Maria Magdalena Mengaku Jadi Politisi Sejati Setelah Empat Periode Duduk Sebagai DPRD Kota Jambi

Maria Magdalena S.S

Jambipos Online, Jambi – Empat periode duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi membuat Maria Magdalena S.S sampai pada satu kesimpulan penting dalam perjalanan hidupnya,  politik bukan sekadar jabatan, melainkan pengabdian. 

Politisi perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini mengaku baru benar-benar merasa menjadi politisi sejati setelah menjalani proses panjang sebagai wakil rakyat sejak 2009 hingga kembali terpilih untuk periode 2024–2029.

Maria Magdalena merupakan salah satu legislator perempuan paling berpengalaman di Kota Jambi. Ia telah dipercaya masyarakat selama empat periode berturut-turut, yakni 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029. Kepercayaan tersebut menjadi bukti konsistensi serta kedekatannya dengan warga, khususnya di Daerah Pemilihan IV Kecamatan Alam Barajo dan sebelumnya Dapil Kotabaru.

Saat ini, Maria Magdalena menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi serta anggota Komisi IV yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Dua sektor ini menjadi fokus utama perjuangannya selama bertahun-tahun di parlemen daerah.

“Menjadi anggota dewan itu bukan hanya soal rapat dan regulasi, tapi bagaimana benar-benar hadir untuk masyarakat. Setelah empat periode, saya semakin memahami bahwa politik adalah kerja kemanusiaan,” ungkap Maria Magdalena dalam refleksi perjalanan politiknya.

Perempuan berdarah Batak Boru Tampubolon ini ini lahir dan besar di Kota Jambi sekitar 50 tahun lalu. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuhnya di Jambi sebelum melanjutkan studi ke Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari ABA Bandung pada 1995. 

Alumni SMA Adyaksa Kota Jambi ini, meraih gelar Sarjana Sastra Jepang pada 2001 dan sempat berkarier di perusahaan swasta sebelum akhirnya memilih terjun ke dunia politik.

Selama menjabat sebagai legislator, Maria dikenal aktif memperjuangkan pembangunan infrastruktur lingkungan melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir). Selain itu, ia juga konsisten mengawal isu pendidikan anak, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta penyaluran bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan.

Kiprah Maria Magdalena tidak hanya terbatas di gedung dewan. Ia juga aktif di bidang olahraga dengan menjabat sebagai Ketua Seni Bela Diri Muaythai Kota Jambi. Keterlibatannya ini menunjukkan komitmen dalam mendukung pembinaan generasi muda dan pengembangan prestasi olahraga daerah.

Sebagai kader murni PDI Perjuangan, Maria Magdalena dikenal loyal dan konsisten sejak awal memasuki dunia politik. 

Rekam jejak panjang dan pengalaman legislatifnya membuat namanya kerap disebut dalam berbagai diskusi publik dan survei media sosial sebagai salah satu figur kuat yang digadang-gadang berpeluang menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD Kota Jambi periode 2024–2029.

Dengan pengalaman empat periode, pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, serta komitmen kuat terhadap pelayanan publik, Maria Magdalena Tampubolon kembali melanjutkan langkahnya di DPRD Kota Jambi, membawa keyakinan bahwa politik sejati adalah tentang keberpihakan dan keberlanjutan perjuangan untuk rakyat.

Anak bungsu dari tiga bersaudara ini, juga aktif membantu mahasiswa-mahasiswa yang datang kepadanya untuk meminta solusi terhadap persoalan mahasiswa perantauan di Kota Jambi. Juga kerap mencarikan pekerjaan bagi mahasiswa yang telah lulus sarjana lewat jejaring yang dimiliki Maria Magdalena.  

Kader Militan PDIP

Maria Magdalena terjun ke dunia politik, juga ada efek dari kedekatan dirinya di lingkungan Polda Jambi. Saat Kapolda Jambi dijabat Carel Risakota, Maria sudah kerap membantu Pak Carel untuk studi. Perjalanan karier dunia politik Maria Magdalena di PDIP menorehkan politisi perenpuan yang militan kepada partai. 

Politisi perempuan satu-satunya etnis Batak di Jambi ini, kini jadi tumpuan harapan masyarakat Jambi, khususnta etnis Batak dalam menyuarakan aspirasi di legislatif dan pemerintahan.  

Maria Magdalena merupakan bagian dari saluran ideologi PDIP di daerah. Berbicara soal PDIP, dirinya memberikan sikap PDIP terkait kebijakan pemerintahan. 

Misalnya soal sikap PDIP solid satu komando dari pusat hingga ke daerah menolak soal wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih langsung oleh DPRD. PDIP telah menentukan sikap mengenai wacana tersebut setelah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan di Jakarta yang ditutup Senin (12/1/2026).

Sikap PDIP dari DPP hingga DPD dan DPC solid dengan sikap tersebut sejalan dengan peryataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas I PDI Perjuangan di Jakarta.

Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi Maria Magdalena S.S saat ditemui Penulis  di Ruang Fraksi PDIP DPRD Kota Jambi, Rabu (14/1/2026) lalu. Menurutnya sikap tegas PDIP menolak pilkada secara tidak langsung melalui DPRD, merujuk kepada merujuk pada landasan hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 110/PUU-XXIII/2025.

“Saat penutupan rakernas, PDI Perjuangan menolak secara tegas setiap wacana pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD. Penolakan ini bukan sekadar sikap politik praktis. Ini adalah sikap ideologis, sikap konstitusional, dan sikap historis. Hal itu ditegaskan Ketum PDIP Ibu Megawati,"ujar Maria Magdalena, politisi perempuan yang sudah empat periode duduk di DPRD Kota Jambi ini.

Disebutkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan semangat Reformasi 1998. Terlebih, telah ditegaskan secara jelas oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 110/PUU-XXIII/2025 yang memperkuat makna Pasal 18 Ayat (4) dan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 hasil amandemen.

“Artinya, Pilkada harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, bukan secara tidak langsung melalui DPRD. Dengan demikian, wacana Pilkada melalui DPRD tidak hanya bertentangan dengan semangat Reformasi, tetapi juga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat," kata Maria Magdalena yang juga menghadiri Rakernas di Ancol, Jakarta Utara, sejak Sabtu (10/1/2026) hingga 12 Januari 2026 ini.

"Sikap politik PDIP, solid dibacakan pada saat penutupan Rakernas. Alasan filosofis, ideologis, dan juga dari manajemen penyelenggaraan pemilu, semua menjadi bagian dari rekomendasi Rakernas. PDIP sebagai partai yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi telah menerima pandangan dari seluruh perwakilan kader di daerah. Dari hasil seluruh pencermatan, masukan dari seluruh peserta rakernas itu menjadi bahan pengambilan keputusan dalam rekomendasi rakernas untuk menolak Pilkada langsung dipilih oleh DPRD," terang Maria.

Menurut Maria Magdalena, semakin maksimal keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan, maka indikator demokrasi juga semakin baik. Demokrasi itu intinya menjamin agar hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara, apapun bentuknya, secara politik, secara keterlibatan di dalam pengambilan kebijakan itu semakin maksimal keterlibatan rakyat ya indikator demokrasinya pasti semakin baik.

Maria Magdalena.

PDIP Penyeimbang Pemerintahan

Lebih jauh Maria Magdalena menerangkan, PDIP memilih istilah partai penyeimbang, bukan partai oposisi, untuk menyikapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDIP dengan sikap itu menegaskan posisi berada di luar pemerintahan. Namun, Maria menyebut posisi itu tidak bisa disebut sebagai oposisi. 

"Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak ada istilah koalisi atau oposisi. Dia menilai sistem presidensial hanya melihat posisi partai di dalam atau di luar pemerintahan tanpa konsep koalisi atau oposisi layaknya sistem parlementer," terang Maria Magdalena yang kini menjabat sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Jambi ini.

Maria Magdalena berujar istilah oposisi menyiratkan sikap yang selalu menganggap pemerintah salah. PDIP, tidak ingin mengamini sikap garis keras tersebut. PDIP, akan mendukung program-program pemerintah yang dinilai baik. Juga mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan rakyat.

"Sikap itulah sebagai posisi partai penyeimbang. Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," ujar Maria Magdalena.

Disebutkan, PDIP menggelar Rakernas di Ancol pada 10-12 Januari 2026. Tujuh komisi dibentuk untuk membahas berbagai isu dalam Rakernas PDIP selama tiga hari tersebut. Maria Magdalena masuk di Komisi Kerakyatan.

Setiap komisi menyampaikan hasil pembahasannya. Hasil pembahasan itu menjadi rekomendasi rakernas yang disampaikan Senin, 12 Januari 2026 saat penutupan. Salah satu komisi yang dibentuk adalah komisi pemuda dan komunikasi politik. 

Komisi tersebut membahas strategi menarik pemilih muda dalam Pemilu 2029. Juga membentuk komisi program, komisi organisasi, komisi pemenangan pemilu, komisi perempuan dan anak, hingga komisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

Kata Maria Magdalena, adapun Rakernas dihadiri pengurus pusat, pengurus daerah partai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, anggota DPR Fraksi PDIP, anggota DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, serta kepala daerah/wakil kepala daerah PDIP. Rakernas ini menindaklanjuti hasil Kongres ke-VI PDIP yang dilaksanakan Agustus 2025 lalu di Bali.(JPO-AsenkLeeSaragih)