Polisi di Persimpangan Fungsi: Antara Penegakan Hukum dan Beban Program Negara

Foto Ilustrasi. (JPO)

"Nak Jangan Jadi Polisi ! Nanti Disuruh Tanam Jagung dan Tukang Masak MBG?

Jambipos Online, Jambi-Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian selama ini dibangun di atas satu fondasi utama, penegakan hukum. Bagi banyak orang tua, memiliki anak yang menjadi polisi adalah kebanggaan tersendiri. Profesi ini identik dengan keberanian, ketegasan, serta peran vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran yang memunculkan pertanyaan publik. Polisi tidak lagi hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga terlibat dalam berbagai program di luar fungsi utamanya.

Keterlibatan tersebut tampak dalam sejumlah kegiatan, mulai dari program ketahanan pangan seperti penanaman jagung, hingga partisipasi dalam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), polisi bahkan ikut ambil bagian dalam aktivitas yang berkaitan dengan distribusi dan pengolahan makanan.

Di satu sisi, kehadiran aparat dalam program pemerintah dapat dipahami sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional. Dalam situasi tertentu, pelibatan institusi negara, termasuk kepolisian, kerap dianggap sebagai cara cepat untuk memastikan program berjalan efektif di lapangan.

Namun di sisi lain, kondisi ini memunculkan kekhawatiran yang tidak bisa diabaikan. Perluasan peran yang terlalu jauh berpotensi mengaburkan fungsi utama kepolisian sebagai penegak hukum.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat ketika di saat yang sama, berbagai persoalan kriminal masih menjadi ancaman nyata. Kasus pembunuhan, aktivitas geng motor, peredaran narkoba, hingga kejahatan lingkungan terus terjadi dan menuntut penanganan serius.

Realitas ini menimbulkan pertanyaan mendasar, apakah sumber daya dan fokus institusi kepolisian saat ini sudah ditempatkan secara proporsional?

Pengamat kebijakan publik menilai bahwa fenomena ini bukan sekadar soal peran tambahan, tetapi berkaitan dengan arah kebijakan yang lebih luas. Ketika satu institusi diberikan terlalu banyak fungsi, risiko yang muncul adalah menurunnya efektivitas pada tugas inti.

Dalam konteks kepolisian, hal ini berarti potensi melemahnya kualitas penegakan hukum. Padahal, di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, masyarakat membutuhkan kehadiran polisi yang profesional, fokus, dan responsif terhadap ancaman kriminalitas.

Di tingkat akar rumput, muncul respons yang mencerminkan kegelisahan tersebut. Anekdot seperti, “Jangan jadi polisi, nanti malah menanam jagung atau jadi tukang masak MBG,” mungkin terdengar ringan, tetapi mencerminkan persepsi publik yang mulai bergeser.

Persepsi, dalam dunia institusi publik, bukan hal sepele. Ia berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika citra profesi mulai bergeser dari simbol penegakan hukum menjadi “tenaga serba guna,” maka legitimasi institusi pun ikut dipertaruhkan.

Penting untuk dicatat, persoalan ini bukan semata kritik terhadap individu aparat di lapangan. Mereka menjalankan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan. Karena itu, evaluasi harus diarahkan pada desain kebijakan dan distribusi peran antar lembaga negara.

Idealnya, setiap institusi bekerja sesuai dengan mandat utamanya. Kepolisian fokus pada keamanan dan penegakan hukum, sementara program sosial dan ekonomi dijalankan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

Sinergi antar lembaga memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan efektivitas fungsi utama masing-masing.

Pada akhirnya, pertanyaan yang perlu dijawab bukan apakah polisi bisa melakukan banyak hal, melainkan apakah mereka masih dapat menjalankan tugas utamanya secara optimal.

Sebab bagi masyarakat, rasa aman tetap menjadi kebutuhan paling mendasar dan itu adalah tanggung jawab utama yang tidak bisa digantikan.

Orang tua siapa yang tidak bangga, kalau anaknya bisa jadi seorang aparat penegak hukum atau polisi. Pasti bangga, karena polisi identik dengan menangkap para penjahat. Namun kini sematan "polisi menangkap penjahat" itu sudah mulai redup, karena kinji polisi sudah multi fungsi. 

Kini polisi sudah bercocok tanam, misalnya menanam jagung dengan alsan ketahanan pangan. Kemudian polisi saat ini sudah jadi tukang masak, di dapur SPPG. Bahkan kini polisi sudah menjadi ahli gizi dalam program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sementara tugas pokok mereka untuk mengatasi persoalan kejahatan semakin terpinggirkan. Lihat saja kasus kriminal yang semakin mengganas. Mulai dari kasus pembunuhan, geng motor, peredaran narkoba dan kejahatan lingkungan lainnya. 

Jadi jangan heran jika ada orang tua berucap "Nak jangan jadi polisi, nanti kamu menanam jagung dan tukang masak MBG". Kalimat anekdot ini selaras dengan situasi saat ini, melihat melencengnya tugas seorang polisi sesungguhnya.

Foto IST

Persimpangan Fungsi

Mengutip dari akun facebook Polda Jambi, ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tapi juga tentang masa depan bangsa. Ketika kebutuhan pangan terpenuhi, masyarakat bisa hidup lebih sehat, produktif, dan sejahtera. 

Polri turut mendukung upaya menjaga stabilitas dan ketersediaan pangan melalui pengawasan distribusi, pendampingan program, serta sinergi dengan berbagai pihak. 

Mari bersama wujudkan Indonesia yang mandiri dan makmur dengan menjaga ketahanan pangan dari sekarang. Bersama Dukung Program Pemerintah Mewujudkan Gizi Untuk Indonesia Merata serta

Sementara itu Polri melalui Biddokkes Polda Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan pemeriksaan makanan di SPPG Stalkuda Balikpapan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi sterilitas lingkungan dapur, sanitasi peralatan masak, hingga kelayakan bahan baku yang digunakan. 

Langkah ini merupakan bentuk kendali mutu ketat untuk memastikan setiap hidangan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan tertinggi dan benar-benar bebas dari risiko kontaminasi bakteri maupun zat berbahaya.

Melalui hal ini, Kepolisian menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap penyediaan makanan, khususnya di fasilitas pelayanan kesehatan dan layanan publik lainnya, sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat. Polri Terus Berkomitmen #MenjagaKetahananPangan serta mendukung Program Gizi Untuk Indonesia

Polri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung masa depan generasi bangsa melalui pembangunan 1.179 SPPG di seluruh Indonesia. 

Program ini menjadi langkah nyata dalam memastikan pemenuhan gizi anak sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Hingga saat ini, ratusan SPPG telah beroperasi dan memberikan manfaat bagi jutaan penerima. 

Pembangunan yang terus berjalan diharapkan mampu memperluas jangkauan program secara merata. Bersama Polri, kita wujudkan generasi sehat menuju Indonesia yang lebih kuat serta Polri Terus Berkomitmen #MenjagaKetahananPangan serta mendukung Program Gizi Untuk Indonesia. (JPO-AsenkLeeSaragih)