Home » , , » Ibnu Ziady MZ ST MH Dilantik Jadi Sekretaris dan Plt Kadis PU Sarolangun

Ibnu Ziady MZ ST MH Dilantik Jadi Sekretaris dan Plt Kadis PU Sarolangun

Written By jambipos-online on Tuesday, October 3, 2017 | 13:57

Menuju Infrastruktur Sarolangun Berkualitas 
 
Bupati Sarolangun H Cek Endra melantik Ibnu Ziady MZ, ST, MH (keempat kanan) jadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/9/2017).(Istimewa)
Jambipos Online, Sarolangun-Bupati Sarolangun H Cek Endra melantik Ibnu Ziady MZ, ST, MH jadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/9/2017). Ibnu Ziady juga dipercayakan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Sarolangun.

Ibnu Ziady merupakan mantan Kabid Sumber Daya Air (SDA) PUPR Provinsi Jambi. Sejak tak lagi menjabat di Kabid SDA PUPR Provinsi Jambi 23 Februari 2017 lalu, Ibnu Ziady langsung dipanggil Bupati Cek Endra “pulang kampung” ke Kabupaten Sarolangun.

Ibnu Ziady juga kini menjabat Ketua Umum Persatuan Persatuan Panahan (Perpani) Provinsi Jambi, yang telah menorehkan prestasi atlet Panahan ditingkat Nasional (PON) dan Kejurnas lainnya.

Pria yang rajin menulis opini bidang Infrastruktur ini, juga telah menolehkan sejarah dalam menggagas dan mendesign Jembatan Pedistrian Gentala Arasi Kota Jambi. Gagasan-gagasannya kerap diutarakannya lewat tulis-tulisan yang menjadi “santapan” media di Jambi.

Kini Bupati Sarolangun H Cek Endra mempercayakan Ibnu Ziady untuk memajukan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun dengan ide dan gagasan-gagasan yang cemerlang. Selamat buat Ibnu Ziady dan teruslah mengabdi untuk Negeri dengan ide-ide serta gagasan yang kekinian bidang infrastruktur. 




Sebanyak 7 orang Pejabat Eselon III A dan 1 orang Eselon III B, serta 1 orang Eselon II yang diambil sumpah dan janjinya, pada rotasi jabatan tersebut.

Para pejabat eselon III A tersebut, diantaranya Drs. M Tarmizi, yang dilantik menjadi Kabag Umum Setda Sarolangun, sebelumnya menjabat Kabid Penyuluhan KB, Sahrudin, SE, MM dilantik jadi Kabag Humas, sebelumnya menjabat Fungsional Umum bagian humas Setda Sarolangun menggantikan Amal Hamzah, S.Sos yang dilantik sebagai Kabag Keuangan dan Perencanaan Sekretariat DPRD Sarolangun, Kemudian ada nama Bambang Tri N, S.Sos, yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan, sebelumnya menjabat Kabag Umum Sarolangun. Sedangkan Drs. Marsudik, yang menjabat Sekretaris Dinas Kearsipan dilantik menjadi Kakan Kesbangpol Sarolangun

Selanjutnya ada Nama Ibnu Ziyadi, ST, yang dilantik sebagai Sekretaris Dinas PU Sarolangun, sebelumnya menjabat fungsional Umun Dinas PU Sarolangun, sementata Arif Hamdani, ST yang sebelumnya sebagai Sekretaris Dinas PU dilantik menjadi Kabag Layanan dan Pengadaan Setda Sarolangun.

Pejabat Eselon III B, Hadi Sarosa, ST yang menjabat sebagai Kasi Pembangunan dan peningkatann jalan Dinas PU Fan Tata Ruang Dilantik menjadi Kabid Bina Marga Dinas PU dan Tata Ruang.

Sementara 1 Pejabat Eselon II A, Deshendri, SH, dilantik menjadi Kepala Dinas LH Sarolangun, yang sebelumnya menjabat Kasatpol PP Sarolangun.

Bupati Sarolangun Drs. Cek Endra mengatakan pelantikan ini sudah disetujui oleh Kemendagri, yang diusulkan beberapa bulan lalu, karena dalam aturannya Bupati yang baru terpilih boleh melaksanakan pelantikan pejabat setelah ada izin, terhitung enam bulan lamanya setelah dilantik.

“Kami sudah mengusulkan ke Kemendagri agar diisi kekosongan, ini SK Mendagri bukan SK Bupati dan sebelum Persetujuan Mendagri yang butuh waktu yang sangat panjang, kita juga minta izin ke pak Gubernur,” katanya.

Ia berharap para Pejabat yang baru dilantik agar segera tancap gas, dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. 

Ide Bidang Infrastruktur

Ibnu Ziady dalam salah satu tulisannya yang diterima Jambipos Online mengatakan, akselerasi pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Sarolangun harus terus ditingkatkan.

Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. 
Menurutnya, infrastruktur sebagai sarana prasarana yang mempermudah aksesibilitas dari satu tempat ke tempat lain, akan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.

Sehingga, pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah. Hal ini memiliki efek domino dan multiplier bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Ketika akses mudah, insentif untuk membangun usaha meningkat karena kemungkinan untuk sukses lebih besar.

“Adanya usaha-usaha baru menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran terkurangi. Terakhir, ketika kesenjangan dan pengangguran teratasi, maka kemiskinan dapat berangsur menurun. Singkatnya, infrastruktur berperan penting dalam penanggulangan masalah masyarakat sehingga tercapai pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan pencapaian kesejahteraan (kemaslahatan) bagi masyarakat secara merata,” ujar Ibnu Ziadi.

Disebutkan, pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah. 

“Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, pelabuhan, irigasi, dan listrik. Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan usaha serta kesempatan kerja,” katanya.
Ibnu Ziady dan Keluarga. (Istimewa)
Kata Ibnu Ziady, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lingkaran kemakmuran. Hanmer et al (2000) mengidentifikasi sejumlah faktor positif dari keberadaan infrastruktur, seperti turunnya biaya operasional kegiatan ekonomi, meningkatnya volume kegiatan ekonomi, turunnya biaya input usaha, meningkatnya modal manusia, terbukanya peluang kegiatan ekonomi baru, dan kesempatan berusaha dan bekerja. 

Disebutkan, studi yang dilakukan Sun (2013) di sejumlah negara ASEAN menunjukkan pembangunan infrastruktur menghasilkan efek ganda, yakni penurunan kemiskinan dan pertumbuhan secara inklusif. 

Keuntungan ganda tersebut diperkirakan dapat terwujud karena pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan aspek kesempatan promosi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, menurunkan kerentanan terhadap krisis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. 

“Pada sisi modal manusia, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas (Brenneman and Karf, 2002). Namun, kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atas jenis infrastruktur yang diperlukan, pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan,” katanya.

Katanya, salah satu permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai visi pemerintahan di Jambi, adalah terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan investasi, kapasitas, serta operasi dan pemeliharaan. 

“Pada aspek kelembagaan dan peraturan masih banyak terjadi ketidakefisienan pengelolaan dan pembinaan infrastruktur yang diakibatkan kurang efektifnya koordinasi dan pembagian peran dan fungsi antar lembaga, terutama dalam hal ketidakjelasan hubungan antar regulator, owner dan operator,” sebutnya. 

Dari aspek pendanaan akibat karakteristik infrastruktur transportasi yang membutuhkan biaya investasi yang besar dan jangka waktu pengembalian yang panjang, sedang sebagian besar tarip tidak dapat mencapai tingkat full cost recovery secara finansial, serta masih banyaknya penyelenggaraan infrastruktur transportasi yang dilakukan secara monopoli, sehingga peran pemerintah sebagi regulator masih sangat diperlukan,” sebutnya.

“Ditengah-tengah tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap infrastruktur jalan yang aman, nyaman dan mantap, Dinas Pekerjaan Umum dengan segala potensi yang ada harus selalu memberikan pelayanan yang optimal dengan tetap mengedepankan asas prioritas penanganan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah,” ujarnya.

Penajaman Daftar Skala Prioritas (DSP) proyek benar-benar diproses secara obyektif. Perencanaan dilakukan secara matang, efektif (tepat guna) dan efisien (hemat anggaran), serta koordinasi yang baik dengan dinas dan instansi terkait dengan harapan hasilnya sesuai dengan apa yang diaspirasi-kan oleh masyarakat.

Menuju Sarolangun Sejahtera 2022
Bupati Sarolangun H Cek Endra melantik Ibnu Ziady MZ, ST, MH ( tengah) jadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/9/2017).(Istimewa)
Buah pemikiran Ibnu Ziadi pada pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sarolangun, dibawah kepemimpinan periode kedua H Cek Endra dan Hilalatil Badri menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam mewujudkan visi SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA sebagaimana telah dituangkan dalam misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Umum. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai visi SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA 2022 adalah terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur, kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan investasi, kapasitas, serta operasi dan pemeliharaan. 

Pada aspek kelembagaan dan peraturan masih banyak terjadi ketidakefisienan pengelolaan dan pembinaan infrastruktur yang diakibatkan kurang efektifnya koordinasi dan pembagian peran dan fungsi antar lembaga, terutama dalam hal ketidakjelasan hubungan antar regulator, owner dan operator. 

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan kendala (threats) yang sangat kompleks. Bupati H. Cek Endra dan Wakil Bupati Hilalatil Badri sangat peduli terhadap hal ini.
Bupati Sarolangun H Cek Endra melantik Ibnu Ziady MZ, ST, MH (ke tiga dari  kanan) jadi Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sarolangun, Selasa (3/9/2017).(Istimewa)
Hal ini akan dijadikan sebagai prioritas kegiatan dalam 100 hari pertama, beberapa waktu belakangan beliau berdua turun langsung melihat kondisi di lapangan dan memberi instruksi kepada jajaran Dinas PUPR yang memiliki tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Infrastruktur.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Sarolangun, tantangan lain yang harus mampu diatasi dalam memantapkan sistem jaringan jalan yakni kurangnya kesadaran dan disiplin para pengguna jalan, khususnya penggunaan kendaraan besar dengan tonase melebihi kemampuan daya dukung badan jalan yang mengakibatkan percepatan tingkat kerusakan jalan menjadi lebih parah. 

Untuk itu dilakukan melalui tambahan kelengkapan rambu-rambu lalu lintas, penegakan hukum dan melibatkan pengusaha setempat dalam pemeliharaan rutin. Tantangan lainnya yakni kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat yang berdomisili di sepanjang jalan terhadap pemeliharaan bahu jalan dan drainase, sehingga saluran pembuang di kiri dan kanan jalan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. 

Mengatasi hal tersebut pemecahan dilakukan melalui peningkatan disiplin dan peran serta aktif masyarakat dalam pemeliharaan drainase jalan, antara lain dengan pemberdayaan masyarakat melalui KSO. 

Prioritas pembangunan infrastruktur, yang menjadi urat nadi perekonomian, saat ini sudah menjadi keharusan karena daerah ini tidak boleh ketinggalan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Hal itu berulang-ulang dinyatakan oleh Bupati Sarolangun dalam berbagai kesempatan. 

Diantaranya mengenai prasarana jaringan jalan masih merupakan kebutuhan pokok bagi pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri. 

Dari kondisi tersebut diatas, kedepan tantangan pembangunan di sektor pelayanan infrastruktur dasar dirasakan semakin berat, mengingat tidak sebandingnya laju penurunan kondisi prasarana fisik, baik jalan dan jembatan maupun prasarana pemukiman terhadap biaya yang dialokasikan untuk penanganannya. 

Pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pola-pola kemitraan memerlukan komitmen dan pembagian hak dan kewajiban yang jelas dari para pemangku kepentingan yang terlibat. Ditengah tingginya tingkat perubahan kebijakan pembangunan, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam memelihara komitmen yang telah disepakati. 

Di lain pihak kemampuan daerah yang bervariasi menimbulkan disparitas dalam pengelolaan dan penyediaan fasilitas pelayanan umum. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan alokasi dana bagi pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar. 

Terlebih hampir di berbagai kesempatan warga masyarakat selalu mengeluh dan menuntut agar infrastruktur jalan dan jembatan serta saluran irigasi diperbaiki bahkan dibangun yang baru. 

Dalam kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur terdapat berbagai kebijakan dan peraturan perundangan yang terkait dengan pembangunan fasilitas pelayanan umum (infrastruktur) di daerah yang terkait dengan sektor-sektor seperti transportasi, energi dan ketenagalistrikan, telekomunikasi, air bersih/ air minum, perumahan dan permukiman, dan sumber daya air. 

Dalam penyediaannya, dikemukan pula standar keamanan dan pelayanan minimum publik yang harus dipenuhi baik oleh pemerintah ataupun oleh para pihak lainnya yang merupakan mitra kerja pemerintah. 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. 

Beberapa langkah taktis dan strategis harus segera diambil untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih baik. Yang utama adalah menciptakan kemudahan dalam proses tender dan perizinan proyek dalam beberapa tahun ke depan. 

Tujuannya agar terdapat cukup banyak proyek infrastruktur yang dapat segera diwujudkan baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten. Meskipun dimudahkan, proses pelelangan tetap harus transparan, akuntabel, dan kompetitif agar kontraktor terpilih memberi layanan terbaik bagi masyarakat. 

Proses penyelenggaraan seperti ini akan memberi sinyal positif kepada pelaku pasar tentang arah dan konsistensi kebijakan pemerintah. Pembangunan infrastruktur selain telah menggerakkan ekonomi riil, turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi daerah juga telah menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. 

Tahun 2017 telah mendekati pertengahan, sementara kita mempunyai tugas untuk menyelesaikan berbagai kegiatan. Kita sadari bahwa waktu kita sangat terbatas, untuk itu marilah kita tetap fokus untuk terus bekerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat, untuk dapat mencapai hasil yang telah direncanakan. 

Saatnya kita bersatu kembali bahu membahu dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Kita selalu berupaya untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dengan tetap menjaga akuntabilitas. Mari kita canangkan bersama bahwa momentum pelantikan ini sebagai titik awal dimulainya upaya akselerasi pembangunan infrastruktur menuju SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA 2022. Semoga. (JP-Berbagai Sumber/Asenk Lee Saragih)

 
Share this article :

Post a Comment

 
Support : Redaksi Jambipos Online | KONTAK KAMI | Pedoman Media
Copyright © 1998. Jambipos Online - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Publiser/Admin Jambipos Online
Proudly powered by Jambipos