Peran OJK Dalam Mengedukasi Masyarakat Melek Layanan Keuangan

OJK Dan Panen Padi: Perpaduan Benner OJK dan Gubernur Jambi H Zumi Zola saat melakukan panen padi sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Batanghari belum lama ini. Adanya Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dari PT Jasindo Area Jambi memacu target perluasan lahan padi sawah 6.800 hektare tahun 2016. OJK juga diharapkan mendorong lembaga perbangkan untuk membantu petani dalam permodalan. Foto Rosenman Manihuruk.

OJK Gercarkan Sosialisasi Hingga Jauh

Jambipos Online, Jambi-Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Negara Indonesia sebagai regulasi penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Peran OJK dalam mengedukasi masyarakat untuk melek perbangkan atau jasa keuangan harus ditingkatkan hingga ke pelosok Tanah Air. Sosialisasi peran OJK hingga ke desa-desa harus terus digalakkan. Pasalnya OJK bisa lebih dekat dengan masyarakat dan lembaga layanan keuangan yang nantinya bisa entaskan kemiskinan.

Hal itu penting bagi masyarakat sehingga tak menimbulkan masalah disaat masyarakat berurusan dengan pihak pengusaha yang pihak yang berkecimpung di lembaga-lembaga sektor layanan jasa keuangan. Keberadaan OJK di daerah, diharapkan adanya penyelenggaraan sistem keuangan yang teratur dan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terkait dengan lembaga terkait, baik itu konsumen, maupun pihak pengusaha yang berkecimpung di lembaga-lembaga sektor keuangan tersebut.

Lembaga itu bukan saja berbentuk bank, namun juga semua lembaga yang melaksanakan aktifitas keuangan perbankan lainnya, termasuk leassing dan lembaga simpan pinjam, yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Kurun waktu tiga tahun terakhir, banyak sekali kasus-kasus dan pengaduan yang masuk ke pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jambi, terkait konflik yang terjadi antara lembaga di bidang keuangan, dengan pihak konsumen yang berasal dari kalangan masyarakat biasa, (Harian Sorot Jambi Edisi 1 Oktober 2016) .

Kondisi ini membuat banyak kalangan ragu, maksimalkah OJK dalam melaksanakan tugasnya? Pertanyaan yang lebih penting lagi untuk dijawab dan ditelaah, adalah: Perlukan OJK tetap dibentuk sebagai lembaga untuk mengawasi silang sengketa persoalan-persoalan yang ada di bidang keuangan? Objektif atau tidak memihakkah OJK dalam melakukan tugasnya?

Dalam catatan YLKI Jambi sendiri, terdapat sebanyak hampir 2.000 pengaduan yang dihimpun dalam setahun belakangan. Semuanya berasal dari masyarakat yang mengaku merasa dirugikan oleh lembaga-lembaga keuangan yang ada di Jambi, Bank dan Leassing.

Rata-rata para pelapor ini mengatakan, jika mereka telah membawa persoalan tersebut ke OJK. Namun setelah menerima secara administratif, pihak OJK malah mengambil keputusan yang kurang menguntungkan konsumen.

Seorang nasabah Bank Mega Jambi, Ati, misalnya. Ati melayangkan protes keras karena uang di rekeningnya sebesar Rp 5 miliar raib, Senin (26/9/2016). Menurutnya, pihak Bank Mega menunjukkan riwayat transaksi bahwa uangnya telah ditransfer ke rekening bank lain atas nama orang lain.

Menanggapi tuduhan itu, Kepala Kantor OJK Jambi, Darwisman menegaskan tuduhan kehilangan uang sebesar Rp5 miliar dari rekening Bank Mega, tidak memiliki bukti yang kuat. Bahkan setelah OJK melakukan verifikasi nominal tabungannya hanya ratusan juta.

“Nasabah ini (Ati) memiliki riwayat tidak bagus. Selalu bermasalah dengan banyak bank, tidak hanya Bank Mega. Kita akan bawa ke ranah hukum, karena menggangu stabilitas keuangan perbankan,” kata Darwisman usai pembukaan acara Gerakan Menabung Nasional di Jamtos Jambi, Sabtu (1/10/2016).

Darwisman mengatakan, OJK telah memiliki alat bukti yang kuat untuk membantah tuduhan nasabah yang menganggap Bank Mega mencaplok uangnya senilai Rp5 miliar. Beberapa bukti diantaranya berupa rekaman CCTV, catatan transaksi, para saksi, dan lainnya.

Kriminalisasi terhadap industri perbankan ini, kata Darwisman, akan dimentahkan secara tegas oleh OJK. Pihaknya menginginkan iklim keuangan di Jambi sehat. Sehingga upaya peningkatan ekonomi berbasis pembiayaan perbankan dapat berjalan sesuai target.

Saat disinggung juga apa peranan OJK dalam kasus hilangnya uang nasabah BRI di Bungo yang rekeningnya dibobol hingga merugi ratusan juta, Selasa (27/9/2016), kata Darwisman belum bisa memberikan keterengan resmi. “Kita sudah tahu informasi itu. Kita baru akan dalami seminggu lagi,” kata Darwisman Sabtu (1/10/2016) lalu.

Terkait banyaknya kasus nasabah perbangkan, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Ridham Priskap baru-baru ini mengatakan, pada dasarnya Pemprov Jambi mendorong agar tecipta sinergi antara pelaku perbankan dan konsumen. Dirinya meminta OJK bekerja keras, untuk menyelesaikan konflik perbankan dengan nasabahnya.

“Kita dukung OJK untuk cepat selesaikan kasus itu. Agar tidak menggangu kinerja perbankan,” kata Ridham. Menurutnya, apabila nasabah merasa merugi dan disertai alat bukti kuat, tentu OJK independen untuk menjalankan undang-undang perlindungan konsumen.

Untuk melindungi konsumen, Ridham berharap pihak perbankan terus meningkatkan kualitas layanan. Terutama untuk melindungi uang nasabah dari kejahatan cyber, yang dewasa ini kian marak.

Informasi Teknologi

Sosialisasi OJK lewat media teknologi digital atau media jejaring (daring) juga harus diperkuat seiring akses internet yang terjangkau hingga ke pelosok negeri. Bahkan berbagai telepon gengam pintar atau daget lainnya kini sudah didukung berbagai macam aplikasi dalam mengakses ragam informasi, termasuk soal OJK. Hal ini penting sehingga masyarakat lebih paham pemanfaatan jasa keuangan.

Pada Kamis 20 Oktober 2016 lalu, OJK bersama 175 pejabat pimpinan hubungan masyarakat (Humas) seluruh Lembaga Negara, Kementerian, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, dan BUMN/BUMD untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi kehumasan di era digital saat ini.

Pertemuan itu membahas lebih kongkrit perkembangan teknologi digital dalam menyebarluaskan kebijakan publik pemerintah. Humas Kementerian dan Lembaga Negara yang bertugas menyampaikan informasi program dan kebijakan Pemerintah harusmengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk terus meningkatkan efektifitas kehumasan Pemerintah.

“Inilah masa dimana praktik-praktik kehumasan mendadak usang dihadapan teknologi digital yang bergerak sangat cepat,’’ ujar Muliaman D Hadad, (Relis OJK Rabu 19 Oktober 2016).

Muliman menambahkan, konsep atau paradigma tentang kehumasan harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dalam menyampaikan dan mensosialisasikan program-program pemerintah. Jika tidak, humas pemerintah akan ketinggalan.

Di OJK sendiri, kata Muliaman, unit yang menangani komunikasi selain langsung berada di bawah koordinasi Ketua OJK, juga telah mengadopsi teknologi digital dalam menyebarluaskan kebijakan dan program OJK.

“Antara lain kami memanfaatkan kemudahan streaming internet dengan membuat berita-berita dalam bentuk gambar yang bisa diakses di yuotube OJK TV.’’

OJK ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pelaksana dalam jajaran Kepengurusan Bakohumas periode tahun 2015-2020. Hadir sebagai pembicara para pakar komunikasiyang juga Founder Asia PR Silih Agung Wasesa. Donny BU Executive Director ICT Watch danKaraniya Dharmasaputra CEO & Founder, Bareksa.com. Sementara dari OJK hadirAgus Edy Siregar Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi OJK danAnggar B. Nuraini Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Dalam kegiatan ini juga disampaikan mengenai perkembangan terkini sektor jasa keuangan serta kebijakan OJK yang terkait dengan program pemerintah kepada seluruh humas pemerintah.

Perkuat Sektor Pembiayaan

Peran serta OJK di daerah dalam memotivasi lembaga perbangkan untuk memperkuat sektor pembiayaan, juga sangat dirasakan di Provinsi Jambi. Belum lama ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi telah memecahkan rekor MURI dengan membukukan 110 ribu tabungan simpanan pelajar (Simpel) dalam sehari. Capaian ini lantas mengalahkan jumlah tertinggi yang diperoleh BNI sebanyak 900 lebih.

Menurut data Bank Jambi, pembukuaan 110 ribu rekening program Simpel ini terdiri dari 73 ribu siswa. Kemudian 37 ribu lainnya juga guru, pegawai sekolah lainnya. Pihaknya juga membidik 628 ribu siswa di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

“Capaian ini tidak mematok target besaran dana yang diperoleh dari tabungan Simpel. Tapi upaya untuk mengedukasi anak sejak dini, agar gemar menabung,” kata Direktur Utama BPD Jambi Muhammad Yani usai pembukaan acara Gerakan Menabung Nasional di Jamtos, Sabtu (1/10/2016).

Ia mengatakan untuk membukukan 110 ribu tabungan, Bank Jambi bekerja keras selama tiga bulan dan bekerja sama dengan sejumlah sekolah PAUD hingga tingkat SMA, kemudian tidak terpatok hanya negeri melainkan menyisir sekolah swasta.

Menurutnya, program tabungan Simpel ini, dimaksudkan untuk mengedukasi anak agar menambung sejak dini. Sehingga para orang tua, tidak kesulitan mendapatkan dana. Tabungan siswa sejak usia sekolah, tentu akan membantu anak saat masuk ke Perguruan Tinggi.

“Kita (Bank Jambi) mau didik anak, agar gemar menabung dan memperluas layanan serta membuka pasar baru. Kalau anaknya rajin nabung, tamat SMA, sudah ada biaya untuk kuliah,” sebutnya.

Untuk mengakses Bank Jambi, pelajar tidak perlu mendatangi kantor. Pihaknya telah merekrut agen mendatangi sekolah-sekolah memungut tabungan siswa. Tidak sulit, siswa boleh menabung dalam kisaran 1.000-5.000 setiap hari Rabu. “Kita tetapkan hari Rabu sebagai hari menabung,” tegas Yani.

Terkait capaian Bank Jambi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi, Darwisman menuturkan sebagai bank tuan rumah, Bank Jambi harus terus memperkuat sektor pembiayaan untuk mendongkrak perekonomian di Provinsi Jambi. Menurut dia, upaya ini juga dapat menciutkan tingkat literasi keuangan di Jambi yang belum menyentuh angka 40 persen.

“Literasi keuangan kita masih rendah. Ini yang harus didorong. Dengan mengedukasi anak sejak dini untuk menabung, juga termasuk baikd dari peningkatan angka literasi keuangan,” terangnya.

Menurut dia, peluang Bank Jambi untuk menambah tabungan Simpel cukup besar. Jumlah pelajar di Jambi mencapai 628 ribu orang. Dimana baru 30 persen yang telah diakses perbankan.

Darwisman terus mendorong perbankan, untuk meningkatkan ekonomi yang sedang terpuruk. Akibat dari sentimen negatif dari penurunan harga komoditas perkebunan seperti karet dan sawit. “Semua bank kini mencari peluang ekonomi baru. Untuk mengucurkan kredit kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” tegasnya.

Peluang Ekonomi Baru

OJK Jambi juga menyebutkan perbankan tengah fokus membiayai peluang ekonomi baru, untuk menggenjot pertumbuhan perekonomian Jambi. Sebagian besar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jambi mendorong agar akses permodalan digunakan untuk diversifikasi produk.

Menurut Kepala Kantor OJK Jambi, Darwisman, perbankan akan mengucurkan dana sebesar Rp22,2 Miliar untuk sektor ekonomi baru. Kemudian meluncurkan asuransi mikro sebanyak 2.700 orang dan membiayai 1.000 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Lalu membidik 6.800 petani sebagai asuransi pertanian dan penggemukan sapi.

Disebutkan, perbankan akan mengucurkan pembiayaan untuk sektor ril senilai Rp22,2 Miliar. Perbankan akan membiayai penanaman singkong gajah seluas 50 hektare dengan dana Rp4 Miliar. Kemudian pengembangan kopi liberika, Tungkal dengan potensi 3.000 hektare senilai Rp1,2 Miliar.

Tidak hanya itu, OJK juga mendorong perbankan untuk memberikan kredit ke 200 hektare tebu dengan target pembiayaan Rp14 Miliar. Lalu ada potensi Jahe di Sarolangun seluas 200 hektare dengan dana Rp1 Miliar dan replanting sawit seluas 400 hektare dengan nilai Rp2 Miliar.

“Komoditas karet dan sawit, tidak bisa diandalkan. Peluang ekonomi baru harus diciptakan. Kucuran dana perbankan, harus diarahkan untuk difersifikasi produk,” kata Ketua ISEI Jambi, Syamsurizal Tan kepada wartawan , Senin (3/10/2016).

Ia mengatakan diversifikasi produk tidak hanya berhenti pada produk primer melainkan olahan. Selanjutnya memiliki akses pasar yang luas dan membutuhkan perencanaan yang terintegritas. Menurut dia, para UMKM maupun petani, bisa menggandeng Perguruan Tinggi, untuk mencari peluang baru yang dapat dijadikan sumber diversifikasi produk.

Lebih jauh, dengan adanya akses permodalan dari perbankan, akan memacu perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun dirinya mengingatkan pemerintah, agar melakukan pembinaan dan kontrol terhadap aktifitas ini.

“Kalau ini bisa berjalan dengan baik, guncangan ekonomi dunia. Tidak ada efeknya bagi ekonomi Jambi,” kata Tan. Sebagai pengawas, OJK diharapkan bersinergi dengan pemerintah setempat. Sehingga pinjaman yang dilakukan masyarakat tidak berdampak pada kredit macet.

Ia mencontohkan ada banyak produk yang dapat dikembangkan menjadi produk olahan, seperti kentang, kopi liberika di Tungkal, singkong, dan lainnya. Produk primer tersebut memiliki potensi ekonomi yang tinggi.

Sementara itu, Kepala Jasindo Area Jambi Herman Prasojo di Jambi mengatakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan produk asuransi dengan target lahan seluas 6.800 hektare.

“Sawah yang terdaftar, akan diasuransikan. Kalau ada gagal panen, akan akan diganti rugi senilai Rp6 juta per hektare. Tetapi gagal panen karena bencana alam seperti banjir dan kekeringan serta gagal panen dari organisme penganggu tumbuhan (OPT),” sebutnya.

Realisasi asuransi pertanian memang masih rendah. Pihaknya akan menggandeng pemerintah daerah dan penyuluh pertanian untuk melakukan sosialisasi. Tidak hanya sawah, Jasindo juga membuka peluang asuransi untuk pengemukan sanksi. “Asuransi ini 80 persen premi dibayar pemerintah, petani hanya bayar 20 persen dari seluruh tanggungan,” ujarnya.

Hingga Ujung Negeri

OJK terus mendorong perluasan program Inklusi Keuangan Untuk Semua ke seluruh pelosok Tanah Air yang diharapkan semakin membuka akses masyarakat ke sektor jasa keuangan. OJK juga terus dorong inklusi keuangan ke pelosok Tanah Air. Hal ini terungkap saat pembukaan Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Universitas Nusa Nipa Maumere NTT.

“Edukasi keuangan menjadi penting untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan. Program ini bisa membantu pengentasan kemiskinan, karena kalau akses sudah dekat, masyarakat bisa mudah menabung, membuat usaha dan melakukan kegiatan ekonomi produktif," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad saat meresmikan Galeri Investasi BEI di Universitas Nusa Nipa Maumere, NTT, (Relis OJK 16 Oktober 2016).

Menurut Muliaman, akses ke sektor jasa keuangan tidak kalah pentingnya dengan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, karena semakin masyarakat mengenal dan menggunakan produk dan jasa keuangan dengan baik, maka kesejahteraannya akan semakin meningkat.

Dijelaskan Muliaman, Pasar Modal menjadi primadona baru di sektor keuangan karena memiliki banyak keunggulan khususnya pembiayaan jangka panjang. Untuk itu, OJK akan terus menerus mendorong pengembangan pasar modal seperti dengan mendukung program Galeri Investasi BEI di berbagai kampus. Sehingga mahasiswa dan masyarakat semakin mengenal produk dan jasa pasar modal.

Akses keuangan harus dibuka seluas-luasnya bukan cuma di bidang pasar modal tetapi juga di perbankan dan IKNB, agar inklusi keuangan semakin baik sejalan dengan program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Galeri Investasi BEI di Universitas Nusa Nipa merupakan galeri ke 62 yang diresmikan di tahun 2016 dan menjadi galeri BEI pertama di Maumere dan yang kedua di Provinsi NTT. Total Galeri Investasi BEI di seluruh Indonesia berjumlah 217 Perguruan Tinggi.

Entaskan Kemiskinan

Fenomena kedekatan layanan keuangan dengan masyarakat dinilai bisa mengentaskan kemiskinan. “Di hampir setiap negara terdapat fenomena tersebut, hal ini juga sejalan dengan keinginan pemerintah dalam menyejahterakan rakyat, salah satunya yaitu dengan cara mendekatkan jarak antara layanan keuangan dengan masyarakat,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Hotel JS Luwasa, Kuningan, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016, (Relis OJK yang diterima redaksijambipos@gmail.com).

Muliaman menceritakan pengalamannya beberapa waktu lalu, saat dirinya ke Washington DC untuk melakukan pertemuan tahunan IMF dan bank dunia. Menurutnya, ternyata tema yang dibicarakan juga tidak jauh berbeda, yaitu berbicara tentang bagaimana mendorong industri keuangan menjadi inklusif, bukan eksklusif.

“Sebab kedekatan terhadap pembiayaan tersebut tidak lepas dari fasilitas pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya,” katanya.

“Selama ini OJK terlibat banyak dalam mengkomunikasikan Tax Amnesty, saya termasuk yang ikut selalu keliling kota di Indonesia, bahkan di ajak ke luar negeri untuk mengkomunikasikan tentang manfaat dan bagaimana dampaknya sendiri bagi Industri Jasa Keuangan dan masyarakatnya sendiri,” katanya menambahkan.

Menurutnya, ini merupakan tugas dan cita-cita pemerintah yang sangat bersinggungan dengan tugas-tugas OJK. “Oleh sebab itu kami selalu intens, bagaimana mendekatkan layanan keuangan tersebut,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jika ada jarak yang jauh antara modal itu akan susah, tapi jika jaraknya dekat orang-orang bisa berusaha, sehingga ketika seseorang bisa berusaha tentu dia akan terhindar dari kemiskinan, paparnya.

"Oleh karena itu akses keuangan dan terbukanya layanan keuangan yang luas harus terus digalakan. Khususnya di desa-desa, dan di pulau-pulau terpencil serta di daerah Indonesia bagian timur, menurut saya itu bisa lebih diprioritaskan,” tandasnya.

“Kampanye ini harus terus dilakukan, sebab belakangan ini pendekatan industri jasa keuangan kepada masyarakat sudah harus bisa merata ke seluruh lapisan, bukan hanya orang-orang terentu,” tambahnya.

Muliaman D Hadad menilai saat ini ada peluang biaya dana atau cost of fund (cof) bank turun seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali. "Saya kira memungkinkan itu (biaya dana turun), dengan inflasi yang rendah kemudian juga tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank-bank juga sekarang single digit," ujar Muliaman.

Pada bulan lalu, BI menurunkan seluruh suku bunga acuannya. Suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate turun sebesar 25 basis poins (bps) dari 5,25 persen menjadi 5 persen, suku bunga Deposit Facility turun 25 bps menjadi 4,25 persen dan Lending Facility turun 25 bps menjadi 5,7 persen. (Rosenman Manihuruk)