Tema forum koordinasi dan konsultasi diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam RI tersebut adalah "Arah Kebijakan Penataan Kelembagaan, SDM Aparatur, dan Penguatan Akuntabilitas Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik."
Sekda menyatakan, kegiatan forum koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan memiliki arti dan makna yang penting bagi Pemerintah Provinsi Jambi.
"Pemerintah Provinsi Jambi memegang teguh komitmen pemerintah yang selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan terpercaya. Kami memaknai tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai penanda utama tata kelola pemerintahan yang bersandar kepada dua landasan utama yakni kapasitas birokrasi yang selalu meningkat dan partisipasi masyarakat turut maeningkat," ungkap Sekda.
"Tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai penanda utama tata pemerintahan yang baik. Untuk menjadi bukti kesamaan visi para stakeholder pembangunan yang maju, berkualitas dan berkelanjutan," sambung Sekda.
Sekda mengatakan, komitmen tata kelola pemerintahan yang baik telah dirumuskan kedalam salah satu visi Jambi TUNTAS yakni Jambi yang tertib. "Jambi yang tertib dicanangkan untuk mendorong tata pengelolaan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel, Jambi yang tertib juga berarti terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintahan kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan," terang Sekda.
"Untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017, Pemerintah Provinsi Jambi sudah melaporkan beberapa capaian aksi seperti pelimpahan seluruh kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada pelayan terpadu satu pintu (PTSP), pembentukan dan penguatan tugas pokok dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) utama dan pembantu, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa seperti peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyaluran serta penggunaan dana hibah dan bantuan Sosial," tutur Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menjelaskan, tuntutan masyarakat yang demokrasi saat ini tertuju pada pelayanan publik yang prima dan profesional. "Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa pembangunan di bidang aparatur negara diarahkan pada profesionalisme aparatur negara di pusat dan di daerah agar makin mampu mendukung pembangunan nasional," katanya.
Sekda juga menjelaskan, untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan telah ditetapkan beberapa kebijakan seperti, restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintahan baik dalam desain maupun sinergi, penataan sumberdaya manusia aparatur melalui reformasi sistim seleksi, diklat dan promosi ASN dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur melalui penyempurnaan sistim manajemen dan pelaporan kinerja, penerapan electronic government dan open government,” urai Sekda.
“Forum koordinasi ini membantu pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengambilan kebijakan dalam mensejahterakan masyarakat dengan berkerja sama dengan beberapa kementerian, dengan narasumber Ronal Andrea, Asisten Deputi Pemerintahan Kemenko Polhukam, Hendro Wicaksono, Staf Ahli Menpan RB, dan Dr.Suharjar Diantoro, Staf Ahli Mendagri,” ujar Sekda dalam sesi wawancara.
Sementara Itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemeko Polhukam) Republik Indonesia, Letjen. TNI Yayat Sudrajat menyampaikan, Forum Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan adalah untuk mencari solusi/pemecahan permasalahan yang sekaligus sebagai rekomendasi dalam rangka akselerasi pelaksanaan program RB nasional menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
"Tujuan utama kita supaya aparatur bisa berkerja lebih baik. Dari hasil pantauan kita sudah menunjukan kearah lebih positif dan baik, walaupun masih ada kekurangan dan, itu yang perlu kita perbaiki," jelasnya.
Turut hadir pada kesempatan tersebut, unsur Forkompimda Provinsi Jambi, para Kepala OPD Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se Provinsi Jambi, serta para undangan lainya. (Humas)
.jpg)
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE