Sidak Zola: Momentum atau Monumen

Oleh: Stevan Ivana Manihuruk S Sos

Jambipos Online-Gubernur Jambi H Zumi Zola Zulkifli melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke RSUD Raden Mattaher pada Jumat, 20 Januari 2017, dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. Kemarahan Zola memuncak saat mendapati ruang jaga pasien yang kosong serta sejumlah dokter dan perawat tertidur pulas di kamar bagian belakang perawatan. Zola membangunkan para petugas dan dokter jaga dengan menggedor pintu, bahkan karena marah ia sampai membanting kursi. Imbas dari sidak tersebut, belasan petugas di RSUD Raden Mattaher diberi surat peringatan atau SP3.

Sekadar mengingatkan, pada awal 2016 lalu, setelah dilantik sebagai Gubernur Jambi, Zola juga sempat marah di RSUD Raden Mattaher. Saat itu Zola menggelar sidak dan mendapati stok obat untuk DBD kosong, padahal saat itu penyakit DBD mewabah di Jambi.

Pada Maret 2016, Zola juga pernah melakukan sidak ke kantor Samsat Jelutung. Imbasnya, 10 (sepuluh) pegawai honorer dipecat karena dianggap mempunyai nilai kerja yang buruk. Juli 2016, Zola juga melakukan sidak ke beberapa kantor Dinas di Jambi tepat pada hari pertama kerja setelah libur bersama Hari Raya Idul Fitri.

Pro dan kontra mewarnai ruang publik menanggapi kemarahan sang Gubernur. Banyak yang memuji, tak sedikit pula yang menyampaikan kritik. Kalangan yang pro memuji tindakan Gubernur sembari berharap ini menjadi momentum terjadinya perubahan pelayanan publik ke arah yang lebih baik. Mereka juga menganggap ini sebagai “pembalasan” atas buruknya pelayanan publik dari petugas selama ini.

Sementara yang kontra menilai sidak Gubernur cuma sebagai ajang cari sensasi. Kemarahan Gubernur dianggap terlalu berlebihan. Protes bahkan datang dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Wimpie Pangkahila, anggota IDI misalnya, mempertanyakan cara Zumi Zola sidak di rumah sakit. Apakah dokter jaga dan perawat di rumah sakit tidak boleh tidur ?. Wimpie beropini, bahwa boleh saja dokter dan perawat jaga tidur. Tapi saat dibutuhkan pasien, mereka harus siap sedia.

Momentum atau Monumen

Barangkali, tak terlalu penting untuk berdebat membahas soal pro dan kontra tersebut. Masing-masing pihak tentu punya alasan yang kuat. Poin penting yang perlu kita bicarakan lebih dalam menurut saya justru soal makna sidak sang Gubernur, tindak lanjut, kemudian harapan kita.

Menurut hemat saya, ketika ada hal-hal yang dinilai tidak beres, seorang pemimpin memang harus bertindak. Tidak boleh diam apalagi sengaja mendiamkan. Kemudian soal marah, itu pun wajar saja. Hampir semua pemimpin pernah marah. Ahok marah, Ganjar Pranowo marah, Tri Rismaharini marah, Susi Pudjiastuti marah, bahkan sosok “kalem” Joko Widodo pun pernah marah.

Persoalan paling mendasar adalah apakah kemarahan sang pemimpin bisa memberikan dampak atau tidak. Membawa perubahan atau tidak. Konon, setelah kemarahan Zola, pelayanan di RSUD Raden Mattaher mendadak menjadi lebih baik.

Demikian laporan beberapa media. Pertanyaannya, sampai berapa lama ?. Jangan sampai perbaikan perubahan pelayanan tersebut hanya sesaat, kemudian kembali lagi seperti biasanya.

Artinya, kemarahan Zola kemarin harus segera ditindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah nyata guna mewujudnyatakan perubahan yang radikal. Manajemen dan sistem pelayanan publik harus dievaluasi secara menyeluruh.

Kekhawatiran saya, buruknya pelayanan publik bukan lagi soal karakter atau sikap orang per orang, melainkan sudah seperti budaya organisasi. Sudah mengakar kuat, sudah terjadi turun-temurun. Sehingga tanpa komitmen yang sungguh, mustahil bisa mengubahnya.

Kemarahan Gubernur haruslah menjadi momentum bukan monumen. Momentum terjadinya perubahan perbaikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Bukan sekadar monumen (peringatan) bahwa Gubernur pernah sidak dan marah-marah di tempat tersebut, heboh diliput media massa, lalu menjadi konsumsi publik selama beberapa hari.

Jika Gubernur pernah sidak lalu marah-marah di suatu tempat, mestinya harus bisa dipastikan akan terjadi perubahan pasca sidak tersebut minimal hingga selesainya masa jabatan sang Gubernur. Itulah hakekat momentum.

Mari evaluasi bersama, meski untuk “kasus” yang berbeda, ternyata dalam dua tahun terakhir, RSUD Raden Mattaher sudah dua kali disidak sang Gubernur.

Selanjutnya, kita evaluasi juga apakah pelayanan publik di kantor Samsat sudah lebih baik pasca disidak Gubernur. Selanjutnya pada hari pertama pasca libur lebaran tahun ini, apakah disiplin PNS akan meningkat dan lebih baik setelah tahun lalu juga disidak oleh Gubernur.

Memberikan sanksi pada belasan orang “naas” yang kebetulan sedang bertugas saat sidak jelas tidak cukup. Buruknya pelayanan publik khususnya di rumah sakit pemerintah sudah cukup lama dikeluhkan warga.

Sudah banyak yang menjadi korban akibat ditelantarkan. Bukan rahasia lagi misalnya, pasien BPJS sering tidak mendapatkan pelayanan yang prima dari para petugas.

Mendesak untuk segera dilakukan evaluasi terkait kuantitas sekaligus kualitas para petugas. Secara kuantitas, apakah jumlah petugas yang ada saat ini sudah mencukupi atau belum. Secara kualitas, kinerja petugas mulai dari tingkat terbawah hingga teratas harus dievaluasi, masih layak dipertahankan atau mendesak harus diganti.

Pelayanan prima untuk publik terlebih lagi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan) merupakan bukti nyata kehadiran negara (baca; pemerintah). Tanpa itu, masyarakat akan terus berteriak nyaring bahwa pemerintah tidak pernah hadir.

Memilih dan menempatkan aparat/petugas yang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pemimpin dan tentunya sangat terkait erat dengan tercapainya tugas dan fungsi pemerintah itu sendiri sebagai pemimpin sekaligus pelayan masyarakat.

Sekali lagi, publik menginginkan agar sidak Zola kemarin harus menjadi momentum tidak sekadar monumen. Tanpa ada perubahan yang nyata khususnya terkait pelayanan publik, masyarakat Jambi tentunya hanya akan berharap sembari berdoa agar Pak Gubernur tetap sehat dan kuat sehingga semakin giat dan rutin melakukan sidak dan marah-marah. (Penulis adalah Alumnus FISIPOL USU dan Seorang PNS, tinggal di Jambi)

(Sumbernya JI KLIK Ini)