Politikus PDIP Minta Nobel Aung San Suu Kyi Dicabut

jambipos-online 9/03/2017 07:16:00 AM

Ketua Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myanmar, Aung San Suu Kyi. (AFP Photo)

Jambipos Online, Jakarta-Terlepas sebuah negara memiliki permasalahan politik, seharusnya setiap negara harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Hal ini pun sesuai dengan deklarasi HAM di PBB. Karenanya, kasus di Myanmar di mana etnis Rohingya diusir, sangat disesalkan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan pemerintah Myanmar seharusnya bersikap arif, bijak dan adil. Apalagi ada tokoh Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian.

"Kalau kekerasan yang dialami etnis Rohingya masih terus berlanjut, sebaiknya penghargaan Nobel itu dicabut," tegas Hasanuddin, dari Fraksi PDI Perjuangan, Sabtu (2/9/2017).

Baginya, sikap Aung San tidak menunjukkan sebagai seseorang yang mendapat Nobel Perdamaian. Pihaknya pun meminta kepada PBB untuk turun tangan menyelesaikan masalah ini. Hasanuddin mengatakan pihaknya juga mendukung pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Aung San di Myanmar.

Diharap konflik bisa diselesaikan dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. ‎Lebih jauh, Hasanuddin mengatakan baru saja dilaksanakan Hari Raya Idul Adha.

Harusnya, momen itu dimanfaatkan untuk merenung dan mengevaluasi konsistensi dalam menegakkan hak asasi manusia dan membela kaum yang tertindas, termasuk etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Dalam tiga hari terakhir hingga pekan lalu, tercatat hampir 100 militan Rohingya tewas karena bentrokan bersenjata dengan tentara Myanmar. Untuk itu, dia juga mendesak seluruh anggota ASEAN untuk bersama-sama menekan Myanmar segera menyelesaikan kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Karena, kata dia, seharusnya setiap negara harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh sebab itu, hak-hak seluruh pengungsi maupun etnis Rohingya harus dikembalikan, serta mendapat perlindungan dari negaranya.

"Jangan berpikiran dulu pengungsi ditampung negara-negara lain, maka masalah itu akan terus menerus terjadi. Myanmar harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Kekerasan harus dihentikan," tandasnya. (JP)