Aktivis Jambi Tegaskan: Karhutla dan Banjir Tak Boleh Ditunggu, FPRB Harus Bergerak Sebelum Bencana Datang!

Jambipos Online, Tanjabtim-Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir yang terus membayangi wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, menjadi peringatan serius bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya bergerak ketika keadaan sudah darurat.

Kesadaran itulah yang mendorong Pemerintah Desa Rantau Rasau mengambil inisiatif membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengantisipasi berbagai potensi bencana di wilayahnya.

Namun, pembentukan forum tersebut menyisakan satu pekerjaan besar: memastikan FPRB tidak berhenti sebagai struktur organisasi, dokumen administrasi, atau sekadar kegiatan seremonial tanpa tindakan nyata di lapangan.

Aktivis lingkungan hidup, Arie Suryanto, yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan pembentukan FPRB, secara tegas mengingatkan bahwa keberadaan forum tersebut harus menjadi kekuatan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bukan sekadar nama yang tercantum dalam surat keputusan.

"Forum ini harus benar-benar hidup. Jangan tunggu bencana baru bergerak. Jangan sampai ketika api sudah membesar, asap sudah mengepung permukiman, atau air sudah masuk ke rumah warga, barulah semua pihak sibuk melakukan penanganan," tegas Arie, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, pola penanggulangan bencana yang hanya mengandalkan respons setelah kejadian merupakan pendekatan yang harus diubah. Masyarakat membutuhkan sistem pencegahan dan peringatan dini yang bekerja secara konsisten, bahkan ketika situasi masih terlihat aman.

"Selama ini, sering kali kita baru panik ketika bencana sudah datang. Padahal, FPRB harus menjadi sistem peringatan dini dari warga untuk warga. Masyarakat harus tahu ancamannya, mengenali wilayah rawan, dan memahami apa yang harus dilakukan sebelum keadaan menjadi darurat," ujarnya.

Rantau Rasau Menghadapi Ancaman Ganda

Arie mengingatkan bahwa Desa Rantau Rasau memiliki kerentanan bencana yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada musim kemarau, karakteristik lahan gambut menjadikan wilayah tersebut rentan terhadap kebakaran. Sementara ketika musim hujan, ancaman banjir menjadi persoalan yang harus diantisipasi secara serius.

Kondisi geografis tersebut menuntut kesiapsiagaan yang terencana, bukan tindakan spontan ketika bencana sudah terjadi.

Terlebih, posisi wilayah yang berdekatan dengan kawasan Taman Nasional Berbak menjadikan upaya perlindungan lingkungan sebagai bagian penting dari strategi pengurangan risiko bencana.

"Karhutla di lahan gambut bukan sekadar persoalan asap. Dampaknya menyentuh kehidupan ekonomi masyarakat, kesehatan anak-anak, aktivitas pendidikan, hingga masa depan lingkungan. Kalau gambut rusak, masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya," ungkapnya.

Ia menegaskan, pencegahan karhutla harus dimulai dari perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi berkelanjutan, patroli rutin, pengawasan kawasan rawan, serta menghentikan praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menurut Arie, FPRB juga tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah desa. Keterlibatan pemuda, petani, kelompok perempuan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi faktor penting agar sistem kesiapsiagaan benar-benar berjalan.

Ia turut mendorong penguatan koordinasi dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD, serta perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah desa.

"Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ancaman sendirian. Semua pihak harus memiliki tanggung jawab. Pencegahan jauh lebih penting daripada sibuk menghitung kerugian setelah bencana terjadi," tambahnya.

FPRB Jangan Hanya Kuat di SK, Lemah di Lapangan

Terpisah, Kepala Desa Rantau Rasau menyambut baik berbagai masukan dan dorongan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Ia menjelaskan, pembentukan FPRB merupakan bagian dari program Pemerintah Desa Rantau Rasau Tahun Anggaran 2026. Forum ini diharapkan menjadi wadah resmi masyarakat untuk melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, sosialisasi, deteksi dini, hingga membantu penanganan dalam kondisi darurat.

"Dengan terbentuknya forum ini dan adanya pendampingan dari aktivis lingkungan seperti Arie, kami berharap masyarakat Rantau Rasau semakin sadar, memahami potensi ancaman bencana, dan lebih siap menghadapinya," ujarnya.

Dukungan juga disampaikan perwakilan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Amiruddin, SE, yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Rantau Rasau yang telah mengambil inisiatif membentuk forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa.

Menurutnya, FPRB desa merupakan salah satu ujung tombak dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat, sejalan dengan semangat pengembangan Desa Tangguh Bencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012.

"Kami berharap FPRB Rantau Rasau ini benar-benar aktif, tidak hanya terbentuk di atas kertas. BPBD siap memberikan pendampingan, pelatihan, serta dukungan peralatan sesuai kebutuhan," kata Amiruddin.

Pembentukan FPRB Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata

Pembentukan FPRB Desa Rantau Rasau dilaksanakan melalui musyawarah desa yang dihadiri Kepala Desa Rantau Rasau, Danramil 419-06/Rantau Rasau, Camat Berbak, perwakilan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, aktivis lingkungan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, PKK, Karang Taruna, serta perwakilan masyarakat.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi modal awal untuk membangun sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Namun, ukuran keberhasilan FPRB bukan terletak pada banyaknya pejabat yang hadir saat pembentukan, tebalnya dokumen administrasi, atau lengkapnya susunan kepengurusan. Ukurannya adalah seberapa siap masyarakat ketika ancaman benar-benar datang.

FPRB harus mampu memastikan adanya pemetaan titik rawan karhutla dan banjir, jalur komunikasi darurat, patroli lingkungan, pemantauan kondisi gambut dan curah hujan, edukasi masyarakat, hingga simulasi evakuasi secara berkala.

Pemerintah desa bersama BPBD juga perlu memastikan ketersediaan sarana pendukung dan kejelasan mekanisme koordinasi ketika situasi darurat terjadi.

Sebab, bencana tidak pernah menunggu kesiapan administrasi. Api tidak menunggu rapat koordinasi. Banjir tidak menunggu surat keputusan.

Rantau Rasau tidak cukup hanya memiliki forum penanggulangan bencana. Rantau Rasau membutuhkan forum yang benar-benar bekerja, bergerak, dan hadir melindungi masyarakat.

Pesan yang harus menjadi pegangan seluruh pengurus FPRB sangat jelas: jangan menunggu rumah warga terbakar, jangan menunggu permukiman terendam, dan jangan menunggu masyarakat menjadi korban untuk mulai bertindak. Pencegahan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan pilihan, melainkan kebutuhan.(JPO-Rel/AsenkLee)