Pendekatan Humanis di Tengah Aksi: Wakapolda Jambi Duduk Bersama Mahasiswa PMII, Apa Maknanya?

Jambipos Online, Jambi -Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jambi, Kamis (9/4/2026), menjadi potret menarik hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.

Di tengah orasi yang menyuarakan berbagai tuntutan, Wakapolda Jambi Brigjen Pol B. Ali bersama para Pejabat Utama (PJU) Polda Jambi memilih langkah yang tidak biasa. Mereka turun langsung ke jalan, duduk sejajar dengan massa aksi, dan membuka ruang dialog terbuka.

Aksi yang digelar PMII tersebut membawa sejumlah isu yang mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap kinerja aparat penegak hukum, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas penanganan kasus.

Meski tidak diwarnai tindakan anarkis, suara mahasiswa terdengar tegas, menuntut adanya kejelasan serta komitmen nyata dari kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil.

Fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih memainkan peran sebagai kontrol sosial, sekaligus indikator sensitif terhadap isu-isu ketidakadilan di masyarakat.

Respons Kepolisian: Dari Pengamanan ke Dialog

Berbeda dengan pendekatan represif yang kerap mewarnai penanganan aksi unjuk rasa di berbagai daerah, Polda Jambi mengambil jalur komunikasi langsung.

Wakapolda Jambi dan jajaran tidak hanya mengawasi dari balik pagar institusi, melainkan turun ke tengah massa. Mereka duduk bersama para demonstran, mendengarkan aspirasi, serta memberikan penjelasan secara langsung.

Langkah ini mencerminkan pendekatan humanis yang mulai diarusutamakan dalam tubuh Polri, di mana dialog menjadi instrumen utama dalam meredam potensi konflik.

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menegaskan bahwa institusi kepolisian berkomitmen untuk menjawab tuntutan publik secara profesional.

“Kami memahami kekhawatiran dan tuntutan yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Polda Jambi berkomitmen untuk menangani kasus ini secara serius, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan terhadap pengawasan publik menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Pendekatan yang ditunjukkan dalam aksi ini bukan sekadar strategi komunikasi, melainkan juga upaya membangun kembali legitimasi institusi di mata publik.

Dalam konteks yang lebih luas, langkah duduk bersama demonstran memiliki nilai simbolis: menghapus jarak antara aparat dan masyarakat, serta menunjukkan bahwa aspirasi publik bukan ancaman, melainkan bagian dari demokrasi.

Namun demikian, tantangan sesungguhnya terletak pada tindak lanjut. Dialog tanpa realisasi berisiko menjadi sekadar formalitas yang justru memperdalam ketidakpercayaan.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga selesai. Tidak terdapat bentrokan maupun gangguan keamanan yang berarti. Situasi di sekitar Mapolda Jambi tetap dalam kondisi aman dan kondusif.

Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dan komunikasi terbuka mampu menjadi alternatif efektif dalam menjaga stabilitas keamanan, tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.(JPO-AsenkLee)