DPRD Provinsi Jambi Segera Tinjau Danau Kerinci

Jambipos Online, Jambi - Dengar pendapat Aliansi Wartawan Siber Indonesia (AWaSI) dengan Anggota DPRD Provinsi Jambi di Kantor DPRD Provinsi Jambi berlangsung tertib dan damai, Jumat (13/02/2026). Dengar pendapat itu menyoroti kondisi Danau Kerinci yang mengalami kekeringan serius dan dinilai berdampak luas terhadap masyarakat.

Dalam dengar pendapat it, AWaSI meminta DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut penyebab menyusutnya debit air danau secara objektif dan transparan. Massa juga mendesak dilakukannya audit lingkungan serta audit pengelolaan sumber daya air terhadap operasional PLTA Kerinci.

Ketua Umum AWaSI Provinsi Jambi, Erfan Indriyawan, menyatakan bahwa persoalan Danau Kerinci menyangkut kepentingan publik, mulai dari nelayan, petani, hingga sektor pariwisata. Ia menilai perlu ada kajian ilmiah independen untuk memastikan faktor penyebab kekeringan dan langkah penanganannya.

Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Rusli Siregar, bersama sejumlah anggota dewan. Dalam pertemuan dengan perwakilan massa, Rusli menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib.

Rusli memastikan DPRD akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan turun langsung ke Kabupaten Kerinci guna meninjau kondisi di lapangan. Peninjauan dijadwalkan dalam waktu dekat bersama lintas komisi dan tim teknis terkait.

“Kami akan turun langsung ke Kerinci untuk melihat kondisi riil Danau Kerinci dan menghimpun keterangan dari berbagai pihak sebelum mengambil langkah lanjutan,” ujarnya.

Menurutnya, peninjauan lapangan penting untuk memastikan data dan fakta sebagai dasar pengambilan kebijakan maupun rekomendasi DPRD. Ia juga menyatakan DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi teknis agar penanganan persoalan Danau Kerinci dilakukan secara komprehensif.

Dengan rencana peninjauan tersebut, masyarakat berharap upaya konkret segera dilakukan agar persoalan kekeringan Danau Kerinci dapat tertangani dan tidak semakin merugikan kepentingan publik.(JPO-ADV)