 |
| Ilustrasi-Gerai Mora Nusantara.Ist |
Jambipos Online, Jambi-Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Jambi menerbitkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR)
Provinsi Jambi edisi Agustus 2016.
KEKR merupakan salah satu
terbitan periodik (triwulanan) KPw. BI Prov. Jambi untuk memberikan data
dan informasi perkembangan perekonomian terkini kepada para
stakeholders, baik internal maupun eksternal, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah.
KEKR mencakup beberapa aspek
seperti perkembangan ekonomi makro regional, keuangan pemerintah daerah,
inflasi daerah, stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan
dan UMKM, penyelenggaraan sistem pembayaran
dan pengelolaan uang rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serta
perkiraan prospek ekonomi ke depan.
Ringkasan Eksekutif publikasi KEKR tersebut adalah sebagai berikut:
I. EKONOMI MAKRO REGIONAL
Perekonomian
Jambi pada Triwulan II-2016 tumbuh sebesar 3,57% (yoy), lebih tinggi
dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (3,44% yoy) tetapi
masih lebih rendah
dari pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II-2016 yang tercatat
sebesar 5,18% (yoy).
Berdasarkan
klasifikasi lapangan usaha, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada
triwulan laporan disebabkan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian,
kehutanan dan
perikanan dan sektor perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil dan
sepeda motor yang tumbuh. Sementara itu, sektor unggulan lain seperti
pertambangan dan penggalian, industri pengolahan dan konstruksi
mengalami perlambatan bila dibandingkan Triwulan I-2016
Dari
sisi pengeluaran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi pada Triwulan
II-2016 disebabkan meningkatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan
konsumsi pemerintah pada
triwulan laporan.
Menurut
andil terhadap pertumbuhan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
menyumbangkan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi diikuti oleh
sektor pertambangan dan
penggalian dan sektor perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil dan
sepeda motor. Sementara dari sisi tingkat pertumbuhan, 3 (tiga) sektor
yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi pada Triwulan II-2016 adalah
sektor jasa keuangan (12,98% yoy), sektor pengadaaan
listrik dan gas (6,95% yoy), sektor transportasi dan pergudangan
(6,78% yoy).
Pertumbuhan
ekonomi Jambi pada Triwulan III-2016 diperkirakan berada pada kisaran
3,70% - 4,10% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan laporan. Pertumbuhan
masih akan disumbangkan
sektor-sektor utama seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan,
sektor pertambangan dan penggalian, sektor perdagangan besar, eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah
tangga dan pemerintah, pembentukan modal tetap
domestik bruto (PMTDB)/investasi dan ekspor luar negeri masih akan
menjadi sumber pertumbuhan triwulan berjalan.
Hal
tersebut juga didukung hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)
Triwulan II-2016 menunjukkan optimisme pelaku usaha dalam memandang
perekonomian pada triwulan berjalan
yang tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) positif sebesar
3,18%.
II. KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Realisasi pendapatan pemerintah
Sementara
itu realisasi belanja mengalami kenaikan sebesar 14,7% (yoy) dari
Rp1,11 triliun pada Triwulan II-2015 menjadi Rp1,27 triliun pada
Triwulan II-2016. Nilai realisasi
belanja tersebut baru mencapai 39,1% dari target belanja APBD 2016.
Sementara itu, pangsa (share) belanja modal yang bertujuan untuk
pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
pada APBD 2016 hanya sebesar 33,4%, jauh lebih kecil
dibandingkan share belanja operasi yang mencapai 66,5%. Namun demikian,
hal tersebut masih lebih baik dibandingkan pangsa belanja modal tahun
2015 yang sebesar 26,2% maupun pangsa belanja modal 2014 yang hanya
25,3%.
III. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada
Triwulan II-2016, inflasi Provinsi Jambi tercatat 3,38 % (yoy), lebih
rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (4,95% yoy), inflasi nasional
(3,45% yoy), dan rata-rata
inflasi tahunan Triwulan II dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang
tercatat 5,36%. Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi
Kota Jambi sebesar 3,30% (yoy) dan inflasi Kabupaten Bungo sebesar 4,13%
(yoy).
Turunnya
tingkat inflasi di Kota Jambi utamanya didorong turunnya inflasi pada
kelompok bahan pangan bergejolak (volatile foods) menjadi sebesar 4,09%
(yoy), lebih rendah
dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (4,52% yoy). Penurunan inflasi
kelompok tersebut utamanya disebabkan berlimpahnya stok beras, cabai
merah, dan bawang merah di daerah-daerah sentra produksi.
Inflasi administered pricetercatat rendah yaitu sebesar 1,02%
(yoy) pada triwulan laporan.
Penurunan
inflasi di Kota Jambi juga didorong oleh penurunan inflasi dari: 1) sub
kelompok bahan bakar, penerangan, dan air seiring penurunan harga bahan
bakar rumah tangga
dan tarif listrik, 2) sub kelompok sandang lain dan perhiasan seiring
penurunan harga emas perhiasan, dan 3) sub kelompok transpor sebagai
dampak dari kebijakan menurunkan harga bensin dan solar pada tanggal 1
April 2016.
Sementara
itu penurunan inflasi di Kabupaten Bungo didorong oleh penurunan
inflasi dari: 1) sub kelompok bumbu-bumbuan seiring dengan melimpahnya
pasokan cabai merah, 2)
sub kelompok perlengkapan/peralatan pendidikan seiring telah dimulainya
masa tahun ajaran baru, dan 3) sub kelompok transpor sebagai dampak
dari kebijakan menurunkan harga bensin dan solar pada tanggal 1 April
2016.
Inflasi
Provinsi Jambi pada Triwulan III-2016 diperkirakan berada di kisaran
4,02%-4,42% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya
(3,38% yoy) maupun realisasi
inflasi pada tahun 2015 (1,36%yoy). Inflasi Kota Jambi diperkirakan
berada pada kisaran 4,09%-4,49% (yoy) sedangkan inflasi Bungo
diperkirakan berada pada kisaran 3,42%-3,82% (yoy).
Kenaikan
inflasi tersebut utamanya disebabkan rendahnya basis inflasi tahun 2015
seiring dampak kabut asap yang mengurangi permintaan barang dan jasa,
serta kenaikan kelompok
bahan makanan (daging sapi, beras, dan cabai merah) serta kelompok
sandang (emas perhiasan) seiring perayaan hari besar Idul Adha 1437H.
IV. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM
Stabilitas keuangan
daerah yang tercermin dari kredit kepada sektor korporasi dan rumah
tangga menunjukkan perlambatan di tengah tren masih rendahnya
pertumbuhan ekonomi
Jambi. Hal ini tercermin pada Saldo Bersih Tertimbang (SBT) Survei
Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) BI Jambi Triwulan II-2016 sebesar -6,90%
yang menunjukkan dunia usaha masih memandang pesimis kegiatan usaha pada
triwulan berjalan. Hasil Likert Scale kinerja penjualan
berdasarkan kunjungan liaison sebesar -0,55 yang mengindikasikan belum
membaiknya penjualan korporasi. Namun demikian, pengusaha memandang
optimis perekonomian pada triwulan berjalan yang tercermin pada nilai
SBT 3,18%.
Penyaluran
kredit korporasi pada triwulan laporan tumbuh 3,50% (yoy), melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya (10,94% yoy). Namun demikian, NPL
justru mengalami penurunan
dari 1,25% menjadi 1,21% pada triwulan laporan. Penyaluran kredit masih
didominasi pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
sebesar 36,65% diikuti sektor industri pengolahan 20,71%%, sektor
perdagangan besar dan eceran 12,57% dan sektor
pertambangan 9,41%. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi
masih mendominasi penyaluran kredit pada triwulan laporan sebesar 54,20%
diikuti kredit modal kerja 45,60%.
Senada
dengan hal tersebut, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sektor rumah
tangga mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya dari 109,4
pada Triwulan I-2016 menjadi
104,3 pada triwulan laporan. Pertumbuhan DPK rumah tangga di Jambi pada
triwulan laporan tumbuh 4,42% (yoy), melambat dibandingkan triwulan
sebelumnya (10,53% yoy). Namun demikian, penyaluran kredit kepada sektor
rumah tangga tumbuh 7,64% (yoy), meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya (5,83% yoy) yang didorong oleh
meningkatnya pertumbuhan kredit multiguna pemilikan rumah. Rasio NPL
mengalami penurunan dari 1,81% menjadi 1,82% pada triwulan laporan.
Penyaluran
kredit UMKM pada Triwulan II-2016 mencapai Rp11,0 triliun atau tumbuh
7,8% (yoy), sedikit meningkat bila dibandingkan triwulan sebelumnya
(7,7% yoy). NPL kredit
UMKM mengalami penurunan dari 5,85% dari Triwulan I-2016 menjadi 5,73%.
Masih tingginya NPL UMKM tidak lepas dari belum membaiknya kinerja
komoditas unggulan (karet dan kelapa sawit).
V. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Aliran
kas masuk (cash inflow) menurun sebesar 14,1% (yoy) dan kas keluar
(cash outflow) meningkat 18,3% (yoy) sehingga net outflow meningkat
sebesar 38,1%. Nilai dan volume
lalu lintas pembayaran non tunai melalui kliring lokal pada triwulan
laporan masing-masing sebesar Rp2,3 triliun dan 70.161 lembar, mengalami
penurunan 10,7% yoy) dan 6,1% (yoy) dibanding triwulan yang sama tahun
sebelumnya.
Terjadi
peningkatan layanan keuangan digital (LKD) yang dikelola oleh 2 bank
umum yaitu PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk dimana
jumlah LKD sampai dengan Juni 2016 adalah 1.474 LKD atau meningkat
dibandingkan posisi Maret 2016 sebanyak 1.066 agen LKD.
Frekuensi
layanan kas keliling pada Triwulan II-2016 sebanyak 14 (empat belas)
kali, sedikit meningkat dibandingkan triwulan lalu yang sebanyak 12 (dua
belas) kali. Sementara
untuk pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE) di Provinsi Jambi sebesar
Rp181,1 miliar, atau 23,6% dari total inflow Provinsi Jambi, meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya (19,2%). Uang rupiah tidak asli yang
ditemukan di wilayah kerja Kantor Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Jambi pada triwulan laporan mencapai 253
lembar, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya (341 lembar).
VI. KETENAGAKERJAAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN
Pada
Maret 2016, garis kemiskinan Provinsi Jambi mengalami kenaikan 3,8%
menjadi Rp371.875 per kapita per bulan. Sementara dari sisi jumlah
penduduk miskin terjadi penurunan
persentase dari 9,12% menjadi 8,41%.
Nilai
Tukar Petani (NTP) pada triwulan laporan mengalami peningkatan 231 bps
yaitu dari 96,93 pada Triwulan I-2016 menjadi 99,17 pada triwulan
laporan, sejalan dengan peningkatan NTP
pada sub sektor perkebunan rakyat (4,15%), yang disebabkan oleh
kenaikan harga jual Tandan Buah Segar (TBS) dan harga bahan olahan karet
yang sedikit mengalami kenaikan. Kenaikan juga terjadi pada NTP
peternakan, NTP Perikanan dan NTP tanaman pangan seiring
dengan naiknya harga hewan ternak (ternak besar, ternak kecil, unggas
dan hasil ternak) serta hasil perikanan di saat ramadhan dan menjelang
hari raya idul fitri yang ditandai dengan inflasi beberapa komponen
diantaranya daging sapi, daging ayam, telur dan
ikan.
Sementara
itu, penyaluran raskin selama Triwulan II-2016 mengalami peningkatan
sebesar 79,20% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun
sebelumnya, dengan total
raskin yang disalurkan mencapai 15.147 ton.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Triwulan IV-2016 diperkirakan
pada kisaran 4,60% - 5,00% (yoy), lebih tinggi dibandingkan realisasi
Triwulan II-2016 (3,57% yoy)
maupun proyeksi Triwulan III-2016 (3,70%-4,10% yoy). Dari sisi lapangan
usaha, pertumbuhan Triwulan IV-2016 masih akan disumbangkan oleh sektor
pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian
dan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi
mobil dan sepeda motor. Sektor lain yang diperkirakan juga
berkontribusi adalah sektor transportasi dan pergudangan.
Dari sisi
pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan pemerintah, pembentukan modal
tetap domestik bruto (PMTDB)/investasi dan ekspor luar negeri
diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jambi
Triwulan IV-2016. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2016
diperkirakan akan berada pada kisaran 3,70% - 4,10%, sedikit lebih
rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2015 (4,21%).
Beberapa
hal yang dapat mendorong realisasi pertumbuhan ekonomi lebih tinggi
dibandingkan proyeksi (upside risk) adalah potensi penurunan suku
bunga dan dampak kebijakan tax
amnesty maupun yang bersifat downside risk seperti menguatnya
potensi La Nina.
Inflasi
Provinsi Jambi pada Triwulan IV-2016 diperkirakan berada pada kisaran
4,28% - 4,68% (yoy), meningkat dibandingkan proyeksi inflasi Triwulan
III-2016 (4,02% -
4,42%) maupun realisasi inflasi tahun 2015 (1,37%).
Kenaikan inflasi
pada akhir tahun 2016 utamanya disebabkan rendahnya basis inflasi pada
tahun 2015, proyeksi tingginya inflasi beberapa komoditas pangan seperti
beras dan cabai merah seiring menurunnya stok
bahan pangan tersebut dan masa liburan anak sekolah yang berpotensi
mendorong kenaikan tarif angkutan udara dan darat.
Inflasi
Kota Jambi hingga akhir tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran
4,34% - 4,74% (yoy) sedangkan inflasi Bungo diperkirakan berada pada
kisaran 3,85% - 4,25% (yoy).
Ke
depan, beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi
yang lebih tinggi dari prakiraan (upside risk) antara lain potensi La
Nina yang mengganggu produksi,
kenaikan tarif listrik dan rencana pengalihan pelanggan listrik berdaya
900 VA (bersubsidi) ke daya 1.300 VA (non-subsidi). Namun demikian,
potensi penurunan suku bunga, melemahnya ekspektasi konsumen dan masih
rendahnya daya beli petani karet berpotensi menahan
laju inflasi (downside risk).
Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah adalah:
Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah:
1.
Percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui:
1.
Percepatan
realisasi anggaran modal pemerintah untuk pembangunan infrastruktur
(jalan, jembatan, saluran irigasi dan pelabuhan) dalam
rangka mendorong konektivitas dan perdagangan antar daerah.
2.
Mendorong realisasi anggaran belanja operasi daerah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.
3.
Intervensi
pemerintah untuk mendorong kinerja perkebunan karet melalui penciptaan
pasar domestik, perluasan pasar ekspor, peraturan pemanfaatan
karet lokal untuk industri dan restrukturisasi kredit/pembiayaan di
sektor perkebunan karet.
4.
Perumusan mapping potensi
perekonomian desa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan dana
transfer pemerintah pusat (dana desa) dan dana
bantuan pemerintah provinsi dengan mempertimbangkan:
1.
Potensi komoditas unggulan desa seperti pemanfaatan sit angin (unsmoked sheet) dalam pengolahan hasil karet.
2.
Pemenuhan
kebutuhan pokok masyarakat desa dan kota terdekat seperti bantuan
budidaya sayuran, bumbu-bumbuan, ternak ayam dan telur, kolam
perikanan dll.
3.
Pemerintah
Daerah sebaiknya mulai menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan
(guidance) manajemen proyek untuk disosialisasikan kepada
desa dalam rangka pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana transfer ke
desa.
5.
Mendorong investasi dan penciptaan aktivitas ekonomi baru melalui:
1.
Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur).
2.
Insentif
bagi investor dan pelaku usaha/wirausaha baru seperti relaksasi
pajak/retribusi, penyediaan tata ruang, bantuan permodalan,
bantuan promosi, penyediaan SDM yang unggul melalui kerjasama dengan
SMK dan perguruan tinggi.
3.
Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan di Jambi.
2.
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui.
1.
Program revitalisasi/replanting
2.
Program edukasi kepada petani dalam rangka pemanfaatan tanaman dan lahan serta penggunaan teknologi tepat guna.
3.
Menggalakkan penertiban praktek karet kotor;
4.
Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang tidak sehat;
5.
Sosialisasi
dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang spot
dan forward untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk
tanaman hortikultura).
6.
Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani.
7.
Mengembangkan
industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan
industri terkait lainnya dengan memberikan kemudahan
izin, pembiayaan, dan pengembangan;
Menyikapi pengendalian Inflasi
Pemerintah
perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi selama triwulan mendatang
serta potensi risiko yang perlu diwaspadai dengan:
1.
Pengamanan
stok bahan pokok melalui sidak dan pemantauan rutin serta mendorong
pelaku usaha untuk bekerjasama dengan daerah pemasok kebutuhan.
2.
Pengamanan produksi di sektor hulu mengantisipasi potensi La Nina.
3.
Penguatan TPID sebagai forum untuk mematangkan konsep dan koordinasi pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi antar SKPD.
4.
Pengembangan database TPID
mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan
arus keluar masuk barang, perkembangan
stok dan pemantauan harga.
5.
Meningkatkan
sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan
himbauan-himbauan menyangkut pengendalian inflasi di Jambi.
Demikian kami sampaikan
Semoga informasi ini bermanfaat.
Salam,
Kantor Perwakilan Bank Indoensia Provinsi Jambi
Aya Sophia
Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAMBI
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 14, Telanaipura
Jambi 36122, Indonesia
.jpg)
.jpg)
 Provinsi Jambi - Agustus 2016){kind=link}
0 Komentar
Komentar Dilarang Melanggar UU ITE