Pengelolaan Sampah Kota Jambi Jadi Sorotan, DPRD Kota Jambi dan Pemkot Duduk Satu Meja dalam Dialog Publik

Jambipos Online, Jambi- Persoalan pengelolaan sampah yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama perkotaan kembali menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Jambi. Berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur legislatif, eksekutif, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga elemen masyarakat, berkumpul dalam sebuah dialog publik guna membahas berbagai persoalan dan solusi pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Dialog publik yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu (13/6/2026), dipimpin langsung oleh Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., didampingi Wakil Wali Kota Jambi Diza Aljosha, S.E., M.A.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly, S.E., Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Rio Ramadhan, Amd.Kep., S.H., Ketua Komisi II Djokas Siburian, S.E., Anggota Komisi III Ir. Hermansyah, S.T., serta Anggota Komisi IV Maria Magdalena, S.S.

Kehadiran para pimpinan dan anggota DPRD Kota Jambi menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak lagi dipandang sebagai isu teknis semata, melainkan telah menjadi persoalan strategis yang menyangkut kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, hingga tata kelola pelayanan publik.

Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan mendasar terkait sistem persampahan Kota Jambi menjadi bahan pembahasan. Mulai dari meningkatnya volume sampah seiring pertumbuhan penduduk, keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan, pengelolaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), hingga perlunya perubahan pola pikir masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari sumbernya.

Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah daerah. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat serta dukungan berbagai pihak untuk membangun budaya hidup bersih dan peduli lingkungan.

"Pengelolaan sampah harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab menyediakan sistem dan fasilitas yang memadai, namun masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengurangi dan mengelola sampah dari tingkat rumah tangga," ujarnya dalam forum dialog tersebut.

Sementara itu, DPRD Kota Jambi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pelayanan persampahan. Dukungan legislatif dinilai penting untuk memastikan program-program yang dirancang pemerintah dapat berjalan efektif serta memiliki dasar regulasi dan anggaran yang memadai.

Pengamat lingkungan menilai bahwa forum dialog semacam ini memiliki peran penting dalam mempertemukan berbagai pandangan dan kepentingan yang selama ini berkembang di masyarakat. Selain menjadi sarana evaluasi kebijakan, dialog publik juga dapat menjadi wadah untuk mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu persampahan memang menjadi salah satu perhatian utama di berbagai daerah, termasuk Kota Jambi. Pertumbuhan kawasan permukiman, aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan sistem pengelolaan yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui dialog publik ini, diharapkan lahir berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun kebijakan ke depan. Tidak hanya berorientasi pada penanganan sampah jangka pendek, tetapi juga membangun sistem pengelolaan yang mampu menjawab tantangan lingkungan hidup di masa mendatang.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, DPRD, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, Kota Jambi diharapkan mampu mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih baik, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Forum Terbuka

Sebagai forum terbuka, Dialog Publik terkait pengelolaan sampah yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, pada Sabtu pagi (13/06/2026), menjadi momentum berbagai elemen masyarakat menyampaikan saran dan pokok pikiran.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi.

Hal itu terlihat sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, hingga lembaga dan organisasi masyarakat turut berpartisipasi dalam forum terbuka yang digelar tersebut.

Forum ini digelar Pemkot Jambi guna menciptakan Kota Jambi sebagai Kota Perdagangan dan Jasa dapat menciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih.

Sebagai kesimpulan dalam forum ini, masyarakat mendukung secara penuh terciptanya Kota Jambi yang bersih menjadi tujuan utama, namun dengan berbagai catatan dan mekanisme yang dapat mengoptimalkan program Operator Pengangkut Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang sedang digulirkan Pemkot Jambi saat ini dan adanya penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah diberbagai kawasan.

Menyikapi kebijakan Pemkot Jambi tersebut, Rektor Universitas Jambi, Prof. Helmi menyampaikan bahwa transformasi tata kelola persampahan di Kota Jambi saat ini merupakan tindak lanjut dari keadaan darurat sampah seiring pertambahan penduduk dan kebutuhan.

"Dasarnya ini adalah darurat sampah di Kota Jambi seiring dengan pertambahan penduduk dan kebutuhan. Inisiatif transformasi tata kelola sampah oleh Pemda Kota Jambi sudah baik. Inovasi sudah sesuai koridor untuk kebersihan, ketertiban dan keindahan kota Jambi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan di masyarakat," ucapnya.

Ia juga menyoroti potensi Kota Jambi sebagai kota wisata yang harus diimbangi dengan kesadaran kolektif dari masyarakat, khususnya pada aspek kebersihan yang telah masuk kedalam arah pembangunan Kota Jambi lima tahun kedepan.

"Kalau tidak diimbangi dengan aspek kebersihan itu, semua hanya omong kosong kalau sampah masih menjadi permasalahan. Namun tidak mungkin dilakukan kalau hanya dari pemerintah semata, butuh dukungan semua pihak," ujar Prof. Helmi.

Ia juga menyambut baik kebijakan tata kelola sampah di Kota Jambi, dan menyatakan kesiapan untuk mendukung program yang bergulir tersebut.

"Kita siap berpartisipasi dan mendukung ini agar berjalan dengan baik. Yang emang tidak baik mari kita kasih masukan dan yang baik mari kita berikan dukungan," jelas Helmi.

Sementara itu, Pakar Lingkungan Universitas Jambi Prof. Ir. Rosyani menyampaikan bahwa kebijakan OPBM di Kota Jambi merupakan hal positif sebagai sebuah transformasi tata kelola sampah, yang kunci kesuksesannya harus dilakukan secara bergotong royong antar elemen masyarakat.

"Ada banyak aspek-aspek positif yang kita temui. Karena ini adalah sebuah pilihan mau lingkungan bersih atau kotor," ujarnya.

Ia juga menyebutkan, adanya OPBM turut menjadi momentum kepada masyarakat, karena sampah dapat menjadi bernilai ekonomi, lewat pemilihan sampah yang dapat dimanfaatkan dari berbagai bidang.

"Hal ini sesuai dengan teori gravitasi yang berarti kita akan jatuh dan mendekat pada hal - hal yang baik dan berhasil," sebutnya.

Dikesempatan itu, Tokoh Masyarakat Jambi, Usman Ermulan selaku warga Kota Jambi dan mantan Bupati Tanjung Jabung Barat, menyoroti terkait dengan adanya iuran dalam penjemputan ke rumah-rumah oleh Bentor.

"Kalau bisa pembayaran ini terhadap masyarakat mampu, yang kurang mampu bisa digratiskan atau kebijakan lainnya jangan ada paksaan. Kalau bisa ada subsidi, baik dari Pemerintah maupun masyarakat setempat agar ada kebersamaan," ujar Usman.

Ia juga mengapresiasi langkah Pemkot Jambi yang telah berani melakukan penutupan sejumlah TPS dikawasan protokol Kota Jambi. Menurutnya, hal itu juga berpengaruh terhadap wajah Provinsi Jambi dalam indeks kemiskinan daerah.

"Kota Jambi ini adalah barometer. Kita sepakat Kota Jambi ini harus bersih, kalau ada saran sampaikan dengan Pak Wali Kota," singkatnya.

Dikesempatan yang sama, Saprudin salah satu warga RT 18, Kelurahan Mayang Mangurai, menyambut positif pelaksanaan OPBM di Kota Jambi, namun menurutnya, adanya pro kontra merupakan keterkejutan ditengah masyarakat dikarenakan kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait.

"Gerakan ini sudah sangat lama sekali ada, dan kenapa saat ini menjadi riuh karena kurangnya sosialisasi dan terkejutnya masyarakat," ucap Saprudin.

Sebagai penutup diskusi tersebut, Ketua Forum RT Kota Jambi, Suparyono menegaskan bahwa terkait iuran yang banyak menjadi masalah dan polemik ditengah masyarakat tidak ada keterkaitan dengan Pemerintah Kota Jambi.

"Khusus di RT saya sudah 10 tahun berjalan OPBM, dan terkait iuran tidak memberatkan warga kami, karena sesuai dengan musyawarah dan kesanggupan warga," singkatnya.(JPO-AsenkLeeSaragih/ADV)