami jika ada usulan pelantikan dilaksanakan di Jakarta.(SP)
Share this article :

Post a Comment

 
Support : Redaksi Jambi Pos | KONTAK KAMI | Pedoman Media
Copyright © 1998. JAMBIPOS ONLINE - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Admin Jambipos Online
Proudly powered by Jambipos