Wakil Ketua DPRD Jambi Desak Pemprov Perketat Pengawasan Harga Jelang Ramadan

Samsul Riduan.

Jambipos Online, Jambi - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Samsul Riduan, menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Nasional yang digelar di kawasan Citraland, Kota Jambi, Jumat (13/2/2026). Dalam agenda tersebut, ia menekankan pentingnya langkah konkret Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Ramadan.

Samsul menyatakan, pengendalian inflasi daerah harus menjadi prioritas, terutama untuk komoditas strategis yang berpotensi mengalami lonjakan harga. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam kegiatan GPM, sebagian besar harga bahan pokok di Kota Jambi masih dalam kondisi relatif terkendali.

Namun, ia menyoroti kenaikan signifikan harga cabai rawit yang melonjak dari Rp47.000 menjadi Rp90.000 per kilogram dalam waktu singkat.

“Kenaikan cabai rawit ini cukup tinggi dan harus menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah perlu memastikan harga tetap stabil sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Samsul kepada awak media di sela kegiatan.

Ia menegaskan, pengawasan tidak cukup dilakukan melalui laporan administratif, melainkan harus dibarengi inspeksi lapangan secara berkala. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah praktik spekulasi harga yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Pemprov harus rutin turun ke pasar melakukan sidak. Dengan pengawasan langsung, potensi kenaikan harga yang berlebihan bisa ditekan,” katanya.

Selain memantau kondisi di Kota Jambi, Samsul juga menyoroti perkembangan harga di daerah pemilihannya, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Berdasarkan data GPM, stabilitas harga di kedua wilayah tersebut relatif lebih terkendali dibandingkan Kota Jambi, meski terdapat selisih harga kedelai sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000.

Ia menilai, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah merupakan langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat serta menekan laju inflasi daerah. Namun demikian, ia mengingatkan agar program tersebut tidak hanya bersifat seremonial, melainkan diikuti kebijakan pengawasan dan distribusi yang berkelanjutan.

“Intinya, pemerintah harus memastikan pasokan aman dan harga tetap terjangkau, terutama menjelang Ramadan,” tegasnya.(JPO-ADV)