Jambipos Online, Jambi-DPRD Provinsi Jambi mengapreasiasi kerja keras dan upaya transparasi dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jambi tahun 2016. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2016, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provini Jambi, Kamis (6/7/2017) siang.
Dari Pemerintah Provinsi Jambi, Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum beserta para kepala OPD atau yang mewakili dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi,SE dan dihadiri 33 anggota DPRD Provinsi Jambi tersebut.
Setiap Fraksi memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah berupaya dan berjuang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi tahun 2016.
Fraksi juga menanggapi bahwa pemerintah daerah telah mempertanggungjawabkan laporan tersebut secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, dimana menurut BPK-RI laporan tersebut telah disajikan secara wajar.
Namun, menurut Dewan, opini WTP bukan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat dan Dewan tetap memberikan masukan bagi kemajuan pemerintahan demi kemajuan Provinsi Jambi.
Wagub menanggapi beberapa masukan dari Dewan, yaitu tentang perolehan opini BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi.
Wagub menjelaskan bahwa dirinya dan Gubernur Jambi beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi akan bekerja keras untuk memperbaiki catatan-catatan serta menerima dengan baik masukan yang diberikan oleh setiap fraksi.
Sebelumnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, H.Hasan Hamid menyatakan bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah, dimana pada tahun anggaran 2016 terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dari 4,21% tahun 2015 menjadi 4,37% di tahun 2016.
“Walaupun berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam tahun 2016 baik dari kebijakan pemerintah maupun kondisi ekonomi global, namun kita masih dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan positif walaupun relatif kecil, kemudian dilihat dari relisasi APBD 2016 cukup menggembirakan dimana target pendapatan tahun 2016 sebesar Rp 3,343 triliun dan terealisasi 98,86 atau Rp 3,395 triliun, demikian juga dari aspek pembelanjaan terealisasi 91,21% atau 3,294 triliun dari alokasi anggaran Rp3,612 triliun,” tutur Hasan.
Dari beberapa masukan diantaranya disampaikan oleh Sainuddin,S. Ag dari PKB yaitu kebutuhan Sumber Daya manusia yang handal di semua OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi khususnya dalam aspek penerapan SAP berbasis akrual dan tidak sekedar coba-coba, terutama dalam merekrut, mengangkat, dan meningkatkan kompetensi SDM.
“Prinsip the right people on the right job harus mendapat perhatian serius agar tidak terjadi disharmoni di lingkup pemerintahan yang dapat mengganggu kelancaran pencapaian visi Jambi TUNTAS,” ungkap Sainuddin.
Hal senada juga disampaikan oleh Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya, Zainul Arfan, yang menyatakan bahwa dalam kepemimpinan Zola-Fachrori yang telah menjalankan roda kepemimpinan lebih dari satu tahun diharapkan dapat menempatkan aparatur pemerintah daerah dengan personil yang tepat, bekualitas, memahami tupoksi, dan memiliki semangat membangun Provinsi Jambi. (JP-Humas)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE