Pembuatan DED Hambat Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Jambi

Anggota Komisi V DPR RI H Bakri Dapil Provinsi Jambi (ketiga dari kanan) foto bersama dengan Gubernur Jambi H Zumi Zola, Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar, Anggota Komisi XI DPR RI Dra Elviana MM (ke empat dari kiri), Anggota DPD RI Hj Uteng, Utusan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PU-PERA, Badan Informasi Nasional, Bappenas usai acara Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2018 yang berlangsung di Ratu Convention Centre (RCC) Jambi, Rabu (5/4/2017). Foto Jampos/Asenk Lee Saragih.

H Bakri Ikut Musrenbang RKPD Provinsi Jambi 2018

Jambipos Online, Jambi-Pembuatan Detail Engineering Design (DED) atau Proyek Perencanaan Fisik oleh pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Jambi menjadi penghambat percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Usulan pemerintah daerah ke Pusat soal program pembangunan infrastruktur belum didukung dengan pembuatan DED yang mantap.(Baca: Zola INgatkan Para Bupati-Walikota Soal Visi Jambi Tuntas 2021)

DED itu kerap menjadi kendala dalam pengusulan sejumlah pekerjaan infrastruktur dari Provinsi Jambi, baik kabupaten/kota maupun Provinsi Jambi. Disaat usulan ke pusat masuk, namun DED tak lengkap dan bahkan terbentur dengan perijinan.

Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPR RI H Bakri Dapil Provinsi Jambi saat sesi tanya jawab Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Provinsi Jambi 2018 yang berlangsung di Ratu Convention Centre (RCC) Jambi, Rabu (5/4/2017). Isu pembahasan itu sesuai dengan Tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar Dalam Rangka Percepatan Menuju Jambi TUNTAS 2021”.

H Bakri mengatakan, kepala daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) memaksimalkan kinerja perangkat daerahnya dalam menyusun program dalam percepatan pembangunan dan juga dapat mengusulkan ke Pemerintah Pusat secara detail dan prioritas. (Berita Terkait: Ada 1500 Usulan Proyek Jambi di Pusat)

“Pembuatan Detail Engineering Design (DED) harus matang dan lengkap sehingga memudahkan Kementerian dalam memprioritaskan program pembangunan infrastruktur di daerah. Pengusulan sejumlah pekerjaan infrastruktur dari Provinsi Jambi, baik kabupaten/kota maupun Provinsi Jambi sering tersendat karena DED tak lengkap,” kata Politisi PAN ini.

H Bakri mengatakan, dirinya merasa perlu untuk mengikuti kegiatan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi agar bisa memahami alur pembangunan di daerah. Apalagi salah satu mitra kerja Komisi V adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

“Saya sudah dua Periode duduk jadi Anggota Komisi V yang bermitra dengan Kementerian PU-PERA, Kementerian Perhubungan, Basarnas. Sebagai wakil rakyat di Senayan, saya juga perlu tahu apa saja yang menjadi prioritas dalam rencana pembangunan di Provinsi Jambi. Karena untuk mewujudkan pembangunan yang baik, diperlukan kerja sama antar instansi, legislatif, dan eksekutif,” kata H Bakri.

Selaku Anggota DPR RI dirinya merasa harus ikut mengambil peran dalam pembangunan Provinsi Jambi. “Sebagai wakil rakyat yang bermitra di bidang infrastruktur, sebagai dasar pokok untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi,” katanya.

Terkait dengan ususan sejumlah Bupati/Walikota se Provinsi Jambi yang hadir pada Msurenbang itu, kata H Bakri, ada tiga Fungsi Anggota DPR RI. Pertama Hak budgeting (Penganggaran), hak Legislasi dan Hak Pengawasan.

“Selama ini fungsi yang paling diminati kepala daerah adalah hak budgeting (Penganggaran). Ini kita sering didesak-desak kepala daerah. Bahkan ada kepala daerah mengajukan program di ujung ujung pembahasan anggaran di DPR bersama mitranya. Ada sekitar Rp 120 Triliun dana di Kementerian PU-PERA yang harus dibagi ke setiap daerah. Syukur tahun 2018 Pemkab Merangin dapat kucuran dana Rp 79 M peningkatan infrastruktur,” kata H Bakri.

Menurut H Bakri, kepala daerah di Provinsi Jambi belum memaksimalkan selurung Anggota DPR, DPD RI Dapil Provinsi Jambi dalam pengusulan program pembangunan di Provinsi Jambi. “Maksimalkanlah kami wakil Rakyat Jambi di Senayan untuk pembangunan Provinsi Jambi,” katanya.

Hadir dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jambi itu Gubernur Jambi H Zumi Zola, Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar, Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Anggota Komisi V DPR RI H Bakri, Anggota DPD RI Hj Uteng, Anggota Komisi XI DPR RI Hj Dra Elviana MM, Kepala Badan Informasi Geospasial, Prof.Dr.Ir.Hasanuddin Z.Amidin,Sc,Eng, Sekretaris Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dr Dadang Rukmana SH,CES,DEA, Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Bappenas Bidang Hubungan Kelembagaan, Dr Diani Sadia Wati SH LLM, Plt Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Ir Diah Indrajati, MSc, Para Bupati/Walikota Kepala Bappeda se Provinsi Jambi.(Asenk Lee)