 |
| Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha (kiri) bersama Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz (dua kiri) saat proses pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Jambi, Kamis (18/6/2026).(IST) |
Jambipos Online, Jambi-Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tidak sekadar menjadi agenda rutin pendataan statistik nasional. Di balik proses pencatatan jutaan aktivitas usaha tersebut, tersimpan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan, investasi, pemberdayaan usaha mikro, hingga kebijakan ekonomi daerah pada tahun-tahun mendatang.
Kesadaran akan pentingnya data tersebut mendorong Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala BPS Provinsi Jambi, Aidil Adha, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (18/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Hafiz mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendataan dan menerima kehadiran petugas sensus yang akan turun langsung ke lapangan.
Menurutnya, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS semata, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya.
"Kami dari lembaga legislatif mendukung penuh pendataan yang dilakukan BPS. Kami mengajak masyarakat membantu agar petugas sensus dapat diterima dengan baik dan memperoleh data yang akurat," kata Hafiz.
Data Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan
Hafiz menegaskan bahwa era pembangunan modern menuntut setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang akurat, berbagai program pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran.
Menurut dia, hasil Sensus Ekonomi akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam membaca dinamika usaha, mengukur pertumbuhan ekonomi daerah, hingga menyusun kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Data yang dikumpulkan nantinya dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor ekonomi unggulan, memetakan potensi investasi, mengukur perkembangan UMKM, serta melihat tantangan yang dihadapi pelaku usaha di berbagai wilayah.
"Kalau datanya tepat, arah kebijakan juga akan tepat. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menentukan program pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, DPRD, kata Hafiz, berkepentingan memastikan setiap kebijakan daerah dibangun di atas fondasi data yang kuat.
Ribuan Petugas Siap Menjangkau Seluruh Wilayah Jambi
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adha menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 3.462 petugas lapangan yang akan diterjunkan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.
Jumlah tersebut disiapkan untuk memastikan seluruh unit usaha dapat terdata secara menyeluruh, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha mikro yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Menurut Aidil, sensus kali ini akan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pengumpulan data. Penggunaan perangkat elektronik diharapkan dapat mempercepat proses pendataan sekaligus meminimalkan potensi kesalahan pencatatan yang kerap terjadi dalam metode konvensional.
"Petugas akan mendata usaha sampai ke tingkat paling bawah. Seluruh data kemudian disusun dalam sistem direktori usaha yang terintegrasi dan terkomputerisasi," jelasnya.
Melalui pendataan tersebut, BPS akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, jumlah pelaku usaha, skala usaha, hingga persebaran aktivitas ekonomi di setiap wilayah.
UMKM Menjadi Fokus Penting Pendataan
Dalam pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 akan menyasar hampir seluruh aktivitas usaha yang beroperasi di Provinsi Jambi, baik usaha besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sektor UMKM menjadi perhatian khusus karena selama ini terbukti menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga perputaran ekonomi masyarakat.
Selain mendata keberadaan usaha, petugas juga akan mengumpulkan berbagai informasi mengenai karakteristik usaha, kondisi operasional, jumlah tenaga kerja, serta aspek sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaku usaha.
Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang tidak termasuk dalam cakupan sensus, yakni kegiatan administrasi pemerintahan, pertahanan, serta jaminan sosial wajib yang telah memiliki sistem pendataan tersendiri.
Kerahasiaan Data Dijamin
Salah satu tantangan yang kerap muncul dalam pelaksanaan sensus adalah kekhawatiran masyarakat mengenai penggunaan data yang diberikan kepada petugas.
Menanggapi hal tersebut, Aidil menegaskan bahwa seluruh informasi yang dikumpulkan BPS dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan dan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum.
Menurutnya, data yang dikumpulkan semata-mata digunakan untuk kepentingan statistik guna mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Ia juga memastikan bahwa seluruh petugas yang bertugas di lapangan akan dibekali identitas resmi berupa rompi dan surat tugas sehingga masyarakat dapat mengenali petugas sensus dengan mudah.
"Kami menjamin kerahasiaan data responden. Data yang diberikan masyarakat tidak ada kaitannya dengan pajak dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik," tegas Aidil.
Potret Ekonomi Jambi di Masa Mendatang
Bagi Provinsi Jambi, hasil Sensus Ekonomi 2026 diperkirakan akan menjadi salah satu instrumen penting dalam memetakan kekuatan dan tantangan ekonomi daerah.
Data yang terkumpul tidak hanya memberikan gambaran mengenai jumlah usaha yang beroperasi, tetapi juga menunjukkan sektor-sektor yang tumbuh pesat, wilayah yang memiliki potensi investasi tinggi, hingga area yang memerlukan intervensi kebijakan pemerintah.
Dalam konteks pembangunan daerah, data tersebut akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih terukur dan efektif, mulai dari pengembangan UMKM, peningkatan daya saing usaha lokal, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi keberhasilan BPS sebagai penyelenggara, melainkan juga menjadi keberhasilan seluruh masyarakat dalam menyediakan fondasi data yang akurat bagi masa depan pembangunan.
Dengan dukungan DPRD Provinsi Jambi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghadirkan potret ekonomi Jambi yang lebih lengkap dan presisi, sehingga setiap kebijakan yang lahir ke depan benar-benar berbasis fakta, bukan sekadar asumsi.(JPO-AsenkLeeSaragih/ADV) 
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE