 |
| Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar (kanan) saat menerima cendramata dari Wantimpres, Senin (18/9/2017). |
Jambipos Online, Jambi-Rombongan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi. Rombongan melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar, Senin (18/9/2017).
Anggota Watimpres Letjen TNI (Purn) M Yusuf Kartanegara mengatakan bahwa kunjungan kerja ke daerah adalah dalam rangka membahas pertahanan terhadap ancaman yang bersifat non militer seperti tentang narkoba, terorisme, sengketa tanah, dan lainnya.
“Kunjungan ke Provinsi Jambi ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang ketahanan terhadap ancaman terhadap non militer atau ancaman diluar militer, yakni semua aspek kehidupan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pemerintah RI yang pada saat ini di dominasi ancaman non militer," katanya.
Sementara Wakil Gubernur Jambi Facrori Umar mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jambi tengah membangun kesadaran bela negara sebagai aspek non militer kepada para aparat di Pemprov Jambi.
“Kegiatan itu melalui pelaksanaan kegiatan Nation Character Building (NCB). Bagi penjabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi, bekerja sama dengan Korem 042/Gapu,” ujarnya.
Wagub menjelaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki penduduk yang relatif besar dan heterogen yang berdomisili di sebelas kabupaten/kota, dan memiliki potensi konflik yang relatif besar.
Wagub mengemukakan, kebijakan Pemprov Jambi Jambi terkait UU tersebut yaitu Pergub No. 11/2009 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Pergub No. 16/2011 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pergub No. 19/2011 tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pergub No. 18/2012 tentang Kominda, Pergub No. 33/2012 tentang Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing, Perda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
"Peran dan fungsi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi pertahanan negara menghadapi ancaman non militer adalah dengan cara melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap segala kemungkinan ancaman yang akan membahayakan keutuhan NKRI serta melakukan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme di tengah masyarakaf dengan melibatkan Polda, Korem, Kajati, Binda Jambi sebagai narasumber. Hal lain yang dilakukan adalah dengan peningkatan efektifitas tugas Forkompimda sampai ke tingkat kecamatan," ujar Wagub.
Wagub menjelaskan bahwa Provinsi Jambi termasuk Provinsi yang aman, walaupun ada demonstrasi tetapi masih bisa diatasi oleh pemerintah. "Ancaman ujaran kebencian mendapatkan perhatian kami, karena Provinsi Jambi menjadi jalur lintas baik melalui darat, laut, dan udara, sangat gampang untuk masuk ke Jambi melalui Tanjab barat, dari Batam.
Pemerintah sangat menghormati sesuai dengan kearifan lokal, semua masyarakat yang datang, diterima dengan baik, namun sekarang zaman sudah berubah, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kedatangan orang orang baru," ungkap Wagub.
Tim Wantimpres yang datang dalam kunjungan kerja tersebut adalah Letjen Purn, M.Yusuf Kartanegara, Mayjen TNI Purn. Mashudi Darto,SH,SE, M.Faried S.IP, Dwi Kusumo Hadindito, Mayjen Purn Dr.I Gusti Putu Buana, Bridjend TNI Dr.Moch Afifudin,SE,MM M.Si.
Turut mendampingi Wagub, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Arpani, Kaban Kesbangpol Asnawi, Staf Ahli Gubernur Jambi Ekonomi dan keuangan Ir,H.Tagor Mulia Nasution, Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM, Ir.Husni Djamal,M.AgrSt.
Rombongan Watimpres ini berada di Jambi pada 17 s.d 20 September, selain melakukan pertemuan dengan Wagub, tim ini akan mengunjungi Makorem 042/Gapu, Binda Provinsi Jambi, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi, BNNP Jambi, Pelaksana Tugas Pokok Kemhan Jambi dan BPBD.
Wagub memaparkan kondisi real Provinsi Jambi serta upaya yang dilakukan untuk mendukung implementasi penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan negara, serta pertahanan negara menghadapi ancaman non militer di daerah.
Wagub menjelaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki penduduk yang relatif besar dan heterogen yang berdomisili di sebelas kabupaten/kota, dan memiliki potensi konflik yang relatif besar.
Wagub mengemukakan, kebijakan Pemprov Jambi Jambi terkait UU tersebut yaitu Pergub No. 11/2009 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Pergub No. 16/2011 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pergub No. 19/2011 tentang Pedoman Kewaspadaan Dini Masyarakat, Pergub No. 18/2012 tentang Kominda, Pergub No. 33/2012 tentang Pemantauan Orang Asing, Ormas Asing dan Tenaga Kerja Asing, Perda tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.
"Peran dan fungsi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyikapi pertahanan negara menghadapi ancaman non militer adalah dengan cara melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya cegah dini dan deteksi dini terhadap segala kemungkinan ancaman yang akan membahayakan keutuhan NKRI serta melakukan sosialisasi tentang bahaya radikalisme dan terorisme di tengah masyarakaf dengan melibatkan Polda, Korem, Kajati, Binda Jambi sebagai narasumber. Hal lain yang dilakukan adalah dengan peningkatan efektifitas tugas Forkompimda sampai ke tingkat kecamatan," ujar Wagub.
Wagub menjelaskan bahwa Provinsi Jambi termasuk Provinsi yang aman, walaupun ada demonstrasi tetapi masih bisa diatasi oleh pemerintah. "Ancaman ujaran kebencian mendapatkan perhatian kami, karena Provinsi Jambi menjadi jalur lintas baik melalui darat, laut, dan udara, sangat gampang untuk masuk ke Jambi melalui Tanjab barat, dari Batam.
Pemerintah sangat menghormati sesuai dengan kearifan lokal, semua masyarakat yang datang, diterima dengan baik, namun sekarang zaman sudah berubah, pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap kedatangan orang orang baru," ungkap Wagub.
Tim Wantimpres yang datang dalam kunjungan kerja tersebut adalah Letjen Purn, M.Yusuf Kartanegara, Mayjen TNI Purn. Mashudi Darto,SH,SE, M.Faried S.IP, Dwi Kusumo Hadindito, Mayjen Purn Dr.I Gusti Putu Buana, Bridjend TNI Dr.Moch Afifudin,SE,MM M.Si.
Turut mendampingi Wagub, Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Arpani, Kaban Kesbangpol Asnawi, Staf Ahli Gubernur Jambi Ekonomi dan keuangan Ir,H.Tagor Mulia Nasution, Staf Ahli Bidang Hukum dan HAM, Ir.Husni Djamal,M.AgrSt.
Rombongan Watimpres ini berada di Jambi pada 17 s.d 20 September, selain melakukan pertemuan dengan Wagub, tim ini akan mengunjungi Makorem 042/Gapu, Binda Provinsi Jambi, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jambi, BNNP Jambi, Pelaksana Tugas Pokok Kemhan Jambi dan BPBD.
Wagub memaparkan kondisi real Provinsi Jambi serta upaya yang dilakukan untuk mendukung implementasi penyelenggaraan fungsi pertahanan dan keamanan negara, serta pertahanan negara menghadapi ancaman non militer di daerah.
Sekda Provinsi Jambi H Erwan Malik rencananya akan menjamu makam malam Rombongan Wantimpres di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (19/9/2017) Pukul 19.00 WIB. (JP-Lee)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE