Jambipos Online, Jambi- Ketahanan ekonomi Indonesia pada awal 2026 dinilai lebih ditentukan kemampuan menjaga inflasi dibanding sekadar stabilitas nilai tukar rupiah. Di tengah tekanan global dan penguatan dolar Amerika Serikat, konsumsi domestik tetap menjadi bantalan utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketidakpastian ekonomi global kembali menjadi tantangan besar bagi banyak negara pada awal 2026. Penguatan dolar Amerika Serikat, tensi geopolitik, hingga ancaman perlambatan ekonomi dunia membuat banyak negara menghadapi tekanan terhadap nilai tukar dan daya beli masyarakat.
Namun di tengah situasi tersebut, Indonesia justru mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026. Angka ini memperlihatkan bahwa ekonomi nasional masih memiliki daya tahan yang cukup kuat, terutama karena ditopang konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah.
Meski demikian, di balik capaian itu muncul perdebatan mengenai faktor yang paling menentukan ketahanan ekonomi nasional. Sebagian pihak menilai fluktuasi kurs dolar menjadi ancaman utama karena dapat memengaruhi stabilitas pasar dan impor. Namun sebagian lain beranggapan bahwa ancaman terbesar justru datang dari inflasi yang langsung memukul daya beli masyarakat.
Demikian diutarakan Pengamat ekonomi Dr Noviardi Ferzi SE MM kepada wartawan di Jambi, Selasa (12/5/2026). Dia menilai ketahanan ekonomi Indonesia saat ini lebih dipengaruhi kemampuan pemerintah menjaga inflasi tetap terkendali dibanding sekadar mempertahankan stabilitas kurs rupiah.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen secara year-on-year menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik masih relatif kuat di tengah tekanan global yang belum mereda.
“Ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada gejolak kurs dolar. Selama konsumsi masyarakat tetap bergerak, investasi tumbuh, dan pemerintah menjaga belanja produktif, ekonomi masih mampu bertahan dan tumbuh,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelemahan rupiah yang berada di kisaran Rp17 ribuan per dolar AS sejauh ini belum memberikan tekanan besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut karena struktur ekonomi Indonesia masih lebih banyak ditopang aktivitas pasar domestik dibanding ketergantungan penuh pada ekspor.
Disebutkan, dalam pandangannya, perhatian publik selama ini terlalu besar terhadap pergerakan dolar AS, padahal dampak yang paling nyata dirasakan masyarakat justru berasal dari inflasi.
"Ketika kurs dolar menguat, dampaknya memang terasa pada harga barang impor dan sektor tertentu yang bergantung pada bahan baku luar negeri. Namun inflasi memiliki efek yang jauh lebih luas karena menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat,"jelasnya.
Ditambahkan, hHarga kebutuhan pokok yang meningkat akan langsung menekan pengeluaran rumah tangga. Di sisi lain, biaya produksi yang naik membuat pelaku usaha menghadapi tekanan tambahan sehingga dapat menahan ekspansi usaha maupun perekrutan tenaga kerja baru.
“Kalau kurs naik, dampaknya memang terasa pada barang impor dan sektor tertentu. Tetapi ketika inflasi naik, seluruh lapisan masyarakat langsung terkena. Harga kebutuhan pokok naik, biaya produksi ikut naik, dan akhirnya daya beli masyarakat melemah. Itu yang lebih berbahaya bagi pertumbuhan,” katanya.
Noviardi juga mengingatkan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat memaksa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi dalam waktu lebih lama. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat kredit usaha, menahan investasi baru, dan mengurangi ruang ekspansi sektor riil, terutama di daerah.
Karena itu, menurutnya, pemerintah perlu memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui stabilitas harga pangan, distribusi logistik yang lebih efisien, hingga penguatan produksi sektor riil. Langkah tersebut dinilai lebih penting untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat dibanding hanya fokus pada stabilitas nilai tukar.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya tercermin dari tingginya angka pertumbuhan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan daya beli dan dunia usaha tetap optimistis melakukan ekspansi.
“Stabilitas rupiah penting untuk menjaga kepercayaan pasar, tetapi yang lebih penting adalah memastikan masyarakat tetap mampu membeli dan pelaku usaha tetap percaya diri melakukan ekspansi. Pertumbuhan ekonomi yang sehat harus terasa sampai ke sektor riil dan daerah,” ujarnya.
Meski capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 patut diapresiasi, Noviardi mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Ancaman perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta potensi kenaikan harga komoditas dunia masih dapat memicu gelombang inflasi baru yang berdampak langsung pada ekonomi domestik.
Menurutnya, tantangan ekonomi ke depan tidak hanya menjaga pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan kualitas pertumbuhan tersebut benar-benar menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli masyarakat, dan membangun ketahanan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
“Momentum ini jangan membuat kita terlena. Tantangan ekonomi ke depan bukan hanya menjaga angka pertumbuhan tetap tinggi, tetapi memastikan kualitas pertumbuhan itu menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli, dan memperkuat ekonomi domestik secara berkelanjutan,” tutupnya.(JPO-AsenkLeeSaragih) 
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE